cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 322 Documents
Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik) Muhammad Sabir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 2 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.394 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i2.25

Abstract

Term tasamuh sering dipadankan dengan term toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda secara idiologi maupun konsep. Term tasamuh dan toleransi berbeda secara substantif dan terminologis tetapi hal tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari dewasa ini.
PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG INVESTASI MURABAHAH LOGAM MULIA (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado) Siti Rahmi Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 1 (2014)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.809 KB) | DOI: 10.30984/as.v12i1.276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang investasi murabahah logam mulia di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.  Penulis menemukan bahwa peoses transaksi murabahah melalui logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado dimulai dari transaksi pemesanan, transaksi pembelian ke pemasok kemusian transaksi pembayaran dan pelunasan. Akad yang selama ini digunakan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (marhun) adalah wadiah al-amanah, sebab barang yang dijadikan agunan/jaminan disimpan rapi dan diperkenankan membuka segel bagi penerima titipan sampai pemberi titipan atau pemberi gadai (rahin) mengambilnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap barang jaminan. Pandangan hokum ekonomi Islam terhadap investasi logam mulia pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado dibolehkan sebab sistem yang digunakan sama dengan sistem pegadaian yaitu melakukan kesepakatan atau akad dan tidak membebani kedua pihak dan melakukan kontrak yang sah tanpa ada paksaan dan penipuan. Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam: persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan berang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.
MANIFESTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM Ridwan Tabe
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.105 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i1.156

Abstract

Tulisan ini membahas tentang manifestasi akuntansi syariah dalam etika bisnisIslam, dengan berdasar pada konsep akuntansi syariah dan standar etika bisnisyang diatur dalam bisnis Islam, meskipun tidak membahas secara rinci tentangakuntansi syariah, namun dalam melihat keterpaduan antara konsep dan etikadapat diambil satu makna bahwa keduanya saling sejalan. Dimana konsepakuntansi syariah didasarkan pada pertanggungjawaban, keadilan, dankebenaran. Sedangkan etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosialyang mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), jujur,dan bijaksana. Kemudian konsep dan etika tersebut bila dicermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secarabenar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah.Pada intinya ayat ini berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalamkegiatan bisnis dengan konsep accountability atau pertanggungjawaban,kejujuran, keadilan dan kebenaran.Melakukan kegiatan bisnis dengan etika Islamberarti menerapkan bagian akuntansi syariah.Kata Kunci: Konsep akuntansi syariah, etika bisnis Islam
KONSEP HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR’AN (Antara Keadilan dam Kemanusiaan) Ismail K Usman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.153 KB) | DOI: 10.30984/as.v1i1.180

Abstract

Hukum, keadilan dan kemanusiaan merupakan tema penting dan unik dalam Al-Qur’an. Hukum, keadilan dan kemanusiaan yang dibentangkan Al-Qur’an jika tidak bersifat cerdas dalam mencermatinya, memungkinkan untuk terjadinya salah pemahaman. Dalam hal ini boleh jadi timbul penilaian bahwa hukum yang dirumuskan Al-Qur’an tidak mengindahkan nila-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus hokum qisas misalnya, menurut Al-Qur’an bagi yang membunuh hruslah dibunuh juga. Nampaknya sepintas menggambarkan bahwa konsep hukum menurut Al-Qur’an bersifat balas dendam yang mencerminkan jauh dari muatan nilai-nilai kemanusiaan. Tulisan ini akan menjelaskan kasus-kasus hukum qisas, perbudakan dan poligami sebagai contoh kasus. Betapa konsep hukum dalam Al-Qur’an begitu sangat menghormati nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKHI Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.343 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.217

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya persetujuan istri/istri­istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlah­nya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat An­Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki­laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah
FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.518 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.16

Abstract

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehinnga fatwa bersifat domestic, situasional, dan temporal.Muhammadiyah merupakan suatu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki konstribusi yang sangat besar dalam kanca percaturan fatwa dan ijtihad.  Di mana Organisasi Muhammadiyah memiliki badan fatwa untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat.  Sehingga di era ekonomi modern organisasi muhammadiyah tertantang untuk mengkaji dan menganalisa posisi lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Maka untuk memahami posisi perbankan dan bunga bank menurut muhammadiyah. Penulis ingin  menelusuri tata cara pentarjihan dan fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang bunga bank.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN Nenden Herawati Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.976 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.262

Abstract

KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.
Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.776 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.53

Abstract

Dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan, konsumen sering ditempatkan dalam posisi marginal sehingga kesepakatan yang berlaku sering merugikan pihak konsumen. Tanggung jawab developer dalam perjanjian tersebut habis setelah dirampungkannya pembuatan rumah yang dimaksud. Akan tetapi masalah mulai timbul bila spesifikasi rumah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hukum perlindungan konsumen memberikan celah yang luas bagi konsumen untuk melindungi hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut.
Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia) Dahlia Haliah Ma'u
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.133 KB) | DOI: 10.30984/as.v15i1.471

Abstract

The implementation of Islamic law in Indonesia is closely related to the early arrival of Islam in Indonesia. It means that after the entry of Islamic into Indonesia, Islamic law has been followed and executed by the followers of Islam in archipelago. The existence of Islamic law that is lives in the society is recognized by the Dutch Colonial. The Dutch government realized that Islamic law is one of the pillars of power that can fight against on Dutch policy. On this basis, the Dutch changed their policy by stipulating that Islamic law applies if it has been adopted by common law. The struggle of Islamic law of Indonesia to change these policies to obtain that common law is not in accordance with Islamic law will not be applied or refused by Muslim. Furthermore, post-independence, the existence of Islamic law is progressing. This is marked by the enactment of legal product by the government and has become a positive law in Indonesia.
HUKUM ISLAM DAN MASLAHATNYA DI INDONESIA Hasan H Muhammad
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.696 KB) | DOI: 10.30984/as.v11i2.171

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum Islam telah tertanam dihati masyarakat dan menjadi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya Hukum Islam hanyalah diakui sebagai Hukum tak tertulis (unwritten law) atau disamakan dengan Hukum adat. Namun setelah proklamasi kemerdekaan RI diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Hukum islam setahap demi setahap meningkat ke posisi hukum tertulis. Belasan bahkan ratusan peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang memperlakukan hukum islam kepada masyarakat. Proses taqninisasi hukum islam berjalan dengan baik bahkan secara khusus Propinsi Aceh Darussalam telah mengeluarkan qanun yang memperlakukan hukum Islam diberbagai daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan lain-lain bermunculan perda Syari’ah seperti; Perda Zakat, Perda Larangan Miras, Perda membaca Al-Quran dan lain-lain yang mana telah nyata memberikan maslahat kepada masyarakat.