cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGGUNAAN ECONOMIC EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Fajri, Anrihal; Afriana, Anita
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.592 KB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pratik  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pada bukti-bukti. Praktiknya, untuk memutus perkara, KPPU menggunakan economic evidence mengingat sulitnya membuktikan telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas penggunaan economic evidence sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha  dan akibat hukum terhadap Putusan KPPU yang menggunakan economic evidence. Disimpulkan bahwa penggunaan economic evidence yang termasuk dalam alat bukti petunjuk harus disertai dengan alat bukti lainnya untuk dapat membuktikan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam beberapa kasus, putusan KPPU yang didasarkan pada bukti berupa economic evidence dijadikan alasan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Terdapat perbedaan cara pandang antara KPPU dan Pengadilan Negeri yang timbul dari adanya perbedaan hukum acara yang digunakan, maka diperlukan interpretasi maupun aturan yang jelas dari kedudukan economic evidence. DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.20 
PENERAPAN DAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERJANJIAN PERAWATAN MESIN PESAWAT Kusmayanti, Hazar
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3146.944 KB)

Abstract

AbstrakSering kali pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau melaksanakan putusan hakim, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Tulisan ini akan menelaah mengenai eksekusi pesawat terbang yang menitikberatkan pada aspek yang berkaitan dengan status pesawat terbang sebagai barang yang dapat dibebani hipotek. Kasus yang dianalisis yaitu yaitu Kasus Gugatan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia kepada PT. Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air.         Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan eksekusi pesawat terbang menurut hukum positif, menggunakan metode normatif kualitatif.Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang pada umumnya sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (executoriaal beslag) dan penjualan lelang (ecutoriale verkoop). Hal-hal spesifik yang melekat pada penyitaan pesawat terbang tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) Reglement op de Rechtvordering (RV). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Penjualan Lelang karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip Rijden Beslag. Asas penguasaan pesawat terbang yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat terbang tersebut sedang dioperasikan debitur, di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan.Kata kunci: eksekusi, hipotek, pesawat terbang, sita, penjualan lelangAbstract In many cases, the defeated party does not want to carry out the judge's ruling, so they need help from court to forcibly enforce the execution. The losing party is requested by the court to obey court decision. This research focusses on the case of Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia vs PT. Metro Batavia in aircraft engine maintenance agreement Batavia. The method used in this research is the normative juridical research. The specification of this research is descriptive- analytical that aims to gain a comprehensive overview of the aircraft execution under positive law.  To conclude, rules of seizure of aircraft are basically the same with the seizure of immovable property, as long as related to seizure of execution (excekutoriale beslag) and auction sales (excecutoriale verkoop). However, specific matters attached to aircraft foreclosure are subject to Article 763 Article 763 h to k of Reglement op de Rechtvordering (RV). Barriers in aircraft foreclosure is that the implementation Auction Sales (excecutorial Verkoop) could not be turned off by the arrest of execution in accordance with the principle of Rijden beslag, the principle of mastery aircraft loaded with confiscated execution can cause problems if the auction sale on the date of execution of the specified aircraft is being operated outside the place of execution by debtor. DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.3Keywords: execution, mortgage, aircraft, seizure, auction sales 
ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Judiasih, Sonny Dewi; Dajaan, Susilowati Suparto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.271 KB)

Abstract

AbstrakSurrogate Mother, ibu yang menyewakan rahimnya, adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut akan memberikan anak tersebut kepada pasangan darimana benih tersebut berasal. Artikel ini menguraikan kedudukan surrogacy agreement menurut Hukum perjanjian di Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari surrogate mother, pengaturan pelaksanaan surrogate mother di beberapa negara sebagai perbandingan dan untuk memahami dan mengkaji perlunya pengaturan surrogate mother di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai surrogate mother, dalam pelaksanaan surrogate mother yang terkait dengan surrogacy agreement tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia, status anak yang lahir dari surrogate mother dalam kaitan dengan pengaturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari surrogate mother, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim surrogate mother. Banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan surrogate mother, maka perlu dibuat aturan sebagai panduan dalam pelaksanaan surrogate mother yang dimaksudkan untuk ketertiban dan kepastian hukum. Kata Kunci: aspek hukum, surrogate mother, surrogacy. AbstractSurrogate mother is defined as woman carrying another person’s embryo and gives birth to a baby for the person who donors the embryo. The unique characteristic arises from who will be called as the parent. Surrogate mother exists because the wife usually obtain something wrong in her uterus thus cannot carrying a child, subsequently the role of the wife to carry and give birth is transferred to another woman, either voluntarily or because of the money. The purpose of this research is to comprehend and analyse the status of surrogacy agreement in Indonesian contract law; the status of child born through surrogacy; the regulations regarding surrogate mother implemented in several countries as comparison; lastly, to formulate a suitable regulation of surrogate mother in Indonesia. The method used by the author in discussing problems in this research is normative. Specifications research used is by analyzing juridical analysis or the problem based on the statutory provisions related to family law and contract law, literature, other sources related to this research. To obtain the necessary data through the study of literature and field studies were obtained for onward normative data is analyzed normative qualitatively. The results of the research are, Indonesia do not have specific regulationns regarding surrogate mother,thus surrogacy can not be implemented in Indonesia. In relation with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the status of child born through surrogacy is the legitimate child of the surrogate mother, not the intended parent. As a result of comparison with several countries, many countries reject and many accept the existence of surrogate mother. Lastly, due to rampant practice of surrogacy in the society, the writer concludes the government need to promptly draft a regulation as a guidance of surrogacy practice to maintain order and legal certainty in the society.Keywords: gestational surrogacy, legal status, surrogate mother, traditional surrogacy. DOI :   https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.14 
PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM Napitupulu, Tumpal Johan Sebastian
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.28 KB)

Abstract

ABSTRAKHakim berwenang mengadili perkara di pengadilan sehingga hakim dituntut menjaga dan menegakkan kehormatan, memperhatikan etika dan perilaku dan taat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Administasi dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006. Artikel ini membahas pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, khususnya pada huruf Y dengan permasalahan pelaksanaan putusan atas permohonan sita jaminan saham dan upaya permohonan sita jaminan atas saham. Dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, Sita jaminan terhadap saham-saham yang berada di Pasar Modal tidak dapat dilakukan karena berada dalam pengawasan OJK, tetapi terhadap saham-saham yang tidak berada di Pasar Modal seharusnya dapat dilakukan upaya sita jaminan. Disarankan perlu dilakukan revisi terhadap Buku II di atas, khususnya berkenaan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum pada angka 11.Kata Kunci: hakim, kewenangan mengadili, keadilan, pedoman teknis administrasi dan teknis perdata, sita Jaminan atas saham. ABSTRACTJudge has an authority to try case in court, so judge have to maintain and prevail his honor by obeying the ethical rules and also Guidelines for Administrative Fungction under Decree of Head of Indonesian Supreme Court No. KMA/032/SK/IV/2006. This article presents a discussion about the entry into force of Book II of the Guidelines of Administrative Function Implementation in Court, in particular the problem of letter Y which contains the problem of Shares Guarantee Seizure (Sita Jaminan Saham) and effort to request guarantee seizure to stock. The research using Jurical-Sociological method concludes that Sita-Jaminan is not possible to be applied to stocks in Stock Market, because of OJK Supervision. However, Sita-Jaminan is applicable for share outside the Stock Market. It is suggested that the Book II, mentioned above have to be revised, especially the norm for Administrative Technical Guidelines and General Private Technical Gudelines under Number 11.Keywords: administrative technical guidelines, authority to prosecute; general private technical gudelines; judge; justice; shares guarantee seizure.DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.12 
(FAST MOVING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO Sudjana, U.
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.741 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menentukan penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (fast moving) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO. Metode penelitian yuridis empiris, tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Hasil penelitan menunjukan bahwa penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat berubah (fast moving) misalnya desain sepatu, dari segi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah out of date (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu solusi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri.Kata Kunci: desain Industri, fast moving, stelsel konstitutif.  AbstractThis study aims to determine the application stelsel constitutive (must register) on the industrial design that is rapidly changing (fast moving) by Act No. 31 of 2000 associated with the WTO TRIPs Agreement. The research method used is a empirical juridical approach, conducted research stage through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. Research results show that the application of stelsel constitutive (must register) for the creations of rapid change (fast moving), for example the design of the shoe, darisegi law does not meet or ignore the sense of justice and expediency for new designs obtained are not registered so the impersonation by the another bad faith can not be categorized as a violation of the law of intellectual property. From a business standpoint, stelsel constitutive for the objects of industrial design that quickly turned to be ineffective given the demands of the business does not allow manufactured longer for consumers to feel bored or not interested anymore to design considered out of date (outdated), which can cause economic loss for businesses if the industrial design of the products listed goods. Therefore, there needs to be a solution to satisfy the justice and expediency and economic benefits for the designer is to use declarative stelsel (registration is not absolute) on the protection of industrial design.Keywords: Constitutive principle, fast moving, industrial design.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.12  
PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT Darajati, Muhammad Rafi; Adolf, Huala; ., Idris
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.271 KB)

Abstract

Salah satu perkembangan yang menarik mengenai keamanan global saat ini adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putsan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Bagi negara di sekitar kawasan, putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.Kata kunci: Arbitrase, Implikasi Hukum, Sengketa Laut China Selatan AbstractOne of an interesting development about the global security now is the issue of territorial disputes in the South China Sea between Philippines and China. Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The ruling from Permanent Court of Arbitration said that China’s claim about a nine-dash line does not have a legal basis. However China rejects the ruling and remain aggressive in the South China Sea which might cause instability in South China Sea region. This research aims to look at the implications of the ruling of the Permanent Court of Arbitration for state parties and states around the South China Sea region. Authors use juridical normative research method with literature studies. This research shows that states parties have to implement and respect the ruling because it has already become the source of international law. For the state that located around the region, the ruling also has an effect to facing China’s aggressiveness and rules handling maritime claims in the South China Sea region.DOI:  https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.1
KEDUDUKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Suwandono, Agus; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.92 KB)

Abstract

AbstrakKeberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa  kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. Namun demikian keberadaan LAPS sektor jasa keuangan juga menimbulkan ketidakjelasan kedudukan dan pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen terkait keberadaan   Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisa data menggunakan normatif kualitatif, dengan metode deduksi dan dianalisis secara yuridis kualitatif.Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa (LAPS) ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ditujukan khusus untuk konsumen di sektor jasa keuangan, yang memiliki karakteristik permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan. Hak konsumen dalam penentuan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan merupakan hak konsumen. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, konsumen sektor jasa keuangan yang merupakan konsumen akhir dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK maupun melalui LAPS. Namun bagi konsumen sektor jasa keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir, hanya dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen  melalui LAPS. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni BPSK maupun LAPS.Kata Kunci: Kedudukan, Lembaga Alternatif Sengketa, Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen AbstractThe existence of Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) the financial services sector have brought legal certainty consumer dispute resolution financial services sector. However, the existence of laps financial services sector also make it less obvious position and selection of consumer dispute resolution forum related to the presence of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) within the framework of consumer protection laws in Indonesia.The method used is a normative juridical methods using secondary data. Specifications analytical descriptive study. Data were analyzed using qualitative normative, with the deduction method and analyzed by juridical qualitative.Position Institute of Alternative Dispute Resolution (LAPS) to be reviewed by consumer protection laws in Indonesia is a dispute resolution institutions devoted exclusively to consumers in the financial services sector, which has the characteristics of the problems in the financial services sector. Consumer rights in determining the choice of consumer dispute resolution forum in the financial services sector is consumer rights. In the event that the consumer chooses consumer dispute resolution outside the court, the consumer financial services sector which is the final consumer can select consumer dispute resolution through BPSK or through laps. But for the consumer financial services sector is not an end consumer, may only select consumer dispute resolution through the laps. The need for harmonization and synchronization settings and authority stipulated consumer dispute resolution outside the court that is BPSK or LAPS.DOI :https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.2Keywords: Position, Alternative Dispute Institutions, Financial Services, Consumer Protection 
STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Faisal, Pupung; Trisnamansyah, Purnama
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.603 KB)

Abstract

ABSTRAKKenyataan di lapangan menunjukkan seringkali barang impor yang masuk tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peran penting SNI dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (disingkat MEA) baik SNI wajib maupun SNI sukarela dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen dalam negeri. SNI mencegah beredarnya barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, SNI akan mencegah masuknya produk impor bermutu rendah yang merusak pasar dalam negeri karena berharga rendah yang merugikan pengusaha dalam negeri. Secara yuridis regulasi mengenai SNI terhadap barang impor sudah diatur melalui regulasi teknis kementerian terkait, baik dalam undang-undang maupun regulasi teknis pelaksanaanya, yang mencakup penerapan dan pengawasan SNI meskipun belum spesifik diarahkan dalam menghadapi MEA, untuk itu  pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asia Nations dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2015 yang berisi visi, misi, arah, tahapan dan strategi Standardisasi Nasional di Indonesia pada Tahun 2015-2025.      Kata Kunci : MEA, Daya Saing, Konsumen, Perlindungan, SNI            AbstractReality on the ground shows the entry of imported goods are often not in accordance with the Indonesian National Standard (SNI abbreviated) as a minimum requirement for a product to be marketed in the territory of Indonesia. SNI important role in the framework of the ASEAN Economic Community (abbreviated MEA) SNI either mandatory or voluntary SNI can protect the interests of consumers nationwide and domestic manufacturers. SNI prevent the circulation of goods which are not qualified in the domestic market, especially related to health, safety, security and environment conservation. In addition, SNI will prevent the entry of low-quality imported products are damaging the domestic market due to lower precious adverse domestic entrepreneurs. Juridical regulation on SNI on imported goods already regulated through technical regulations related ministries, both in legislation and technical regulations implementation, which includes the implementation and monitoring of SNI, although not specifically directed in the face of the MEA, to the government issued Presidential Instruction No. 6 of 2014 on Enhancing Competitiveness in the Context of the Economic Community Facing the Association of Southeast Asian Nations and the National Standardization strategy 2015-2015 which contains the vision, mission, direction, stage and strategies National Standardization in Indonesia in the year 2015 to 2025. Keywords: MEA, Competitiveness, Consumer, Protection, SNI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR Darosa, Silva
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.935 KB)

Abstract

ABSTRAKTindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sehingga diperlukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan aset merupakan upaya mengembalikan kerugian negara oleh KPK terhadap aset tidak wajar, pada kenyataannya masih kurang cermat, sehingga dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui penerapan kriteria aset tidak wajar dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap kriteria aset tidak wajar KPK wajib melakukan analisa dari transaksi mencurigakan, LKHPN yang dilaporkan pelaku dan jumlah pembayaran pajak pelaku dan laporan dari masyarakat. Pembuktian terbalik terhadap aset tidak wajar merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam pembuktian asal usul aset milik pelaku. Adanya kriteria dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset tidak wajar sebagai upaya perlindungan hukum dan terhindarnya perampasan aset yang melanggar hak milik.Kata kunci: aset, korupsi, perlindungan, pembuktian terbalik. ABSTRACTCorruption is a criminal offense that inflict a state’s financial loss, so needed to evention and eradication. Asset forfeiture is an effort to recovery for the state loss conducted by KPK and in fact, KPK lack of competence in assets forfeiture, unlawfully and violate the corruptor’s protection of property rights. As a normative judicial method, this article want to know the application of asset forfeiture and the presumption of innocence as a form of protection against the perpetrators of criminal acts of corruption. The results are unreasonable assets criteria are analyzed suspicious transactions that showed inconsistent with the corruption’s LKHPN report, tax payments and public report and KPK is required to apply the presumption of innocence principle. Hopefully, in the presence of improper asset criteria and apply of presumption of innocence principle in assets forfeiture, will be an efforts to provide legal protection and avoiding conducting an unlawful assets forfeiture.Keywords: assets, corruption, proctection, shifting burden.
TELAAH ATAS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN Nurlinda, Ida
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.866 KB)

Abstract

ABSTRAKRUU Pertanahan perlu dibentuk karena pemanfaatannya belum dapat memakmurkan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu UUPA sebagai peraturan dasar pertanahan perlu dilengkapi dengan peraturan, pada tataran bentuk dan level yang kurang lebih sama. Dengan demikian, RUU Pertanahan tidak dimaksudkan untuk menggantikan UUPA, namun bersifat lex specialis dari UUPA yang bersifat lex generalis. Untuk itu perlu dikaji materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tersebut agar selaras dengan UUPA.Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyusun kajian ini. Analisis atas peraturan dan bahan pustaka dilakukan secara juridis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum sistematis.Materi muatan RUU Pertanahan harus menekankan pada pengaturan pemilikan, dan penggunaan tanah yang lebih mengutamakan keadilan agraria, yang dapat memperkecil timbulnya konflik/sengketa agraria. Keadilan agraria adalah kondisi dimana tidak ada penumpukan pemilikan dan penggunaan tanah pada seseorang atau korporasi. Oleh karenanya materi muatannya harus mengacu dan selaras dengan UUPA, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang penafsiran hak menguasai negara, sebagai hasil dari upaya pembaruan agraria. Hal ini penting, karena untuk keharmonisan sistem hukum, RUU Pertanahan harus menjadi subsistem yang integral dari sistem hukum agraria nasional.Kata Kunci: Sistem Hukum Agraria-Reforma Agraria-Keadilan Agraria ABSTRACTThe draft articles on land law needs to be established for its use has not been able to prosper the people of Indonesia as mandated by the 1945 Constitution. For the Basic Agrarian Law (BAL) as a basic rule the land needs to be equipped with a regulation, at the level of the shape and approximately the same level. Thus, the draft articles on land law is not intended to replace the BAL. It is a special rule (lex specialis), while the BAL is a general rule (lex generalis). For it is necessary to study the substance that needs to be regulated in the draft articles on land law in order to align with the Law. The normative juridical approach used to develop this study. Analysis of the regulations and library materials is done by qualitatively juridical approach, using systematic legal interpretation. The substance of draft articles on  land law should emphasize on the setting of ownership, and use of land prioritize agrarian justice, which can reduce conflict/dispute agrarian. Agrarian justice is a condition where there is no buildup of ownership and use of land in a person or corporation. Therefore, the charge materials should refer to and aligned with the Basic Agrarian Law, the Legislative Act No. IX/MPR/2001 and Decisions of the Constitutional Court regarding the interpretation of the right of control of the state, as a result of agrarian reform efforts. This is important because, for the harmony of the legal system, the draft articles of land law should become an integral subsystem of the national system of agrarian law. DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.1 Keywords: System-Agrarian Law of Agrarian Reform-Agrarian Justice  

Page 3 of 26 | Total Record : 253

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 9 Nomor 1 September 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue