Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

am
Website

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

ISSN : 23392800 EISSN : 25812666 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 05 (2015)" : 10 Documents clear

IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN ZAKAT PADA ASHNÂF FÎ SABÎLILLÂH (STUDI IJTIHAD ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER) Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Zakat adalah kewajiban syar’i yang banyak dibahas dalam kitab- kitab fiqh turôts(klasik) maupun kitab-kitab fiqh mu’âshir (kontemporer). Dalam diskursus tentang zakat tentu sisi khilâfiyah fiqhiyyah menjadi sesuatu keniscayaan sebagaimana terjadi dalam diskursus kewajiban syar’i lainnya. Salah satu yang menjadi ranah perbedaan tersebut adalah masalah ashnaf bagi mustahiq zakat khususnya mengenai golongan fii sabilillah. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari golongan ini memunculkan minat penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang hal ini. Pendapat yang râjih (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan nushûh syari’yah (dalil- dalil syar’i) dan qiyâs tidak memperluas makna fî sabîlillâh sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad qitâl saja. Pendapat ini merupakan gabungan antara uslûb al- hashr (metode pembatasan) sebagaimana yang ada di dalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat di dalam nushûs al-qurân dan sunnah. Key Word: Ashnaf zakat, Fi Sabilillah, Qiyas, Tafsir kontemporer.

TAQNIN AL-AHKAM; SEJARAH, KEABSAHAN DAN TANTANGAN DI INDONESIA Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Taqnin al-Ahkam adalah mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yangberkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Sebagai permasalahan yang baru pada dunia Islam, ia menjadi bahan pertentangan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa taqnin ahkam adalah bentuk transformasi hukum Islam yang dihadapkan pada hukum negara modern. Sementara pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa ia akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan dan tidak memiliki sifat dinamis. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, saat ini umat Islam khususnya di Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki nuansa syariah Islam. pada beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh telah menjadikan qanun sebagai sumber hukum Islam. Key Word: Qanun, Taknin Ahkam, Hukum Positif Indonesia, Legeslasi.

FIQH INDONESIA: TRANSFORMASI DAN SINKRONISASI FIQH WASIAT DAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Abu Syhabudin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Compilation of Islamic Law (CIL) on the testament and grant it describes the sourcematerial of Fiqh. In particular testament and grant are discussed in Fiqh. The Fiqh of testament and grants with CIL there are similarities and differences. In the Fiqh, testament and grant the discussion based on the theory of knowledge, while the discussion CIL has been transformed into chapters, chapter and verse, these changes are shaped like laws and regulations (qanûn). Articles in CIL about testament and grant suspected to be the transformation of Fiqh as a result of diligence Indonesian clerics. However, there are several chapters and verses in CIL are not in synchronous (as appropriate) with the Fiqh. This study aims to examine the transformation of matter Fiqh on the testament and grant to the material provisions contained in CIL, analyzing synchronization between CIL materials with Fiqh, knowing synchronization CIL with the legal system in Indonesia, knowing the shape transformation on the testament and grant to the articles in CIL, and analyzing the Indonesian scholars diligence in transforming the material in the articles of CIL: age21 years, a testament to the heirs, grant one-third property, and the calculation of the grant from parents to children as inheritance. Based on the results of research conducted by the authors, it can be concluded that: 1) The articles contained in CIL about testament and grants is the transformation of Fiqh. 2) There is synchronization between the material articles of testament and grants in CIL with Fiqh and legal system in Indonesia. 3) There are two forms of transformation, namely a) The textual transformation that comes from the book of Fiqh. b) Transformation contextual sourced from Indonesian diligence scholars, including: provision of age 21 years, a testament to the heirs, grant one-third, and the calculation of the grant as a legacy. Key Word: Fiqh, Transformasi, Sinkronisasi, Wasiat, Hibah

KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Muhammad Syakur Chudlori
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Teks Al-Qur’an sudah jelas ia terkumpul dalam suatu mushhaf yang berisi 114 suratyang dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas yang terdiri dari 30 juz. Nabi Muhammad yang diutus sebagai nabi terakhir dan untuk seluruh umat telah wafat dan teks Al-Qur’an dengan sendirinya berhenti, namun al-waqa’i (kejadian- kejadian) akan terus berlangsung, maka untuk itu penafsiran terhadap Al-Qur’an akan sangat berperan. Kontekstualisasi hukum Islam adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabawi berdasarkan realitas terkini. Para ulama telah mengembangkan bagaimana hukum Islam harus senantiasa up to date hingga bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Model kontekstualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran dengan metode pendekatan yang didasarkan pada realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dengan ini diharapkan hukum Islam akan senantiasa bisa langgeng seiring dengan perkembangan umat manusia. Key Word: Kontekstualisasi Hukum, tafsir Ahkam, Fiqh, Indonesia.

PENYERAPAN HUKUM ISLAM PADA KOMUNITAS ADAT (STUDI ANTROPOLOGI HUKUM DI BADUY, KAMPUNG NAGA DAN MARUNDA PULO) Abdurrahman Misno
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

The first community to accept Islam was the tenant at the coastal areas of Sumatra,Java, Sulawesi, Kalimantan, Maluku and Nusa Tenggara. After that Islam disseminated to rural areas throughout the country as the consequence of their reception of Islamic law. However, the fact was not all Islamic law accepted and implemented, because they already have customs practiced continuously by hereditary generations long before the arrival of Islam. Some custom in Indonesia, which still survive was practiced by indigenous community such as Baduy, Kampung Naga and Marunda Pulo. Research shows that the reception of Islamic law by the community of Baduy in the implementation of Islamic law marriage that is reading the creed of the Prophet Muhammad Pbuh, the presence of dowry and marriage records by KUA, especially on the community of Outer Baduy. Meanwhile the community of Inner Baduy has not been accept the Islamic law a lot in the field of marriage. Reception in the field of inheritance was limited to the mention of the terms in Islamic inheritance, while the division still follow their customs that divide the estate equally both boys and girls. While the community of Kampung Naga reception occurs in the majority of law and worship in particular muamalah espescially in wedding. At issue still retain their inheritance patterns of inheritance according to their customs that divide the inheritance with equal parts between boys and girls. Kampung Marunda Pulo reception of Islamic law in worship and muamalah. Islamic law reception process occurs due to internal factors (custom character and creed) and external (social interaction and the power of the state). Keywords: Reception of Law, Indigenous Community, Adat, Baduy, KampungNaga, Marunda Pulo and Theory Reception through Selection-modification.

KEDUDUKAN DAN KEWEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Suherman Suherman
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Peradilan Agama telah ada di Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda.Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, ia teah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim. Perubahan zaman telah membawa pasang surut perkembanganya hingga Indonesia merdeka. Ia disyahkan sebagai bagian dari sistem peradilan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Walaupun mengalami berbagai tantangan, namun PA masih bisa eksis hingga saat ini. Beralihnya PA menjadi bagian dari Mahkamah Agung memiliki dapak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah ia tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Agama sebagai induknya, sementara dampak positifnya adalah secara langsung PA telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia. Saat ini kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam masalah Nikah, Thalak, cerai dan rujuk saja. Ia juga mengadili masalah persengketaan ekonomi syariah di Indonesia. Berkembangnya ekonomi syariah menjadikan PA semakin memiliki prospek di masa yang akan datang. Key Word: Peradilan Agama, Kedudukan dan Wewenang, Ekonomi Syariah

KEPASTIAN HUKUM GADAI TANAH DALAM HUKUM ISLAM (TELAAH HUKUM GADAI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH DI KABUPATEN BOGOR) Muhammad Sulaeman Jajuli
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Fiduciary is a usual universal sociological phenomenon that occur everywhereespecially in our country. In Indonesia society, it grows conventionally and based on habit that have occurred for generation to generation. Land fiduciary in Bogor district has done for long time. Practice of land fiduciary that occurred was running without any document for legal certainty guarantee. Meanwhile, academically legal certainty guarantee is a theory that has not been developed yet by Islamic law jurist. Based on research results, concluded that 1. Implementation of rule according to Islamic law fiduciary land must meet the requirements and harmonious elements of fiduciary. Terms pledge the land is; can be handed over, useful, or fixed assets can be moved, not mixed up with someone else's property, and land is fiduciary owned by râhin. The pillars pledge is âqid (presence of râhin and murtahin), al-ma'qûd (marhun), al-ma'qûd 'alaih (marhûnbih) and shîghat. Practice fiduciary land in legal term in Islam is called bay al- wafa' not rahn because the terms and pillars contained in rahn accordance with the rules in bay al-wafa. 2. The definition of legal certainty in the implementation of fiduciary land under Islamic law is evidence in the form of written documents in the form of stamp duty, or paper sealed and the presence of witnesses from both parties’ murtâhin and râhin. For the Bogor regency society,legal certainty is considered sufficient to the existence of an element of trust between two sides (murtahin and râhin) without the use of evidence or documents and witnesses. 3. Based to the study of the law of Islamic fiduciary land, practices of fiduciary land in Bogor regency society belong to the category imperfect contract. Said to be imperfect because of the implementation agreement contained elements of usury which is forbidden by the religion that is taking advantage of more than possession lent. Besides the practice of fiduciary in Bogor regency become less perfectly even invalid because it is contrary to the commands of Allah in the ◌Al-Qur'an about the principle of 'faktubuh' (Surah al-Baqarah/2:282) Key Word: Kepastian Hukum, Hukum Islam, Gadai Tanah, Bogor

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Abdurrahman Misno
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut pluralisme hukum, ada tiga sistemhukum yang hidup di negeri ini yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Belanda). Ketiganya merupakan sistem hukum yang membentuk hukum nasional di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional diperlukan adanya harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk adalah dengan mengkaji secara mendasar nilai-nilai dasar dari sistem hukum tersebut. Upaya harmonisasi dapat dilakukan antara hukum adat dan hukum Islam, keduanya memiliki sifat dasar yang elastis dan memberikan ruang bagi sistem hukum lainnya untuk saling mengisi. Sistem hukum adat memberikan ruang bagi sistem hukum Islam untuk saling melengkapi, demikian pula sebaliknya. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam diharapkan akan menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional di Idnonesia Key Word: hukum adat, hukum Islam, harmonisasi hukum, hukum nasional

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Sutisna Sutisna
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

According to Imam Al-Mawardi, Caliph, King, Sulthan, the Imamate or the head ofstate to replace prophetic institution in order to protect and regulate the religious life of the world. Al-Mawardi has set clear requirements for a head of state. Indonesia, which is one of the countries in the world with a majority Muslim population and the largest number in the world, heads of State and lifting mechanisms thought to follow the requirements of Islamic law. The results showed that the election of the head of state in Islam is done in ways that vary according to the circumstances. These differences can be understood as the dynamics of the election of Heads of State in Islam which will continue to take place according to the roll of time, circumstances, and conditions. Election of the president and vice president in Indonesia has undergone significant changes. In the Old Order and the New Order president and vice presidential election conducted by members of the Assembly. Meanwhile, since the Reform Era to the present election of president and vice president made directly by the people. Electoral system and the president and vice president of the terms of the president and vice president candidates in Indonesia as described in Law No. 42 of 2008 on the General Election of President and Vice President are in accordance with Islamic law. In fact, according to the author terms the president and vice president candidates contained in Law No. 42 of2008 was not only appropriate, but the adoption of Islamic law derived from the Quran and Al-Sunnah. Keyword: Criticism, the selection mechanism, terms, heads of state, Islamic law, Act

HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agus Suryana
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupayamenjawab persoalan bagaimana sebenarnya Hak Cipta dalam tinjauan Syariah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta, serta bagaimana prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur-literatur kepustakaan, file-file digital terutama pada Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif dan Jami’ Fiqh Al-Islam, serta situs-situs Open Library yang menyediakan akses buku-buku Islam klasik dan kontemporer. Selain itu sebagai penguat data yang terkumpul dari kajian pustaka dilakukan pula field research pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Perwakilan Buseniss Software Alliance Jakarta dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu: a).Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya, b). Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat, c). Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan). Key Word: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Syariah, Islam danPembajakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA