cover
Contact Name
Argyo Demartoto
Contact Email
jas@mail.uns.ac.id
Phone
+62271637277
Journal Mail Official
jas@mail.uns.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.uns.ac.id/jas/about/editorialTeam
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Analisa Sosiologi
ISSN : 23387572     EISSN : 26150778     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Analisa Sosiologi (JAS) diterbitkan per semester pada bulan April dan Oktober oleh Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan ISSN : 2338 - 7572 (Print) dan ISSN: 2615-0778 (Online). JAS berdasarkan kutipan dan keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 21/E/KPT/2018, tanggal 9 Juli 2018 tentang hasil akreditasi jurnal ilmiah periode 1 tahun 2018, telah terakreditasi Peringkat 4 yang berlaku 5 Tahun, yaitu Volume 5 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020. JAS memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-kontemporer di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspek. Selain itu, JAS juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi. Informasi mengenai JAS juga bisa diperoleh melalui media sosial.
Articles 225 Documents
PERAN RUANG DIGITAL SEBAGAI TRANSFORMASI GERAKAN AKSI SOSIAL MAHASISWA MELALUI PLATFORM SOSIAL MEDIA Isa Anshori; Fatikha Aulia Alinta Nadiyya
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.68981

Abstract

Indonesia is a country where social movements are rife, especially since the reform era in 1998 until now, supported by the rapid growth of new social media, such as the internet. Through social media, it encourages human freedom to express opinions regarding various matters, as well as being a driving force for the growth and development of social movements. Social movements arise because the situation in society is experiencing injustice, and there is an arbitrary attitude that is accepted by society. This type of research is qualitative research, analyzed with a sociological perspective, using a review of the theory of relative deprivation. The purpose of this study is to analyze the transformation of social movements. The results of the study prove that social movement transformation occurs due to social conditions that are not harmonious. Social media is used as a tool in social movements carried out by students. Previously, social movements were carried out in certain public spaces, now they are shifting to a digital basis. The results of the study show that social media has an important role in the process of developing student social movements in Indonesia. Social movements carried out through social media can mobilize larger masses, arousing netizens' angry attitudes. Social media can provoke a growing issue to heat up, as well as build a public opinion. Besides that, social media also plays a role as a process of finding solutions together and forming an identity.Keywords: Digital Space, Transformation, Social Action Movement.  AbstrakIndonesia merupakan salah satu negara yang marak terjadinya gerakan sosial, terlebih sejak era reformasi tahun 1998 hingga sekarang, didukung pesatnya media sosial baru, seperti internet. Melalui media sosial mendorong kebebasan manusia untuk menyampaikan opini terkait berbagai hal, sekaligus menjadi suatu pendorong tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Gerakan sosial muncul karena situasi yang ada di masyarakat mengalami ketidakadilan, dan adanya sikap sewenang-wenang yang diterima masyarakat. Jenis riset ini adalah penelitian kualitatif, dianalisis dengan perspektif sosiologi, menggunakan tinjauan teori deprivasi relatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya transformasi gerakan sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadinya transformasi gerakan sosial karena kondisi sosial yang tidak harmonis. Media sosial dijadikan sebagai sebuah sarana dalam gerakan sosial yang dilakukan mahasiswa. Semula gerakan sosial dilakukan di ruang publik tertentu, sekarang beralih berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan, media sosial mempunyai peran penting dalam proses perkembangan gerakan sosial mahasiswa yang ada di Indonesia. Gerakan sosial yang dilakukan melalui media sosial bisa memobilisasi massa lebih besar, membangkitkan sikap marah warganet. Media sosial dapat memancing memanasnya suatu isu yang berkembang, sekaligus membangun sebuah opini publik. Disamping itu, media sosial juga berperan sebagai proses pencarian solusi bersama dan pembentukan sebuah identitas.Kata Kunci: Ruang Digital, Transformasi, Gerakan Aksi Sosial.
KISAH SEORANG PRAMURIA: MAKNA TUBUH, INTIMASI, DAN SEKSUALITAS PADA PEREMPUAN LADY COMPANION DI SURAKARTA Silvani Adiningtyas; Rezza Dian Akbar
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.62328

Abstract

This study aims to explore the social phenomena that occur in the nightlife, namely the Lady Companion phenomenon or commonly called karaoke guides which are closely related to the practice of prostitution. And what is the meaning of sexual relations and intimacy by LC women who are prostitutes and what is the meaning of the body and "women's chastity" to LC women who are prostitutes. At present the trend of prostitution practice has grown rapidly and has many kinds. One of them is in the world of Indonesian music entertainment, namely karaoke. The existence of a karaoke place cannot be separated from the presence of a woman who accompanies him to sing who is usually called a karaoke guide or better known as LC (Lady Companion). The initial fact of karaoke is seen as an activity that is identical with negative connotations. Even though formally they are not official or open actors of prostitution, in practice their profession is very close and identical to the practice of prostitution. The method used is qualitative research using an interpretative approach of "meaning" based on the views of Foucault and Giddens. The results of this study are that there is a relationship between the LC profession and the practice of prostitution with the female body as a means of production or making money and the existence of power over her that controls the urgent economic needs and finally LC women enter the world. Then there was a shift in social instructions regarding the meaning of the body and "women's chastity" because sexual relations and virginity were no longer considered sacred as before.Keywords: Lady Companion (LC), Prostitution, Body Meaning, Women's ChastityAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena sosial yang terjadi di dunia malam yaitu fenomena Lady Companion atau biasa dipanggil pemandu karaoke yang kaitannya erat dengan praktik prostitusi. Dan bagaimana makna hubungan seksual dan intimasi yang dilakukan perempuan LC pelaku prostitusi serta bagaimana makna tubuh dan "kesucian perempuan" pada perempuan LC pelaku prostitusi. Pada masa sekarang trend praktik prostitusi telah berkembang pesat dan banyak macamnya. Salah satunya pada dunia hiburan musik Indonesia yaitu karaoke. Adanya tempat karaoke tidak bisa terlepas dari adanya perempuan yang menemaninya menyanyi yang biasa disebut dengan pemandu karaoke atau lebih dikenal sebagai LC (Lady Companion). Fakta awal adanya karaoke dipandang sebagai kegiatan yang identik dengan konotasi negatif. Meski secara formal mereka bukanlah merupakan pelaku prostitusi secara resmi atau terbuka, tetapi dalam praktiknya profesi mereka ini sangat lekat dan identik dengan praktik prostitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif “pemaknaan” berbasis pada pandangan Foucault dan Giddens. Hasil penelitian ini adalah terdapat relasi antara profesi LC dengan praktik prostitusi dengan tubuh perempuan sebagai alat untuk sarana produksi atau menghasilkan uang dan adanya kekuasaan atas dirinya yang mengontrol akan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan akhirnya perempuan LC masuk ke dalam dunia tersebut. Kemudian terjadi pergeseran instruksi sosial terkait makna tubuh dan “kesucian perempuan” sebab hubungan seksual dan virginitas tidak lagi dianggap se-sakral sebelumnya.Kata kunci : Lady Companion (LC), Prostitusi, Makna Tubuh, Kesucian perempuan
GENTRIFIKASI DI DESA WISATA KARANGSALAM, BATURRADEN, JAWA TENGAH Wiman Rizkidarajat; Tri Wuryaningsih; Rili Windiasih; Titis Perdani
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.69821

Abstract

Karangsalam Village is a tourist village that relies on natural tourism and has become widely known since 2016. The existence of this natural tourism has led to massive capital penetration since 2017. Since 2017 in the north of the natural tourism vehicle in Karangsalam village there have been 47 cafes and an Entertainment area. This study aims to trace the forms and impacts of gentrification that occurred in the tourist village of Karangsalam, Baturraden, Central Java through tourism. The method used in this research is descriptive qualitative. The primary data in this study were obtained by conducting in-depth interviews with informants from cafes/entertainment venues around the Karangsalam tourist village and several tourism village administrators. The findings obtained are that there has been gentrification in the Karangsalam tourist village which was initiated by capital penetration in the form of building cafes/entertainment venues. This phenomenon shifted land use in Karangsalam village from what should prioritize Karangsalam residents by the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration, to utilization that prioritizes the economic benefits of carriers of capital entering the village. The conclusion from these findings is the discovery of the impact of gentrification in the form of internal migration of citizens, rising land prices, and inequality of employment. Keywords: Gentrification, Tourist village, Banyumas AbstrakDesa Karangsalam merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam dan mulai dikenal secara luas sejak tahun 2016. Keberadaan wisata alam tersebut menyebabkan terjadinya penetrasi modal secara besar-besaran sejak tahun 2017. Terhitung sejak tahun 2017 di utara wahana wisata alam di desa Karangsalam berdiri 47 kafe dan tempat hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk melacak bentuk dan dampak gentrifikasi yang terjadi di desa wisata Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah melalui pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melalukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar desa wisata Karangsalam dan beberapa pengurus desa wisata. Temuan yang didapatkan adalah terjadi gentrifikasi di desa wisata Karangsalam yang diinisiasi oleh penetrasi kapital berupa pembangunan kafe/tempat hiburan. Fenomena tersebut menggeser pemanfaatan lahan di desa Karangsalam dari yang seharusnya mengutamakan warga Karangsalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjadi pemanfaatan yang lebih mengedepankan manfaat ekonomi para pembawa masuk modalke dalam desa. Kesimpulan dari temuan tersebut adalah ditemukannya dampak dari gentrifikasi berupa migrasi internal warga, kenaikan harga tanah, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan.Kata Kunci: Gentrifikasi, Desa Wisata, Banyumas
KONSTRUKSI GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS MASYARAKAT BATAK SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN Evan Daniel Sinaga
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.65292

Abstract

Culture is an integral part of people's lives and gives meaning in to daily life. Efforts to realize gender equality are often faced with systems in the culture of society which are considered to contain gaps. The omission of these cultural systems ultimately encourages the realization of gender hegemony through the meanings built by the culture itself. Departing from this argument, the author tries to clarify through a sociological analysis of the inheritance distribution system in Batak culture, which is seen as containing patriarchal values or creating gender hegemony in Batak indigenous peoples, with a library research approach. Departing from this analytical effort, the author simply finds that basically Batak culture is very thick with patriarchal culture, which is expressed in several Batak cultural systems. One of the many systems, the system of dividing inheritance rights in Batak culture is one system that encourages the creation of gender hegemony in Batak society.   Keywords : Batak, Gender Equality, Inheritance AbstrakBudaya merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat dan memberi makna dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender seringkali berhadapan dengan sistem-sistem dalam budaya masyarakat yang diapandang mengandung kesenjangan. Sistem-sistem budaya tersebut pada akhirnya mendorong terwujudnya hegemoni gender melalui makna yang dibangun oleh budaya itu sendiri. Berangkat dari argumentasi tesebut, penulis mencoba melakukan klarifikasi melalui analisis sosioogis terhadap sistem pembagian harta waris dalam budaya batak, yang dipandang mengandung nilai patriarkhi atau menciptakan hegemoni gender dalam masyarakat adat Batak, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Berangkat dari upaya analisis tersebut, secara sederhana penulis menemukan bahwa pada dasranya budaya batak sangat kental dengan budaya patriarkhi, yang hal tersebut terungkapkan dalam beberapa sistem budaya batak. Salah satu dari banyaknya sistem tersebut, sistem pembagian hak waris dalam budaya batak menjadi salah satu sistem yang mendorong terciptanya hegemoni gender dalam masyarakat batak. Kata kunci : Batak, Harta Waris, Kesetaraan Gender
FENOMENA CYBERBULLYING: KRISIS ETIKA KOMUNIKASI NETIZEN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Safirah Wulandah
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.70025

Abstract

Cyberbullying is an act of bullying carried out on the internet such as social media, one of which is Instagram. The phenomenon of cyberbullying is important because the impact of cyberbullying is very dangerous for victims and perpetrators because of its psychological impact, but people still consider this problem unimportant. The phenomenon of cyberbullying is caused by the crisis of communication ethics in language politeness in netizens so that they dare to say harsh words. In this study, the phenomenon of cyberbullying is analyzed using Alfred Schutz's phenomenological theory.  This research uses a qualitative approach and library research method by extracting information from books, journals and the internet web regarding the phenomenon of cyberbullying on Instagram social media and Alfred Schutz's phenomenological theory. In the analysis, researchers also took samples of several celebrities involved in the phenomenon of cyberbullying on Instagram, namely @rachelvennya and @wirda_mansur. The results of the research are (1) cyberbullying carried out on these two celebgrams, namely harsh words in the form of insults sent by netizens via direct messages and comments on the celebgram's account. Alfred Schutz's phenomenological theory views the phenomenon of cyberbullying as a reality that exists in the world in which there are goals and reasons for netizens to do this. Netizens want to express their resentment towards the celebrity by sending harsh words to humiliate her, (2) communication ethics in terms of language politeness is important to be applied in face-to-face and virtual interactions, (3) the form of handling this cyberbullying phenomenon is the legal norms of Law Number 11 of 2008 which changed to Law Number 19 of 2016 and education on the application of communication ethics in society.Keywords: Cyberbullying, Ethics, Phenomenology, Instagram, CommunicationAbstrakCyberbullying merupakan suatu tindakan perundungan yang dilakukan di internet seperti media sosial yang salah satunya instagram. Fenomena cyberbullying ini menjadi penting karena dampak dari cyberbullying sangat berbahaya untuk korban dan pelaku karena berdampak pada psikisnya, namun masyarakat masih menganggap masalah ini tidak penting. Fenomena cyberbullying ini disebabkan karena krisisnya etika komunikasi dalam kesantunan bahasa pada netizen sehingga berani melontarkan kata-kata kasar. Dalam penelitian ini, fenomena cyberbullying dianalisis menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode library research dengan menggali informasi dari buku, jurnal dan web internet mengenai fenomena cyberbullying pada media sosial instagram dan teori fenomenologi Alfred Schutz. Dalam analisisnya, peneliti juga mengambil sampel beberapa selebgram yang terlibat fenomena cyberbullying di instagram yaitu @rachelvennya dan @wirda_mansur. Adapun hasil penelitiannya yaitu (1) cyberbullying yang dilakukan pada dua selebgram ini yaitu kata-kata kasar berupa penghinaan yang dikirimkan oleh netizen melalui direct message dan komentar pada akun selebgram tersebut. Teori fenomenologi Alfred Schutz memandang fenomena cyberbullying ini ada suatu kejadian realitas yang ada di dunia yang didalamnya terdapat tujuan dan sebab netizen melakukan hal tersebut. Netizen ingin mengungkapkan rasa kesalnya terhadap selebgram tersebut dengan mengirimkan kata-kata kasar untuk mempermalukannya, (2) etika komunikasi dalam hal kesantunan bahasa menjadi hal penting untuk diterapkan dalam interaksi tatap muka dan tatap maya, (3) bentuk penangan fenomena cyberbullying ini yaitu adanya norma hukum UU Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 dan edukasi penerapan etika komunikasi pada masyarakat.Kata Kunci: Cyberbullying, Etika, Fenomenologi, Instagram, Komunikasi
SITUS LEMAH WANGI: REPRESENTASI RELIGIUSITAS DAN WISATA RELIGI DI DUSUN KALIPAGU, DESA KETENGER, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS Ratna Dewi; Hendri Restuadhi; Edy Suyanto; Sotyania Wardhianna
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.65577

Abstract

Historical sites often be forgotten and does not attract certain attention. As the truth, knowing historical sites will obtain so much knowledges and horizon which relates to certain way of life of the society. Nevertheless, historical sites also can be potential for tourism and can be developed as tourism destination,such as historical tourism, cultural tourism, and religious tourism. The purpose of the research is to identified the efforts of local people whom conduct preservation to open and develop the new religious tourism in Dusun Kalipagu Banyumas. The structural funcionalism perspective s used as an analytical tools to see the reality being studied as well as to discuss the research results. This study conducted with qualitative research method and uses etnographic approach. The research is conducted at Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. In such location, there are several historical sites that can be develop as religious tourism destination. The subject of the research is the local people of Kalipagu and the management of LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan – The people institution of woods village). The research subjects determined by purposive sampling. Data collected by indepth interview, observation, and documentation. Data analized with interactive analysis. The research result shows that the preservation effort to the historical sites conducted by digging up the sites, re-arrange and cleaning the sites, and make use of historical sites for cultural and religious activities. Re-arranging the artefact of the historical sites conducted in accordance with the nature and religious rituals. Nevertheless in the area surrounding the historical sites people develop public facilities as pathway, small bridges, and restroom. Those efforts are conducted to develop historical sites to be a religious tourism.       Keywords: Historical Sites, Preservation, Religious Tourism AbstrakSitus sebagai produk peninggalan sejarah seringkali kurang mendapat perhatian dan dipandang sebelah mata. Dengan mengenal situs, sesungguhnya kita akan mendapat banyak pengetahuan dan wawasan berkait dengan peradaban masyarakat. Selain itu situs juga merupakan salah satu potensi wisata yang  jika dikembangkan akan mampu menjadi destinasi yang menarik banyak wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap beberapa situs sebagai langkah untuk membuka destinasi baru dan pengembangan potensi wisata religi di Dusun Kalipagu  Banyumas. Perspektif fungsionalisme struktural dipergunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk melihat realitas yang diteliti sekaligus untuk membahas hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Penelitian ini dilaksanakan  di Dusun Kalipagu, Desa Ketenger Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Di lokasi tersebut terdapat beberapa situs bersejarah yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Sasaran penelitian adalah masyarakat lokal dan pengelola LMDH. Teknik penentuan sasaran menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian situs yang dilakukan oleh masyarakat antara lain dengan melakukan penggalian  situs, melakukan penataan ulang dan menjaga kebersihan situs, serta memanfaatkan situs untuk  melakukan kegiatan budaya dan keagamaan secara berkala. Penataan Kembali situs dilakukan sesuai karakteristik alam dan melalui ritual-ritual tertentu. Di samping itu, di sekitar situs dibangun pula fasilitas seperti jalan, jembatan, dan toilet umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan situs sebagai potensi wisata religi. Kata Kunci: Situs, Pelestarian, Wisata Religi
DINAMIKA PERAN PEREMPUAN SUNDA DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK ERA MODERN Dini Asmiatul Amanah; Siti Nurbayani; Siti Komariah; Restu Adi Nugraha
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.70660

Abstract

The involvement of women in politics is crucial for democracy. In the mythology and philosophy of Sundanese culture, women have a respected role and status in society that is equal to men. However, with the emergence of patriarchal culture during feudalism, women were placed as a subordinate class and men were deemed more suitable for leadership and decision-making in public affairs. This research examines the positive shift in social construction and Sundanese values regarding the leadership of Sundanese women and their role in modern politics. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with legislators, observation, and literature studies. The results show that in the modern era, there has been a positive shift in the social construction and cultural values of women's leadership in the political sphere. The public's view is becoming more open that women can be good leaders in the public domain, supported by the performance of Sundanese women legislators who exhibit political values such as awareness, openness, consultation, and flexibility in communication. However, Sundanese women still face obstacles in entering politics, especially issues of courage and self-confidence. Therefore, efforts are needed to increase awareness, knowledge, and skills of women in politics through the community, education, and organizations that support women as political leaders.Keywords: Leadership, Politics, Women, Sundanese AbstrakKeterwakian perempuan dalam ranah politik merupakan hal yang penting bagi demokrasi. Dalam mitologi dan filosofi kebudayaan Sunda, perempuan Sunda memiliki peran dan kedudukan terhormat dalam masyarakat yang setara dengan laki-laki. Namun, seiring masuknya budaya patriarki pada masa feodalisme, menempatkan perempuan sebagai subjek kelas dan laki-laki yang lebih layak menjadi pemimpin dan decision making dalam urusan publik. Penelitian ini mengkaji pergeseran konstruksi sosial dan nilai-nilai kesundaan dalam kepemimpinan perempuan sunda dan peran perempuan sunda dalam politik era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota legislatif, observasi dan studi literatur. Hasilnya bahwa di era modern, terjadi pergeseran positif dalam konstruksi sosial budaya mengenai kepemimpinan perempuan di dunia politik. Pandangan masyarakat semakin terbuka bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang baik di ranah publik, yang didukung oleh kinerja anggota legislatif perempuan Sunda yang menunjukkan nilai-nilai politik seperti kesadaran, keterbukaan, musyawarah, dan fleksibilitas dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, perempuan Sunda masih menghadapi kendala dalam memasuki dunia politik, terutama masalah keberanian dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perempuan dalam politik melalui lingkungan masyarakat, pendidikan, dan organisasi yang mendukung perempuan sebagai pemimpin politik.Kata Kunci: Kepemimpinan, Politik, Perempuan, Sunda
POPULARITAS DAN KOMODIFIKASI KONTEN TELEVISI DI ERA DIGITAL Kurnia Alysia Aditianingrum; Ricardi Adnan
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.65764

Abstract

Television often commodifies content in nowadays’ digital era, especially those related to the personal life of celebrities. In fact, this violates the norms stated in the provisions of P3SPS Chapter 9th article 13th paragraph 2nd regarding Respect for Privacy Rights and has the potential to make audiences ignore social realities that exist in society. This study uses a qualitative descriptive approach which aims to show the commodification of the personal life content of artists on television in the digital era by using the concept of struggle for recognition and institutions from market from meaning. Through literature review by collecting observational data on television and YouTube content with the theme of the artist's personal life, as well as secondary data in the form of online news searches, documents and journals to complement the findings. The results of the study show that the greater the ability of each actor to become a prosumer and reach the popularity, the greater the opportunity to commodify personal content facilitated by the broadcasting industry and other institutions for economic purposes. This can be seen in various television stations which commodify the content of the personal lives of artists by showing wedding processions, 7 monthly processions, and aqiqah with quite high intensity in 2021, as well as other artists' daily activities in infotainment by combining content from the artist's Youtube channel. This phenomenon shifts existing values which makes the KPI institution soften in responding to it. Keywords: Broadcast Industry, Commodification, Digital, Prosumer   AbstrakTelevisi kerap melakukan komodifikasi konten di era digital saat ini, terlebih yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Padahal, hal ini melanggar norma yang tercantum dalam ketentuan P3SPS Bab 9 pasal 13 ayat 2 mengenai Penghormatan Terhadap Hak Privasi dan berpotensi membuat khalayak mengabaikan realitas sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menunjukkan komodifikasi konten kehidupan pribadi artis dalam televisi di era digital dengan menggunakan konsep struggle for recognition dan institusi dari market from meaning. Melalui kajian kepustakaan dengan pengumpulan data observasi konten televisi dan Youtube yang bertema kehidupan pribadi artis, serta data sekunder berupa penelusuran berita daring, dokumen, dan jurnal untuk melengkapi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan setiap aktor untuk menjadi prosumer dan mendulang popularitas, semakin besar pula peluang untuk mengkomodifikasikan konten pribadi yang difasilitasi oleh industri penyiaran beserta institusi lainnya dengan tujuan ekonomi. Hal ini tampak pada berbagai stasiun televisi yang mengkomodifikasikan konten kehidupan pribadi para artis dengan menayangkan prosesi pernikahan, prosesi 7 bulanan, serta aqiqah dengan intensitas cukup tinggi di tahun 2021, juga aktivitas harian artis lainnya di infotainment dengan menggabungkan konten dari channel Youtube artis. Fenomena ini menggeser nilai yang ada yang membuat melunaknya institusi KPI dalam menyikapinya. Kata Kunci: Industri Penyiaran, Komodifikasi, Digitali, Prosumer
KARAKTERISTIK KORUPTOR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020 Isnaeni Etik Martiqoh; Rin Rostikawati; Muslihudin Muslihudin; Rili Windiasih
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i3.63694

Abstract

Cases of criminal acts of corruption that are rife in the provincial and regency/city governments show that the administration of government with the principles of good governance has not fully worked out well. Not only was there a spread of authority and power from the central government to local governments, there was also a spread of corruption cases that were initially concentrated in the central government and then spread to local governments. Perpetrators of corruption or commonly referred to as corruptors are not only committed by certain groups of people, but also people in various circles who have been proven to have committed criminal acts of corruption. This study was conducted with the aim of describing the characteristics of perpetrators of corruption in the provincial and district/city governments. The research was conducted using quantitative methods with descriptive aproach. The results show that corruptors in the provincial and district governments are dominated by men and people who hold positions as DPRD members, civil servants, regional heads and deputy regional heads, judges, regional secretaries, DPRD chairman and deputy DPRD chairman. Therefore, efforts are needed to prevent and eradicate corruption in local governments, including by improving the bureaucratic system to be more effective and efficient, implementing professional ethics as well as possible, providing strict legal and social sanctions, and revising the applicable laws and regulations in the context of closing the loophole in the rubber article which is often used by corrupt actors to escape punishment.Keywords: characteristics of corruptors, provincial government, district/city governmentABSTRAKKasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tidak hanya terjadi penyebaran wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga terjadi penyebaran kasus korupsi yang awalnya terpusat di pemerintah pusat kemudian menyebar hingga ke pemerintah daerah. Pelaku korupsi atau biasa disebut dengan koruptor tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan tertentu, tetapi juga orang-orang di berbagai kalangan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pelaku korupsi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Hakim, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD. Fenomena korupsi dapat dikaji melalui teori struktural fungsional karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu: memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman. Kata kunci: karakteristik koruptor, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM FENOMENA AKHWAT HUNTER : OBJEKTIFIKASI PEREMPUAN BERPAKAIAN SYAR’I Rizki Amaliya; Siti Nurbayani K; Fajar Nugraha Asyahidda
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i3.70853

Abstract

Covered clothing (syar'i) is considered as clothing that can provide self-protection against sexual harassment. However, the facts reveal that women who wear clothes syar'i cannot completely avoid acts of sexual harassment either directly or indirectly. The research method uses a hybrid method with SLR method then qualitative method with observation and interviews to legitimize findings. The literature process was carried out using the PRISMA method technique and data analysis was carried out using meta-synthesis. Researchers conducted a review of 15 articles international, 6 national journals, and 3 online news. Researchers conducted observations and interviews of women dress syar'i in revealing perspectives on the phenomena Akhwat Hunter. The results of the study indicate that there are several factors that cause the formation of deviant behavior. The driving factor is caused by the formation of stereotypes about women in dress syar'i, wrong sexual urges, and internal norms that reinforce the behavior. In addition, environmental factors include the cyberspace and the perception of anonymity cause the courage to commit social deviations. This study also identified social responses to Akhwat Hunter community. Social stigma to this community exists because of the attitude of not agreeing with deviant behavior. This stigma affects community interaction with the wider community and results in formal and informal social sanctions. The results of this study can be useful for the community to avoid the negative impacts of sexual deviance behavior such as Akhwat Hunter as well as additional knowledge, especially in the field of social deviation. Keywords: syar'i clothes, sexual harassment, Akhwat Hunter Abstrak Pakaian tertutup (syar’i) dianggap sebagai pakaian yang dapat memberikan perlindungan diri terhadap terjadinya pelecehan seksual. Namun, fakta mengungkapkan bahwa perempuan yang menggunakan pakaian syar’i tidak sepenuhnya dapat terhindar dari aksi pelecehan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian menggunakan metode gabungan (hybrid) dengan systematic literature review (SLR) kemudian metode kualitatif dengan observasi dan wawancara untuk melegitimasi temuan pada SLR. Proses literatur dilakukan dengan teknik metode PRISMA serta melakukan analisis data dengan meta-sintesis. Peneliti melakukan telaah terhadap 15 artikel bereputasi internasional, 6 jurnal nasional serta 3 sumber berita online yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan observasi serta wawancara terhadap perempuan berpakaian syar’i dalam mengungkap prespektif terhadap fenomena Akhwat Hunter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dari aspek sosial dalam perspektif sosiologi yang menyebabkan terbentuknya perilaku menyimpang. Faktor pendorong disebabkan oleh terbentuknya mitos atau stereotipe terhadap perempuan berpakaian syar’i, dorongan seksual yang salah, serta norma internal yang memperkuat terjadinya perilaku tersebut. Selain itu, faktor lingkungan meliputi lingkungan online (dunia maya) dan persepsi anonimitas menyebabkan keberanian melakukan penyimpangan sosial juga berperan dalam proses terjadinya penyimpangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi respon sosial terhadap komunitas Akhwat Hunter. Stigma sosial kepada komunitas ini hadir karena sikap tidak setuju dengan perilaku menyimpang tersebut. Stigma tersebut mempengaruhi interaksi komunitas dengan masyarakat luas dan menghasilkan sanksi sosial secara formal maupun informal. Hasil kajian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk menghindari dampak negatif dari perilaku penyimpangan seksual seperti Akhwat Hunter serta sebagai tambahan pengetahuan khususnya di bidang penyimpangan sosial. Kata Kunci: pakaian syar’i, pelecehan seksual, Akhwat Hunter