cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
Review the Concept of Al-‘Adah Al-Muhakkamah on Tradition “Batal Wudhu” the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate Nur Azizah Rahman; Marwa Anjamila Tarima; Harun Ginoni; Muhrim Djakat
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i1.1775

Abstract

The procession of “cancel ablution” at the traditional wedding of the people of Ternate became one of the traditions that must be done. This procession is understood by society as a change of status between men and women into husband and wife. This procession raises the understanding that the husband and wife do not have a prohibition on touching hands during prayer because there is already a “cancellation of ablution” when married. Suppose you look at the rules of the prohibition of contact that is not a mahram as a condition for the validity of prayer. In that case, you have different opinions, and the law of the prohibition of contact for non-mahrams does not fall just because there has been a change in marital status. Starting from this understanding attracted researchers to study how the implementation of “cancel ablution” in traditional marriages of the people of Ternate City and how al-‘adah al-muhakkamah studied this procession. This study uses the qualitative descriptive verification method by describing the pattern of tradition in the community of Ternate city and then verifying correctly or distorting this procession to be applied by the community using the concept of Al-‘adah al-muhakkamah. This study found that the community procession ‘cancel ablution’ is a hereditary tradition and has developed since the first. The procession of” cancel ablution,” which is understood by the public, is of two forms: first, some understand this procession as a form of legalization and changes in mahram relations between men and women. Second, as a gift of prayer to the wife named ‘Paha ngoma-ngoma’ by placing her hands on the wife’s crown while praying. Analysis using Al’adah Al-muhakkamah makes the first form to be distorted. It enters the category of’adah fasid or ‘urf fasid while ‘Paha ngoma-ngoma’ can be ‘adah Shahih or ‘urf Shahih is justified, then the procession of “paha ngongoma” is applied, not “ablution void.”
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974 Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i1.12

Abstract

Tulisan ini adalah membahas tentang suatu analisis pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Dalam tulisan ini saya mencoba membandingkan pengaturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, yang mana kedua aturan ini memiliki kesamaan dalam penentuan harta bersama, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama sifatnya lebih sederhana karena hanya dibahas 3 pasal saja yaitu pasal 35-37. Sedangkan dalam KHI masalah harta bersama lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yaitu pasal 85-97. Kedua macam aturan ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain.
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQIH) Rahmawati Rahmawati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v10i2.260

Abstract

Good governance adalah istiah yang digunakan ditentukan dalam literatur pembangunan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik untuk menjamin realisasi hak asasi manusia. Pemerintahan menggambarkan "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tulak diimplementasikan)'. Good Governance Ini dapat berlaku untuk perusahaan, internasional, nasional, pemerintahan lokal atau interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep "good governance' sering muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik. Karena pemerintah yang paling "sukses" dalam dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika negara-negara 'lembaga senng menetapkan standar yang digunakan untuk membandingkan negara-negara lain institusi Karena pemerintahan yang baik panjang dapat difokuskan pada suatu bentuk pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik untuk satu sel persyaratan yang sesuai dengan agemla organisasi, membuat "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda
Interaction of Islamic Economics and Government Transformation Technology in Indonesian Muslim Society Indriana Indriana; Arman Arman; Ishak Yussof; Jenneke Widya Maasi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2660

Abstract

The interaction of Islamic economics and government transformation Technology in Indonesian Muslim society can create justice, prosperity for all parties, and blessings both in this world and the hereafter, to know the interaction of Islamic economics and government transformation Technology in Indonesian Muslim society. The research method uses a quantitative survey approach to ensure accuracy and relevance in this research. The type of data used is primary data using a sampling technique via snowball sampling using an online survey. With locations in 16 provinces in Indonesia: South Sulawesi, West Java, East Java, DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra, Gorontalo, South Sumatra, East Kalimantan, North Maluku, West Kalimantan, Riau, West Papua, Bali, Papua, and East Nusa Tenggara, it can see that the largest is DKI Jakarta and the lowest is West Papua, with several 1200 informants in each province, 75 informants with a period of 2 years. The technique used to collect study data on published material in the interaction between Islamic economics and government transformation technology is that Islamic economics is based on Islamic ethical principles such as the prohibition of usury (interest), justice, and fair distribution. In Indonesian Muslim society, these principles can be used as a guide in business and finance, and advances in technology, especially the internet and digital platforms, have provided greater access for society to participate in the economy and governance, with Islamic economics encouraging entrepreneurship. Interaction between Islamic economics and technology has great potential to shape Indonesia's economic, social, and governmental future in a way that is more in line with social justice.
EKSISTENSI SISTEM EKONOMI KAPITALIS di INDONESIA Radlyah Hasan Yan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.45

Abstract

Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatarbelakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan blok barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan blok timur. Blok barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis sedangkan blok timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara Non Blok (tidak memihak salah satu) Blok,namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitu: pertama,dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. kedua,nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. ketiga, privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.
MANHAJ TAFSIR MU’TAZILAH Ikrar Ikrar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 1 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i1.168

Abstract

Manhaj yang digunakan oleh kaum mu’tazilah sebagai lazimnya manhaj yang digunakan oleh ulama tafsir pada umunya namun kaum mu’tazilah lebih dominan kepada sumber tafsir bil Ra’yi dengan manhaj penafsiran ittijah dengan sebagainya pemikir kaum mu’tazilah sejak awal politik yang bergumul dengan wacana agama. hal ini mengakibatkan wacana dan gerak historis yang dikembangnya sering berbenturan dengan peradaban agama lain yang tidak menerima kehadiran al-qur’an terutama dalil-dalil tentang keadilan dan tauhid (al-adl wa al-tauhid) dan wacana lainnya yang menjadi oisi mu’tazilah. Pada mulanya Wasit bin Atha, pendiri Mu’tazilah tentang tauhid belum matang sebagaiman komentar Al-Syahristani, kemudian berargumentasi (Mujadallah) dengan golongan lain atau agama lain yang mempunyai doktrin dan falsafah berbeda untuk mematangkan paradigm Mu’tazilah. Mu’tazilah dengan sikap terbuka telah menciptakan argumentasi dalam menghadapi gejolak dan reaksi pemikiran lain. 
The Difference Opinions Analysis on Conventional Bank Interest Law According to Ushul Fiqh Chamim Tohari
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 17, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v17i1.795

Abstract

This research discussed conventional bank interest law according to the opinion of the Muslim scholars, which then will continue the discussion with the legal analysis based on the ushul fiqh theory to determine the strength of the conventional bank interest law. The most crucial problem examined in this research is how is prevailing bank interest law viewed from the perspective of usual fiqh? This research is library research. The approach used in this study is a conceptual approach considering the purpose to be achieved in this study is to produce one concept of Islamic legal thinking about bank interest law which is not bounded by existing views or opinions, but actually refers to the rules of Islamic law which is agreed upon by the majority of the muslim scholars. The results of this study are: The scholars have a different opinion on bank interest law. Those who forbid argued that bank interest has in common with usury, so it must be banned. As for those who justify bank interest explained that bank interest is not the same as usury, so its law is halal. As for those who consider it as a shubhat thing, because in their view the bank's interest besides having similarities with usury, also has a number of differences, so its law is shubhat. The bank interest law when viewed from the perspective of ushul fiqh, then both those that forbid, which justify, or those that consider syubhat, all of which do not originate from the qath'î, but zhannî propositions because they come from the results of ijtihad using the qiyâs method. Because of the absence of the qath 'argument, the author argues that the new direction to determine the halal-haram law of banking transactions with the interest system should be assessed from the large or small level of benefit (maslahah) and harm (mudharat) arising from the sale.
EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA Munir Tubagus
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i2.204

Abstract

Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal
The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage Neng Eri Sofiana; Muhammad Ismail Sunni
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1453

Abstract

Pregnant marriagebecomes a phenomenon that is still happening in Indonesia and is even one of the most significant contributors to the reason for the dispensation of marriage. In Parangdistrict, Magetan Regency, pregnant marriage is also one of the solutionsfor a case in which many women get pregnant without a legal marriage. Pregnancies were not initiated from sexual intercourse between a man and a woman but were carried out by many men, so the model of determination was by lottery. Furthermore, this article will analyze the pregnant woman who is married to a man who does not impregnate her and the child's status according to article 53 of KHI. In article 53 KHI, no line explicitly explains the permissibility or prohibition of a pregnant woman to marry a man who does not impregnate her. Still, many interpret that this is not allowed.Meanwhile, a legitimate child in KHI is a child born during a legal bond. So, when DNA testing proof or the like is not done to see the legality of the child, then this child is still considered a legitimate child by both of them because they were born in a marriage bond. In sum, a pregnant marriage in a lottery marriage with a man who does not impregnate the woman has many sides of ambiguity. So, there must be a revision of article 53 and article 99 of KHI.
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v13i1.3

Abstract

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengangkat judul “Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado”, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan., dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut.