cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 1   2   3   4   5 
HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL Faisal, Pupung
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.427 KB)

Abstract

Buku ini membahas mengenai aspek hukum dari Perusahaan Multinasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Buku ini terdiri dari 4 bab, yang masing-masing pembahasan bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab I membahas mengenai perusahaan nasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing; Bab II menjelaskan mengenai organisasi dan bentuk hukum pelaksanaan bisnis perusahaan multinasional; Bab III menjelskan fungsi perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing ; dan Bab IV  membahas perusahaan multinasional dalam liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing di China, India, Thailand dan Indonesia. Buku ini menarik untuk dijadikan ulasan karena perusahaan multinasional berperan cukup besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penanaman modal asing dan perdagangan internasional. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.10
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN (RESENSI BUKU) Putri, Nella Sumika
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.085 KB)

Abstract

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang dan belum memadai dalam membantu masyarakat khususnya mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia termasuk perkembangan dan penerapannya.Buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada tahun 2015 dan ditulis oleh Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H.,M.H merupakan salah satu buku yang membahas secara khusus tentang sistem pertanggungjawaban pidana. Latar belakang penulis dalam membuat buku ini adalah karena melihat perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum pidana saat ini. Perkembangan ini dapat terlihat dalam perkembangan dan transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dari asas kesalahan (liability on fault) menuju asas  ketiadaan kesalahan (liability without fault) yag selanjutnya berkembang antara lain menjadi sistem pertanggungjawaban korporasi (corporate liability).
KEDAULATAN DI BIDANG INFORMASI DALAM ERA DIGITAL: TINJAUAN TEORI DAN HUKUM INTERNASIONAL Andika, Tri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.175 KB)

Abstract

Abstrak Saat ini kita memasuki suatu zaman yang disebut dengan era digital (digital age). Di dalam era digital tidak ada lagi batas-batas wilayah yang jelas (borderless) yang berdampak pada kedaulatan suatu negara yang diakibatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kasus penyadapan antar negara yang dilakukan oleh The Five Eyes Alliance, menunjukan kepada dunia bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi dapat pula merusak hubungan baik antar negara. Pembahasan terkait dengan kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital (digital age) dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital ditinjau dari teori dan hukum internasional sangat diperlukan dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan juridis normatif. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan hukum yang akan datang (futuristik) guna menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh simpulan bahwa dari segi teori diperlukan pengembangan teori kedaulatan negara di bidang informasi. Dalam kerangka hukum internasional, aturan-aturan yang mengarah kepada penghormatan kedaulatan suatu negara di bidang informasi telah banyak mendapatkan pengaturan.Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Informasi, Era, Digital.Abstract Now we are entering an era called the digital age. In the digital age there are no more boundaries are cleary impacting on the sovereignty of a country caused by information comunication technology development. In the interception case between states show the world that the information comunication technology development can broke the international coorporations between the states. Discussion about the state sovereignty on information in the digital age is required to answer the question about how the the state sovereignty on information in the digital age reviewed by  theory and international law. This research applies a juridical-normative approach. This research also applies the statute approach, the comparative approach, and the futuristic approach to answer the research questions. This research concludes that in theory we must developed theory on state sovereignty on information. In international law, the regulation that lead to respect for the state sovereignty on information has a lot of gain settings.Keywords: Sovereignty, State, Information, Era, Digital. DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.5
KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Anindita, Sashia Diandra; Amalia, Prita
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.283 KB)

Abstract

AbstrakPembentukan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)  merupakan angin segar bagi para pihak yang menggunakan arbitrase dalam menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan lembaga ini di Indonesia. UU Arbitrase dan APS mengatur putusan arbitrase internasional dalam rangka mengakomodir arbitrase internasional. Permasalahan timbul terhadap klasifikasi putusan arbitrase internasional karena rumusan definisi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS. Definisi yang diatur berbeda dengan definisi Arbitrase internasional dalam Hukum Internasional yakni  United Nations Commission On Interational Trade Law : Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law). Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan klasifikasi menurut hukum Indonesia terhadap kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus yang memiliki unsur internasional. Menggunakan metode penilitian yuridis-normatif dalam menganalisa kasus untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini dengan menitikberatkan pada data kepustakaan dan data primer yang berkaitan dengan hukum arbitrase internasional. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS, hukum internasional dan  praktik-praktik negara lain (Brunei Darussalam, Singapura dan  Hong Kong). Penerapan klasifikasi  Putusan Arbitrase Internasional menurut UU Arbitrase dan APS  berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan domestik dengan  meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing.Kata Kunci : arbitrase internasional, klasifikasi putusan arbitrase, UNCITRAL Model Law Abstract The establishment of the Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Settlement (ADS) act  becomes a new hope for parties who seek legal certainity using arbitration. The act accomodates international arbitration awards by putting the recognition for the awards into its scope of application. The problem arises in regards with the classification of international arbitration. The definition of international arbitration award under the act is different with international arbitration definition under International Law, espescially wit definition from United Nations Commission on Interational Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law). This article will discuss the issue arises on how the implication of using Indonesian classification towards the authority of domestic court in arbitration with foreign elements cases. The author used juridical-normative and case-analysing approach to further examine the problems in this thesis by researching on literary data and secondary data that are related to international commercial arbitration law. To conclude, there is incompatibility between Indonesian classification of International Arbitration, with intenational law and parctices of other countries (Brunei darussalam, Singapore and Hong Kong). The implication of the classification in Indonesian Arbitration and ADS is that domestic court jurisdiction expands to arbitration with foreign element cases.Keywords : classification of arbitration award,  international arbitration award, UNCITRAL Model Law
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM RUANG ANGKASA Subandi, Agit Yogi
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.593 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi dan ekonomi global membuat ruang angkasa tidak hanya digunakan oleh negara untuk tujuan ekonomi dan politiknya, melainkan telah menjadi tujuan juga bagi entitas-entitas di luar negara, dalam hal ini entitas non-pemerintah. Perusahaan multinasional tergolong entitas non-pemerintah. Fenomena perusahaan multinasional menjadi penting untuk diperhatikan, karena karakteristik bisnisnya lintas yurisdiksi nasional dan lebih dari satu negara serta melakukan kontrol bisnisnya dari satu negara. Dalam hukum ruang angkasa dikenal dengan istilah “national activity”, mengingat kegiatan ruang angkasa ini juga terkait dengan pertahanan politik suatu negara dan harus di bawah pengawasan negara, sehingga sulit untuk menentukan status kebangsaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan multinasional menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa dan bagaimana bentuk mekanisme pertanggungjawabannya. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, sifat tanggung jawab dari negara menurut konteks hukum ruang angkasa adalah atribusi, dan bukan persoalan alokasi risiko. Oleh sebab itu, tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangangkasaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan multinasional ataupun dari rezim perdagangan internasional adalah memberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi.Kata Kunci: hukum ruang angkasa, keruangangkasaan, tanggung jawab perusahaan. AbstractThe development of technology and the global economy make space not only used by the state for economic and politicalpurposes, but has become a destination also for entities outside the State, in thiscase non-governmental entities. Multinational corporations classified as non-governmental entities. The phenomenon of multinational corporations is important tonote,because the characteristics of the business across national jurisdictions and more than one country and control the business from one state. In space law known as ‘national activity’, given space activity is also associated with a politicaldefenseof a country and must be under the supervision of the state, making it difficult to determine the status of nationality. Based on this, then the problem is how the responsibility of multinational corporations according to international law and space law and how the form and mechanism of the responsibility. Based on the conclusions of the authors, in general, the nature of the responsibility of the State under a legal context space is attribution, and not about risk allocation. Therefore, Responsibilities of Multinationals companies in space activities, based on the provisions established for multinational companies or of the international trade regime is giving obligations of international law to comply with the national laws of a country, a place where the company operates.Keywords: corporate liability, space activity, space law.DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.15 
NEGARA BANGSA POS-KOLONIAL SEBAGAI BASIS DALAM MENENTUKAN IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Jhoner, Franko; Perwira, Indra; Harijanti, Susi Dwi
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.173 KB)

Abstract

ABSTRAKKonstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan yang kemudian dimanifestasikan seiring dengan berdirinya suatu negara bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan susunan organisasi negara, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang terbentuk dari gagasan pendirian negara bangsa sehingga membedakannya dengan konstitusi negara lain. Artikel ini membahas negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki identitas nasional berupa semangat dekolonisasi. Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya mewujudkan sistem sendiri. Dalam suatu konstitusi, terdapat norma-norma yang bersifat sebagai identitas nasional dan fundamental yang menjadi inti dari konstitusi yaitu ‘identitas konstitusi‘. Identitas konstitusi harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan. Kata kunci: konstitusi, negara bangsa, pos-kolonial, Undang-Undang Dasar 1945. ABSTRACTConstitution of a modern state basically is a manifestation of nations’ ideas and goals which is institutionalized pararel to forming of the state. Constitution of a modern state is not only consist of priciples, norms, regulations and organizational matters, but also consist of national identitiy which is formed from the ideas behind state formation itself. These are factors that make constitutions difrent one another. Indonesia as post-colonial nation state has its national identity in a form of decolonialization spirit. Therefore, there is always effort to make unique system in the forming process of a constitution. A constitution has a fundamental national identitiy which becomes the core of the constitution; this is known as ‘constitutional identity’. The constitutional identity must be guarded and protected from changing process. Keywords: constitution, nation state, post-colonial, 1945 Constitution.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.11 
"CYBERCIME" DAN KAITANNYA DENGAN BEBERAPA KEGIATAN DI LAUT Agoes, Etty R.
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.113 KB)

Abstract

AbstrakPada jaman digital dimana komunikasi secara online telah menjadi suatu keharusan, pengguna internet dan negara-negara dihadapkan pada ancaman serangan melalui dunia maya. Para penjahat siber terus mengembangkan teknik serangannya, mereka juga mulai mengalihkan targetnya dengan mengurangi pencurian informasi perbankan atau keuangan dan beralih ke spionase business dan mengakses informasi dari situs-situs pemerintah. Untuk melawan cybercrime yang berkembang dengan sangat pesat negara-negara harus bekerjasama untuk mengembangkan suatu model yang efektif untuk mengawasi ancaman-ancaman demikian. Ancaman terhadap pelayaran internasional hari ini tidak lagi datang hanya dari para pembajak maupun teroris, tetapi para peretas (hackers) melalui komputer, baik yang berada di atas kapal maupun jauh di daratan. Dampak dari kejahatan dunia maya tersebut tidak hanya terasa di bidang pelayaran, tetapi di bidang-idang pemanfaatan laut lainnya seperti kabel dan pipa di dasar laut. Tulisan ini akan mencoba untuk melihat sejumlah kegiatan pemanfaatan laut yang rawan terkena cybercrime terutama dikaitkan dengan sejumlah aktivitas dilaut seperti pelayaran, baik oleh kapal niaga, kapal perang, maupun kapal pemerintah yang dioperasikan untuk kepentingan niaga maupun bukan, kapal yang bertenaga nuklir maupun yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, yang diatur oleh UNCLOS 1982.Kata Kunci: cybercrime, digital, laut AbstractIn the digital era where online communication has become a necessity, internet users and the states have to overcome the threat through cyberspace. The cyber criminals simultaneously develop they attack techniques and also began to shift the target from banking or financial information to business espionage and access information from government websites. To overcome the threats from cybercrime, states should work together and develop an effective model for overseeing such threats. Threats to international shipping today no longer come only from the hijackers or terrorists, but also from the hackers through a computer. The hackers can be located on the boat or in the main island. The impact of cyber crime is not only to the shipping, but also in another fields such as cables and pipelines on the seabed. This paper will try to see a number of activities that are vulnerable to the cybercrime in particular related to the a number of activities at sea such as shipping, either by commercial ships, warships, as well as government ship operated for commercial or not, a ship with nuclear-powered or carrying nuclear or other materials that are inherently dangerous or toxic, regulated by UNCLOS 1982.Keyword: cybercrime, sea, digitalDOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.11 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA AHLI WARIS DARI PEWARIS PENJAMIN AKTA PERSONAL GUARANTEE DI PERUSAHAAN PAILIT Nadriana, Lenny
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.658 KB)

Abstract

Ahli waris dari pewaris pemegang jaminan personal guarantee yang dijadikan pailit  maka berdampak pada tidak dipisahkanya harta pribadi dengan harta boedel waris yang diterima ahli waris dari pewaris, segala harta kekayaan milik ahli waris menjadi sitaan umum untuk dijadikan boedel pailit. Hal ini memicu kurangnya perlindungan hukum terhadap harta ahli waris yang diperolehnya dari dirinya secara pribadi yang dapat dikategorikan hak milik yang melekat pada diri ahli waris. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlu dilakukan revisi Pengaturan UU Kepailitan dan PKPU terhadap rumusan pasal ataupun penjelasan pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU juncto pasal 21 UU Kepailitan  dikecualikan terhadap harta ahli waris yang dijadikan debitor pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan orang meninggal dengan harta ahli waris pribadi, selain itu terhadap harta ahli waris suami atau isteri yang telah diikat dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit.Kata Kunci:, Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Personal Guarantee, Debitor Pailit.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AKTA JUAL BELI Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.568 KB)

Abstract

ABSTRAKKetentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertipikat yang sudah diterbitkan lebih dari 5 tahun diperoleh dengan etikad baik, kepada yang memperolehnya tidak dapat dituntut lagi. Namun demikian, sertipikat sebagai bukti yang kuat dan sempurna tidaklah tertutup untuk dibuktikan sebaliknya. Sehingga timbul pertanyaan alasan- alasan apakah yang  menjadi dasar pembatalan sertipikat  hak milik atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN)? dan apakah pembatalan sertipikat hak milik atas tanah juga berakibat batalnya akta jual beli  yang menjadi dasar pembuatan sertipikat ? Menggunakan penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dengan menggali dan menemukan ketentuan-ketentuan menyangkut pembatalan-pembatalan yang dapat ditemukan dalam hukum perdata khususnya perikatan dan perjanjian. Penelitian ini bersifat eksploratoris  yuridis yang mengekplorasi bahan bahan hukum primair, yurisprudensi, putusan hakim, dan pertimbangan hukum dari putusan hakim serta melakukan pengkajian terhadap hal tersebut. Pembatalan sertipikat oleh PTUN dibenarkan asalkan pembatalan itu didasarkan kepada pembuktian yang kuat menyangkut kecacatan dasar hukum dalam penerbitan sertipikat baik cacat dari sisi prosedur penerbitan sertipikat maupun cacat dari sisi pelanggaran terhadap hukum materiil yang mengancam batalnya akta yang menjadi dasar terbitnya sertipikat itu. Akta yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat kecacatannya dipertimbangkan dalam pertimbangan putusaan PTUN sebagai dasar pembatalan sertipikat, dan karenanya apabila sertipikat dibatalkan maka akta yang menjadi dasar penerbitan sertipikat mutatis-mutandis tidak mempunyai kekuatan hukumKata Kunci: pembatalan,  sertipikat, akibat hukum, akta jual beli.        ABSTRACT                The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24, Year 1997, certificates that have been issued over 5 years aquired in good faith, to those who obtain it can not be prosecuted again. Nevertheless, the certificate as evidence of a strong and perfect it is not closed for proven otherwise. Thus the question arises whether the reasons on which the cancellation of the certificate of title for the land by the State Administrative Court (PTUN)? and whether the cancellation of the certificate of title for the land also resulted in the cancellation of the deed of sale is a cornerstone for the certificate? Using normative legal research will be done by exploring and finding the provisions concerning cancellations that can be found in the civil law especially engagement and contract law. This research is exploratory juridical that explores the primary legal materials, case law, the judge's ruling and legal considerations of the judge's decision and conduct an assessment of it. Cancellation of certificates by the administrative court is justified as long as the cancellation based on strong evidence concerning invalidity of the legal basis in the issuance of the certificate either defective of prosedur certificate issuance or breach of the substantive law that threatens cancellation of the deed on which the issuance of the certificate. Deed on which the issuance of certificates, its invalidity considered in consideration of administrative court ruling as the basis for cancellation of the certificate, and therefore if the certificate is canceled then the deed on which the issuance of the certificate, mutatis-mutandis have no legal power.Keywords: cancellation, certificate, due to the law, the deed of sale and purchase.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.7 
ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Nugroho, Bastianto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.791 KB)

Abstract

AbstrakPerdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga, definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu : pendekatan mengenai permasalahan yang mendasarinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui permasalahan yang didasari pendapat para sarjana atau pakar hukum. Memperhatikan dan mencermati permasalahan yang ada dalam materi penelitian ini, dalam hal ini penulis cenderung menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan mengkaji fenomena sosial yang dikaitkan dengan peraturan pandangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kriminalisasi dalam perdagangan orang (trafficking)  berdasarkan literatur, dasar-dasar dan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada.

Page 2 of 26 | Total Record : 253

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 9 Nomor 1 September 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue