Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 29, No 2 (2017)" : 14 Documents clear

PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Herri Swantoro; Efa Laela Fakhriah; Isis Ikhwansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCivil case request civil request limitation ratio legis could only be done once in order to create legal certainty as an effort to establish law and justice as law enforcer to maintain, enforce, and implement the norms in law. The concept of civil matters reconsideration petition settlement that promotes fairness and legal certainty in order to update the National Civil Procedures Law is second, to different parties in the case which request civil not yet conducted, the request civil is final and binding. Request civil is only allowed against yudex factie verdict and the application of the model through a combination of restriction and discreation procedural model.IntisariRatio legis pembatasan permohonan upaya hukum PK perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali demi mewujudkan kepastian hukum sebagai upaya pembentuk undang-undang dan peradilan sebagai penegak hukum untuk menjaga, menegakan dan menjalankan ketentuan norma dalam undang-undang. Konsep pengaturan permohonan PK perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan hukum acara perdata nasional adalah pemberian PK kedua kepada pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan PK serta PK ini bersifat final dan mengikat, Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan terhadap putusan judex factie dan penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional.

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT Muhammad Ilham Arisaputra; Muhammad Ashri; Kasman Abdullah; Dian Utami Mas Bakar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIn the publishing of certificates of land rights, the government should be able to provide legal certainty. Legal certainty can be achieved if the government’s actions performed accountable. Transparency in land registration is the most important thing in the case of registration of land in order that the maintenance and services procedures run as expected by the public. The effect of the principle of transparency sustainably, it is expected that the information relating to the publishing of a certificate to be accessible to all parties so that if there is information that is considered wrong to do immediate repair. IntisariDalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila tindakan pemerintah dilakukan secara akuntabel. Transparansi dalam pendaftaran tanah merupakan hal terpenting dalam hal pendaftaran tanah agar prosedur pengurusan dan pelayanan berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan dilakukannya prinsip transparansi secara berkesinambungan, maka diharapkan informasi yang berkaitan dengan proses hingga penerbitan sertifikat dapat diakses oleh semua pihak sehingga apabila ada informasi yang dianggap keliru segera dapat dilakukan perbaikan.

LEGAL ASPECTS IN MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE Wahyu Yun Santosa
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractHazardous and Toxic Waste (B3 in Indonesian abbreviation) have specific types and characteristics which could harm the environment itself and/or human health and other living being if thrown away to the environmental medium without proper treatment. On this basis, integrated hazardous waste treatment is needed to be regulated in a regulatory framework. Indonesian environmental law regime under Law no 32/2009 (EPMA) has given an integrated regulatory framework which intertwined every knot of hazardous and toxic waste treatment, including: containment, collecting, transporting, treatment, reuse, and dumping by Government Regulation No 101 year 2014. This article briefly explains the hazardous and toxic waste integrated treatment in Indonesia, both from the regulatory framework perspective and from environmental law aspect analysis.IntisariLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup itu sendiri maupun kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya apabila dibuang langsung ke dalam media lingkungan hidup. Atas pertimbangan itulah, pengelolaan limbah B3 menjadi suatu kewajiban untuk diatur di dalam kerangka perundang-undangan. Rejim hukum lingkungan berdasarkan UU 32/2009 (UUPPLH) memberikan pengaturan secara terpadu yang menghubungkan keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3 melalui PP Nomor 101 Tahun 2014. Artikel ini memaparkan secara ringkas konsep pengelolaan limbah B3 baik dalam kerangka pengaturan yang ada serta dengan analisis dari aspek hukum lingkungan yang terkait di dalam pengelolaan limbah B3 secara terpadu.

THE ABSOLUTE COMPETENCE OF THE JURISDICTION OF THE ADMINISTRATIVE COURT IN A DISPUTE WHOSE OBJECT IS A FICTIVE-POSITIVE KTUN Francisca Romana Harjiyatni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractBased on the Law on Administrative Court, the Administrative Court has the competence to examine and decide upon a dispute whose object is a fictive- negative decision (KTUN). After the enactment of the Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the Administrative Court has the competence to examine and decide a dispute whose object is a fictive positive KTUN. The provision of the positive decision in the Law No. 30 of 2014 provides fairer legal protection to both procedural justice and substantive justice. However, the force power of the court to execute decision remains low. Consequently, a fair legal protection to the dispute of positive KTUN per the Law No. 30 of 2014 is not optimal.IntisariBerdasarkan UU PTUN, PTUN mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang obyeknya KTUN fiktif negatif. Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang obyeknya KTUN fiktif positif. Ketentuan KTUN fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan hukum yang adil baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial, namun dalam hal daya paksa pelaksanaan masih rendah maka perlindungan hukum yang adil dalam sengketa KTUN fiktif positif berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 menjadi tidak optimal.

KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA; BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT Susilo Andi Darma
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractEmployment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. IntisariHukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubungan kerja berdasarkan sudut pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukum publik dan privat. Berdasarkan hasil kajian, kedudukan hubungan kerja berdasarkan ilmu kaidah hukum ketenagakerjaan dapat berupa kaidah hukum heteronom dan kaidah hukum otonom atau secara bersamaan berupa kaidah hukum heteronom dan otonom. Sedangkan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukumnya dapat bersifat publik dan bersifat privat atau secara bersamaan bersifat publik dan privat.

THE EMERGENCE OF UNIVERSALISM AND THE DECLINE OF SUPRANATIONALISM Sigit Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIn the context of addressing challenges of globalization there are many issues deserve to be discussed and elaborated. This paper addressed the three fundamental issues which are inseparable and interconnected each other: Spreading Universalism; Reinterpretation of Sovereignty, and the Decline of Supranationalism. The role of international organizations in the contemporary international system remain significant, however, constituents in the member States would judge whether they could maintain their relevance to the constituents interests and keep mutual relatianship with the member States.IntisariAda beragam persoalan yang layak diperdebatkan dan dijelaskan dalam mencermati tantangan globalisasi. Tiga persoalan mendasar dan saling terkait menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini yakni: Universalisme yang makin meluas; re-interpretasi kedaulatan dan melemahnya supranasionalisme. Dewasa ini peran institusi internasional masih memiliki peran yang signifikan, namun, Negaranegara akan mencermati apakah institusi-isntitusi internasional ini mampu menjaga relevansinya terhadap kepentingan konstituen dan hubungan yangsaling menguntungkan dengan negara anggotanya.

THE DEBATE ON THE IMPLEMENTATION OF NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN HANDLING THE CORPORATE CRIME IN INDONESIA Timbo Mangaranap Sirait
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractSince the issuance of Temporary People’s Consultative Assembly Decree - TAP MPRS No. XXIII/66 until the Reformation era, the participation of strategic multinational corporations is needed for the development. However, in doing their activities, there was a corporation who committed bribery whose criminal law jurisdiction is related to Anti-Bribery FCPA of America. Although the bribery beneficiaries were sentenced in Indonesia because of the locus and tempus delicti of the crime was in Indonesia, since such corporation was convicted first in the US, the corporation is no longer able to be prosecuted in Indonesia because of Ne Bis In Idem.IntisariSejak terbitnya TAP MPRS No. XXIII/66 hingga era Reformasi, partisipasi korporasi multinasional dalam pembangunan sangat strategis diperlukan. Akan tetapi dalam kegiatannya ada korporasi melakukan tindak penyuapan yang yurisdiksi hukum pidananya ada titik-taut dengan Anti-Bribery FCPA Amerika. Walaupun penerima suap sudah divonis di Indonesia karena locus dan tempus delicti adalah Indonesia, tetapi karena korporasi penyuap mendadak lebih dahulu diputus bersalah di Amerika, telah berimplikasi korporasi tersebut tidak dapat lagi diadili di Indonesia karena Ne Bis In Idem.

THE LEGAL STUDIES OF TRUCKING AND WAREHOUSING IN SUPPORTING THE SMOOTHNESS OF OUTFLOW AND INCOMING GOODS AT THE PORT Sulistiowati S; Saida Rusdiana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis legal study discusses the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study is intended to address issues related research problems and directions arrangements in the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study uses empirical juridical approach of practices in the truck transportation of goods and warehousing services in the port, while the results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study results conclusion that it is necessary for institutional capacity of port authorities as the organizer of the cultivated commercially port so as to perform the function of government in the harbor. Port Authority set the capacity of the service, organizing auctions and provision of related services to cooperate with trucking and warehousing services provider in the harbor. IntisariKajian hukum ini membahas mengenai penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait permasalahan dan arah pengaturan dalam penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik dari praktek penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan, sedangkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan otoritas pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan yang diusahakan secara komersial sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan. Otoritas Pelabuhan menetapkan kapasitas layanan, menyelenggarakan lelang penyediaan jasa terkait dan melakukan kerjasama penyedia jasa trucking dan warehousing di pelabuhan.

KEADILAN DALAM SATU (INTRA) GENERASI:SEBUAH PENGANTAR BERDASARKAN TAKSONOMI KEADILAN LINGKUNGAN Andri Gunawan Wibisana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis paper attempts to discuss intragenerational equity based on the taxonomy of environmental justice, i.e. distributive justice, corrective justice, procedural justice, and social justice. Based on distributive justice perspective, the paper places the polluter pays principle (PPP) and common but differentiated responsibility (CBDR) as two important legal principles in implementing intragenerational equity. Based on corrective justice perpective, the paper considers that the PPP plays an important role in implementing intragenerational equity. The paper explains the implementation of procedural justice in terms of access to participation, access to information, and legal standing. Finally, the paper observes the importance of the integration of environmental protection and social justice.IntisariTulisan ini mencoba untuk mendiskusikan lebih mendalam keadilan intra generasi dengan menggunakan taksonomi keadilan lingkungan, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Secara khusus, berdasarkan perspektif keadilan distributif, tulisan ini melihat adanya kaitan erat antara keadilan intra generasi dengan polluter pays principle (PPP) dan common-but-differentiated responsibility. Dalam perspektif keadilan korektif, tulisan ini melihat pentingnya PPP untuk mewujudkan keadilan intra generasi. Tulisan ini melihat perwujudan keadilan prosedural melalui hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat. Dalam konteks keadilan sosial, tulisan menjelaskan integrasi perlindungan lingkungan dengan penciptaan keadilan sosial.

MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Aju Putrijanti; Lapon T Leonard; Kartika Widya Utama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration.IntisariPengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA