Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENYEWA RUKO KONGSI YANG MENJALANKAN USAHA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191185, NIKEN MAULANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Judicial Analysis of Protection for Kongsi Shophouse Tenants Who Run Businesses in Pontianak City", aims to determine the implementation of protection for joint venture shophouse tenants who run businesses in Pontianak City. To find out the factors causing the lack of protection for joint shophouse tenants who run businesses in Pontianak City. To reveal the legal efforts that can be taken by joint shophouse tenants who run businesses in the city of Pontianak regarding problems that occur.This research was carried out using a sociological juridical method with a descriptive analytical approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of protection for tenants of joint venture shophouses running businesses in Pontianak City has not been implemented as expected because there are still problems between the tenant and the owner because there are two tenants so that the implementation of the rights and obligations of the shophouse owner is not There is clarity, for example regarding electricity and plumbing payments, so problems often arise between tenants and shop owners. That the causal factor for not yet implementing protection for joint shophouse tenants who run businesses in Pontianak City is due to the unclear position between the two renting parties, which gives rise to problems relating to the implementation of rights and obligations for the rented shophouse, besides that problems arise due to the lack of legal awareness of the parties so that in the implementation of the rental agreement, a rental agreement is not made which clearly means it is only made verbally between the parties. That the legal remedy that can be taken by joint venture shophouse tenants who run businesses in Pontianak City regarding the problems that occur is to make efforts to negotiate between the two parties, namely between the shophouse renter and the shophouse owner so that a solution can be found to the problems faced by the parties.Keywords: Protection, Tenant, Rental Agreement, Shophouse,ABSTRAKPenelitian tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Penyewa Ruko Kongsi Yang Menjalankan Usaha Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap penyewa ruko kongsi yang menjalankan usaha di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap penyewa ruko kongsi yang menjalankan usaha di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyewa Ruko Kongsi Yang Menjalankan Usaha Di Kota Pontianak Atas Persoalan Yang TerjadiPenelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap penyewa ruko kongsi yang menjalankan usaha di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi persoalan antara penyewa dengan pemilik dikarenakan penyewa ada dua orang sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pemilik ruko tidak terdapat kejelasan misalnya berkaitan dengan pembayaran listrik maupun ledeng sehingga sering muncul persoalan antara penyewa dengan pemilik ruko. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap penyewa ruko kongsi yang menjalankan usaha di Kota Pontianak adalah dikarenakan tidak jelasnya posisi diantara kedua pihak penyewa sehingga menimbulkan persoalan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap ruko yang disewa, selain itu persoalan muncul karena kurangnya kesadaran hukum para pihak sehingga dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak dibuat dengan perjanjian sewa menyewa yang jelas artinya hanya dibuat secara lisan diantara para pihak. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan penyewa ruko kongsi yang menjalankan usaha di Kota Pontianak atas persoalan yang terjadi adalah dengan melakukan upaya bernegosiasi antara kedua belah pihak yaitu antara penyewa ruko dengan pihak pemilik ruko sehingga ditemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Kata Kunci : Perlindungan, Penyewa, Perjanjian Sewa Menyewa, Ruko,

PERADILAN ADAT DAYAK KANAYATN OLEH DEWAN ADAT TERHADAP PELAKU PENARIKAN BENDA PUSAKA DI RUMAH RADAKNG KOTA PONTIANAK ANDRIANUS NIM. A1011161032
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Kanayatn Dayak community, until now, are still bound by the provisions of customary law which are used as instruments to control social life and local natural resources. Anyone who violates the provisions of customary law will face customary courts. Every conflict, dispute or dispute among the Dayak Kanayatn indigenous peoples is resolved through customary court decisions decided by traditional leaders in accordance with the provisions of the customary law of the Kanayatn Dayak community. Deliberation is like a spirit or soul for dispute resolution through customary law. It is not surprising that the settlement of cases through customary courts led by the Temenggung rarely leads to lawsuits in state courts. Both the victim and the defendant are satisfied. Decisions are made through deliberation by prioritizing harmony, propriety, and harmony.The formulation of the problem in this study is "How is the application of customary law carried out by the Dayak customary council against the perpetrators of the withdrawal of heirlooms at the Radakng traditional house in Pontianak city?". The purpose of this study is to reveal the position of customary law in the current national legal system, to reveal the role and function of the Dayak customary council in the application of Dayak customary law in the city of Pontinak, to reveal the factors that cause the Dayak customary council to apply customary law to perpetrators of the withdrawal of heirlooms in Radakng traditional house in Pontianak city and to uncover customary law remedies against perpetrators of the withdrawal of heirlooms in the Radakng traditional house in Pontianak city. In this study the authors used the Empirical method with the nature of descriptive research, namely by describing and analyzing based on existing facts or data that were collected as they were at the time this research was conducted.The results of this study conclude that in Customary Law, if a group of Indigenous Peoples wants to make a decision on an issue, the decision will be made by deliberation to reach a consensus. Customary law has a strong legal basis in carrying out customary law, especially Dayak kanayatn customary law. Because the Dayak Customary Council is not arbitrary in carrying out customary law if there are no binding rules in implementing Dayak kanayatn customary law against the perpetrators of the withdrawal of heirlooms in the Radakng traditional house in Pontianak city. In the case of withdrawing heirlooms from the Radakng traditional house, those in charge of carrying out Customary Law duties are the Provincial Dayak Customary Council and the Regency/City Dayak Customary Council, and led by the chairman of the Regency/City Dayak Customary Council, namely Sekundus. In the implementation of customary justice, a traditional demonstration was made as a medium for solving customary cases accompanied by a prayer delivered by a so-called "denial" namely brother Oneng in the ancient Dayak language. The essence of what is done in the sangha, among other things, is to reconcile, cool down and so that what has been done will not happen again. Keywords: Kanayatn Dayak Community, Adat Court, Dayak Customary CouncilAbstrakMasyarakat Dayak Kanayatn, sampai saat ini masih terikat pada ketentuan hukum adat yang di jadikan instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn. Musyawarah ibarat roh atau jiwa bagi penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Tidak heran apabila penyelesaian perkara lewat peradilan adat yang dipimpin Temenggung jarang berbuntut gugatan di pengadilan negara. Pihak korban maupun terdakwa sama-sama puas. Putusan diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kerukunan, kepatutan, serta keselarasan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Hukum Adat Yang Dilaksanakan Oleh Dewan Adat Dayak Terhadap Pelaku Penarikan Benda Pusaka Di Rumah Adat Radakng Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengungkap kedudukan hukum adat didalam sistem hukum nasional saat ini, Untuk mengungkap peran serta fungsi dewan adat dayak dalam penerapan hukum adat dayak di kota Pontinak, Untuk mengungkap faktor penyebab dewan adat dayak menerapkan hukum adat kepada pelaku penarikan benda pusaka di rumah adat radakng kota Pontianak dan Untuk mengungkap upaya hukum adat terhadap pelaku penarikan benda pusaka di rumah adat radakng kota Pontianak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil penelitian ini menyimpulkan di dalam Hukum Adat, apabila sekelompok Masyarakat Adat ingin mengambil keputusan terhadap suatu masalah, maka pengambilan keputusannya akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Hukum adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalan hukum adat khususnya hukum adat Dayak kanayatn. Oleh karena Dewan Adat Dayak tidak sembarangan menajalan hukum adat jika tidak ada aturan-aturan yang mengikat dalam melaksanakan hukum adat Dayak kanayatn terhadap pelaku penarikan benda pusaka di rumah adat radakng kota Pontianak. Dalam kasus penarikan benda pusaka di rumah adat Radakng, yang bertugas dalam melaksanakan tugas Hukum Adat yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dan di pimpin oleh ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota yaitu saudara Sekundus. Dalam pelaksanaan peradilan adat, dibuatlah peraga adat sebagai media penyelesaian kasus adat dengan diiringi doa yang dibawakan oleh seorang yang di sebut “penyangahan” yaitu saudara Oneng dengan Bahasa Dayak tempo dulu. Inti dari apa yang di sangha itu antara lain, mendamaikan , mendinginkan dan agar apa yang sudah dilakukan itu tidak akan terjadi lagi. Kata Kunci : Masyarakat Dayak Kanayatn, Peradilan Adat, Dewan Adat Dayak

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM NIM. A1011191196, AYU ANDIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Settlement problems faced in small towns such as Sintang Regency are increasingly complex, high birth rates and population immigration collide with the fact that land in urban areas is increasingly limited and land values are increasing and the majority of the population is from a low economic level, giving rise to dense settlements in areas that are considered strategic, namely the riparian area to examine these settlement problems, for people who live around the riverbank who build houses/buildings. The type of research used is analytical descriptive legal research, namely by describing the actual situation of the research results received from respondents and analyzing the facts that existed at the time this research was conducted, to arrive at a conclusion. Descriptive analysis research will collect information from library materials, field interviews, to the community through the distribution of questionnaires or questionnaires. The aim is to validate the suitability of the information obtained based on literature, interviews, with the conditions that occur in social life regarding the legal actions of the Sintang Regency government. Inhibiting factors and legal efforts made by the government of Sintang Regency. Then, these data will be analyzed descriptively quantitatively which is empirical. Based on the results of research conducted by the author, the actions of the Sintang government through Satpol PP were only a warning. The government of Sintang also does not have an effective capacity to ensure that every building/house along the Kapuas river is required to have an IMB, especially for buildings/houses that are old. There are 3 factors that hinder legal action by the Sintang Regency government against buildings/houses along the Kapuas River border, namely: Regulatory factors (legal substance), Rule implementing factors (legal structure), Community factors (legal culture). ABSTRAKPermasalahan permukiman yang dihadapi di kota-kota kecil seperti Kabupaten Sintang semakin kompleks, tingginya tingkat kelahiran dan imigrasi penduduk terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahannya yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang di anggap strategis yaitu Kawasan sempadan sungai untuk menelaah permasalahan permukiman ini, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai yang mendirikan rumah/bangunan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari hasil penelitian yang diterima dari responden dan menganalisa fakta-fakta yang ada pada saat penelitian ini dilakukan, hingga memperoleh kesimpulan. Penelitian deskriptif analisis akan menghimpun informasi dari bahan Pustaka, wawancara lapangan, terhadap masyarakat melalui penyebaran angket atau kuesioner. Tujuannya untuk memvalidasi kesesuaian informasi yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka , wawancara, dengan keadaan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat mengenai tindakan hukum pemerintah Kabupaten Sintang. Faktor-faktor penghambat serta upaya hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang. Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang bersifat empiris.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa tindakan pihak pemerintah Sintang melalui Satpol PP hanya sebatas peringatan. Pemerintah Sintang juga tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap bangunan/rumah yang berada di sepanjang sempadan sungai Kapuas wajib memiliki IMB, terutama bagi bangunan/rumah yang berusia tua. Ada 3 faktor yang menghambat tindakan hukum pemerintah Kabupaten Sintang terhadap bangunan/rumah yang berada di sepanjang sempadan sungai kapuas adalah: Faktor peraturan (substansi hukum), Faktor pelaksana aturan (struktur hukum), Faktor masyarakat (budaya hukum).Kata kunci: Permukiman, Sempadan Sungai, Faktor Penghambat Tindakan Hukum.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERJADINYA JUDI SLOT ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191045, AGENG PRIAMBODO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Online Slot Gambling has recently become something that is very liked by the community, including by students in Pontianak City. These students do not realize that when they play online slot gambling, they make themselves victims. This study aims to find out why students in Pontianak City play online slot gambling so that they make themselves victims in this game. In addition, this study was also conducted to find out whether the students were aware that they were victims. This study uses the theory of self-victimizing by Stephen Schaffer as an analysis knife. According to this theory, a person becomes a victim because of his own actions. This research is an empirical legal research conducted with an approach to collecting field facts and analyzed with legal theory (victimology). The primary data of this study was taken through interviews with students in Pontianak City who played online slot gambling. This research is expected to contribute to legal science and become a novelty in the scope of victimology. The results showed that students in Pontianak City who played online slot gambling were not aware that they were victims. They know this gambling from the environment of friends and promotions from online slot gambling sites. Students also continue to play online slot gambling because they only need relatively small capital, tempted by winning, have become prestige and even addiction. From the conclusions obtained, it is clear that students in Pontianak City who play online slot gambling are victims. Keywords: victimology; Online Slot Gambling; Student; Victim Abstrak Judi Slot Online belakangan ini menjadi sesuatu yang sangat disenangi oleh masyarakat tidak terkecuali oleh para mahasiswa di Kota Pontianak. Para mahasiswa ini tidak menyadari bahwa ketika mereka bermain judi slot online, mereka menjadikan dirinya korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa mahasiswa di Kota Pontianak bermain judi slot online sehingga menjadikan dirinya korban dalam permainan ini. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah para mahasiswa tersebut sadar apabila dirinya merupakan korban. Penelitian ini menggunakan teori self victimizing oleh Stephen Schaffer sebagai pisau analisa. Menurut teori tersebut seseorang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pendekatan mengumpulkan fakta-fakta lapangan serta dianalisis dengan teori hukum (viktimologi). Data primer penelitian ini diambil melalui wawancara kepada Mahasiswa di Kota Pontianak yang bermain judi slot online. Penelitian ini diharapkan membawa sumbangsih kepada ilmu hukum serta menjadi pembaruan (novelty) dalam lingkup viktimologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa para mahasiswa di Kota Pontianak yang bermain judi slot online tidak sadar bahwa mereka merupakan korban. Mereka mengenal judi ini dari lingkungan pertemanan dan promosi dari situs-situs judi slot online. Mahasiswa juga terus bermain judi slot online karena hanya membutuhkan modal yang relatif kecil, tergiur kemenangan, sudah menjadi gengsi bahkan kecanduan. Dari kesimpulan yang didapatkan, jelas bahwa para Mahasiswa di Kota Pontianak yang bermain judi slot online merupakan korban. Kata Kunci: Viktimologi; Judi Slot Online; Mahasiswa; Korban

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL (Studi Di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas) SATUNAH MAYSARA NIM. A1011191065
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe research is entitled Implementation of Providing Social Assistance Based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2019 Concerning Distribution of Social Assistance Expenditures within the Ministry of Social Affairs (Study in Salatiga Village, Salatiga District, Sambas Regency). As for what is the focus of the author in the formulation of the problem, namely the factors that cause the implementation of the provision of social assistance in Salatiga Village, Salatiga District, Sambas Regency, are not in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2019 concerning Distribution of Social Assistance Expenditures within the Ministry of Social Affairs and what are the efforts of the Village Government in dealing with the issue of the implementation of the provision of social assistance in Salatiga Village, Salatiga District, Sambas Regency. The research aims to find out what factors led to the distribution of social assistance and to find out the efforts of the Village Government in dealing with the implementation of social assistance in Salatiga Village, Salatiga District, Sambas Regency. The research method that the author uses is the empirical legal writing method. The research results show that there are inhibiting factors, namely coordination, planning, service accuracy, updating data, and a lack of understanding regarding social assistance programs. The efforts made by Salatiga Village, Salatiga District, Sambas Regency in dealing with issues of the implementation of social assistance, namely by increasing capacity, verifying data, updating data, and transforming/re-data collection.Keywords: Social Assistance, Distribution, Salatiga Village ABSTRAKPenulisan ini berjudul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas). Adapun yang menjadi fokus penulis dalam rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam menangani persoalan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial dan mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam menangani persoalan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Metode penulisan yang Penulis gunakan yaitu metode penulisan hukum empiris. Hasil Penulisan menunjukan bahwa terdapat faktor penghambat yakni koordinasi, perencanaan, ketepatan layanan, pemuktahiran data, dan kurangnya pemahaman terkait program bantuan sosial. Adapun upaya yang dilakukan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dalam menangani persoalan pelaksanaan bantuan sosial yaitu dengan melakukan peningkatan kemampuan, verifikasi data, pemuktahiran data, serta transformasi/pendataan ulang.Kata kunci: Bantuan Sosial, Penyaluran, Desa Salatiga.

TANGGUNG JAWAB PIHAK PT KARYA CHANDRA EXPRESS TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA SAAT PENGANGKUTAN MELALUI LAUT DI KOTA PONTANAK KHOIRUL INDRA SAPUTRA NIM. A1011191113
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Economic activity, especially in Indonesia, is growing rapidly. Trading activities are carried out almost every day. In these activities it is necessary to have transportation in order to facilitate the transfer of goods from one place to another. This transportation is known as expeditionary services. The expedition company PT Karya Chandra Express in Pontianak as a company providing goods delivery services which are the needs of the community and should provide good service to consumers because if a consumer suffers a loss, the shipping company has the right to provide legal protection as well as responsibility for the safety and security of the package. as well as if there is damage or even loss of goods during the delivery process. The purpose of this research is to find out how the agreement is made between the expedition service provider and the consumer and find out how the responsibility of the expedition service provider is in the event of damage to the loss of consumer goods and to find out what efforts are made by consumers for the losses they suffer. Based on the results of research with the shipping company PT Karya Chandra Express in Pontianak, there are still many consumers who have suffered losses because their rights have not been fulfilled and they have not received compensation for the losses they have suffered. PT Karya Chandra Express has clearly neglected its responsibility because in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 letter (h) namely the consumer's right to obtain compensation and/or reimbursement if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. Efforts that can be made by consumers who do not have their rights to compensation are settling in 2 ways, namely resolving disputes through the court and resolving disputes outside the court. In this study, consumers of PT Karya Chandra Express in Pontianak have resolved their disputes through the second method, namely out-of-court dispute resolution.Keywords : Legal Protection, Expedition Activities, PT Karya Chandra Express Abstrak Kegiatan perekonomian khususnya di Indonesia sangat berkembang pesat. Kegiatan perdagangan sudah hampir setiap hari dilakukan. Dalam kegiatan tersebut perlu adanya pengangkutan guna memudahkan dalam pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainya. Pengangkutan tersebut dikenal sebagai jasa ekspedisi. Perusahaan ekspedisi PT Karya Chandra Express di Pontianak sebagai suatu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen karena apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen perusahaan ekspedisi berhak memberikan perlindungan hukum sekaligus tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan paket serta jika terjadi kerusakan bahkan kehilangan barang pada saat proses pengiriman berlangsung. jian yang dilakukan antara pihak penyedia jasa ekspedisi dengan konsumenya dan mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak penyedia jasa ekspedisi jika terjadi kerusakaan hingga hilangnya barang konsumen serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan hasil penelitian dengan perusahaan ekspedisi PT Karya Chandra Express di Pontianak masih banyak konsumen yang dirugikan karena hakhaknya tidak terpenuhi serta tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pihak PT Karya Chandra Express jelas telah melalaikan tanggung jawabnya karena ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (h) yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh para konsumen yang tidak mendapat haknya atas ganti rugi yaitu menyelesaikan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada penelitian ini para konsumen PT Karya Chandra Express di Pontianak telah menyelesaikan sengketanya malalui cara kedua yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kegiatan Ekspedisi, PT Karya Chandra Express

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK STARTUP DI ERA INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NIM. A1012191244, JIFRAN PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Copyright is a type of intellectual property that is often associated with the growth of the creative industry, particularly in the context of technology and startups. The current law that governs copyright in Indonesia is Law No. 28 of 2014, which replaced Law No. 19 of 2002 on Copyright. According to Article 1 Number (1) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, copyright is an exclusive right that is automatically granted to the creator after a work is manifested in a tangible form. Copyright-protected works include works in the fields of science, art, and literature that are produced through inspiration, skill, thought, imagination, dexterity, expertise, or talent, and expressed in a tangible form.The exclusive rights held by copyright owners include moral rights and economic rights. Moral rights are inherent to the creator and cannot be transferred as long as the creator is alive. Moral rights include the right to be recognized as the creator, the right to determine whether and when the work will be disclosed, and the right to preserve the integrity of the work. On the other hand, economic rights include the right to derive economic benefits from the work, such as the right to produce, reproduce, publish, and distribute the work.Article 6 of the Copyright Law states that to protect moral rights as described in Article 5 Paragraph (1), creators may have Copyright Management Information and/or Electronic Copyright Information. Copyright Management Information includes information about methods or systems that can identify the authenticity of the substance of the work and its creator, as well as information codes and access codes. Electronic Copyright Information includes information about works that appear and are electronically linked to activities related to the announcement of the work, the name of the creator, aliases or pseudonyms, the copyright holder, the duration and terms of use of the work, number, and information codes.In the context of the fourth industrial revolution (Industry 4.0), copyright protection becomes increasingly important due to rapid technological innovation and digitalization. Startups that produce creative and innovative works, such as computer programs or applications, can secure their copyrights to protect their intellectual property. This enables them to derive economic benefits from their works, preserve the authenticity and integrity of their creations, and maintain a competitive advantage in an increasingly global market.Keywords: Startups in the Era of Industry 4.0, Intellectual Property Rights Abstrak Hak cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang sering dikaitkan dengan pertumbuhan industri kreatif, terutama dalam konteks teknologi dan startup. Undang-Undang yang mengatur hak cipta saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Karya yang dilindungi oleh hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata.Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta secara abadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, memutuskan apakah dan kapan karya tersebut akan diumumkan, dan menjaga integritas karya. Sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut, seperti hak untuk memproduksi, menggandakan, mengumumkan, dan mengedarkan karya.Pasal 6 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa untuk melindungi hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1), pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta mencakup informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi keaslian substansi karya dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Informasi elektronik Hak Cipta mencakup informasi tentang karya yang muncul dan terhubung secara elektronik dengan kegiatan pengumuman karya, nama pencipta, alias atau nama samaran, pemegang hak cipta, masa dan syarat penggunaan karya, nomor, dan kode informasi.Dalam konteks industri 4.0, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting karena inovasi teknologi dan digitalisasi yang pesat. Startup yang menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif, seperti program komputer atau aplikasi, dapat mengamankan hak cipta mereka untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya-karya tersebut, mempertahankan keaslian dan integritas karya, serta menjaga keunggulan kompetitif di pasar yang semakin global.Kata kunci : Startup Di Era Industri 4.0, Hak Kekayaan Intelektual

PELAKSANAAN FUNGSI PENYERTAAN MODAL TERHADAP KINERJA PERUMDAM TIRTA SENENTANG DALAM UPAYA PENINGKATAN LAYANAN KEPADA KONSUMEN TRIXSI YULIAN ALISIA NIM. A1011191198
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKThe existence of local regulations aims to provide clear legal foundations and regulate the procedures and requirements to be adhered to by parties wishing to participate in capital investment in a particular region. In this writing, we will examine whether, after the enactment of the Regional Regulation on Capital Participation, the service performance system for the community by Perumdam Tirta Senentang can function effectively in accordance with its purpose or not. Perumdam Tirta Senentang is a regional company engaged in providing drinking water to the public. In order to develop business activities and improve the performance of Perumda Air Minum Tirta Senentang to stimulate regional economic growth, increase regional revenue, and enhance services to the community, strengthening the capitalization of Perumda Air Minum Tirta Senentang through capital participation by Perumda Air Minum Tirta Senentang is necessary. The research method used in this writing is normative legal research. Data collection techniques in this writing use literature review, documents, and research article. The capital participation from the regional government has provided tangible benefits to the company. The injected capital is used for the development of water infrastructure, equipment maintenance and improvement, and the enhancement of service quality. In this regard, the company has been able to increase production capacity, operational efficiency, and on-time service delivery to consumers. Furthermore, the function of capital participation also influences the company's management policies. There are efforts to improve transparency, accountability, financial management, and strategic decision-making. In conclusion, although the implementation of capital participation functions has made a positive contribution to the performance of Perumdam Tirta Senentang in improving services to consumers, there is still a need for optimization efforts to further enhance the company's performance.Keywords: Capital Participation Function, Performance, Regional Drinking Water Company, Consumer Service. ABSTRAKKeberadan Peraturan daerah bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan mengatur prosedur serta persyaratan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penyertaan modal di suatu daerah. Dalam penulisan ini akan dilihat apakah setelah adanya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sistem kinerja pelayanan untuk masyarakat oleh Perumdam Tirta Senentang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya atau tidak. Perumdam Tirta Senentang ini merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum untuk masyarakat. Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Senentang untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan permodalan Perumda Air Minum Tirta Senentang dengan cara penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Senentang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan telaah literatur (literature review), dokumen (document), dan artikel penelitian (research article). Penyertaan modal dari pemerintah daerah telah memberikan keuntungan yang nyata bagi perusahaan. Modal yang disuntikkan digunakan untuk pengembangan infrastruktur air minum, perbaikan dan perawatan peralatan, serta peningkatan kualitas layanan. Dalam hal ini, perusahaan telah mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan ketepatan waktu pelayanan kepada konsumen. Selain itu, fungsi penyertaan modal juga mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Terdapat upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan strategis. Kesimpulannya, meskipun pelaksanaan fungsi penyertaan modal telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perumdam Tirta Senentang dalam meningkatkan layanan kepada konsumen tetapi hal tersebut juga perlu banyaknya pengoptimalan yang dilakukan agar kinerja dari Perumdam itu semakin meningkat.Kata Kunci : Fungsi Penyertaan Modal, Kinerja, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Pelayanan Konsumen.

KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KARYA SINEMATOGRAFI TRISADHEA AZZAHRA NIM. A1011191295
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe current development of the film industry in Indonesia has not been spared from film piracy elements, the current technological advancement factor means that film piracy is not done by recording and inserting it on a CD and then selling it freely on the market but by downloading and uploading films. -the film uses various electronic media and is then shown on unofficial online film sites. For this reason, it is necessary to take action from the Creator, Copyright Holder and Related Rights Holder regarding this action, such as a claim for compensation for the losses experienced. The first aim of this research is to analyze the efforts that can be made by creators, copyright holders and related rights holders for copyright infringement in cinematographic works. Second, to analyze the resolution of exclusive rights that have been violated by copyright infringers. This research uses normative methods. Normative legal research is legal research that places law as a building system of norms. The norm system that is built is about principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). Normative legal studies see the relationship between legal events and legal rules or regulations as a system. Copyright holders can sue for compensation for copyright infringement in cinematographic works, especially if it has legal force that the perpetrator is proven guilty by a criminal decision. There are 3 (three) laws and regulations that regulate copyright infringement of cinematographic works, and film piracy, namely; Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 33 of 2009 concerning Films, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.Keywords: Copyright, Piracy, Cinematographic WorksAbstrak Berkembangnya industri perfilman di Indonesia saat ini tak luput dari oknum-oknum pembajakan film, faktor kemajuan teknologi di masa kini menyebabkan pembajakan film tak dilakukan dengan cara merekam dan memasukkannya ke dalam sebuah CD dan kemudian di jual bebas di pasaran melainkan dengan cara mengunduh dan mengunggah film-film tersebut menggunakan berbagai media elektronik dan kemudian ditayangkan pada situs-situs film online tidak resmi. Untuk itu perlu adanya tindakan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait atas tindakan tersebut seperti tuntutan atas ganti kerugian yang dialami. Tujuan penelitian ini pertama, adalah untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait atas pelanggaran hak cipta dalam karya sinematografi. Kedua, Untuk menganalisis penyelesaian atas hak eksklusif yang telah dilanggar oleh pelaku pelanggaran hak cipta. Peneliatan ini menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran). Studi hukum normatif melihat hubungan peristiwa hukum dengan aturan atau peraturan hukum sebagai sistem. Pemegang Hak Cipta dapat menuntut gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dalam karya sinematografi, terlebih jika sudah memiliki kekuatan hukum bahwa pelaku terbukti bersalah dengan putusan pidana. Terdapat 3 (tiga) Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi pembajakan film yaitu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Karya Sinematografi

UPACARA ADAT NACEK KALOK DAYAK TENGON DI DESA TENGON KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK PORENSIUS C A NIM. A1012181255
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Nacek Kalok traditional ceremony is held once a year after the rice harvest. The Nacek Kalok ceremony is held with the intention of expressing gratitude to God Almighty for the success of the rice that has been harvested. The implementation of the Nacek Kalok ceremony contains abstinence that must be obeyed by all the people in the hamlet and outsiders who enter the area. The Nacek Kalok Traditional Ceremony of the Tengon Dayak Tribe lasts for three days, from 23-26 February which must be carried out every year. The traditional ritual of Nacek Kalok of the Tengon Dayak tribe is a ritual of purifying the human skull as a result of headhunting by the ancestors of the Tengon Dayak tribe. The Nacek Kalok custom of the Dayak Tengon tribe is the biggest annual activity, which is a ritual to respect the human head as a result of insisting that this is the true purpose of the Nacek Kalok ritual itself.The method used in this study is to use empirical research methods. The empirical method is a procedural method used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The empirical approach is through collecting primary data in the field. The nature of the research used is descriptive in nature, and qualitative data analysis. The results of the study are that the implementation of the Nacek Kalok custom in the Tengon Dayak community in Tengon village, Air Besar sub-district, Landak district. The essence of the Nacek Kalok customary ritual is to purify the human skull as a result of the war which is stored in the belek det. knowledge and education and religious factors, that the legal consequences for violators of the Nacek Kalok Dayak Tengon custom in Tengon village, Air Besar sub-district, Landak district are subject to customary law in the form of sanctions, namely payment of fines in the form of money, goods and an apology by worshiping animals. Traditional leaders to continue to preserve the traditional ceremony of Nacek Klok.Key words: Adat Nacek Kalok of the Tengon Dayak tribe. ABSTRAKUpacara adat Nacek Kalok dilaksanakan setahun sekali sesudah panen padi. Upacara Nacek Kalok diadakan dengan maksud sebagai ucapan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa atas keberhasilan padi yang sudah di panen, Pelaksanaan upacara Nacek Kalok terdapat pantang yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyrakat yang ada di dusun tersebut maupun masyrakat luar yang memasuki wilayah tersebut. Upacara Adat Nacek kalok Suku Dayak Tengon berlangsung selama tiga hari, mulai 23-26 febuari yang harus di laksanakan setiap tahun. Ritual Adat Nacek kalok Suku Dayak Tengon merupakan ritual Menyuci tengkorak kepala manusia hasil mengayau oleh nenek moyang Suku Dayak Tengon. Adat Nacek kalok Suku Dayak Tengon ini merupakan kegiatan tahunan yang paling besar merupakan ritual untuk menghormati kepala manusia hasil ngot bak merupakan tujuan sesungguhnya dari ritual Nacek kalok itu sendiri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode penelitian empiris. metode empiris adalah cara prosudur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder rerlebih dahulu untuk kemudian dilanjukan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan pendekatan empiris melalui pengambilan data primer di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitiah adalah bahwa pelaksanaan Adat nacek kalok Pada Masyarakat Suku Dayak tengon Di Desa tengon kecamatan air besar kabupaten landak. Inti dari ritual Adat Nacek kalok yakni, menyuci tengkorak kepala manusia hasil perang yang disimpan dalam belek det, Bahwa faktor yang menyebab terjadinya perubahan-perubahan pada pelaksanaan adat nacek kalok dayak tengon di desa Tengon kecamatan air besar kabupaten landak yaitu adat nacek kalok dikarenakan faktor ilmu pengatahuan dan pendidikan dan faktor agama, Bahwa akibat hukum bagi pelangar adat nacek kalok dayak tengon di desa tengon kecamatan air besar kabupaten landak dikenakan hukum adat berupa sanksi yaitu pembayaran denda berupa uang, barang dan perminta maaf dengan penyembahan hewan. Ketua adat untuk tetap melastarikan upacara adat nacek klok.Kata kunci : Adat Nacek Kalok Suku dayak Tengon.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA