Articles
101 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN VIDEO CONFERENCE DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Novi Nursamsinahar Wijaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin Gultom]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Era globalisasi digital hari ini, RUPS dapat dilakukan secara elektronik yaitu dengan berlandaskan aturan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan menggunakan media elektronik seperti telekonferensi maupun video conference. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa pertama, perbedaan dan tanggung jawab rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara video conference perbedaannya terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatangan akta RUPS yang berbeda sedangkan tanggung jawab notaris memastikan bahwa dimana keputusan-keputusan RUPS baik secara online ataupun konvensional tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR). Kedua, kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara video conference sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan menuangkannya ke dalam akta. Ketiga, Pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara video conference. Kata Kunci: pemanfaatan, video, rapat, saham]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP) ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusuf Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penarikan kuasa tersebut mengakibatkan hilangnya kewajiban penerima kuasa, sehingga penerima kuasa tidak dapat bertindak mewakili pemberi kuasa lagi. Namun dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Lbp, terdapat penggunaan surat kuasa yang telah dicabut sebagai dasar pembuatan akta autentik sehingga merugikan penggugat sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yaitu pengaturan surat kuasa yang telah dicabut di atur dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata. Adapun akibat hukumnya akta yang telah dibuat dibatalkan dan mengembalikan hak penggugat sebagai pemilik saham dan dengan adanya putusan tersebut memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif bagi pemberi kuasa. Kata kunci: surat kuasa, rapat, saham, akta autentikTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERAN PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Tagor Mulya Parinduri]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Pihak perbankan selalu memerlukan jaminan terhadap dana yang dipinjam dalam pemberian fasilitas kredit. Jaminan tersebut digunakan untuk mendapatkan kepastian pengembalian pinjaman debitur tersebut jika terjadi hambatan dalam pengembalian kredi oleh debitur. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan hutang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Menteri ATR / Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 TAHUN 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Juni 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019). Peran dan wewenang PPAT menjadi sangat krusial terhadap kuatnya (secara hukum) kedudukan pemegang Hak Tanggungan dalam konteks pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 mengatur bahwa PPAT sebagai salah satu pengguna layanan Hak Tanggungan secara elektronik, namun kewenangan PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik jelas disebutkan dalam Pasal 10 yaitu PPAT berwenang menyampaikan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan. Kata kunci: peran, pendaftaran, hak tanggungan, elektronikTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SUBKONTRAK PROYEK REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN GUDANG UNI PUPUK PT GHANDA RAKSA (PERSERO) DIVER MEDAN ]]>
<![CDATA[Eka Rahayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan kerjasama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau konstruksi salah satunya adalah kerjasama antara kontraktor utama dengan subkontraktor. Salah satu alasan munculnya subkontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Hubungan kerjasama tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kesempatan. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang di tentukan dalam perjanjian tersebut. Pada pelaksaanaan perjanjian antara Kontraktor dan Subkontraktor sering kali mengalami ketidaksesuaian, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan subkontrak. . Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dalam hal ini adalah ketidakikutsertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan ialah berupa kesempatan untuk memperbaiki dan segera mengikutsertakan pekerja nya di dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat untuk mengajukan tagihan progres bulanan.Kata kunci: kontrak, konstruksi, tanggung jawab, wanprestasiTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA ]]>
<![CDATA[Muchlis Ibrahim]]>;
<![CDATA[SRI ENDANG ERLITNA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan batasan usia yang disebut anak adalah 18 tahun, sedangkan dalam UU Perkawinan usia minimal untuk kawin dibatasi dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yang disepakati secara absolut terkait dengan batasan usia minimal untuk kawin. Artinya ada ketidaksinkronan antara satu aturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diatur batasan usia yang dijadikan patokan bagi seseorang yang akan kawin. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi wanita dan usia 21 tahun bagi pria untuk melangsungkan perkawinan, maka paling tidak risiko-risiko negatif dari perkawinan usia anak dapat ditekan angkanya seminimal mungkin. Kata kunci: sinkronisasi, batasan, usia, anak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT APABILA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN TERJADI WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Fadhel Muhammad]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian jual beli secara lisan merupakan kebiasaan antara petani buah sawit dengan agen buah sawit. Dalam beberapa kasus hal ini menyebabkan perselisihan diantara petani buah sawit dengan agen buah sawit. Perjanjian jual beli secara lisan ini ternyata menyisakan permasalahan jika salah satu pihak wanprestasi, yang umumnya merugikan petani sawit. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap petani sawit tersebut. Perlindungan hukum terhadap petani apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi, perlindungan hukum yang diberikan kepada petani yaitu pembayaran sesuai dengan harga TBS yang berlaku di daerah tersebut. Perjanjian jual beli secara lisan antara agen kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dapat mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak, perjanjian jual beli antara petani dan agen terjadi wanprestasi yang dilakukan baik petani maupun agen.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TANPA DIDAFTARKAN PADA PENCATATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Yenni Ananda Putri Pulungan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa “…perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepastian hukum perjanjian perkawinan: sampai saat ini khusus terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan di Catatan Sipil, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang mengatur bahwa Dukcapil sebagai instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.Kata kunci: hukum, perjanjian, perkawinan , daftarTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Meyssalina Manuria Isabella Aruan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyerahan protokol Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia oleh ahli waris banyak yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan terhadap permasalahan Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh ahli waris notaris yang sudah wafat/meninggal dunia kepada notaris lain. Prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, namun pengaturan tersebut belum mengatur terkait syarat/ kriteria notaris penerima protokol. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris. Kata kunci: akibat, protokol, notaris, ahli warisTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA ]]>
<![CDATA[Muchlis Ibrahim]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan batasan usia yang disebut anak adalah 18 tahun, sedangkan dalam UU Perkawinan usia minimal untuk kawin dibatasi dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yang disepakati secara absolut terkait dengan batasan usia minimal untuk kawin. Artinya ada ketidaksinkronan antara satu aturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diatur batasan usia yang dijadikan patokan bagi seseorang yang akan kawin. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi wanita dan usia 21 tahun bagi pria untuk melangsungkan perkawinan, maka paling tidak risiko-risiko negatif dari perkawinan usia anak dapat ditekan angkanya seminimal mungkin. Kata kunci: sinkronisasi, batasan, usia, anakTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI PEJABAT PUBLIK YANG DAPAT DIEMBAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM ]]>
<![CDATA[Dwi Augustia Ningsih]]>;
<![CDATA[Budi Ginting]]>;
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar Nasution]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, Notaris sebagai pejabat umum dapat menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya melalui Pasal 15 UUJN Dengan adanya Pasal tersebut, Notaris menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum yang dapat melakukan apa saja, sehingga tidak adanya batasan kewenangan Notaris dalam bermasyarakat. Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tentang kewenangan lain yang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai unsur fungsi publik memiliki tugas untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara.Kata kunci: implementasi, publik, notaris, pejabat umumTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack// This page is in Malay Translate to Indonesian AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBengaliBulgarianCatalanCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianJapaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)LaoLatvianLithuanianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanSimplified ChineseSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTraditional ChineseTurkishUkrainianUrduVietnameseWelsh Always translate Malay to IndonesianPRO Never translate Malay Never translate jurnal.umsu.ac.id]]>
