Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-'Adl

al-adl
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari

ISSN : 19794916 EISSN : 26155540 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 290 Documents

8 9 10 11 12

PENGEMBANGAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA Asni Asni
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakKajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi wakaf sebagai institusi hukum Islamyang cukup prospektif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat muslim diIndonesia. Kajian ini menyorot upaya-upaya pembaruan hukum wakaf di Indonesiasebagai respon terhadap perkembangan zaman. Upaya-upaya tersebut meliputi pengaturanyang bersifat administratif berupa pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf maupunpengembangan objek wakaf berupa wakaf uang dan surat-surat berharga lainnya sertapengembangan dalam pengelolaan asset wakaf. Pengembangan-pengembangan tersebutsecara metodologis didasarkan pada asas kemanfaatan, dalam rangka mewujudkankemaslahatan sebagai tujuan pokok hukum Islam.Kata Kunci: Institusi Wakaf, Pengembangan Hukum, Kemaslahatan.

Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Abduh Muhammad
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Insurance as one of the transaction form in muamalah between the human being economical can give a positive impact on prosperity. In one side, the insured [party/side], given a premium to underwriter party/side (insurance), he obtains; gets property guarantee according to Akad of insurance party/side also with premium which he was obtaining of from the insured party/side can develop the effort him. By juridic, especially in Islam law, the problem of insurance is new matter because do not be found in a study of fiqh classic. Along with that, the problem of insurance is the problem of ijtihad which has, of course, generated controversy among all Moslem scholars, there is enabling, but there is also extreme do isn’t it.

Gagasan Muatan Materi dalam Perubahan UUD 1945 Hasanuddin Hasim
Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Reform 1998 led some party factions and groups to amend the 1945 constitution (amendment). Starting with the first amendment (1999), the second amendment (2000), the third amendment (2001) and the last changes in the fourth (2002). Although it has been four times changed, there are some parts that could not be changed because of the agreement of the founders of the nation at the time of drafting the constitution (BPUPKI) that the 1945 Constitution, the Basic state philosophy of Pancasila, Destination country, Principle of a state of law, principle of popular sovereignty, Principle state unity, and the principle of the republic. In terms of changes to the constitution, there are some things that need to be added to the substance, namely the existence of regulations on the protection of human rights and citizens; The imposition of a state government structure that is fundamental, and their limitations, and the division of tasks is also a fundamental constitutional.

DINAMIKA PEKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA Ashadi L Diab
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya, yangdiakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihadtelah tertutup. Pada masa ini umatIslam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zamandahulu yang jauh berbeda dengan kondisi sosial dan geografisnya dengan zamansekarang. Sebagianmasyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yangterdapat didalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidakseorangpunyang berkompeten mengubahnya. Bahkan kecenderunganyang terjadiadalah mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalamkehidupan masyarakat sat ini. Berbagai gagasan pembaruan hukum Islam jugatelah banyak mewarnai dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang padaintinya merupakan respons para pemikir hukum Islam terhadap modernisasi danpembangunan. Hal tersebut tampak dalam jargon-jargon seperti: reaktualisasihukum Islam, fikih mazhab nasional, fikih Indonesia, fikih sosial, agama keadilan,membumikan hukum Islam, fikih responsif, fikih emansipatoris, fikih lintas agama,dan sebagainya. Tidak sekadar wacana, dinamikan tersebut juga merambah padaupaya formaliasi hukum Islam dalam konteks kedaerahan sehingga melahirkanperda-perda syariat Islam yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan unifikasiataupun implantasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.Kata kunci: dinamika, hukum Islam

PENENTUAN MARGIN BA’I AL-MURABAHAH PADA PROGRAM PEMBIAYAAN PERBANKAAN SYARI’AH DI INDONESIA Muhammad Turmudi
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakDalam menentukan margin keuntungan, Rasulullah SAW. menjelaskan secara transparanberapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas serta berapakeuntungan wajar yang diinginkan, sehingga dalam penentuan harga jual serta marginkeuntungan pada akad murabahah hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu hargadasar pembelian (x), biaya yang harus ditutupi, serta keuntungan wajar yang disepakatipihak bank dan nasabah (z). Biaya yang harus ditutupi merupakan nilai yang dikeluarkanuntuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah yang didapatkan dariperhitungan rasio antara harga dasar pembelian (x) dan total target pembiayaan tahunberjalan yang dianggarkan oleh bank syari’ah (v) yang dikalikan dengan biaya operasionalrata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan (c). Besarnya nilai total target pembiayaantahun berjalan (v) dan rata-rata biaya operasional tahun berjalan (c) bisa didapatkan darihasil Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bank syari’ah pada tahun terkait,sehingga , berdasarkan formula tersebut maka margin (m) yangdapat diterima oleh bank adalahKata kunci: Penentuan Margin, Akad Murabahah, Program Pembiayaan

Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat) Ashadi L Diab
Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

The paper elaborates transformation of Islamic law in constitution of Indonesia, in which the problem is what the position and Islamic law existence in the system of Indonesia constitution. By seeing various social phenomena and fact that occur in society to do activities and action related to the law. Islamic law in Indonesia is a chain which is not possible to be separated from the historic fact/long history experienced by this nation. Since proclaimed independence of Indonesia on 17 August 1945, it is started the new era of law system in the world of Archipelago which separate between colonial law and system of national law. There are many contradictions and controversy to build national law system, because the laws are not completely based on customary law and Islamic law as well as western law. So the form of constitution is an effort to make a change to something that had already existed, they are adaptation and change. The process or transformation effort of Islamic law to the national constitution was meant as an attempt to apply normative Islamic law to positive Islamic law or usually called positivism Islamic law to the constitution of Indonesia. Constitution perspective has balance to relation among state, law, and religion. Religion is the first component which is in the deepest circle position, proved by the first moral principle of the Pancasila that is there is only one God. Islamic law principles which becomes ideal basic of fiqih they are: Principle of tauhidullah, Principle of insaniyah, Principle tasamuh, Principle of ta’awun, Principles of silaturahim bain annas, Principle of justice, and Principle of benefit.

Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional tentang Konflik (Konsekuensi logis dari Sebuah Interaksi di antara Pihak Jamaah LDII dengan Masyarakat sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang) Limas Dodi
Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

In a conflict, no institution is competent and acknowledged to be mediators. That isto say, conflict can be settled down if there are other parties as mediators, whetheras religious leaders or the ruling government, all of which is limited to stopping thedispute. The emergence of an Islamic thought and movement, although it isconsidered controversial, should not be judged as it is. Judging LDII as a hereticfor reasons that are generated by public. They are confident that LDII is an officialorganization and is protected by law. However, LDII until now has never issuedany book to read by public as the true information. In Coser's theory there are 4things related to the function of conflict. Firstly, that conflict between groupsincreases internal solidarity. Secondly, conflicts within the group have aninevitable antagonism that marks all social relationships. Thirdly, conflict increasesthe development of social bonds between groups. Fourthly, conflict is a majorstimulus to achieve social change.

KONSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP KESETARAAN GENDER (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah) Lomba Sultan
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia telah melahirkan berbagai asumsitentang adanya dikotomi status dan peran antara pria dan wanita yang cenderungmenempatkan wanita pada posisi terbelakang. Perbedaan antara pria dan wanitaterlihat pada dua konsep, yaitu konsep seks dan konsep gender. Perbedaan jeniskelamin yang senantiasa melahirkan ketidakadilan gender sehingga menyebabkantersosialisasinya sebuah ketimpangan yang pada umumnya dapat merugikan bagiwanita—terutama peran politiknya. Sesungguhnya dalam prespektif hukum Islammengenai kedudukan wanita dalam bidang politik bukanlah hal yang dilarang,tetapi termasuk sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam rangkaian tugas mulia,yaitu menegakkan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai maksud Tuhanmenurunkan syariat. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalambekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allahkepada keduanya. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk saling membantu,membina dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Siapa saja yang diberikankelebihan oleh Allah swt., maka secara fungsional—dialah yang menjadipemimpin terhadap yang lainnya—dengan tidak dibatasi oleh jenis kelamin lakilakiatau wanita.Kata Kunci : Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Politik Wanita

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI Muhammad Asrianto Zainal
Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap kejahatannarkotika ditinjau dari aspek kriminologi dengan menggunakan metode kualitatif datadiperoleh melalui studi pustaka hasil analisis Undang-undang narkotika danpsikotropika.Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun1997dan UU Psikotropika No5/1997 perlu diamandemen.Kedua undang –undang itu tidak menempatkan pemakainapza(narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya) sebagai korban,sehingga segalaupaya untuk mengurangi dampak buruk dari pemakan napza agak sulit dilakukan. Selamaini pemakai napza juga ikut ditangkap aparat keamanan. Padahal, seharusnya yangditangkap itu adalah pengedar. Pemakai itu hanya korban . Oleh karena itu, perludilakukanamandemen terhadap kedua UU tersebut, agar upaya pengurangan dampak buruk bisadilakukan segera.Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan narkotika, kriminologi.

Mengenal Sistem Operasional, Jasa dan Produk Perbankan Syariah Wahyudin Maguni
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

The concept of Islamic banking (hereinafter referred to as Syariah banking) 1) is new to the people of Indonesia, including to the Muslim community itself, although the basic concept of sharia banking has been running for a long time, in reality in Indonesia the practice of sharia banks is new started in 1992. Based on the fact that the practice of sharia banking is new in the early stages (On infant state), it is reasonable if it is still poorly understood by the community, so some of them looked with a hope of anxiety and doubt at the same time.One of the obstacles faced is the slow process of socializing the Syariah banking system. This is not only due to the limited network of Syariah banking services, but also because of the lack of Islamic banking studies centers in particular and Islamic economics in general. Understanding of Syariah banking system is not enough only done through technical socialization. Background and history of the development of the thought of the scholars and Muslim scholars until the realization of the concept of sharia banking system also needs to be socialized.We should be grateful that currently Law No. 10/1998 on the Amendment of Act Number 7 of 1992 concerning banking has broadly accommodated the implementation of Syariah banking in the midst of the banking system that has been running for this. In other words, under the Act, our banking system has adopted a dual banking system.This paper is intended to participate briefly in its birth, its operational system, its position in Indonesian banking law, and the need for the socialization of Syariah banking.

Page 10 of 29 | Total Record : 290

8 9 10 11 12

Filter by Year

2008 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota kendari, Sulawesi tenggara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA