Articles
312 Documents
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum TerhadapTenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Isdiana Syafitri]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11130
<![CDATA[UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dalam pelaksanaannya, belum tampak perlindungan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkena penyakit akibat kerja karena Covid-19. Sejumlah potensi bahaya bagi pekerja di rumah sakit menempatkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi ini. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan atas keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk menganalisis perlindungan hukum atas keselamatan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19 . Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun perlindungan hukum yang diberikan masih lemah karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan ditemukan beberapa kendala, seperti; birokrasi Pemerintah Daerah yang rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif. Sehingga pemeritah mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN JASA BERDASARKAN PSAK NO.23 TAHUN 2015 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI ]]>
<![CDATA[Khairunnida khairunnida]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11131
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada bengkel Brian Motor Medan yang bertempat dijalan Kenanga Raya No. 98 Pasar 6 Tanjung Sari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan metode pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan perlakuan akuntansi pendapatan pada bengkel Brian Motor Medan dengan PSAK No. 23. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan sumber data primer yang diambil menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dengan penanggung jawab dan staf akuntansi bagian administrasi, serta menggunakan data sekunder untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bengkel Brian Motor Medan mengakui pendapatan sebagai hasil dari penjualan jasa travel berdasarkan konsep accrual basis. Bengkel Brian Motor Medan mencatat transaksi yang terjadi sebelum atau sesudah kas diterima oleh perusahaan, namun tidak mempunyai metode untuk menghitung piutang yang tak tertagih sehingga menyebabkan piutang tidak dapat secara pasti diketahui oleh perusahaan yang mengakibatkan piutang dagang akan dilaporkan sangat tinggi dari yang sebenarnya terjadi. Dan perusahaan tidak mencatat diskon serta biaya entertain unutk mengurangi pendapatan. Pengungkapan bengkel Brian Motor Medan ini belum menyertakan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di bengkel Brian Motor Medan tidak sesuai dengan PSAK No. 23.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS (CSR) MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[Rahmadany Rahmadany]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11133
<![CDATA[Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah Perseroan Terbatas harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan Perseroan Terbatas, dua komponen itu kita kenal dengan shareholder dan stakeholder. Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang sahan sedangkan yang dimaksud dengan Stakholder adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan Perseroan Terbatas. Peranan dari komponen stakholder sangat menentukan kelangsungan hidup perseroan Terbatas. Keberadaan sebuah Perseroan Terbetas di sebuah lingkungan Masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Ada banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di dalam masyarakat yang harus tetap dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di lingkungan mereka. Dampak dari pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pemilik modal yang tergabung dalam sebuah corporate adalah munculnya kesenjangan antara pihak Perseroan Terbats atau Corporate dengan masyarakat setempat hal ini dapat mepengaruhi kestabilan Negara, disisi lain Pemerintah terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan masyarakat yang merasa hak-hak atas daerahnya dilanggar.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERDATA TERHADAP INTEGRITAS JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Anto Mutriadi]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Dengan demikian, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014), maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya]]>
<![CDATA[GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Anto Mutriadi]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11136
<![CDATA[Seiring perkembangan, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya sistem perdagangan tanpa warkat.Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksana-an gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, dimana saham tidak lagi lagi bentuk fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima Gadai diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga tidak perlu memikirkan rusaknya atau hilanganya saham sebagaimana yang mungkin terjadi terhadap saham yang masih bersifat surat atau sertifikat saham, adanya pencatatan sekaligus pengumuman adanya peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta perlindungan berupa pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, sehingga terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Arief Hidayat Tumanggor]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11137
<![CDATA[Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berpotensi terjadi penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sumatera Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.]]>
<![CDATA[WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH ]]>
<![CDATA[Roos Nelly]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11138
<![CDATA[Wakalah, Kafalah, Hawalah/Hiwalah sering kita dengar baik dalam ekonomi syariah maupun dalam lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dalam dunia perbankan terdapat dalam produk jasa. Pada umumnya masyarakat awam tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan makna kata tersebut. Negara Indonesia yang Dasar Negaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan mayoritas warga negaranya adalah muslim sudah seharusnya sistem keuangan yang digunakan berlandaskan prinsip syariah. Namun, saat ini prinsip syariah belum begitu terealisasi penggunaannya. Wakalah berupa penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak kepihak lain dan harus dilakukan dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Kata Kafalah secara bahasa berarti dhammu (gabungan), sedangkan secara syara’ kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang ashil untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Sedangkan Hawalah/Hiwalah dapat digunakan untuk pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemakalah mengangkat materi tentang, wakalah, kafalah, dan hawalah/hiwalah.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENETAPAN HARGA DAN INOVASI PRODUK TERHARAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE PADA PT. ICHERRY MEDAN ]]>
<![CDATA[Siti Asyraini Siti Asyraini]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11139
<![CDATA[Handphone merupakan alat telekomunikasi seluler yang memiliki bayak manfaat dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi manusia, fungsi handphone tidak hanya sebagai alat komunikasi biasa tetapi tetapi juga dapat mengaskes berbagai informasi melalui jaringan internet, pesan, berfoto dan juga saling mengirim data. Kebutuhan akan telepon seluler di Indonesia kini menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat dari berbagai kalangan. Banyak perusahaan produsen telepon seluler yang berlomba-lomba untuk menciptakan produk unggulan. Persaingan yang semakin ketat dalam industri seluler menjadikan masing-masing perusahaan berusaha membangun dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. Dalam hal ini perusahaan bukan saja mampu memberikan berbagai nilai atau benefit untuk membuat pelanggan memilih merek, tetapi perusahaan juga harus terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk membangun merek dan memuaskan konsumennya. Peningkatan inovasi produk yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan penyedia telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat menjadi pelopor berkembangnya bisnis telepon seluler di Indonesia. Pangsa pasar yang semula dikuasai oleh produk buatan dari Eropa, kini telah dibanjiri dengan masuknya berbagai macam produk telepon seluler dari berbagai negara seperti Cina, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan. Bahkan beberapa produk telepon seluler dari China dan Korea Selatan tersebut mengambil alih pengguasaan pasar di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGARUH PROMOSI PENJUALAN DAN HARGA TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN PADA PT. ORI ]]>
<![CDATA[Poppy Fristy]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11140
<![CDATA[Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Burung walet sebagai salah satu sumber daya hayati memiliki nilai yang tinggi, baik dari ekologi fauna maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan estetika. Burung walet yang kemudian menghasilkan sarang walet secara alamiah banyak dijumpai di gua dalam hutan dan gua-gua yang berada dipinggir-pinggir laut. Selain itu sarang walet juga dapat dihasilkan secara buatan pada suatu bangunan atau gedung. Sarang walet merupakan hasil dari air liur burung walet yang saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi oleh karenanya dibudidayakan. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sarang burung walet mendorong lahirnya persaingan di dunia produksi dan pemasaran produk perusahaan tersebut agar mampu bertahan atau bahkan menguasainya. Segala usaha di tempuh oleh perusahaan untuk mengahadapi pesaing dan mampu menghasilkan keuntungan yang di targetkan, juga mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang ingin memenangkan persaingan atau tetap bertahan tentunya memerlukan strategi – strategi untuk mengahadapi pesaingnya. Didalam teori pemasaran ada strategi yang di sebut bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang di gunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran.]]>
<![CDATA[PENGARUH DESAIN PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. KENCANA MEDAN ]]>
<![CDATA[Renny Lubis]]>
<![CDATA[ Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Ganesha Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11142
<![CDATA[Dalam kegiatan produksi agar target produksi dapat tercapai dan tidak ada hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran produksi, maka perlunya koordinasi yang baik antara bagian produksi dan bagian persediaan material, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, atau persediaan barang pembantu. Bagian persediaan material harus dapat mengontrol atau mengatur persediaan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan material yang terlalu banyak. Untuk mengatasi masalah ini maka setiap perusahaan membutuhkan suatu pengendalian persediaan bahan baku yang baik. Kegiatan pengendalian kebutuhan persediaan bahan baku yang digunakan harus dapat mengatur kelangsungan proses produksi di perusahaan. Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat maka kebutuhan teknologi informasi merupakan suatu nilai tambah yang cukup penting jika suatu perusahaan ingin dapat bersaing dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Penerapan teknologi informasi yang tepat akan dapat mempermudah dan meningkatkan kepuasan dari pemakainya. Selain itu penerapan teknologi informasi yang tepat dapat menurunkan biaya secara keseluruhan maupun berdampak pada peningkatan laba. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai fasilitas aplikasinya serta semakin ketatnya persaingan maka perusahaan dituntut untuk dapat mengatur sistemnya agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien]]>
