Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 25, No 2 (2013)" : 14 Documents clear

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI GIRALISASI DAN TRANSMISI JAMINAN KEBENDAAN MENJADI TUNAI Tarsisius Muwarji
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

‘Giralisasi’ is the transformation of a physical guarantee (fixed asset) into cash guarantee. Through a pledge/collateral agreement, assets are given by the owner to an issuing bank. The asset is then givena cash value. The cash value is put into an account and transferred to another bank through SocietyWorldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) to guarantee credit for small to mediumscale enterprises. This process and the transformation of guarantees may become an alternative solutionto credit issues faced by small to medium scale enterprises when applying for bank loans. Giralisasi merupakan transformasi jaminan benda menjadi jaminan tunai. Dengan perjanjian gadai, aset diserahkan pemilik kepada bank penerbit, dinilai dengan uang, dimasukkan kedalam rekening dan ditransmisikan ke bank lain melalui Society Worldwide Interbank FinancialTelecommunication (SWIFT) untuk menjamin kredit UKM. Giralisasi dan transformasi jaminanini dapat menjadi alternatif solusi permasalahan jaminan bagi UKM memperoleh kredit bank.

MEKANISME sMALL CLAIMs CORTT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN Efa Laela Fakhriah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Business disputes require a quick and simple settlement. Such form of settlement could be attained through non-litigation methods or alternative dispute resolution. The result acquired from these methods would be in the form of a decision mutually agreed by the disputing parties. This however, does not have forcible power and often goes unexecuted. Thus, these is a need for a business disputeresolution mechanism agreed by the parties, where its process are concluded in courts under a differentprocedural law than what is normally applicable. Such could be found in small claims court, a quickinformal court to institute civil claims of small monetary value Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana. Penyelesaian sengketa yang demikian dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Namun, hasil yang didapat berupa kesepakatan antara para pihak tidak memiliki daya paksa, sehingga seringkali tidak dilaksanakan. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yangdilakukan secara damai melalui kesepakatan para pihak, yang prosesnya dilakukan di pengadilan dengan prosedur beracara berbeda dari prosedur beracara biasa. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan adanyasmall claims court, yang diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal dengan pemeriksaancepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang nilai gugatannya kecil.

REGULATION ON FOREIGN INVESTMENT RESTRICTIONS AND NOMINEE PRACTICES IN INDONESIA David Kairupan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Certain provisions of Presidential Regulation No. 36 of 2010 concerning Negative Investment List are not clearly stipulated. In relation to the restrictions of foreign investment in certain business sectors asspecified in the Negative Investment List Article 33 para. (1) and (2) of the 2007 Investment Law expressly prohibits investors from entering into any nominee shareholding documentation. Notwithstanding, manynominee shareholding practices are still employed in Indonesia, aiming to circumvent such restrictions.This paper addresses certain issues on Presidential Regulation No. 36 of 2010 and nominee shareholding practices in Indonesia. Beberapa ketentuan dalam peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 yang mengandung ketentuan Daftar Negatif Investasi tidak dirumuskan secara jelas. Sehubungan dengan pembatasan kepemilikan modal asing di beberapa sektor usaha, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 secara tegas melarang penanam modal membuat dokumen-dokumen yang terkait dengankepemilikan saham secara nominee. Namun demikian, praktik kepemilikan saham secara nominee masih sering dilakukan di Indonesia untuk menghindari pembatasan tersebut. Tulisan ini akan membahasbeberapa permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 dan praktek kepemilikan saham secara nominee di Indonesia.

KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA Fence M. Wantu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The obstacles faced by a judge in realizing the principles of legal certainty, justice, and utility can be categorized into internal and external obstacles. Internal obstacles, which come from within the judgeconsist of: the appointment of the judge, his education, his understanding of science and knowledge, hismorality, and his welfare. On the other hand, external obstacles, which comes from outside the judge,consist of: the independence of judicial power, the formulation of legislations, the prevailing judicialsystem, community participation, and judge supervision. Kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang datangnya daridalam diri sendiri. Kendala internal terdiri dari: pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaanterhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal datangnyadari luar diri hakim itu sendiri. Kendala eksternal hakim terdiri sebagai berikut, kemandirian kekuasaankehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat,pengawasan hakim.

INDONESIA’S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU Natalia Yeti Puspita; Tisa Windayani; A. Aris Swantoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Coral reef is an underwater biodiversity great in value. Sovereignty of the state to explore its natural resources is deeply recognized by international law. On the other hand, the state must also guaranteethe preservation of its natural resources. This research will explain about state responsibility (Indonesia)upon the damage of the coral reefs based on Convention on Biodiversity in Kepulauan Seribu. Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan laut yang sangat tinggi nilainya. Hukum internasional mengatur bahwa meskipun suatu negara berdaulat penuh atas wilayahnya, negara tersebut berkewajibanuntuk tidak merusak lingkungan. Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagainegara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sehubungan dengan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu.

THE MELTING POT OF LEGAL SYSTEMS IN INDONESIA (READING THE LEGAL POLITICS OF INDONESIAN ISLAMIC LAW) Andi Nuzul
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Islamic law is integrated into but stands independently from Indonesia’s national law. It is integrated in the sense that its substance has been absorbed into the legal systems through laws and other legal rulings and binds all Indonesian citizens. It is independent however, in the sense that its substance governs the internal conduct of Muslims. Islamic law has strengthened the Unitary State of the Republic of Indonesia, especially after the amendments of the 1945 Constitution, whose legal system is not onlybased on the idea of a rechtsstaat or rule of law, but is also based upon elements of religious laws. Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat integratif dan mandiri. Integratif berarti materi atau substansi hukumnya masuk menjadi bagian produk peraturan perundang-undangan, bersifatmengikat (imperatif) untuk seluruh warga negara. Bersifat mandiri, manakala materi atau substansihukumnya bersifat mengatur secara interen kalangan umat Islam. Hukum Islam menguatkan NegaraKesatuan Republik Indonesia terutama pasca amandamen UUD tahun 1945, sistem hukumnya tidak hanya berlandaskan pada prinsip negara hukum rechtsstaat ataupun the rule of law, tetapi juga berlandaskan pada unsur-unsur dari hukum agama.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR TANAH OLEH BAKTERI E. COLI DI KOTA YOGYAKARTA Fajar Winarni; Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study is an empirical legal research that uses primary and secondary data. The result of this study is to be used f or the handling of E. coli contamination where it is the government ’s role to procure chlorine diffusers and monitor the quality of drinking water. The high level of contamination caused by the E. coli bacteria is due to the poor sanitation system and the close proximity of wells to septic tanks. Meanwhile, other constraints faced by the government include the lackof routine monitoring, lack of sanitation workers, and lack of proper implementation of the standardtechnical guidance on Procedures Planning Septic Tank with Absorption Systems. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka penanggulangan pencemaran bakteri E. coli dimana Pemerintahberperan dalam pengadaan alat chlorine diffuser, sosialisasi hidup bersih, pengawasan kualitas air minum, dan sebagainya. Tingginya pencemaran bakteri E. coli dikarenakan sistem sanitasi yang buruk, dan jarakyang dekat antara sumur dengan saluran septic tank. Sementara itu kendala yang dihadapi antara lainPemerintah tidak melakukan pengawasan secara rutin, terbatasnya petugas sanitasi, tidak dilaksanakannyapetunjuk teknis SNI tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.Kata Kunci: peran pemerintah, pencemaran, bakteri E. coli.

MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KERANGKA PROTOKOL NAGOYA Mrs. Yulia; Zinatul Ashiqin Zainol
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Nagoya Protocol is instrumental in the implementation of access and benefit sharing (ABS) in countries with biodiversity. There are however, weaknesses in the implementation of ABS, this includes the wide geographical spread of biodiversity and the difficulty in determining the benefitting owner of a certain area. Indonesia as a country blessed with biodiversity, has ratified the Nagoya Protocol through Act No. 11 of 2013, prepared amendment draft for the Patent Act and has further prepared Draft Act on Genetic Resources. In the implementation of the Nagoya Protocal and ABS, Indonesia could refer to India’s experience in applying ABS and adapt such to accord itself with the Indonesian people’s background. Protokol Nagoya menjadi sarana dalam pelaksanaan access and benefit sharing (ABS) bagi negara-negara penyedia keanekaragaman hayati. Di dalam penerapan ABS terdapat kelemahan-kelemahan seperti tersebarnya keanekaragaman hayati dalam geografis yang luas dan sukarnya menentukan pemilik sebagai penerima keuntungan. Indonesia sebagai negara mega keanekaragaman hayati, telahmeratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013, menyiapkan drafamandemen Undang-Undang Paten dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Genetik. Dalam penerapan Protokol Nagoya dan ABS tersebut, Indonesia dapat mengacu dari pengalamanIndia dalam menerapkan ABS dengan menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat Indonesia.

POLICY, PROTECTION OF POLICYHOLDER, AND LIFE INSURANCE EDUCATION TO THE SOCIETY Hana Sri Juni Kartika
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Changes towards betterment of policyholder protection is not proportional to the growth of life insurance company. Policyholders encounter difficulties in asserting their rights when their life insurance companyis in financial straits and served with bankruptcy petition. Life insurance company and regulator have tore-regulate in detail every possible provision contained in a life insurance and ensure that each clausehas been incorporated in the policy, to protect policyholder. The society must be educated to the rightsand responsibility of the policyholder and the insurer, including the protection accorded to policyholders when the life insurance company is on the edge of financial distress or bankruptcy. Peningkatan perlindungan bagi pemegang polis belumlah memadai jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri perasuransian. Pemegang polis menghadapi kesulitan untuk mendapatkan haknya ketika perusahaan asuransi menghadapi kondisi keuangan yang tidak sehat dan kebangkrutan. Perusahaan asuransi dan pembuat undang-undang harus mengatur kembali secara rinci semua klausul yang diperlukan dan memastikan bahwa klausul tersebut sudah termuat dalam polis asuransi, khususnyahal-hal yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemegang polis asuransi jiwa. Masyarakat perlu diedukasi tentang hak dan tanggungjawab dari pemegang polis dan perusahaan asuransi selaku penjamin, termasuk mengenai perlindungan pemegang polis ketika perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah keuangan atau kebangkrutan.

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA) Mailinda Eka Yuniza; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Regional Budget Implementation Accountability (PPAPBD) mechanism is a part of the regional financing management process applicable subsequent to the formulation of draft APBD, approval ofthe draft APBD by the Regional House of Representatives, validation by the Central Government,enactment of draft APBD to be APBD, and implementation of APBD. In a normative manner, the PPAPBDmechanism is a series of supervisory procedures performed by budget-supervisory institutions, amongothers include the Board of Financial Audit (BPK), the Ministry for Domestic Affairs, and the RegionalHouse of Representatives. Within the field of administrative law, the PPAPBD mechanism is a form of administrative supervision performed in order to establish good governance in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB). Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaanAPBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedurpengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antaralain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentukpengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB).

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA