cover
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 370 Documents
Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Muhammad Isa Sya’roni
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.833 KB) | DOI: 10.15642/ad.2015.5.1.204-224

Abstract

Abstract: The establishment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia was motivated by a powerful demand of society to realize clean and good governance as well as to improve the protection of the rights of the community of the state actor organizers that does not comply with its legal obligations. The Ombudsman has a strong legal foundation because it is based on the norms of law relating to the protection of law for the people and government oversight contained in the constitution. The position of Ombudsman, according to Law No. 37 year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the implementation of public service. It is independent and has no organic relationship with state agencies and other government agencies. In carrying out its duties and authority, it is free from interference of other powers. The establishment of the Ombudsman as a state institution that has the function of supervising the implementation of the bpublic services in Indonesia is appropriate and not contrary to the principles of the Islamic political jurisprudence’s supervision, namely the principle of al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar to realize a peace and public order and to minimize the occurrence of human rights, such as the functions held by the wilayat al-mazalim and wilayat al-hisbah within the Islamic state administration.
Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 Ubed Bagus Razali
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.597 KB) | DOI: 10.15642/ad.2015.5.1.225-257

Abstract

Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the formation mechanisms of formulating DPRD (City Council) of Surabaya for 2009-2014 through 3 stages. The first is the inauguration of the members and leaders of DPRD of Surabaya for 2009-2014. The second is the formation of fractions. The formulation of fractions is led by the fraction leader of 2009-2014 which consists of 1 chair and 1 vice chairman derived from the two parties who get the most first and second seat. The third is the adoption of the draft regulation rules (rules of procedure) and the establishment of the tools of DPRD of Surabaya for 2009-2014 which consists of a definitive chairman (1 chairman and 3 vice chairmen), a council, a commission, a Regional Legislation Board, a budget committee, as well as a honorary board. Within the Islamic political jurisprudence perspective, the formation mechanism of establishing tools of DPRD of Surabaya for 2009-2014 reflects the so called amar ma’ruf nahi munkar because the direct mechanism for setting based on the sequence number of the political parties’ seats can prevent money politics and internal conflicts among the fellow legislators in Surabaya.
Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Fikih Siyâsah Ahmad Pujianto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.641 KB) | DOI: 10.15642/ad.2015.5.1.258-285

Abstract

Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta. Law No. 13 year 2012 on specialty of Yogyakarta as a Special Region provides a constitutional basis in establishing that the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta was enthroned as Sultan and to the Deputy Governor as Adipati Paku Alam. However, in the case of succession of the Governor of Yogyakarta, there is an exception because it is basically a privilage of DIY that has been existing since Indonesia had not gotten its independent yet and it is also guaranteed by the constitution. The direct determination of Sultan and Paku Alam is intended to award to the diversity of customs and cultures among the people of different regions. It is so because the determination of the Governor and Deputy Governor of Yogyakarta should directly be addressed wisely by all circles.
Tarik Ulur Islam dan Dasar Negara Jailani, Imam Amrusi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.835 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.1-21

Abstract

Abstrak: Tulisan ini ini akan menggambarkan moment-moment bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan. Dua golongan yang sama-sama berpengaruh saling berkompetisi dalam menentukan dasar Negara. Pertama, adalah golongan nasionalis “sekuler” yang memandang bahwa Negara yang akan didirikan (Republik Indonesia) harus berdasarkan kebangsaan, bukan Islam, dengan alasan tidak seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Sementara itu, golongan kedua, golongan Islam berpandangan bahwa dasar Negara dari bangsa Indonesia harus Islam, dengan alasan bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Walaupun mayoritas tim perumus yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah muslim, namun pada akhirnya dicapai kesepakatan dasar Negara republik Indonesia adalah Pancasila. Hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang taken for granted, melainkan dicapai melalui proses diskusi yang panjang sejak pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Kenyataan di atas memberikan gambaran perihal jiwa besar para elit atau tokoh muslim yang tergabung dalam keanggotan PPKI dengan menerima Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Bagi mereka, kepentingan bangsa dan Negara di atas segala-galanya. Keutuhan bangsa dan Negara harus tetap diperhatikan dengan selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kepentingan seperti itu harus selalu dikedepankan dari pada kepentingan golongan, apalagi interes pribadi. Para pendiri republik ini telah memberikan teladan yang sebaik-baiknya untuk dikenang dan dicontoh oleh generasi berikutnya. Kata Kunci: Islam, nasionalis, dasar negara, dan Pancasila
Kilas Balik Khitah NU dalam Konteks Politik Lokal di Jombang Sukamto, Sukamto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.188 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.22-45

Abstract

Abstrak; Membahas tentang elite NU dalam konteks politik lokal di Jombang, tulisan ini mengawalinya dengan peristiwa muktamar NU 1984 di Situbondo, yang menghasilkan konsep khitah NU 1926. Muktamar NU itu mempunyai pengaruh lebih lanjut dengan timbulnya peristiwa politik di tingkat lokal Jombang. Peran elite politik lokal menjadi sumber lahirnya dinamika politik di tingkat lokal. Dikatakan politik lokal karena aktivitas politiknya terjadi di daerah, dan untuk bahasan ini mengambil sampel di wilayah Jombang. Para pelaku politik lokal, biasanya tinggal di daerah atau mempunyai akses kekuasaan dengan daerah tersebut yang terdiri atas tokoh masyarakat dan agama yang memimpin pondok pesantren, organisasi sosial keagamaan dan tarekat. Mereka mempunyai pengaruh di masyarakat dan terlibat dalam kegiatan politik di daerah Jombang. Elite NU di Jombang didominasi oleh pimpinan pesantren dan komunitas santri, serta tokoh agama yang mengambil peran di organisasi NU. Kajian ini bermaksud mencermati pengaruh hasil muktamar Situbondo dalam konteks politik lokal, dimana elite politik NU Jombang memiliki perbedaan pandangan dalam mengartikan kebijakan khitah NU. Dampak dari persepsi yang berbeda ini melahirkan sikap dan perilaku politik yang berbeda diantara para elite politik yang duduk di kepengurusan NU Jombang. Sebagian besar elite NU berasal dari kalangan pimpinan pesantren dan tarekat, maka perbedaan itu juga lebih lanjut mempengaruhi hubungan antar elite-elite di pesantren. Politik NU pasca muktamar Situbondo menyisakan banyak pekerjaan bagi warga NU dan pesantren di daerah Jombang, paling tidak implementasinya menimbulkan sikap pro dan kontra, yang akhirnya terjadi friksi di tubuh NU Jombang dan renggangnya hubungan antar elite pesantren atau tarekat. Kata Kunci : Elit NU, Khittah, Politik Lokal
Tinjauan Syari'ah Terhadap Hukum Pidana Mati HM, Sahid
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.75 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.46-67

Abstract

Abstrak: Hukum pidana mati secara konsepsional dan operasional masih terjadi polemik dan selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kalangan yang kontra menganggap, hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Bagi kalangan yang pro, alasan-alasan itu tidak diterima. Menurut mereka, ketidakmanusiawian itu tidak dapat dilihat dari sudut kepentingan seseorang yang terkena hukuman. Kepentingan si korban, para anggota keluarga, dan masyarakat dapat dijadikan acuan dan pegangan sebagai pertimbangan. Kajian ini membahas tentang tinjauan syari‘ah terhadap hukum pidana mati dalam perspektif keadilan dan kemanusian. Menurut syari‘ah, hukum pidana Islam adalah hukum yang setimpal; orang yang membunuh, dia harus dibunuh kecuali jika pihak keluarga terbunuh memberikan pengampunan atau meminta ganti rugi. Selain itu, hukuman itu dapat dilihat dari segi kemaslahatan secara totalitas, bukan kemaslahatan secara parsial. Oleh karena itu, hukum pidana mati pada hakikatnya untuk menjaga hak hidup orang lain demi keadilan dan melesatrikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara, hukum pidana mati diterapkan secara fleksibel, transparan, dan manusiawi. Dalam hal ini, hakim melibatkan pihak keluarga korban dengan menanyakan pada pihak keluarga korban tentang kerelaannya untuk memberikan maaf kepada terdakwa. Kata Kunci: Syariâ'ah, Hukum Pidana Mati, Keadilan, dan Kemanusiaan
Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-Jabiri Ubaidillah, M. Hasan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.957 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.68-96

Abstract

Abstrak; Konstruksi nalar politik kenegaraan Arab-Islam yang di formulasikan oleh Muhammad Abed al-Jabiri merupakan bagian dari Ikhtiar dalam menyamakan persepsi masyarakat Arab minimal pada tingkat Pemikiran dan epistimologis sebelum sampai pada persatuan bangsa Arab (al-Wihdah al-Arabiyyah ) pada tingkat empiris yaitu pada tataran sosiologis dan politis. Idiologi nalar politik kenegaraan Arab-Islam dalam konteks ini berusaha diwujudkan tidak hanya pada tingkat sosiologis dan epistimilogis bangsa Arab saat ini, akan tetapi juga berusaha mentransformasikan kemajuan Arab-Islam pada masa lampau dalam tradisi (turats), dimana ia akan mencari unsur-unsur kemajuan dalam upaya merekatkan dan mempersatukan aspek-aspek kebudayaan Arab yang terceraiberai sehingga memungkinkan untuk dijadikan pijakan idiologis kebangkitan “Nasionalisme Arab-Islam“, dengan melakukan upaya reinterpretasi dan pembacaan terhadap konsep al-Aqidah, al-Kabilah dan al-Ghanimah secara praksis dan aplikatif dalam konteks kekinian. Kata Kunci: Nalar Politik kenegaraan, Arab-Islam, al-Jabiri
Kiai NU dalam Paradigman Politik Kebangsaan Moesa, Ali Maschan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.704 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.97-118

Abstract

Abstrak: Dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan, pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan (Islam). Perpaduan antara keduanya didasarkan pada landasan hukum Islam yang memberikan pedoman bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari politik. Menurut Gus Dur, hubungan antara agama dan negara harus terjalin secara proporsional. Hal ini dimaksudkan agar proses berfikir kaum muslimin tidak mengganggu perkembangan negara yang sedang merintis dan membangun tatanan negara yang mantap dan berfungsi untuk jangka panjang. Sikap politik tersebut merupakan perwujudan dan perpaduan antara wawasan keagamaan dengan wawasan kebangsaan. Berdasarkan sikap politik kemasyarakatan tersebut dan sesuai dengan budaya politik Indonesia, pemikiran politik NU selalu terbingkai pada sikap selektif, akomodatif, dan integratif dengan tetap memegang teguh nilai dan prinsip dasar yang telah ditetapkan. Sikap demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab setiap permasalahan baru yang muncul dan mencarikan pemecahannya tanpa menimbulkan gejolak. Kata Kunci: Kiai, Kebangsaan, NU, Politik
Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun Sumarkan, Sumarkan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.417 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.2.119-138

Abstract

Abstrak: Tulisan ini akan menggambarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antar agama dan Negara di negeri-negeri Muslim tampaknya perlu dilakukan berapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (political experience) mereka di arena politik kenegaraan di masing-masing Negara. Terutama Negara yang bercorak nation-state. Kedua, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkutat pada landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang secara epistemologis lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Ketiga, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir historis-romantis dan normatif-teologis-apologis, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang antisipatif dengan masa depan peradaban dunia. Keempat, isu-isu politik khilãfah dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem nation-state yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Bukankah konsep khilafah pada hakikatnya lebih bersifat historis belaka, bukan sesuatu yang secara normatif Islam harus diwujudkan. Kata Kunci: Islam, Politik, Khilafah, Negara, Pemerintahan
Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana Amirullah, Amirullah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.63 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.2.139-160

Abstract

Abtraksi; Korporasi adalah perikatan beberapa orang yang bersepakat dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum (berbadan hukum). Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya. Pembahasan pokok hukum pidana mencakup tiga aspek, yaitu 1) perbuatan, 2) pertanggungjawaban, dan 3) pidana (sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum). Secara terori dan praktis ketiganya merupakan unsur yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Seseorang dinyatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang telah termaktub dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling). Kata Kunci: Korporasi, Hukum, Pidana, Legalitas

Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue