cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 370 Documents
 29   30   31   32   33 
Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara Saeful Bahar
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.54-72

Abstract

This article highlights the controversy of revised act of corruption commission (UU KPK) and of the Book of Criminal Law (KUHP) which had heated up. By using legal gap theory, this writing uncovers the legal gap between the contents of revised KUHP and living laws. Consequently, people in the grassroots level seem more enthusiastic about the issue, for example, the fines because livestock entering other people yards than weakening KPK issues that drive a wave of demonstrations at the level of well-educated people. Many studies in the sphere of sociology of law that have conducted gave much attentions to the living law or norm in the mods of society. However there is not much of them which gave attention to the legal gap phenomena, it is the incompatibility between living law and formal one. Whereas, such an approach tend to be considered late if it we aim to put the sociology of law as one discipline of social science which is useful in strengthening the law enforcement. In the hilt of the matter, there is an issue of the legal gap which should have been expressed from the beginning, mainly as to the compatibility between formal and informal law when legislation was going on. By utilizing literature study, the research found that; firstly, the resistance against revised KUHP is the logical consequence of legal gap phenomena that has potential legal conflict. Secondly, there are four major manners could be done to resolve the gap; repression, counseling, reformation and restorative justice. Artikel ini menyoroti kontroversi rancangan revisi undang-undang KPK dan KUHP yang sempat memanas. Dengan menggunakan teori kesenjangan hukum (legal gap), tulisan ini mengungkap bahwa terdapat kesenjangan hukum antara sebagian isi revisi KUHP dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat akar rumput tampaknya lebih antusias menyoroti isu misalnya denda ayam masuk pekarangan orang lain ketimbang isu pelemahan KPK yang menggerakkan gelombang demonstrasi di level masyarakat terdidik. Beberapa kajian di bidang sosiologi hukum yang telah dilakukan banyak memberikan perhatian terhadap hukum atau norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun belum banyak di antaranya yang memberikan perhatian terhadap fenomena legal gap, yaitu kesenjangan living law dengan hukum formal. Padahal, pendekatan semacam ini cenderung ‘terlambat’ jika ditujukan untuk meletakkan sosiologi hukum sebagai disiplin keilmuan yang lebih berdaya guna terhadap penegakan hukum. Di hulu persoalan ini, terdapat isu kejanjangan hukum (legal gap) yang semestinya disuarakan sejak awal, terutama meyangkut kesesuaian antara hukum formal dan informal pada saat proses legislasi sedang berlangsung. Dengan memanfaatkan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa; pertama, penolakan terhadap KHUP merupakan konsekuensi dari fenomena legal gap yang berpotensi menjadi konflik hukum. Kedua, ada empat cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut; represi, penyuluhan, reformasi, dan keadilan restorative.
IMPLEMENTASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM DI JAWA TIMUR Muwahid
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.73-92

Abstract

The right to be voted and to be elected is a human right guaranteed by the Constitution. However, there are limitations to implementation. Research on the implementation of the political rights of ex-convicts in the general election aims to address the problem; first, regulations on the rights of former corruption convicts to be elected in legislation. Second, Implementation of the rights of elected ex-convicts of corruption in the election after the decision of the Supreme Court in East Java. This research is empirical legal research or socio-legal research. The Data obtained through document studies and subsequently, the interviews analyzed with an existing legal theory with a statute approach and a case approach. Data analysis techniques are using inductive thinking patterns. The results of this study indicate that the political rights of ex-convicted corruption are guaranteed in article 28 letter D point 3 of the 1945 Constitution, and article 43 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and the Election Law, where everyone has the right to be elected and to vote in elections based on the principle of equality. However, in its implementation, there are several variants such as the General Election Commission which issued a regulation prohibiting ex-corruption convicts from running, even though the regulation was canceled by the Supreme Court. Likewise, some political parties consistently did not nominate members who have been exposed to corruption as a preventive measure in preventing corruption. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi. Namun demikian terdapat pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaanya. Penelitian tentang implementasi hak politik mantan narapidana dalam pemilu bertujuan untuk menjawab permasalahan; 1. Pengaturan hak dipilih mantan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan; 2. Implementasi hak dipilih mantan narapidana korupsi dalam pemilu pasca putusan Mahkamah Agung di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis empiris atau penelitian sosio legal research. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara selanjutnya dianalisis dengan teori hukum yang ada dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),dan pendekatan kasus (cases approach). Teknik analisa data menggunakan pola fikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak politik mantan terpidana korupsi dijamin di dalam pasal 28 huruf D poin 3 UUD 1945, dan pasal 43 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pemilu, dimana setiap orang mempunya hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan asas persamaan hak. Namun demikian dalam implementasinya terdapat beberapa varian misalnya Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri, meskipun peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula beberapa partai politik konsisten tidak mencalonkan anggotanya yang pernah terkena kasus korupsi sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Indonesia wiwik afifah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.303-335

Abstract

Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection in Article 81 paragraph (7). The Indonesian Doctors Association refuses to be the executor of the castration, because it considers it as a chemical castration not from health services and contrary to the Medical Code of Ethics. This research focus on the doctor's authorithy to executing castration. This article is normative research with statutes approach and conceptual aproach. Research result explain about chemistry catastration can not execute due to the absence of implementing regulations regarding castration execution. Execution of court decisions is the authority of the Prosecutor, but in the case of special competencies, doctors can have that authority over legal authority. It cannot replace as violation of medical code of ethics because doctor have justification reasons, otherwise castration implementation will give contribution for vulnerable children to prevent sexual violence compared to the negative effect on 1 person who disputes. Convicted (sexual violance) is person with psychological problems related to his desire to have sex with children. This needs psychological and medical intervention, so doctors intervention is not violate the medical ethics because they take appropriate precautions. Kasus kekerasan seksual anak semakin tahun semakin bertambah termasuk kekerasan seksual berulang, sehingga negara mengambil langkah hukum dengan memberikan hukuman kebiri kimia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7). Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor atas sanksi tindakan kebiri, karena menganggap bahwa kebiri kimia bukan dari pelayanan kesehatan dan justru bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. Penulis berfokus pada kewenangan dokter dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri. Penulisan ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat terlaksana karena belum terbentuknya peraturan pelaksanaan tentang eksekusi kebiri. Eksekusi hukuman pidana merupakan kewenangan Jaksa, namun dalam hal komptensi khusus, dokter dapat memiliki kewenangan tersebut atas adanya perintah hukum (peraturan pelaksana eksekusi kebiri kimia). Hal tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran karena yang dilakukan dokter memiliki alasan pembenar, selain itu penerapan hukuman kebiri memiliki kemanfaatan yang lebih besar pada sejumlah anak rawan kekerasan seksual dibandingkan dengan adanya dampak negative pada 1 orang pelaku. Selain itu pelaku kejahatan seksual berulang merupakan orang dengan kondisi psikologi yang terganggu karena keinginannya berhubungan seksual dengan anak. Hal ini perlu intervensi psikologis dan medis, sehingga dokter tidak menyalahi kode etiknya karena justru melakukan tindakan penyembuhan yang tepat.
Penyelenggaraan Umrah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Pasca PMA No. 8 Tahun 2018 Agus Suwandono; Susilowati S. Dajaan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.170-200

Abstract

To give better protection to the prospective participant of the Islamic pilgrimage (‘umrah), the Minister of Religious Affairs has just added consideration to the Consumer Protection Law in enacting the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. According to the Consumer Protection Law, this research studies the qualification of the Islamic Pilgrimage’s prospective participant and organizer. It also looks at the recourse obtained by the prospective participants from the perspective of the consumer protection law, after the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. This research is using a juridical-normative approach by specifying the study in a descriptive-analytical manner. The result shows that the Consumer Protection Law’s provision qualifies the prospective participant of Islamic pilgrimage (‘umrah) as a consumer, whereby its organizer as a business actor. From the perspective of the Consumer Protection Law, the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018 has not yet fully safeguarded the prospective participant’s interests. In conclusion, after bearing into mind that their rights have not yet wholly fulfilled, particularly at the time of departure cancellation. Pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 dengan mempertimbangan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hal baru diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap calon jemaah umrah. Penelitian ini mengkaji bagaimanakan kualifikasi calon jemaah umrah serta PPIU berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah umrah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan PPIU juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi calon jemaah umrah, mengingat pemenuhan akan hak-hak para calon jemaah umrah tidak dapat terpenuhi terlebih dalam hal terjadinya gagal berangkatnya calon jemaah umrah.
Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia Titik Triwulan Tutik
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.275-302

Abstract

Amendments of the 1945 Constitution reinforce the declaration of the rule of law, also clearly stipulating the presidential system of government. The manifestation of the presidential system is that the position of ministers is very important. Because basically the ministers are the leaders of the government (pouvoir executief) in the true sense in their respective fields of duty. It is the minister who determines the politics of government and coordination in the administration of the State. The existence of ministers of the Indonesian constitutional system is getting stronger with the recognition of three ministerial positions called triumvirate ministers. The three ministerial positions are the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of Defense, which is regulated separately in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution. If the situation of vacancies in the positions of President and Vice-President together at the same time truly occurs, then there may be various legal issues related to the three ministerial positions. For example, there could be a dispute between the three, about who is more authorized among them, and even between the three of them as one entity with other institutions. If that happens the dispute can only be resolved legally by the Constitutional Court in accordance with its duties and authorities. Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dainutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menterilah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Nafi Mubarok
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.335-368

Abstract

Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispure resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing. Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (global warming)”, sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) tedapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing.
Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan Ahmad Gelora Mahardika
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.93-113

Abstract

Abstract: Covid-19 pandemic outbreak is a new phenomenon for Indonesian Government. Although Indonesia already has regulations, The 2018 Health Quarantine Act Number 6. However, the law requires government regulations to be implemented. Based on this, President issued The 2020 Government Regulation Number 21, as a legal basis for the enactment of Large-Scale Social Restrictions. However, formally and materially, many problems on The 2020 Government Regulation Number 21. In addition, the material regulated in Government Regulations does not answer the questions contained on The 2018 Health Quarantine Act Number 6. Therefore, this article wants to answer questions related to how the juridical analysis of The 2020 Government Regulation Number 21 in the perspective of legislation. The method of research in this article is normative juridical by analyzing a number of laws and regulations. The conclusion in this article is that The 2020 Government Regulation Number 21 does not meet the minimum requirements as a implementing regulation, it is necessary to make a new government regulation to replace it. Abstrak: Wabah pandemi Covid-19 merupakan fenomena baru bagi Pemerintah Indonesia. Meskipun pada hakikatnya, Indonesia telah mempunyai regulasi yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut memerlukan peraturan pemerintah untuk dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebutlah, Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai landasan hukum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, secara formil maupun materiil, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyimpan banyak persoalan. Selain itu, materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sama sekali belum menjawab pertanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Oleh karena itulah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah analisis yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam perspektif ilmu perundang-undangan. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 belum memenuhi syarat minimal sebagai suatu peraturan pelaksana yang layak, oleh karena itulah perlu di buat peraturan pemerintah baru untuk menggantikannya.
NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis; Syaiful Bahri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.222-250

Abstract

An alternative ideology by realizing “NKRI Bersyari’ah” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI Bersyari’ah” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI Bersyari’ah” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional jihad” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate. Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; spasial practice, representations of space, representational spaces yang dibantu oleh habitus, field, dan distintion Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.
Peran Lapas dan Lapasustik Pada Residivis Narkoba Pengguna Sri Aryanti Kristianingsih; Suryanto; Yusti Probowati Rahayu
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 1 (2020): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.1.114-138

Abstract

Prisons and Drug Abuse Correctional Centre (DACC) play a significant role in recidivism. This study aims to understand the role of prisons and DACC in drug user recidivists, the implementation of Law no. 12 of 1995 concerning correctional facilities, and the law. No. 35 of 2009 concerning narcotics to find out how the process of guidance in prisons and DACC for drug user recidivists, and to find out the effectiveness of coaching in both prisons. This qualitative research uses a case study approach. The data collection method used interviews with 8 subjects and observations on the subject and prison conditions. The data analysis method combines the analysis stages of Morse and Miles and Huberman. Purposive sampling technique was used, with the criteria of the research subjects: drug user recidivists; have experienced convictions in prisons and DACC; of legal age; case of article 127 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics or article 36 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics and in conjunction with other articles; BI and BIIa classification; the level of drug use is not addiction. The results showed that these two laws have not been fully implemented in prisons and DACC. This is evidenced by the different treatment of prison officers, while the treatment of DACC officers is the same and more humane to DACC so that it has an impact on recidivism. In both, there is personality development and independence but still emphasizes religious development. Medical and social rehabilitation is perceived as ineffective. The two correctional institutions do not raise self-contempt but do raise a cognitive bias. Prison and DACC are different environments that play an important role in becoming drug user recidivists, but DACC is an environment that is more conducive to achieve the correctional goals for drug user recidivists Lapas maupun lapasustik berperan pada residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran lapas dan lapasustik pada residivis narkoba pengguna, implementasi UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan di lapas maupun lapasustik pada residivis narkoba pengguna, dan mengetahui efektivitas pembinaan pada kedua tempat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengambilan data menggunakan wawancara pada 8 subjek serta observasi pada subjek dan kondisi lapas. Metode analisis data mengkombinasi tahapan analisis Morse serta Miles dan Huberman. Teknik purposive sampling digunakan, dengan kriteria subjek penelitian: residivis narkoba pengguna; pernah mengalami pemidanaan di lapas maupun lapasustik; berusia dewasa secara hukum; kasus pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 36 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun juncto pasal lainnya; klasifikasi BI dan BIIa; tingkat penggunaan narkoba belum adiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut belum terimplementasi sepenuhnya pada lapas maupun lapasustik. Dibuktikan dari perlakuan petugas lapas yang berbeda, sementara perlakuan petugas lapasustik sama dan lebih humanis, sehingga berdampak pada residivisme. Pada keduanya terdapat pembinaan kepribadian maupun kemandirian, namun masih menekankan pembinaan keagamaan. Rehabilitasi medis dan sosial dipersepsikan belum efektif. Kedua lapas tidak memunculkan self contempt, namun memunculkan bias kognitif. Lapas maupun lapasustik menjadi lingkungan yang berperan penting secara berbeda untuk menjadi residivis narkoba pengguna, namun lapasustik merupakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan bagi residivis narkoba pengguna.
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Nur Lailatul Musyafaah; Arif Wijaya
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.251-274

Abstract

This article discusses public services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) Lamongan according to Fiqh Siyasah. This research is field research and is qualitative in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by the deductive method. The result of the research shows that public services in the Dispendukcapil Lamongan are related to administrative services, which include population services (KTP, KK, Transfer Certificate) and civil registration services (birth certificates, death certificates, marriage certificates, divorce certificates, child validation certificates). Even though the Dispendukcapil Lamongan has made efforts to improve services, there are still complaints from the public in several services, both from service attitudes and facilities, including in the queuing system and waiting room facilities. In the fiqh siyasah perspective, the public services provided by the Dispendukcapil Lamongan are part of the fiqh siyasah idariyyah (administrative management fiqh). In serving the people, a state employee must be trustworthy, honest, and fair. The service must be based on benefit as the rule of tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Public service must be based on maslahat). Based on this, it is hoped that the Dispendukcapil Lamongan will further improve the quality of services, facilities, and infrastructure. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah pelayanan publik di Dispendukcapil Lamongan adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi yaitu meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak). Meskipun Dispendukcapil Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam sistem antrian dan fasilitas ruang tunggu. Dalam perspektif fikih siyasah, pelayanan publik yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi). Dalam melayani rakyat, seorang pegawai negara harus amanah, jujur dan adil. Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publik harus didasarkan pada maslahat). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan DIspendukcapil Lamongan semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana.

Page 31 of 37 | Total Record : 370

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue