Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam

aldaulah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20890109 EISSN : 25030922 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

12 13 14 15 16

Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya dalam Perkara TUN Yasin, Ikhsan Fatah
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the General Principles of Good Governance (AAUPB). It has a long journey from the beginning of its coming in the Netherland to its application in Indonesia today. AAUPB, which previously was only in theoretical realm, it changes into Law No. 30 of 2014 today. The principles contained in the law are legal certainty; expediency; impartiality; accuracy; not to abuse authority; openness; public interest; and good service. In addition to these principles, we can also use other principles as far as they become the basis for the judges' judgments that have permanent legal force. In various cases, the basis of the claim of AAUPB does not stand alone but it is also juxtaposed with violations of statutory regulations. The Supreme Court verdict has become a jurisprudence between Suhaili Saun (shareholder in PT Volex Batamindah) and the Chairman of BKPM, although the plaintiff also argued that violating the AAUPB namely the principle of legal certainty, the defendant also violated article 2 letter b of Law No. 1 of 1967 about Foreign Investment. In the case of the dismissal of Bripda Helga Musa Sitepu by the Head of the North Sumatra Regional Police, the decree has violated article 2 paragraph 2 letter d and article 11 paragraph 1 of KAPOLRI regulation No. 8 of 2006 and was contrary to the principle of the district. Keywords: AAUPB, Jurisprudence, State Administration Abstrak: Artikel ini membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), AAUPB memiliki perjalanan yang panjang dari awal kelahirannya di Belanda sampai penerapanya di Indonesia dewasa ini. AAUPB pada awal mulanya hanya berada dalam ranah teoritis baru kemudian masuk dalam undang-undang hingga AAUPB mendapatkan posisi yang sangat penting dalam UU No. 30 Tahun 2014, asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. Selain asas-asas tersebut, bisa juga menggunakan asas lain selama dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap. Dalam berbagai kasus, dasar gugatan karena AAUPB tidak berdiri sendiri tapi juga disandingkan dengan pelanggaran peraturan perundang undangan. Dalam putusan kasasi MA yang telah menjadi yurisprudensi antara Suhaili Saun (pemegang saham di PT Volex Batam Indah) dengan Ketua BKPM, meskipun penggugat mendalilkan juga bahwa selain melanggar AAUPB yaitu asas kepastian hukum, tergugat juga melanggar pasal 2 huruf b UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam kasus pemberhentian Bripda Helga Musa Sitepu oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, surat keputusan tersebut melanggar pasal 2 ayat 2 huruf d dan pasal 11 ayat 1 peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2006 dan bertentangan dengan asas kceramatan. Kata kunci: AAUPB, Yurisprudensi, Administrasi Negara

Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015 Fatoni, Malik; Surachman, Surachman
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article examines the effectiveness of making and stipulating regulations and legislation on efforts to increase economic development in Cilegon. Efforts to get achievements and progress for increasing economic development are necessary to conduct policy analysis on matters relating to political and legal policies and then to conduct a review of documents, observations and interviews. The legal political policy carried out by the Government of Cilegon can push for an increase in regional economic development. This can be seen from the legislative products validated by the Regional Legislative Assembly of Cilegon. Moreover, the quality and quantity are so good that the products can be carried out well by the executive and provide juridical power for the Government of Cilegon in increasing economic development as seen from the indicators of increasing economic development itself. Legal political policies that are processed and in synergy between government institutions in Cilegon indicate a strong and large commitment from these institutions to encourage and improve economic development in a sustainable and measurable manner. Keywords: Politics of Law, Regional Government, Economic Development. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Daerah, Pembangunan Ekonomi.

Menggagas Fiqh Realita Dalam Kehidupan Keagamaan di Indonesia kasdi, abdur rahman
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 9 No 01 (2019): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Artikel ini membahas tentang signifikansi pendekatan sosiologis untuk menemukan fiqh realita dalam menganalisis kehidupan keagamaan di Indonesia. Hal ini karena studi tentang realita sangat penting bagi ilmu sosial dan ilmu agama, terutama ilmu fiqh karena mampu menjadi penggerak transformasi yang alamiah menuju terbentuknya fiqh Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa fiqh realita merupakan fiqh yang mempunyai keterkaitan langsung dengan realita masyarakat. Dalam mengaplikasikan fiqh, perlu adanya upaya kontekstualisasi, agar pemahaman terhadap nash tidak secara harfiyah menurut bunyi teks. Dalam konteks ini, realita terdiri dari dua bentuk, yaitu: realita yang tetap dan realita yang berubah. Realita yang tetap adalah sunnah Allah di alam raya ini yang telah disinyalir dalam al-Qur’an bahwa realita ini tidak akan berganti dan berubah. Sedangkan realita yang berubah terbagi menjadi dua: ada realita yang general dan ada yang parsial. Realita yang general adalah tradisi manusia yang berbeda karena perbedaan tempat dan perbedaan masa, sedangkan realita yang parsial khusus bagi kondisi individu tertentu. Implementasi fiqh realita ini urgen bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam membangun harmonisasi kehidupan keagamaan di Indonesia.

Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam Sulthon, Sulthon
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 9 No 01 (2019): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB)

Temuan utama dari penelitian ini adalah pada prinsipnya tidak ada metodologi khusus dan baku yang harus digunakan dalam pengkajian dan pengembangan fikih siyâsah. Karena fikih siyâsah merupakan kategori ilmu-ilmu sosial, maka metodologi kajiannya dapat menggunakan metodologi yang tumbuh dan berkembang di dunia ilmu sosial. Hanya saja, karena ia bagian dari fikih, maka mau tidak mau harus juga menggunakan metode ijtihad sebagaimana dalam ilmu fikih pada umumnya. Metode tersebut, antara lain; qiyâs, istihsan, istishab, maslahah mursalah, ‘urf, dan lain-lain. Pendekatan kajian fikih siyâsah, minimal dapat digunakan lima model pendekatan, yaitu; filsafat, hukum, empiris, borokrasi, dan etis. Karena kajian fikih itu sedemikian komplek dan dinamis, maka dalam pengkajian dan pengembangannya perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukung, misal sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik,ilmu ekonomi, dan lain-lain yang dipandang relevan. Temuan di atas menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah metodologi dan pendekatan kajian politik Islam/fikih siyâsah serta bagaimanakah karakteristiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode historis. Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat atau karakteristik populasi atau daerah tertentu. Sedangkan metode penelitian historis digunakan untuk merekontruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang kuat.

Aktualisasi Makna Jihad dalam Kehidupan Modern Saoki, Saoki
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses about the essence of the meaning of jihad and its actualization in a modern life. Basically, jihad has two meanings; First, the notion of the propagation of Islam in a polite, tolerant, peaceful way, and away from coercion and violence. Second, the notion of war. Jihad in the first sense to be applied anytime and anywhere, while the second one should only be applied in a very constrained condition because of the definite threat of the enemy. The main purpose of jihad is al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar. Therefore, in today?s modern context, jihad could be interpreted in a more macro and holistic sense, so that any forms of al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar like an attempt to increase the level of education of Muslims, an attempt to increase the welfare of the Muslims weather economically, politically, and culturally. All are included in a category of jihad in Islam, and they are more important than a physical jihad with a war, due to the current context, jihad with those meanings are the most needed by Muslims.Keywords: Actualization, Jihad, modern age

Peran Politik Perempuan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik Hubet, Abdulla
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: One of the factors that encourages women in Ihyaul-Ulum Islamic boarding school in politics is their willingness to participate in the development process, especially in regions. They view that politics is a part of the broadcasting media of the Islamic propaganda. The women?s involvement of Ihyaul-Ulum Islamic boarding school in politics is not merely passive but active. It is either for supporting the ruling party or a certain administrator to delegate one of them to become a candidate in a certain position. The more elected women of the Islamic boarding school show that the political position of women is culturally very significant. They have proved to be a board member of the country, an achievement that deserves to be appreciated. In Islam, women occupy an important position as men do. Islam came with the principle of equality among all humans. The only standard is their capability in performing their duties as a legislator and as a leader.Keywords: Politics of women, Islamic boarding school, Gresik

Urgensi Demokrasi dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur Muwahhidin, M. Agus
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Democracy for Shahrur is a representation of the concept of shura in modern time. This is because the concept of shura is a part of the dialectic of life. Therefore, It is subject to change, depending on space and time. This is what Shahrur called as the term of value and technical point of shura. As for the pressure point of democracy is subject to shari?ah. Such understanding is evidenced by a definition that democracy is the practice of freedom by a group of humans in accordance with the authority of knowledge, ethics, aesthetics, customs, and religious laws. The urgency of democracy in the efforts to establish the ideal state, which according to Shahrur is called a ?secular? countr is a state that bases its legitimacy from the people and not from the religious scholars. It is also a country that does not recognize the existence of the guards of the God?s laws. In addition to developing science, democracy can also minimize the potential of friction because it is not talking about primordialism but more about the common interest.Keywords: Democracy, state, Muhammad Shahrur, and Islam

Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam al-Hamidy, Abu Dzarrin
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Sosok Mawdudi hadir dengan membawa semangat idealisme yang begitu kuat dalam segenap pemikiran maupun gerakan-gerakannya. Semangat untuk melakukan rintisan besar-besaran di Negara Pakistan?suatu negara di mana ia tinggal?tersebut didasarkan pada confidence yang kuat yang terpatri dalam kepribadiannya. Ia berpandangan, bahwa konsep segala sesuatu ada dalam norma ajaran agama Islam sehingga tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam termasuk dari Barat. Konsep negara Islam adalah salah satu aspek yang menjadi pusat perhatiannya. Baginya, Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut ?demokrasi? karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan ?rakyat?, dalam arti bahwa suatu undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah, dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut ?teokrasi? yang pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang dengan atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan suatu undang-undang atau hukum kepada rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang ?hukum-hukum Tuhan?. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur?an dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru dalam hal ini, yaitu ?teodemokrasi? karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas. Kata kunci: Konsep negara Islam, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Warjiyati, Sri
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the individual candidate in the general election of regional head in political jurisprudence perspective. Before the Mahkamah Konstitusi?s decision No. 5/PUU-V/2007 pointed out, the individual candidate could have enter the two political institutions; first, in the 2004 general election, the individual candidate competed to get into the institution of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia; second, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 regarding with the Government of Aceh where the individual candidate could compete with the candidates promoted by the national political party in electing the regional head in all over Aceh. The decision of Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/ means that the local head election held in various regions can include the individual independent candidate. In political jurisprudence perspective, mechanism of the individual candidacy in the election has already in accordance with the concept of maslahah al-?ammah ie. hifdz al-ummah. In this case, any of the individual independent candidates who nominate themselves as the regional head cannot be discriminated and they deserve the right to nominate to be in line with the Mahkamah Konstitusi?s decision.Keywords: Candidate, individual, local election, jurisprudence, siyasah

Perlindungan Hukum terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur Maududi, Achmad
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract : The followers of Syiah religious sect in Sampang can get legal protection when they want to do Bai?at again to the teachings of Ahlus sunnah wal Jamaah. It is agreed, because they believe Itsna Asyarah Syiah religious sect that its existing banned in Indonesia. Legal protection for them is the right of citizens of Indonesia stipulated in the 1945 constitution. The guarantee of 1945 constitution, written constitution, in the case of citizens protection states itself as the law state that the implementation of its goverment based on law. As a consequence of the law state, recognation, respect, and protection of human rights should get a serious attention without discrimination in any forms. That the violence for whatever reason that may lead to violence action on the protect of religion is not justified forever. This is in accordance with embodiments of article 28 and 29 of 1945 constitution which says that every citizens has the right to run their each religious beliefs and convictions.Keywords: Legal protection, Syiah, Sampang

Page 14 of 37 | Total Record : 370

12 13 14 15 16

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone -

Journal Mail Official jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA