Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA PONTIANAK ADHE MUTIARA HAIRUNISYA NIM. A1012191256
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Judicial Analysis of the Implementation of Financing Agreements Relating to Fiduciary Guarantees in the City of Pontianak", aims to determine the implementation of financing agreements relating to Fiduciary Guarantees in the City of Pontianak. To find out the factors causing the implementation of financing agreements related to Fiduciary Guarantees in Pontianak City that have not been implemented correctly. To find out the legal efforts that can be taken by the parties in implementing financing agreements related to Fiduciary Guarantees in Pontianak City This research was carried out using the empirical legal method, which is a legal research method which functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of financing agreements relating to Fiduciary Guarantees in the City of Pontianak has not been fully implemented properly by financing institutions because there are still many debtors who experience problems related to goods used as fiduciary collateral which were taken incorrectly or carried out the recall of vehicles that were used as fiduciary collateral by the debtor or consumer so this is very unpleasant for the debtor/consumer. That the reason why the implementation of financing agreements related to Fiduciary Guarantees in Pontianak City has not been implemented correctly is because the financing institutions only think about profit issues so they do not think about the debtor who also experiences losses because they cannot carry out their obligations smoothly due to the debtor's financial difficulties. And the fiduciary guarantee agreement is not always known to the debtor/consumer and registered by the financing institution. That the legal action that can be taken by the parties in implementing financing agreements related to Fiduciary Guarantees in the City of Pontianak is to first carry out negotiation efforts between the parties, both by deliberation and consensus. If the problem cannot find a way to resolve it, the parties will ask for assistance from law enforcement agencies. whether it is the police or a civil lawsuit in district court due to one of the parties having neglected their obligations. Keywords: Agreement, Financing, Fiduciary Guarantee Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Berkaitan Dengan Jaminan Fidusia Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara benar. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Lembaga pembiayaan karena masih banyak debitur yang mengalami persoalan berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan fidusia yang diambil secara tidak benar atau dilakukannya penarikan kembali kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia oleh debitur atau konsumen sehingga hal tersebut sangat tidak menyenangkan bagi debitur/konsumen. Bahwa penyebab pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara benar disebabkan karena pihak Lembaga pembiayaan hanya memikirkan persoalan keuntungan saja sehingga tidak memikirkan pihak debitur yang juga mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kewajiban dengan lancar dikarenakan kondisi debitur yang kesulitan keuangan. Serta tidak selalu perjanjian jaminan fidusia diketahui oleh debitur/konsumen serta didaftarkan oleh pihak Lembaga pembiayaan. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan berkaitan dengan Jaminan Fidusia di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu diantara para pihak baik secara musyawarah dan mufakat jika persoalan tidak dapat menemukan jalan penyelesaian maka para pihak akan meminta bantuan lembaga penegakan hukum baik itu kepolisian maupun gugatan secara perdata pada pengadilan negeri akibat salah satu pihak telah melalikan kewajibannya. Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Jaminan Fidusia

PERAN ASEAN DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI WILAYAH ASIA TENGGARA BERDASARKAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM NIM. A1011171011, TRY MAHYANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Terrorism is a transnational crime that can disrupt national security and stability. Precisely on September 11, 2001 became a very dark day for the United States and the world in a terror attack. After the attack on the Twin Towers, the whole world has opened its eyes and started campaigning against terrorism, and Southeast Asia is no exception. ASEAN as a regional organization responded to acts of terrorism that occurred in the United States by carrying out the 7th Summit which was held in Brunei Darussalam in 2001 by carrying out a Joint Counter-terrorism Declaration. This declaration became the forerunner to the birth of a convention called the ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT). This research is normative by collecting data through library research. This study will describe the strategic actions and regulations that have been carried out by ASEAN in eradicating acts of terrorism in the Southeast Asian Region based on the Convention on Counter Terrorism in fulfilling its role in maintaining regional security and order. It was found that ASEAN's role in counter terrorism is as a forum/policy maker and mechanism for member countries with 2 main strategies and related conventions especially the ACCT. With the presence of the ACCT as a legal basis for ASEAN and member countries, member countries can apply it to their respective national laws because ACCT is comprehensive (covering aspects of prevention, prosecution and rehabilitation programs). Even though all forms of conventions and cooperation have been carried out, the obstacles faced by ASEAN are also very large. The existence of the principle of non-intervention within ASEAN, differences in the legal system and the national interests of member countries are obstacles faced by member countries, so they still need alternative forms of cooperation in efforts to counter terrorism in Southeast Asia. Keywords: ASEAN, ACCT, Counter Terrorism, Role of International Organizations Abstrak Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Tepatnya pada 11 September 2001 menjadi hari yang sangat kelam bagi Amerika Serikat dan dunia dalam serangan terror. Pasca serangan terhadap Menara kembar tersebut, seluruh dunia telah membuka mata dan mulai mengkampanyekan untuk melawan terorisme, tidak terkecuali di Asia Tenggara. ASEAN sebagai Organisasi regional menanggapi aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat dengan melaksanakan KTT Ke 7 yang dilaksanakan di Brunei Darussalam pada tahun 2001 dengan melakukan deklarasi Bersama kontra terorisme. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah konvensi yang dinamakan ASEAN Convention On Counter Terrorism(ACCT). Penelitian ini bersifat normatif dengan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan. Pengkajian ini akan menguraikan apa saja aksi-aksi strategis dan regulasi yang telah dilakukan ASEAN dalam memberantas aksi terorisme di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan Convention On Counter Terrorism dalam memenuhi peranannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban regional. Ditemukan bahwa peran ASEAN dalam counter terrorism adalah sebagai wadah/pembuat kebijakan dan mekanisme bagi negara anggota dengan dengan 2 strategi utama dan konvensi-konvensi berkaitan terutama ACCT. Dengan hadirnya ACCT sebagai landasan hukum bagi ASEAN dan negara anggota, maka negara anggota dapat menerapkan ke dalam hukum nasional masing-masing dikarenakan ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi). Meskipun segala bentuk konvensi dan Kerjasama telah dilakukan, hambatan yang di hadapai ASEAN juga sangat besar. Adanya prinsip non intervensi yang ada ditubuh ASEAN, perbedaan sistem hukum dan kepentingan nasional negara anggota merupakan hambata-hambatan yang dihadapi negara anggota, sehingga masih membutuhkan bentuk Kerjasama alternatif dalam upaya counter terrorism di Asia Tenggara. Kata Kunci: ASEAN, ACCT, Pemberantasan Terorisme, Peran Organisasi

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DAYAK PANDU DESA SEBARRA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012191085, CHATRINE YOSTIKA BALINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Dayak Pandu people still adhere to and apply their customary principles. Provisions of customary law and customs that take place in the area as a guide in behaving and behaving on a daily basis. Marriage according to the Dayak Pandu community is a very important event in the life of the community, because it does not only concern the couple who will carry out the marriage but also concerns the family and community and the spirits of the ancestors. The community in Bani Amas Village, Sebalo Sub-District, Bengkayang District, Bengkayang Regency, especially the Dayak Pandu community, still carry out traditional wedding ceremonies as before, although there have been several shifts at that time. At that time, religion was not yet known by the people in Bani Amas village. The meaning of the Dayak Pandu ceremony itself is the traditional marriage of the Dayak Pandu community using free-range chicken blood.So the main problem formulation in this study is: Is the Dayak Pandu Traditional Marriage Ceremony in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency, Still Implemented As It Should? The research objectives to be achieved from this study are to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the traditional wedding ceremony of the Dayak Pandu community in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency, legal consequences and efforts made by the chairman customs for couples who do not carry out traditional marriage ceremonies. This study used empirical legal research methods, with the nature of the research being descriptive and the data analysis qualitative.The results of the research were that the implementation of the traditional wedding ceremony for the Dayak Pandu community for the Dayak Pandu community in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency was still being carried out despite experiencing several shifts such as the tradition of peeking was eliminated, giving advice until late at night was also removed; that the factors causing the shift in the implementation of the Dayak Pandu traditional wedding ceremony to the Dayak Pandu community are economic constraints, the difficulty in finding a set of traditional tools as a condition for traditional marriage ceremonies and religious factors believed by the people of Bani Amas Village; that the legal consequences for those who do not carry out the traditional wedding ceremony of the Dayak Pandu Community are subject to customary sanctions in the form of paying fines and preparing objects as a condition for paying customary fines; and that the efforts made by the traditional leader in preserving the culture that has been carried out since the time of their ancestors is to appeal to the community to protect this heritage together, especially the young people not to forget the tradition even though times have developed like now.Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Bakati Dayak Community Abstrak Masyarakat Dayak Pandu tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip adatnya. Ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Perkawinan menurut masyarakat Dayak Pandu adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya, karena tidak hanya menyangkut pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat dan roh-roh para leluhur. Masyarakat di Desa Sebarra Kecamatan Parindu khususnya masyarakat Dayak Pandu masih melaksanakan upacara adat perkawinan seperti sedia kala walaupun mengalami beberapa pergeseran pada saat itu agama belum dikenal oleh masyarakat di desa Bani Amas. Makna dari Upacara adat dayak Bakati itu sendiri adalah perkawinan adat masyarakat Dayak Pandu yang menggunakan darah ayam kampung.Maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Upacara Adat Perkawinan Dayak Pandu Di Desa Sebarra Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Masih Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Pandu di Desa Sebarra Kecamatan Parindu, akibat hukum dan upaya yang dilakukan ketua adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pandu pada masyarakat Dayak Pandu di Desa Sebarra Kecamatan Parindu masih tetap dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran seperti tradisi mengintip dihilangkan, memberi nasehat sampai larut malam juga dihilangkan; bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pandu pada masyarakat Dayak Pandu adalah kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat adat sebagai syarat upacara adat perkawinan dan faktor agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Sebarra; bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pandu dikenakan sanksi adat berupa membayar denda dan menyiapkan benda-benda sebagai syarat untuk membayar denda adat; dan bahwa upaya yang dilakukan oleh ketua adat dalam melestarikan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut, terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Masyarakat Dayak Pandu

ANALISIS YURIDIS JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA NIM. A1011171022, HERI SURAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOnline gambling is a form of crime that arises due to the misuse of technology, at this time online gambling is a very worrying crime because of inadequate law enforcement, in Indonesia online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of the generally accepted ITE Law. for all regions in Indonesia, but in the province of Aceh, the government there has special authority to regulate its area using Islamic law. This shows that Islamic law is part of the law that lives in society.The purpose of this study is to understand the views of online gambling according to Islamic Law and National Criminal Law, which then aims to foster a critical attitude towards a criminal act, especially the crime of online gambling and is also useful as a reference in future legal reforms.The results of this study indicate that the regulation of online gambling carried out by the Indonesian state has a dominance of similarities in the form of regulation and also the elements of online gambling, and also online gambling according to each of these views shows different views in the phrase "without rights" contained in the formulation of the elements of a criminal act Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law.Keywords: Online Gambling, ITE Law, Islamic Law, Without RightsAbstrakJudi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul akibat salah penggunaan dari teknologi, pada saat ini judi online merupakan suatu kejhatan yang sangat mengkhawatirkan karena dari penegakan hukumnya belum memadai, di Indonesia judi online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tetapi di wilayah Provinsi Aceh, pemerintahan disana memilki kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya dengan menggunakan syariat Islam. Hal ini menunjukan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum yang hidup di masyarakat.Tujuan penelitian ini untuk memahami pandangan judi online menurut Hukum Islam dan juga Hukum Pidana Nasional, yang kemudian bertujuan untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap suatu tindak pidana khususnya yaitu tindak pidana judi online dan juga sekaligus berguna untuk menjadikan referensi dalam pembaharuan hukum yang akan mendatang.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengauran judi online yang dilakukan oleh negara Indonesia memiliki dominasi kesamaan dalam bentuk pengaturan dan juga unsur-unsur judi online tersebut, dan juga judi online menurut masing-masing pandangan ini menunjukan perbedaan pandangan dalam frasa “tanpa hak” yang terdapat dalam rumusan unsur tindak pidana Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.Kata kunci : Judi Online, UU ITE, Hukum Islam, Tanpa Hak

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERUSAKAN CAGAR BUDAYA MAKAM KERAMAT BANTILAN DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011161142, ORRY DWIN SEFTIANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Cultural heritage is material cultural heritage, in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites, and cultural heritage areas on land and/or in water whose existence needs to be preserved because they have important values for history, science, education, religion, and/or culture through the determination process, regulated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation, one of which is the Bantilan Sacred Cemetery with the Decree of the Sambas Regent Number: 859/DIKBUD/2017 in Bantilan Hamlet Mekar Jaya Village, Sajad District, Sambas Regency.At this time there has been a case of destroying the cultural heritage of the Bantilan Sacred Cemetery based on case number 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs where the perpetrator violated article 66 with the criminal provisions of article 105 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation, then the perpetrator was sentenced imprisonment for 1 (one) year and fine in the amount of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) provided that if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. Therefore, the issues raised in this study are to determine the factors causing the destruction of the cultural heritage of the Bantilan Sacred Tomb and to find out the efforts to deal with the destruction of the cultural heritage of the Bantilan Sacred Tomb based on a criminological review. The research method used by the author is an empirical research method with a sociological juridical approach and qualitative data analysis.The results showed that the destruction of the cultural heritage of the Bantilan Sacred Cemetery in Sambas Regency was caused by two factors, namely internal factors from the perpetrators such as low formal education, lack of legal knowledge and norms, including insufficient knowledge of cultural heritage and external factors such as the social environment. poor social welfare, as well as preventive protection efforts that are still not optimal from the Education and Culture Office of the Sambas Regency for the Bantilan Sacred Cemetery.Keywords : Cultural Heritage, Destruction of Bantilan Sacred grave, Criminology. Abstrak Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan, di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, salah satunya adalah Makam Keramat Bantilan dengan Penetapan SK Bupati Sambas Nomor: 859/ DISDIKBUD/2017 yang ada di Dusun Bantilan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.Pada saat ini telah terjadi kasus perusakan cagar budaya Makam Keramat Bantilan berdasarkan kasus perkara Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs dimana pelaku melanggar pasal 66 dengan ketentuan pidana pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kemudian pelaku divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perusakan cagar budaya Makam Keramat Bantilan serta mengetahui upaya penanggulangan perusakan cagar budaya Makam Keramat Bantilan berdasarkan tinjauan kriminologi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan cagar budaya Makam Keramat Bantilan di Kabupaten Sambas di sebabkan dua faktor yaitu faktor internal dari pelaku seperti rendahnya pendidikan formal, pengetahuan hukum dan norma-norma yang kurang, termasuk pengetahuan tentang cagar budaya pun kurang dan faktor eksternal seperti akibat lingkungan pergaulan sosial yang tidak baik, serta upaya perlindungan preventif yang masih belum optimal dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas terhadap Makam Keramat Bantilan.Kata Kunci : Cagar Budaya, Perusakan Makam Keramat Bantilan, Kriminologi.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERDAGANGKAN IKAN ARWANA (SCLEROPAGES FORMOSUS) TANPA IZIN DI KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DONI SAHRIZAL NIM. A1012171022
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Arowana fish is a type of freshwater fish whose natural habitat is in nature and is included in the endangered species list. Arowana fish is a type of fish that is protected by legislation and currently its population is almost extinct. This arowana fish comes from the Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province and has a high selling value because of its rarity. Therefore, many people in Kapuas Hulu Regency are trying to do Arowana fish breeding with the aim of trading it. To be able to trade captive Arowana fish, it is mandatory to have a BKSDA permit. However, in reality, there are still many breeders in Kapuas Hulu District who trade captive Arowana fish without having a permit from the West Kalimantan BKSDA.The formulation of the problem in this research is: " Why do actors who trade arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency as regulated in Law no. 5 of 1990 Concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems No Criminal Law Enforcement Is Performed ? ”. Meanwhile, the aim of the study was to reveal the factors that led to the non-enforcement of criminal law against perpetrators who traded Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District and the obstacles found by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA in enforcing the law, as well as efforts made by the Police from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to overcome obstacles in the criminal law enforcement process against actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency . The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the study, it was concluded that the number of Arowana fish breeders who have permits in Kapuas Hulu Regency is 37 people, while those who do not have permits are 18 people spread across 14 sub-districts. These breeders are also actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District . These breeders who do not have permits are also the actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District . Factors causing the failure to enforce criminal law against perpetrators who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency are because the locations for trading arowana fish are spread out and the distance is far away, as well as the vast area of Kapuas Hulu Regency. Obstacles found by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA in enforcing the law include: the lack of human resources from the police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to enforce the law and the lack of funds available to support the smooth operation of the Police officers from the Kapuas Hulu Police and the West Kalimantan BKSDA .Efforts were made by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to overcome obstacles in the process of enforcing criminal law against perpetrators who traded arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District by increasing legal counseling and outreach to members of the public regarding Law no. 5 of 1990, coordinates to carry out raids on arowana fish breeding grounds without a permit in the Kapuas Hulu Regency area, and carries out a strict law enforcement process even though the perpetrators who trade arowana fish without a permit are regional officials or entrepreneurs. Keywords:Law Enforcement, Criminal, Trade, Arowana Fish, Without Permit. ABSTRAK Ikan Arwana adalah jenis ikan air tawar yang habitat aslinya berada di alam dan termasuk dalam daftar spesies langka. Ikan arwana merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan saat ini populasinya hampir punah. Ikan arwana ini berasal dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar dan memiliki nilai jual yang tinggi karena kelangkaannya. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang berusaha melakukan penangkaran Ikan Arwana dengan tujuan untuk diperdagangkan. Untuk dapat melakukan perdagangan Ikan Arwana hasil penangkaran wajib memiliki izin BKSDA. Namun dalam kenyataannya, masih banyak para penangkar di Kabupaten Kapuas Hulu yang memperdagangkan Ikan Arwana hasil penangkaran tanpa memiliki izin dari BKSDA Kalbar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Pelaku Yang Memperdagangkan Ikan Arwana Tanpa Izin Di Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Tidak Dilakukan Penegakan Hukum Pidana?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu dan hambatan yang ditemukan aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar dalam melakukan penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penangkar Ikan Arwana yang memiliki izin di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 37 orang, sedangkan yang tidak memiliki izin sebanyak 18 orang yang tersebar di 14 kecamatan. Para penangkar ini juga menjadi pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Para penangkar yang tidak memiliki izin ini juga menjadi pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Faktor penyebab tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan karena lokasi perdagangan ikan arwana tersebar dan jaraknya jauh, serta luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hambatan yang ditemukan aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar dalam melakukan penegakan hukum antara lain: kurangnya SDM dari aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar untuk melakukan penegakan hukum dan kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional dari aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan BKSDA Kalbar.Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan Petugas dari BKSDA Kalbar untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan ikan arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai UU No. 5 Tahun 1990, berkoordinasi untuk melakukan razia di tempat penangkaran ikan arwana tanpa izin di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan melakukan proses penegakan hukum secara tegas walaupun pelaku yang memperdagangkan ikan arwana tanpa izin adalah pejabat daerah atau pengusaha. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Perdagangan, Ikan Arwana, Tanpa Izin.

KEWAJIBAN MASYARAKAT MELAPORKAN PERISTIWA KEMATIAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1012191101, CINTIYA NUR ANISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac There are several impacts that result if you don't take care of the death certificate, namely: for the family / heirs will experience problems in terms of: Managing the Determination of Heirs, Taking Care of Retired Widows/Widowers, Managing Insurance Claims. And Implement Remarriage; and for the government the impact will be fictitious data inflation. The person is dead but the data is still there. This has an effect on the Permanent Voter List Data in general elections, both regional and presidential elections. For example, the name of a deceased person can be used by someone to enter the voter list. Because the death certificate was not taken care of or reported to the civil registration service, the name of the deceased is still there. The community feels that it is enough if they hold a death certificate from the village/kelurahan, even though the death certificate from the village/kelurahan is not yet an official document, only a requirement for processing death certificate. Population Documents are said to be official, which are official documents issued by implementing agencies that have legal force as authentic evidence resulting from population registration and civil registration services. In this case the Executing Agency is the Office of Population and Civil Registration.So the main problem formulation in this study is: "What is the obligation of the community to report the death of their family members at the Office of the Population and Civil Registration Service in Central Singkawang District in Singkawang City?". The author's goal is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the community's obligation to report the death of their family members at the office of the population and civil registration service. This research method is to use empirical law with the nature of descriptive research on qualitative data analysis.Death That the fact is that there are some families from the residents of Roban Subdistrict, South District of Singkawang City who have not reported the occurrence of death to obtain a death certificate. Factors that have caused the heirs to not be registered by the heirs at the Population and Civil Registration Service, namely: lack of awareness of the importance of reporting death, busyness , do not need or require a death certificate., The consequence that will be felt by the heir is that the death of the heir is not recorded by the heir, namely if he is a Civil Servant, he cannot cash the taspen because one of the conditions for disbursing the taspen is a death certificate, the conditions for making a determination The heir must be able to show a death certificate, delays in arranging the disbursement of savings, because if the deceased has savings in the bank, they can only be closed or disbursed by showing the death certificate and efforts made by the Population and Civil Registration Service to the population through socialization of the importance of death certificates and also by Eliminating fines for those who are late in making death certificates. With the abolition of these fines, it is hoped that residents will be more aware of the importance of making death certificates. The abolition of this fine is stated in the Regional Regulation of Singkawang City Number 02 of 2010.Keywords: Death Certificate, Civil Registry, Reporting Abstrak Ada beberapa dampak yang di akibatkan jika tidak mengurus akta kematian yaitu : bagi keluarga / ahli waris akan mengalami kendala dalam hal :Mengurus Penetapan Ahli Waris, Mengurus Pensiunan Janda/Duda, Mengurus Klaim Asuransi. Dan Melaksanakan Perkawinan kembali; dan bagi pemerintah dampaknya akan terjadi penggelembungan data fiktif. Orang tersebut sudah meninggal tapi datanya masih ada. Hal ini berpengaruh pada Data Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres. Misalnya, nama orang yang meninggal dapat dimanfaatkan seseorang masuk dalam daftar pemilih. Karena akte kematiannya tidak diurus atau dilaporkan ke dinas pencatatan sipil maka nama yang meninggal masih ada..Masyarakat merasa sudah cukup kalau sudah memegang surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, padahal surat kematian dari desa/kelurahan belum merupakan dokumen resmi, hanya sebagai persyaratan pengurusan akta kematian. Dokumen Kependudukan dikatakan resmi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam hal ini Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:: “Bagaimanakah Kewajiban Masyarakat Melaporkan Peristiwa Kematian Anggota Keluarganya Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah Di Kota Singkawang?”. Tujuan penulis untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang kewajiban masyarakat melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Metode penelitian ini adalah menggunakan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis data kualitatif. Kematian Bahwa fakta yang ada sebagian keluarga dari penduduk Kelurahan Roban Kecamatana Selatan Kota Singkawang yang belum melaporkan terjadinya kematian untuk mendapatkan akta kematian, Faktor yang menyebabkan tidak dicatatkanya pewaris oleh ahli warisnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan kematian, kesibukan, belum membutuhkan atau memerlukan akta kematian., Akibat yang akan di rasakan oleh ahli waris tidak di catatkannya kematian pewaris oleh ahli waris yaitu jika dia Pegawai Negeri Sipil maka tidak bisa mencairkan taspen karena salah satu syarat pencairan taspen adalah akta kematian, Syarat untuk melakukan penetapan waris harus bisa menunjukkan akta kematian, terhambatnya pengurusan pencairan tabungan, karena jika almarhum mempunyai tabungan di Bank hanya bisa ditutup atau dicairkan dengan menunjukkan Akta Kematian dan Upaya yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk melalui pensosialisasian tentang pentingnya Akta Kematian dan juga dengan menghapus sanksi denda bagi yang terlambat membuat akta kematian dengan dihapuskannya denda ini diharapkan agar penduduk lebih sadar akan pentingnya membuat akta kematian. Penghapusan denda ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2010.Kata Kunci : Akta Kematian, Catatan Sipil, Pelaporan

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT TERBLOKIR DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011161208, RAHMANIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDifferences in land tenure interests are basically a natural thing in the life of society, nation and state. However, it is not uncommon for this to become the cause of disputes that lead to disputes over land rights between individuals or between individuals and legal entities. The act of buying and selling land is a legal action carried out by the seller and the buyer, in the process not everything goes smoothly. The process of buying and selling land can also present legal issues for related parties, such as land with blocked status in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District.The formulation of the problem in this study is How to Resolve Land Purchase Disputes with Blocked Status in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency?. The purpose of this study is to obtain data, information and provide an overview of land sale and purchase disputes with blocked status in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, disclose legal consequences for buying and selling land with blocked status and disclose efforts to resolve land sale and purchase disputes. with blocked status in Sungai Rengas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. In this study, the authors used the Empirical legal writing method with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data that were collected as they were at the time this research was conducted.The results of this study are that the factor causing the land to be blocked is because the land being sold is an object of dispute. If there is a dispute over land rights in court, then based on the request of the Court Judge, the Land Office can block the certificate of land rights. Letter of application from the Court to the head of the Land Office by attaching a letter of determination of the confiscation of collateral. Then the land office is obliged to make a record of the confiscation in the land book. As long as the confiscation has not been appointed or abolished, the Head of the Land Office must refuse to register the transfer or encumbrance of land rights registered at the Land Office if the land rights in question become the object of dispute.Keywords: Land Purchase, Land Block, Land Dispute Abstrak Perbedaan kepentingan penguasaan tanah pada dasarnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, tidak jarang hal tersebut menjadi penyebab timbulnya perselisih yang berujung pada sengketa hak atas tanah antar individu atau antara individu dengan badan hukum. Perbuatan jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dalam prosesnya tidak semua berjalan lancar. Proses jual beli tanah juga dapat menghadirkan masalah hukum untuk para pihak terkait sebagaimana Tanah Dengan Status Terblokir Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dengan Status Terblokir Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, informasi serta memberikan gambaran mengenai sengketa jual beli tanah dengan status terblokir di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan akibat hukum terhadap jual beli tanah dengan status terblokir dan mengungkapkan upaya penyelesaian sengketa jual beli tanah dengan status terblokir di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil Penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan tanah tersebut terblokir karena tanah yang dijualnya tersebut merupakan obyek sengketa. Terjadinya sengketa hak atas tanah di pengadilan, maka atas dasar permohonan Hakim pengadilan dapat dilakukan pemblokiran sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Surat permohonan dari Pengadilan kepada kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan surat penetapan sita jaminan. Maka kantor pertanahan wajib membuat catatan sita pada buku tanah. Selama sita belum diangkat atau dihapuskan maka Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak atas tanah terdaftar di Kantor Pertanahan apabila hak atas tanah bersangkutan menjadi obyek sengketa.Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Blokir Tanah, Sengketa Tanah

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DENGAN ADANYA PENERAPAN TARGETED ADVERTISING (PERIKLANAN BERTARGET) PADA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DUTA PANGESTU FUADDIN NIM. A1011191126
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Targeted advertising is an advertising method created and formed based on data taken from the activities of social media users. Privacy and legal protection are important aspects to consider, as they involve the lifestyle and interaction of people in cyberspace, which is now very significant. Therefore, the authors are interested in researching this matter. The formulation of the problem of this research is "How is the Legal Protection of Personal Data With the Implementation of Targeted Advertising on Social Media Users in Indonesia?". The purpose of this study is to analyze the legal consequences of targeted advertising on privacy rights in the personal data of social media users in Indonesia and the legal protection of personal data with the implementation of targeted advertising on social media users in Indonesia. The method used in this study is normative legal research methods, including statutory approaches, comparative approaches, and conceptual approaches. This method is carried out by conducting research on library materials and/or using secondary data by conducting comparisons. Keywords : Targeted Ads, Personal Data, Privacy Abstrak Targeted Advertising, merupakan metode iklan yang dibuat dan dibentuk berdasarkan data yang diambil dari aktivitas pengguna media sosial. Privasi dan perlindungan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam hal ini, karena menyangkut pola hidup serta interaksi masyarakat dalam dunia maya yang kini menjadi sangat signifikan. Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dengan Adanya Penerapan Targeted Advertising (Periklanan Bertarget) Pada Pengguna Media Sosial Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum Targeted Advertising terhadap hak privasi pada data pribadi pengguna media sosial di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan adanya penerapan Targeted Advertising pada pengguna media sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual. Metode tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka dan atau menggunakan data – data sekunder dengan melakukan perbandingan Kata Kunci : Periklanan Bertarget, Data Pribadi, Privasi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILEGAL DALAM PASAR MODAL. NIM. A1011181248, WILSON DAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Investment is an investment activity carried out with the aim of achieving a more decent life in the future, reducing inflationary pressures, and encouraging tax savings. Currently, there are widespread illegal investment activities circulating in society. The legal issue in this research is the rise of illegal investment activities in society despite monitoring these activities.In general, illegal investments are characterized by the promise of fast and abundant profits. This certainly attracts some people who are new to the world of investment. The condition of people who are still laymen and have minimal investment literacy is exploited to gain profits unilaterally. In the end, the weak party becomes the victim, in this case people with minimal investment literacy.For this reason, the government has facilitated it by enacting Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. This research uses normative juridical research methods. The aim of this research is to find out how legal protection is provided to investors who experience losses due to illegal investments.Key words: Protection, illegal investment, capital markets ABSTRAKInvestasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Saat ini maraknya kegiatan investasi ilegal yang beredar di masyarakat. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu maraknya kegiatan investasi ilegal di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.Pada umumnya, investasi ilegal dicirikan dengan adanya janji keuntungan yang cepat dan berlimpah. Hal ini tentu menarik sebagian orang yang baru terjun dalam dunia investasi. Kondisi masyarakat yang masih awam dan minim literasi investasi, dimanfaatkan untuk menarik keuntungan secara sepihak. Pada akhirnya, pihak yang lemah menjadi korbannya, dalam hal ini orang dengan literasi investasi minim.Untuk itu pemerintah telah memfasilitasi dengan memberlakukan undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Penelitian ini menggunakan metode pemelitian yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada investor yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal.Kata kunci: Perlindungan, investasi ilegal, pasar modal

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA