cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Melayunesia Law
Published by Universitas Riau
ISSN : 25807447     EISSN : 25807455     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Melayunesia Law Journal is a peer-reviewed journal which is published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). The aim of Melayunesia Law Journal published is to reveal the living law in the midst of society over time and peace. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on the Malay customary law, law and human, customary law, and the law that developed in society. Melayunesia Law Journal publication schedule biannually in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sirait, Novalina Romauli
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.5522

Abstract

UUPPLH mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi implementasinya, ada ketidakjelasan perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup. Jenis Penelitian adalah normatif, dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Hasil Pertama, UUPPLH telah mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga korporasi dan/atau yang mewakilinya dapat dipidana. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat belum seragam pada kasus tindak pidana lingkungan hidup, meskipun posisi kasus tersebut sama. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang perlu ditegaskan tentang terminologi korporasi; kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi apabila korporasi tidak bisa membayar pidana denda.
Menjadikan Pemilik Tanah Sebagai Pemegang Saham Perusahaan, Sebagai Alternatif Pembebasan Tanah Masyarakat Amdanata, Donal Devi; Mansor, Noorhayati
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.6197

Abstract

This study aims to produce a model of the transfer of control of land without any permanent transfer of land rights. Basic theory used is the stakeholder theory and combined with agency theory. At this time, the company issues in land acquisition is a problem that was never completed. Companies require mastery of the land to increase production and increase investment. Problems arise if the property is controlled by a corporation that wants to belong to the community. The Company typically acquires land by following standard procedures. Starting from the issue of legality to the pricing of land acquisition, while the community determines the price of land acquisition by using market prices. The problem is further complicated when people use the market price, but not based on the calculation of appraisal, but based on rumors or general discussions in the community. So that the area acquisition price is higher than taxable value. The model determined by making the owner of the land as one of the shareholders in the capital structure of the company, or the firm appoints affiliated companies. With this model, the public ownership of the land or the landowner has not changed, and the company can use the desired area without a lot of money and time spent for land acquisition.
Sublimitas Supra-Dogma Hukum Adat dalam Hierarkhi Kaidah-kaidah Hukum Internasional Bakir, Herman
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.6349

Abstract

This descriptive research is specifically prepared to explore the dogma of Jus Cogens regarding its status as the highest legal source of International Customary Law, registering moments that the way this doctrine is institutionalized is such status; explore the ways in which Jus Cogens is applied to solving international disputes. The approach used to approach the object under study is a juridical-dogmatic approach, an approach commonly used in Legal Dogmatic studies in general. Meanwhile, the research method used in the overall context of this research is the normative-doctrinal legal research method. This is the name for the system that will teach this research to map core issues; collect data; and, information, conduct analysis, and then draw a set of conclusions. The Results: (a) Jus Cogens is a dogma that was born and developed from International Customs Law; (b) Jus Cogens has been accepted/adopted as the Highest Norm in the tradition of International Law; and, (c) Jus Cogens has been applied for the first time in resolving disputes between Bosnia and Herzegovina v. Montenegro Serbia.
Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Rangka Mendukung Kebijakan Affirmative Action Quota 30 Persen Sufiarina, Sufiarina
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.5662

Abstract

This article examines the efforts to realize the policy of women's representation in parliament at least 30%. The study was conducted on a normative juridical with the data provided in various forms of material legal materials. Several articles in Act Number 7 of 2017 on General Election has sought the representation of women in parliament to affirmative action policies 30 percent quota. This policy has been initiated since the election in 2004, but until 2014, the achievement of a minimum 30% quota for women has not been fulfilled. When viewed from the perspective of voters there is the balance between the number of male voters and the number of women voters in the legislative elections, at least on the implementation of the legislative elections in 2014. However, it has not achieved the balance of representation of women and men in parliament. The existence of a balance in the number of male voters and women candidates on election voters list should be an impact on the balance representation of men and women in parliament so that the policy of affirmative action quota of 30% can be realized. Necessary efforts to improve the sensitivity of women in exercising their voting rights and the right to choose either to select an affirmative action policy in order to realize a 30% quota in parliament.
Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesain Pidana Anak Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar saputra, rian prayudi
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.5490

Abstract

ABSTRAK Penerapan diversi pada anak melalui mediasi penal pada masyarakat Kampar oleh Kepolisian masih belum berjalan maksimal. Pada data tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat, sehingga perlu bagi kepolisian untuk meelakukan tindakan yang tepat untuk menanganinya. Tujuan dari penulisan tesis ini, yakni pertama penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian pidana anak dengan mediasi penal pada masyarakat Kampar, kedua, konsep ideal penerapan diversi dalam hokum pidana Indonesia.Dalam penulisan tesis  ini penulis menggunakan metode penilitian sosiologis. Sifat penelitian yang digukan yaitu deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawacara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kampar.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama Diversi adalah suatu upaya untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pelaksaan diversi oleh penyidik di Wilayah Hukum Polres Kampar belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, masih terdapat kelemahan kelemahan terhadap proses diversi. Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Kata Kunci :  Penerapan Diversi-Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak-Mediasi Penal   
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Sesuai Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jayanti, dewi
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.6259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana daya laku dan daya mengikat Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, sesuai perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Apa implikasi ditetapkannya Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach),  Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Sejarah (Hystorical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Setelah informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan; munculnya perbedaan persepsi antara APH dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap implementasinya; kurangnya sosialisasi, lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dan lemahnya kapasitas ASN di Kecamatan.
Implementasi Corporate Social Responsibility pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Energi Mega Persada (EMP) Malacca Straits di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Lubis, Muhammad Rochaddy
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.5465

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme CSR di  KKKS dan implementasi CSR KKKS EMP Malacca Straits serta penerapannya terhadap hak pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan metode penelitian hukum sosiologis. KKKS termasuk EMP Malacca Straits telah melaksanakan CSR berdasarkan PTK 017 yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan Lingkungan. EMP Malacca Straits telah berhasil membangun Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera dan berhasil meraih penghargaan-penghargaan CSR Award serta telah menyerap tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan.
Penggunaan Sarana Non Penal melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Rokan Hilir Megonondo, Sri Odit
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.6160

Abstract

Corruption must be regarded as an extraordinary crime (extraordinary crime) which therefore requires extraordinary effort to eradicate it. The effort to eradicate corruption consists of two major parts, namely action, and prevention. One of the efforts to eradicate corruption, especially from the preventive aspects carried out by the Attorney General's Office is the establishment of Government Guards and Regional Safeguards and Regional Development (TP4D).To find out the use of non-reasoning facilities through TP4D in managing village funds in Rokan Hilir Regency and to find out the causes of irregularities or misuse in the management of village funds in Rokan Hilir Regency, a type of sociological legal research is established, namely research carried out directly in the field or research sites.The use of non-reasoning facilities through TP4D in managing village funds as an effort to prevent corruption in Rokan Hilir Regency is carried out in the form of consultation, socialization, coordination with other government elements, and mentoring by going directly to the field. The cause of the occurrence of irregularities or misuse in the management of village funds in Rokan Hilir Regency is due to the number and distance of the trip. Kepenghuluan in Rokan Hilir Regency amounted to 178 with the distance between one kepenghuluan with other kepenghuluan very far so that the time or distance to carry out assistance in the scope of prevention of corruption acts non-penal is not often done. Another cause is the perspective of the headmaster who considers ADD and DD as part of the budget allocated to the headmaster, the weak repressive law enforcement, especially in the case of the limited authority possessed by the Rokan Hilir District TP4D, namely the necessity of coordinating with the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and the lack of knowledge of the head of the government administration. The solution to minimize the deviation or abuse is to realize the values of anti-corruption to all principals as an effort to prevent corruption.
Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Fitria, Ningsih Bagindo; Moenta, Pangerang; Halim, Hamzah
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.6842

Abstract

Abstract This study aims to analyze the regulation of village regulations that contain the provisions of criminal sanctions reviewed under Law No. 12 of 2011 and to analyze the implementation of several village regulations that contain provisions for criminal witnesses in Lolayan District, Bolaang Mongondow Regency.This research is a juridical-sociological research intended as an application and assessment of the relationship of legal aspects with non-legal aspects in the operation of law in society.The results of this study indicate, 1). Kopanda Village Regulation II Number 3 of 2017, Bakan Village Regulation Number 11 of 2008, and North Tanoyan Village Regulation Number 01 of Year contain provisions on criminal sanctions fine. This is contrary to Law No. 12 of 2011, particularly in Article 15 paragraph (1) which determines that the material on the contents of criminal provisions can only be contained in the Law, Provincial Regional Regulations, and Regency / City Regional Regulations, so that based on Article 20 paragraph (3) Permendagri No. 111 of 2014 and Article 87 of PP 43 of 2014, the regent / mayor canceled the village regulation through a regent / mayor's decree. 2) Village Regulations that contain provisions on criminal sanctions in Lolayan sub-district Bolaang Mongondow District have been implemented and implemented by sanski to people who commit violations of the Village Regulation through a mechanism mutually agreed between the Village Government and Community leaders. Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Fine, Village Regulations.  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap peraturan desa yang memuat ketentuan sanksi pidana ditinjau berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap beberapa peraturan desa yang memuat ketentuan saksi pidana di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan, 1). Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2008, dan Peraturan Desa Tanoyan Utara Nomor 01 Tahun memuat ketentuan sanksi pidana denda. Hal ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan Pasal 87 PP 43 tahun 2014 maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut melalui Keputusan Bupati/Walikota. 2) Peraturan Desa, yang memuat ketentuan sanksi pidana di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah diberlakukan serta diterapkan sanski kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Desa tersebut melalui mekanisme yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat. Kata kunci: Sanksi Pidana, Pidana Denda, Peraturan Desa.
Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar dengan Sistem Hukum Waris Islam Hidayat, Nur; Asril, Asril
Melayunesia Law Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v3i1.7009

Abstract

AbstractConvergence Analysis of Kampar Indigenous Law System with the inheritance of Islamic Law System is a comparative study that falls within the scope of normative legal research with a qualitative approach. Analyzing the fields of two inheritance systems in which each field of the two legal systems has a tendency to equality of functions and objectives, especially in the field of legal structure, legal substance and legal culture, which becomes a point of convergence naturally so that the change takes the form of evolution.keywords: convergence, legal system, inheritanceAbstrakAnalisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar Dengan Sistem Hukum Waris Islam merupakan suatu studi perbandingan yang masuk dalam lingkup penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Menganalisis bidang-bidang dua sistem hukum waris yang mana tiap-tiap bidang dari kedua sistim hukum tersebut memiliki kecendrungan persamaan fungsi dan tujuan terutama pada bidang struktur hukum, subtansi hukum dan kultur hukum, yang menjadi titik konvergensi secara alamiah  sehingga perubahannya berbentuk evolusi.Kata Kunci : konvergensi, sistem hukum, waris

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law Vol 2, No 1 (2018): Juni, Melayunesia Law Vol 1, No 1 (2017)