Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme Siber di Indonesia Danang Enggartyasto; Irwan Hafid
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art7

Cyber terrorism is a type of cyber crime that arises as a result of the negative impact of the development of technology and information. These actions arise due to changes in people's behaviorial patterns that are leaning towards computer abuse. The motivation for the crime of cyber terrorism is for the benefit of certain groups with the aim of showing their existence on the world political stage. This research is juridical normative, which is carried out by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the current regulation of cyber terrorism is not comprehensive enough to mitigate cyber terrorism. Hence in the future, a criminal law policy, both penal and non-penal, is needed in eradicating cyber-terrorism crimes more optimally.Key Words: Policy; criminal; terrorism; cyberAbstrakTerorisme siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dunia maya yang muncul akibat dari dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi. Tindakan tersebut muncul akibat perubahan pola perilaku masyarakat terhadap penyalahgunaan komputer. Motivasi dari aksi kejahatan terorisme siber adalah untuk kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensinya dipanggung politik dunia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana terorisme siber yang ada saat ini belum cukup komprehensif dalam mengatur terorisme siber. Sehingga ke depan diperlukan kebijakan hukum pidana, baik secara penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme siber agar lebih optimal.Kata-kata Kunci: Kebijakan; pidana; terorisme; siber

Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender Erwin Suryoprayogo
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art2

The existence of various cases of tender conspiracy decided by the Business Competition Supervisory Council shows that there are various construction work contracts formed by the practice of bid rigging. Therefore, the validity of a construction work contract that is proven to have been formed from a tender conspiracy should be tested academically. This research uses normative research and conceptual approach methods. The results of the study concluded that bid rigging is a form of fraud and causes construction work contracts to experience defects of will. Bid rigging signifies a collusive and deceptive provider selection process. Tender conspiracy that is not in accordance with the norms and principles in the selection of providers and the procurement of government goods/services. The provider selected from the tender conspiracy is the provider with bad intentions because he obtained his position in an unprocedural manner. Agreements formed through collusive tenders result in the formation of imperfect agreements and can be cancelled. The procedural step that can be taken if a construction work contract is formed through tender conspiracy is the termination of the contract by the Committing Officer.Key Words: Validity; bid rigging; construction work contractAbstrakAdanya pelbagai kasus persekongkolan tender yang diputus oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menunjukan bahwa ada pelbagai kontrak kerja konstruksi yang dibentuk dari praktik persekongkolan tender. Oleh karenanya keabsahan kontrak kerja konstruksi yang terbukti dibentuk dari persekongkolan tender patut diuji secara akademis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persekongkolan tender merupakan bentuk penipuan dan menyebabkan kontrak kerja konstruksi mengalami cacat kehendak. Persekongkolan tender menandakan proses pemilihan penyedia yang kolusif dan penuh tipu muslihat. Persekongkolan tender yang tidak sesuai asas dan prinsip dalam pemilihan penyedia dan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Penyedia yang terpilih dari persekongkolan tender adalah penyedia yang beritikad buruk karena memperoleh kedudukannya dengan cara yang tidak prosedural. Kesepakatan yang terbentuk melalui tender yang kolusif mengakibatkan pembentukan kesepakatan yang tidak sempurna dan dapat dibatalkan. Langkah prosedural yang dapat diambil apabila kontrak kerja konstruksi dibentuk melalui persekongkolan tender adalah pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen.Kata-kata Kunci: Keabsahan; persekongkolan tender; kontrak kerja konstruksi

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Di Sleman Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Muhammad Burhan Muhadi
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art13

This study aims: first, to analyse the management of tourism objects in Sleman Regency in order to increase local revenue (PAD). Second, to identify the follow-up actions taken by the local government of Sleman Regency in overcoming the problems of tourism management in Sleman Regency. Third, to analyze the concept of tourism management that can improve the welfare of the people in Sleman district. This type of research is empirical legal research. The results of the study conclude that first, the role of the Tourism Office in managing tourism in Sleman Regency to increase the locally-denerated revenue (PAD) is still minimal or not optimal. Second, the Tourism Office cooperates with the Temple Heritage and Cultural Conservation Center, as well as related villages in tourism management. In addition, it also invites the participation of the private sector who wants to open their business in the Sleman Regency area or in other words invest. Third, the efforts of the Sleman Regency Government, especially the Tourism Office, in increasing PAD from the tourism sector are massive marketing and collaboration with the community. And also do not escape the monitoring methods such as field visits, working meetings with the relevant Sleman Regency Government Offices.Key Words: Local government; tourist; locally-generated revenueAbstrakPenelitian ini bertujuan: pertama, untuk memahami tata kelola pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Sleman dalam rangka peningkata pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi problematika pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sleman. Ketiga, untuk mengajukan konsep pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, peran dari Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan PAD masih minim atau belum optimal. Kedua, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Balai Peninggalan dan Cagar Budaya Candi, dan juga desa-desa terkait dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, juga mengajak peran serta swasta yang ingin membuka usahanya di wilayah Kabupaten Sleman atau dengan kata lain berinvestasi, Ketiga, upaya Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata adalah pemasaran yang masif dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dan juga tidak luput dari cara pengawasan seperti kunjungan lapangan, rapat kerja dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman yang terkait.Kata-kata kunci: Pemerintah daerah; pariwisata; pendapatan asli daerah

Pelindungan Hak Akses Kesehatan Atas Perubahan Ketentuan Lisensi-Wajib Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Evi Darma Pertiwi
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art8

This study aims to analyze the impact of changes in the patent provisions in the Job Creation Act on public health access. The research was conducted in a normative manner using a statutory approach. The results of the study conclude that changes to the Patent provisions contained in the Job Creation Act have harmed Indonesia's national interests which can have a negative impact on public health access rights. The abolition of the obligation for patent holders to produce and use the process in Indonesia, as well as the obligation to transfer technology, absorb investment, and/or absorb employment is a form of victory for the capitalists. This amendment to the Patent Law is also inconsistent with the objectives of the State of Indonesia, namely to protect all of Indonesian kin and promote public welfare. The suggestion given is that the Government of Indonesia should consider more that the Patent Law should be able to encourage investment growth, eliminate investment barriers, but also protect the interests of the Indonesian people and the right of access to health of the Indonesian people.Key Words: Job creation; health; mandatory license; patentAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dampak perubahan ketentuan paten dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap akses kesehatan masyarakat. Penelitian dilakukan secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan ketentuan Paten yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja telah merugikan kepentingan nasional Indonesia yang dapat memberikan dampak buruk pada hak akses kesehatan masyarakat. Dihapuskannya ketentuan kewajiban bagi Pemegang Paten untuk memproduksi dan menggunakan prosesnya di Indonesia, serta kewajiban melakukan transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyerapan lapangan kerja merupakan sebuah bentuk kemenangan kaum kapitalis. Perubahan Undang-Undang Paten ini juga tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Saran yang diberikan yakni bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Paten harus dapat mendorong pertumbuhan investasi, menghilangkan hambatan invetasi, namun juga tetap harus melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dan hak akses kesehatan masyarakat Indonesia.Kata-kata Kunci: Cipta kerja; kesehatan; lisensi-wajib; paten

Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia Lunita Jawani
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art3

Unfair business competition is often found in various industries which are called oligopoly markets. The oligopoly market dominates the market of several business actors who have large capital and desire to obtain big profits, but it is often found that business actors practice trade monopolies. The author formulates problems related to how is the principle of the rule of reason applies to the alleged practice of cartels according to Article 11 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition? This type of research is normative juridical with a statutory approach and is compiled through qualitative descriptive. The results of this study conclude that the agreement in the practice of cartels is carried out between business actors to influence the marketing of goods to price fixing agreements, while Law Number 5 of 1999 has prohibited the practice of cartels in Indonesia. Thus, this evidence refers to the principle of the rule of reason, namely the alleged occurrence of a price fixing cartel can be proven if there is a negative effect or hinders fair business competition.Key Words: Cartel; bankruptcy; unfair competitionPersaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai ragam industri yang disebut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar dan ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi justru sering ditemukan para pelaku usaha melakukan praktik monopoli dagang. Penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan bagaimana prinsip rule of reason terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan disusun melalui deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian dalam praktik kartel ini dilakukan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang hingga perjanjian penentuan harga, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melarang praktik kartel di Indonesia. Dengan demikian, pembuktian ini mengacu pada prinsip rule of reason yaitu dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat.Kata-kata Kunci: Kartel; kepailitan; persaingan usaha tidak sehat

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mukhamad Iqom Difaul Khaq
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art12

The purpose of the research is to examine the mechanism for implementing the use of regional finances in the framework of the working visit of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pekalongan City in 2014 and the accountability of the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City according to Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research uses normative research methods supported by empirical studies. The results of the study conclude that first, the mechanism for implementing the use of regional finance in the context of a working visit to the DPRD of Pekalongan City is not based on the provisions according to Law Number 23 of 2014. The inaccuracy in the implementation is evidenced by the report on the results of the examination of the Central Java BPK RI LKPD 2016 Number 55C/LHP. /BPK/XVIII.SMG/05/2017 dated May 22, 2017. Second, the accountability for the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City is not based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Members of the DPRD of Pekalongan City as the executor of the activity did not fully make the accountability document in accordance with the actual reality. The DPRD Secretary, PPTK, and the Expenditure Treasurer at the DPRD Secretariat are not careful in controlling and verifying the evidence of accountability for the Work Visit activities of Leaders and DPRD members outside the region.Key Words: Accountability; regional finance; work visit; regional people's representative assembly AbstrakTujuan penelitian yakni untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan 2014 dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dengan didukung studi empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidakcermatan dalam pelaksanaan tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017. Kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah. Kata-kata Kunci: Pertanggungjawaban; keuangan daerah; kunjungan kerja; dewan perwakilan rakyat daerah

Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Rouf Fajrin Widiantoro
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art14

Brand registration is a crucial aspect of running a product for business advantage. It is very important that the parties will fight over the brand even though there are many other brands that can be used because the brand serves as the business image. In Indonesia, trademark registration and legal protection of counterfeit marks are regulated in Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. This is a normative legal research, which the study concludes that the laws and regulations that have been enacted are deemed sufficient to provide legal protection against trademark disputes that may arise. However, the problem lies in the subject matter, namely the operator who examines the application for registration of the mark and the applicant for the mark.Key Words: Brand registration; legal protection AbstrakPendaftaran merek merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu produk untuk keuntungan bisnis. Sangat penting bahwa pihak-pihak akan memperebutkan merek meskipun masih banyak merek lain yang dapat digunakan karena merek berfungsi sebagai citra bisnis. Di Indonesia, pendaftaran merek dan perlindungan hukum atas merek tiruan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dirasa cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa merek yang mungkin timbul. Namun persoalannya terletak pada subyeknya, yakni operator yang memeriksa permohonan pendaftaran merek dan pemohon merek.Kata-kata Kunci: Pendaftaran merek; perlindungan hukum

Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi Fatma Reza Zubarita
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art4

The Covid-19 pandemic has impacted the economic sector. To that end, the Government issued Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy as the implementation of fiscal policy efforts. However, there remain obstacles in the form of a large state deficit. The author formulates two legal issues, namely, first, how is the juridical analysis of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of the budget during the Covid-19 pandemic?; second, what is the government's financing strategy to overcome the deficit during the COVID-19 pandemic through fiscal policy? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach with secondary data collection, covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and compiled descriptively. The results of this study conclude, first, the juridical analysis of the issuance of Perppu No. 1 of 2020 on the Covid-19 Financial Policy on the use of budgets during the pandemic can lead to potential abuse of authority by the government on the state budget in handling Covid-19; second, fiscal policy by the government as a strategic effort to overcome the state deficit by optimizing revenue and realization of state expenditures to maintain the growth and stability of the Indonesian economy.Key Words: Enactment of perppu; budget policy implementation; fiscal policy AbstrakPandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak pada sektor ekonomi. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 sebagai penerapan upaya kebijakan fiskal. Namun, masih mengalami kendala berupa defisit negara yang besar. Penulis merumuskan dua permasalahan hukum yaitu, pertama, bagaimana analisis yuridis Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi covid-19?; kedua, bagaimana strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit di masa pandemi covid-19 melalui kebijakan fiskal? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, analisis yuridis penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap penggunaan anggaran di masa pandemi bisa menimbulkan potensi penyelewenangan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anggaran negara dalam penangan covid-19; kedua, kebijakan fiskal oleh pemerintah sebagai upaya strategis mengatasi defisit negara dengan optimalisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia.Kata-kata Kunci: Penerbitan perppu; implementasi kebijakan anggaran; kebijakan fiskal

Model Carry Over dalam Pembentukan Undang-Undang (Mengukur Efisiensi dan Pencapaian Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fandi Nur Rohman
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art1

A number of laws passed by the House of Representatives (DPR) are anticipated with amendments to Law No. 12 of 2011 which sparked the carry over system. The formulation of the research problem in this paper is: First, what is the concept of carry over in the formation of laws in Indonesia? Second, how problematic is the carry over system in the formation of laws in Indonesia? The results of the study conclude that first, the carry-over system is a continuation system of the discussion of draft laws that can be re-incorporated into the next National Legislation Program. Second, the problem with the carry-over system is the disconnection of the people's aspirations, the stagnation of national law development, the decline in the performance of the DPR, and the public distrust of their representatives in the DPR.Key Words: Law; carry over; DPR AbstrakSedikitnya undang-undang yang disahkan DPR, diantisipasi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencetuskan sistem carry over. Rumusan masalah penelitian yaitu: Pertama, apa konsep carry over dalam pembentukan undang-undang di Indonesia? Kedua, bagaimana problematik sistem carry over dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia?. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, sistem carry over adalah sistem keberlanjutan pembahasan rancangan undang-undang yang dapat dimasukkan kembali ke dalam prolegnas berikutnya. Kedua, problematik sistem carry over yaitu terputusnya aspirasi masyarakat, stagnasi pembangunan hukum nasional, kemerosotan kinerja DPR, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR. Kata-kata Kunci: Undang-undang; carry over; DPR

Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art13

The most crucial barriers to international trade take the form of administrative barriers. Therefore, the presence of the Trade Facilitation Agreement (TFA) aims to remove these administrative barriers, thereby facilitating international trade. This study analyzez the implementation of TFA as a reform of the Indonesian economy. The research method used is normative legal research, by examining legal data sourced from literature as the secondary legal materials or literature related to the topic of this research. The results of this study concluded that after Indonesia’s ratification of the TFA, it was able to increase exports and reduce trade costs. This is due to the nature of TFA as a multilateral agreement among WTO member countries and affects the increase and optimization of trade procedures. Thus providing access for MSMEs to contribute to international trade and reducing trade costs incurred by business actors. After the ratification of TFA through Law Number 17 of 2017 on Ratification of the Protocol to Amend the Marrakesh Agreement on the Establishment of World Trade. The policies issued by Indonesia include one single submission (OSS), reduced container storage period (dwelling time), simplification of licensing, NLE, Digital Bank.Key Words: Indonesia’s economic reform; TFA; UMKM AbstrakHambatan krusial perdagangan internasional adalah hambatan administratif. Oleh karenanya dengan hadirnya Trade Facilitation Agreement (TFA) bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif, sehingga memperlancar perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TFA sebagai reformasi perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Indonesia melakukan ratifikasi TFA mampu meningkatkan ekspor dan dapat menurunkan biaya perdagangan. Hal tersebut karena TFA adalah perjanjian multilateral antar negara anggota WTO serta berimplikasi peningkatan optimalisasi prosedur perdagangan. Sehingga memberikan akses UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional serta menurunkan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pasca ratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia di antaranya one single submission (OSS), penurunan masa penimbunan peti kemas (dwelling time), penyederhanaan perizinan, NLE, Digital Bank. Kata-kata Kunci : Reformasi perekonomian Indonesia; TFA; UMKM

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA