cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Juripol
Published by Politeknik Ganesha Medan
ISSN : 25991787     EISSN : 25991779     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), kajian ilmiah tentang dunia pendidikan dengan scope bunga rampai pada pembahasan pendidikan, Manajemen, Manajemen Bisnis dan Manajemen Informatika dengan pendekatan yang lebih mengacu pada manajemennya
Arjuna Subject : -
Articles 312 Documents
 13   14   15   16   17 
PEMILIHAN LOKASI STRATEGIS DAN KEPUASAAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA DI BENGKEL DINA DOORSMEER Poppy Fristy
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bengkel Dina Doorsmeer merupakan usaha kecil yang bergerak dalam usaha service atau perbaikan alat transportasi yang sering digunakan masyarakat seperti kenderaan bermotor dan mobil. Jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan program SPSS, teknik pengumpulan data yaitu teknik pengamatan, wawancara dan angket. Hasil analisis skripsi menunjukan bahwa Hasil persamaan analisis regresi berganda di mana a =3,999 atau konstanta regresi, yang berarti jika tidak ada nilai independent variabel x1 (pengaruh lokasi strategis) dan independen x2 (pengaruh keputusan konsumen). Dalam hal ini x1 dan x2 sama dengan 0 (nol) maka kualitas pelayanan sebesar 3,999. b1 = 0,391 untuk independen variabel x1 (pengaruh lokasi strategis) yang bertanda positif berarti memiliki hubungan yang searah yang artinya setiap penambahan atau kenaikan pengaruh lokasi strategis sebesar 1 satuan akan menambah kualitas pelayanan sebesar 0,391 satuan. Sebaiknya bila terjadi penurunan pada pengaruh lokasi strategis sebesar 1 satuan maka jumlah kualitas konsumen akan turun sebesar b2 = 0,345 untuk independent variabel x2 (pengaruh kepuasan konsumen) yang bertanda positif berarti memiliki hubungan yang searah yang artinya bahwa setiap kenaikan atau penambahan pengaruh kepuasan konsumen sebesar 1 satuan akan menambah jumlah kualitas pelayanan sebesar 0,345 dan sebaliknya. Dalam pemilihan lokasi yang strategis bengkel Doorsmeer Dina melihat lebih jauh bahwa lokasi tersebut harus mudah dijangkau oleh pelanggan, sehingga akan lebih memudahkan pelanggan untuk berkunjung ke bengkel Dina Doorsmeer, selain itu lokasi tersebut harus mempunyai areal yang luas sehingga para pelanggan akan lebih leluasan untuk meetakkan kenderaan masing-masing. Selain dalam hal pemilihan lokasi yang strategis Dina Doorsmeer juga harus melihat bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pelanggan yang berkunjung ke Dina Doorsmeer.
SISTEM PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. JESS & CO TRAVEL MEDAN Joko Prayogi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah perusahaan dalam menerapkan analisis sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku, PT. JESS & CO Medan merupakan perusahaan yang beroperasi dalam penjualan tiket, dimana perusahaan bergerak dibidang jasa travel , yamg beralamat Komp Merbau Mas Medan. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer yang secara langsung diperoleh melalui wawancara dan data skunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT JESS & CO tour dan travel belum memenuhi tiga kriteria pokok yaitu cepat, aman dan murah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dalam struktur organisasi perusahaan masih belum mempunyai job description yang cukup baik, hal ini terlihat dari pemisahan fungsi yang kurang baik, dimana antara yang melakukan penginputan data dan mel;ayani pelanggan dilakukan oleh staf yang sama., dalam hal ini bagian tiketing melakukan fungsi rangkap, sistem pengolahan data yang dilaksanakan oleh PT. JESS & CO Tour & Travel untuk penjualan tiket pesawat terbang maupun penjualan paket perjalanan wisata adalah menggunakan sistem online, yaitu terlihat dari untuk transaksi yang terjadi dalam perjalanan wisata seluruh perincian biaya dikirimkan lewat email langsung ke perusahaan, dalam hal penyetoran kas ke bank belum ada kepastian bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan penyetoran tersebut. Hendaknya setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai dengan dokumen / bukti untuk memperkecil kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Saran penelitian adanya pembagian tugas yang tidak baik, dimana bagian tiketing merangkap dalam melakukan pekerjaan, dimulai dari mendata nama pembeli, jam dan tanggal keberangkatan serta mengeluarkan kwitansi, seharusnya bagian kasir dapat berperan dalam hal mengeluarkan kwitansi. Sebaiknya perusahaan melakukan pembagian tugas terhadap masing-masing staf
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI SETELAH LAHIRNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/10/2005 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN Anto Mutriady
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 3 No. 2 (2020): Juripol Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa beli merupakan jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga barangnya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual yang sebagaimana diatur di dalam keputusan menteri perdagangangan dan koperasi nomor 34/KP/II/80. Dengan adanya Peraturan menteri Nomor 21/M-/DAG/PER/10/2005 Tentang pencabutan beberapa perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang pencabutan dan tidak berlakunya kegiatan usaha di bidang sewa beli.
TINJAUAN HUKUM TENTANG MONEY LAUDERING daud daud
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11165

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam studi kasus nomor. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sbyhal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tinjauan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby) dan penerapan hukum hakimnya
ANALISIS PERLINDUNGAN BURUH DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN Janner Damanik
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11167

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana prinsip dan objek perlindungan buruh/tenaga kerja menurut ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan buruh/tenaga kerja ditinjau dari hukum ketenagakerjaan. Pertama, tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Objek perlindungan tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 meliputi : Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja; Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat; Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Kedua, bentuk perlindungan buruh/pekerja menurut hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa aturan yaitu; keselamatan dan kesehatan kerja yang tercantum di dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan; setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama (pasal 86 ayat 1). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur tentang prinsip perlindungan tenaga kerja.
PERAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENGUKUR KINERJA MANAJER PUSAT BIAYA PADA PT. RAISA UTAMA MEDAN Joko Prayogi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11168

Abstract

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dihimpun untuk menghimpun informasi kinerja berdasarkakn unit atau divisi dan melaporkan hasil-hasil manajer yang bertanggung jawab. Sistem informasi pertanggung jawabn menghasilkn keluaran berupa informasi akuntansi pertanggung jawaban yang berguna untuk penyusunan anggaran, dan untuk menilai serta memotivasi kinerja manajer. Dengan informasi akuntansi pertanggung jajwaban, secara prinsip individu hanya dimintai pertanggung jawaban atas biaya yang dimiliki wewenang untuk mempenagaruhi secara signifikan. Informasi akuntansi pertanggung jawaban pusat biaya yang menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan kepada setiap manajer yang bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan untuk memantau pelaksaan mereka. Anggaran biaya disusun berdasarkan informasi akuntansi pertanggungjawaban mengukur nilai sumber daya yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. PT. RAISA UTAMA merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pemborongan umum (general contractor) dalam segala jenis pekerjaan, pembangunan pemukiman, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatn-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan/irigasi, instalasi air dan listrik, gas serta telepon, sesuai dengan order yang diterimanya. Perusahaan didalam proses dan perencanaan kegiatannya membutuhkan ainformasi akuntansi pertanggungjawaban dari manajer pusat biaya yang mengendalikan biaya perusahaan. Dimana manajer pusat biaya diberikan peran merencanakan biaya dan menyajikan realisasi tersebut dalam bentuk anggaran.
PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH yoviza yoviza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11169

Abstract

Indonesia mengalami beberapa perubahan yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya untuk mengembangkan aparatur Negara yang mampu melayani masyarakat,pengembangan kepegawaian negara akan menjadi bagian penting dalam penciptaan “good governance capability”. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kantor Regional IV BKN. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kantor Regional VI BKN yang mempunyai wilayah kerja 4 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau telah melaksanakan proses pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya BKD-BKD di daerah. Dalam Pasal 76 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Kepres No.62 Tahun 2001 yang menegaskan sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetep dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian Negara yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE daud daud
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jika pada zaman dahulu jarak merupakan suatu permasalahan dalam berkomunikasi, maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jarak bukanlah menjadi suatu permasalahan lagi. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi mampu mempermudah kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah internet. Internet merupakan suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti untuk menjelajah (browsing), mencari berita, mencari data, saling bertukar pesan melalui email ataupun situs jejaring sosial, serta untuk transaksi jual beli secara online. Bahkan, karena semakin meningkatnya intensitas penggunaan internet maka munculah suatu fenomena baru yang disebut adiksi internet. Melihat besarnya angka pengguna internet di Indonesia, maka banyak perusahaan yang mengambil kesempatan ini sebagai sarana perdagangan, atau yang lebih dikenal dengan nama E-Commerce. Dasar dari kegiatan jual beli online adalah rasa kepercayaan dari pihak – pihak yang terkait karena transaksi dilakukan tanpa ada tatap muka dan dalam prosesnya menggunakan perangkat elektronik yang dapat diakses dimana saja. Transaksi tanpa tatap muka yang menjadi inti dari e-commerce memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk berhubungan dengan pelanggan menggunakan pengiriman data dan informasi yang cepat antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mempercepat laju dari usaha mereka dan maka dari itu dapat menambahkan keuntungan bagi perusahaan.
EKSISTENSI ALAT BUKTI EMAIL DALAM PERKARA PERDATA Janner Damanik
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya (easy of use), beberapa orang mulai berpikir untuk menggunakan fasilitas email untuk kegiatan spamming. Pelaku spamming biasa disebut spammer. Spammer melakukan spamming, sehingga menghasilkan Spam Mail. Spam mail didefinisikan sebagai e-mail yang berisi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kadang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal (unsolicited commercial e-mail). Spam e-mail disebut pula Bulk atau Junk e-mail. Spam atau junk e-mail berkembang sangat besar beberapa tahun terakhir. Riset yang dilakukan oleh IDC menyatakan bahwa sepertiga (32%) traffic e-mail yang beredar sekarang ini adalah spam Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perkembangan telekomunikasi tersebut sangat memudahkan seseorang berkirim surat melalui e-mail sebab penggunaan e-mail tersebut dianggap murah dan cepat. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk e-mail tersebut. Perkembangan pesat internet juga telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata bermunculan Hal tersebut tidak lain akibat pesatnya akselerasi teknologi informatika. Salah satunya terjadinya kemajuan yang tak terduga dalam bentuk-bentuk e-commerce termasuk e-governance. Perkembangan dunia maya nyatanya tak mungkin dicegah. Bahkan saja lintas wilayah, tapi batas negarapun ditembusnya. Borderless merupakan sifat dari internet itu sendiri.
ASPEK HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA amrudi amrudi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11177

Abstract

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit, penyalah-gunaannya juga banyak terjadi. Di samping itu, ternyata juga sering kali terjadi bahwa para pihak yang terbagi dalam penggunaan/penerbitan/ pemakaian kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kesilapan, maupun karena seribu satu alasan lainnya. Oleh karena itu, kehadiran sektor hukum yang adil dan tegas untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek, pasalnya, karena tentunya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang reasonable dan transparan.

Page 15 of 32 | Total Record : 312

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 8 No. 1 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 7 No. 2 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 6 No. 2 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan) Vol. 3 No. 2 (2020): Juripol Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Juripol Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Juripol volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Juripol Periode Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan (Juripol) Januari 2018 More Issue