cover
Contact Name
La Basri
Contact Email
basrila90@gmail.com
Phone
+6282238704345
Journal Mail Official
noken@um-sorong.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
ISSN : 24776203     EISSN : 26144336     DOI : 10.33506
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Noken (Social Science) is biannual publication issued in the month of December and March. noken is a scientific journal which prioritizes the publication of articles (research and non-research based) regarding to social science issues that deal with social science issues such as social and political problem, education, law and others.
Arjuna Subject : -
Articles 334 Documents
Batasan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 Muhlis Maulana Ibrahim; Gustiana A Kambo; Muhammad Muhammad; Andi Baharuddin
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1212

Abstract

Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan melakukan pengananan pelanggaran Pemilu, tetapi pelanggaran pidana Pemilu wajib melalui Gakkumdu. Gakkumdu merupakan pusat aktifitas penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Badan pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu diharapkan dapat secara efektif dan efisien membantu Bawaslu dalam menanganani pelanggaran pidana Pemilu. Terutama kekhawatiran tidak diprosesnya sebuah laporan karena melebihi batas waktu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterbatasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani laporan tindak pidana Pemilu di Gakkumdu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penanganan di Gakkumdu telah berjalan secara efisien tetapi tidak efektif. Keberadaan Gakkumdu tidak selalu memudahkan Badan Pengawas Pemilu menjalankan tugasnya untuk meneruskan laporan pidana Pemilu. Selain itu, tugas Badan Pengawas Pemilu di Gakkumdu tidak sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan Bawaslu untuk meneruskan laporan terkendala pada perbedaan perspektif dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang mengakibatkan laporan tidak dapat ditingkatkan proses penanganannya. Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menerima laporan tidak mampu memberikan bukti permulaan atas sebuah laporan pidana Pemilu. Batasan waktu dan kewenangannya menjadi faktor penyebab Bawaslu tidak dapat mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk meneruskan laporan ke tahap penyidikan.
Kapitalisasi Modal dan Kepentingan Elit Politik (Studi Arena Perebutan Pemimpin Lokal Antara Anak Adat Moi di Kabupaten Sorong 2017) bustamin wahid; Mohamad Saleh Refra; La Basri
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1247

Abstract

Political dynamics today is very competitive, all aspects are used as references in practical politics. For example, political elites refer to financial capital and social capital for political purposes (interest politics). The political elite in Sorong Regency makes the Moi custom as an access to legitimize sacredly for the sake of the election of local leaders. This article focused on assessing social capital and political elites in the election of local leaders, the scope of this study was in Sorong, and using social and elite capital theory as an analysis. Sorong regency is customary region of Moi tribe, custom becomes central and even big narration in election of local leader in Sorong regency. The hope and customary interests through the Moi customary council are able to fight for the rights and aspirations of Moi's indigenous peoples in determining their aspirations. To continue the aspiration of the community, the Moi custom council must make a decision through custom forum in Maladofok district of Sayosa to determine the readiness of customary man who deserve to be a leader in Sorong regency which in fact is the customary region of Moi. 
Faktor Penyebab Pengembangan Siber di Indonesia Pada Era Pemerintahan Jokowi Tahap I Muhammad Rangsang Agung
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1277

Abstract

Komitmen di dalam melakukan Revolution Military Affairs (Revolusi Krida Yudha) yang dicanangkan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 terkendala dengan pengetatan anggaran pertahanan siber di era pemerintahan Joko Widodo tahap I. Dalam hal ini, terdapat paradoks ketika melihat bahwa hal ini berlangsung di Indonesia yang memiliki pengaruh politik dan kemampuan ekonomi yang signifikan dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Tulisan ini bermaksud mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala upaya revolusi militer tersebut. Dalam menganalisis kendala tersebut, penulis menggunakan analisis kualitatif dan teori sumber perubahan militer dari Theo Farrell & Terry Terriff yang menjelaskan bahwa aspek kultural, politik dan teknologi menjadi penyebab munculnya perubahan militer.  Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan di bidang-bidang tersebut menjadi faktor-faktor di balik kendala di dalam proses perubahan militer di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah kongkrit dari setiap pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi permasalahan pengembangan cyber security dalam konteks Revolution Military Affairs kedepannya.
Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia sebagai Negara Maritim Muhammad Khusna Bayu Hardianto
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i1.1291

Abstract

Indonesia's foreign policy in the era of President Joko Widodo's administration focused on national maritime awareness. With its strategic geographic and geopolitical potential, it is realized that there are also potential threats. By using qualitative research method and the concept of Revolution on Military Affairs, this article discusses the increase and adjustment of national maritime defense posture, and also the changes in military doctrine that followed by strategic policies supporting the Revolution on Military Affairs in Indonesia as a maritime country.
Potensi Papua Sebagai Jalur Perdagangan Internasional Indonesia Dengan Kawasan Pasifik Rusdi J. Abbas; Muhamad Firmansyah; Frisca Lampita
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1348

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis. Utamanya Papua sebagai jalur perdagangan internasional. Posisi geografis dan potensi sumber daya di dalamnya menjadi modal besar bagi Papua sebagai jalur perdagangan internasional yang akan menghubungkan jalur perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik. Hal inilah juga membuat Papua memiliki potensi besar dalam menjalankan manuver geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik. Konektivitas jalur komunikasi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan perdagangan di kawasan Pasifik. Posisi Papua yang berbatasan langsung dengan negara- negara Pasifik, dinilai memiliki potensi strategis yang dapat menjadi pintu masuk dalam hubungan perdagangan Indonesia-Pasifik. Kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik, melalui konektivitas jalur perdagangan Papua-Pasifik dinilai akan menjadi bagian penting dalam manuver geopolitik Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Pasifik. Melalui analisa geopolitik yang dikemukakan oleh Jakub Grygiel, penelitian ini akan berusaha untuk memberikan sebuah rekomendasi strategi konektivitas jalur perdagangan di wilayah Papua yang memiliki potensi besar bagi jalur perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik.
Potensi Konflik Berpengaru Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Gorontalo Hasanuddin Bagu Achank; Ismail Suwardi Wekke; Mulyana Machmud; Ibnu Hajar Sainuddin
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1366

Abstract

The method used is a participatory multidimensional approach with the research location of Gorontalo City. This research uses literature study by searching through print media and internet links. The primary data in this study was through interviews with traditional and cultural leaders, religious leaders as well as secondary data from local government agencies and other related institutions (Polri, NGO, CSO, Media). Types of data and sources of conflict include three-year data (2010 – 2012). This research shows that in 2010 the type of conflict between community members and the government was very dominant with the percentage reaching 50%, the next is the potential for natural resource/economic conflict with a percentage of 26%, the potential for communal conflict at 18%, while for the potential for political conflict, Sara and relations industry, only 2% each. In 2011 the type of communal conflict reached 57%, then the potential for political conflict was 22%, the potential for conflict between residents and the apparatus was 10% and the rest the potential for Sara conflict and natural resource/economic conflict were 6% and 5%, respectively. The potential for conflict affects the potential for improving the community's economy and also has an impact on social conflict, so a regional autonomy policy is needed to prevent potential conflicts by optimizing economic achievements and their implementation.
Respon Masyarakat Terhadap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berbasis Computer Assisted Test di Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw Nur Hidaya; Masni Banggu; Anifah Anifah
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v6i2.1377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbasis CAT, upaya menyempurnakan penggunaan CAT dan hambatan dalam rekrutmen CPNS berbasis CAT di distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat sebagian besar setuju jika pelaksanaan rekrutmen CPNS dilakukan secara online dikarenakan dapat mengetahui apa itu sistem Computer Assisted Test, bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dan lebih mengetahui ilmu pengetahuan teknologi yang sedang berkembang. Ada sebagian kecil dari masyarakat yang tidak setuju jika pelaksanaan tes ini dilakukan secara online dikarenakan kurang adanya sosialisai terhadap masyarakat terkait Rekruitmen CPNS yang berbasis Computer Assisted Test dan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang teknologi.
Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang) Ashari Sakti Alim; Salmawati Salmawati; Dian Eka Rahmawati
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i1.1392

Abstract

This paper wants to discuss how political ethics can influence corruption behavior in Indonesia and more specifically in the legislative. To answer the formulation of the problem in this paper, the writer uses the researce library research method, which is conducting in-depth studies through journals, books and documents. Speaking of corruption is not just how we understand about state losses. But this is a matter of ethics, moral issues, behavior problems and national problems the death of political ethics makes deviant behavior of the stakeholders and also freezes political ethics among elites making a lot of great shocks that can be seen with so much corruption in this country
Motivasi Australia Memberikan Bantuan Luar Negeri kepada Indonesia dalam Menangani Penyebaran COVID-19 Tahun 2020-2021 Ilham Agustian Candra; Arie Kusuma Paksi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i1.1492

Abstract

This research focused to discuss the motivation behind Australia’s foreign aid to Indonesia in order to tackle the transmission of COVID-19 in 2020-2021. According to data, the case of COVID-19 spreading in Indonesia has escalated continuously. Hence, Australia is concerned about providing foreign aid to Indonesia. The conceptual framework that was used in this article is the concept of national interest. The qualitative methods and descriptive analysis approach were also used in this research. Through library resources with collecting the data sourced from books, documents, journals, and electronic sources that the validity can be accounted for, this article explained that Australia as a country providing aid to Indonesia places interest in the health sector and the private sector. Furthermore, the result of this research concludes that the aid provided by Australia to Indonesia is an intention to defend Australia’s national interests related tohealth research while strengthening the economic sector obtained from the results of cooperation amid the COVID-19. 
Peran Gender Pada Masyarakat Bugis Umar Ramli; La Basri
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i1.1524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran gender pada masyarakat bugis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. yang dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Analisis data yang digunakan adalah analisis data sekunder yaitu data yang banyak disediakan di instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta. Hasil penelitian menunjukkan elemen dasar pada pembentukan gender pada suku bugis adalah pembagian peran gender yang terbentuk karena konstruksi budaya dan adat istiadat. Secara umum peran gender adalah sekumpulan pola perilaku yang menjadi harapan sosial untuk ditampilkan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan sesuai jenis kelamin.