Garuda - Garba Rujukan Digital

KEABSAHAN BARANG BUKTI DI PERSIDANGAN DARING PERADILAN PIDANA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PONTIANAK RIFQI FADLURRAHMAN HALIM NIM. A1011171244
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractWith the COVID-19 pandemic faced by the government, the implementation of social distancing was implemented. This has an impact on the judicial environment in Indonesia, especially in Pontianak City. Along with the development of information technology, Indonesia must continue to carry out the judicial process in accordance with applicable laws in order to achieve a fair and acceptable law enforcement process for all levels of society without being hampered by various obstacles that exists. In the judicial process, there is an evidentiary process that is one of the determinants for a defendant to change status to become a convicted or free from criminality. As for the method use by the author, namely the normative-empirical method with the category of Live-Case Study, this method focuses on literature with primary and secondary legal materials that focus on their validity in the field because this research is related to proving evidence in online trials which in the mechanism of the trial is still gray related to its validity. Based on observations and interviews using questionnaries provided by the author with the Pontianak District Court Judge, Pontianak District Attorney’s Office, Danadyaksa Law Firm Lawyers, The Judicial Commission of the Republic of Indonesia West Kalimantan Region, Pontianak City Resort Police, that in the online trial conducted by the Pontianak district Court, the process of submitting evidence is still carried out offline / face-to-face and the evidence is also shown in front of criminal justice trials. However, in the case of this online trial, there are several obstacles such as internet connection interruption which result in audio-visual sometimes unclear. The author hopes that government officials in Pontianak can facilitate online trials of criminal justice so that existing obstacles can be minimized. Keyword : Online trial, criminal justice, real evidence, validity AbstrakDengan adanya pandemik COVID-19 yang dihadapi oleh pemerintah, maka pemberlakuan social distancing pun diterapkan. Hal itu berdampak pada lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak. Berbarengan dengan perkembangan teknologi informasi yang dimiliki, Indonesia harus tetap menjalankan proses peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi tercapainya proses penegakan hukum yang adil dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa terhambat oleh berbagai rintangan yang ada. Dalam proses peradilan tersebut terdapat proses pembuktian yang menjadi salah satu penentu bagi seorang terdakwa beralih status menjadi terpidana atau bebas dari pidana. Adapun metode yang digunakan oleh penulis, yaitu metode normatif-empiris dengan kategori Live-Case Study, metode ini berfokus pada kepustakaan dengan bahan hokum primer dan sekunder yang menitikberatkan pada validitasnya di lapangan dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan pembuktian barang bukti di persidangan daring yang secara mekanisme persidangan tersebut masih abu-abu berkaitan dengan keabsahannya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara menggunakan kuesioner yang disediakan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, Pengacara Danadyaksa Law Firm, Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Kepolisian Resort Kota Pontianak, bahwa dalam persidangan daring yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, proses pengajuan barang bukti tetap dilakukan secara offline/tatap muka dan barang bukti tersebut juga diperlihatkan didepan persidangan peradilan pidana.Namun dalam hal persidangan daring ini terdapat beberapa hambatan seperti gangguan koneksi internet yang mengakibatkan audio visual kadangkala tidak jelas. Penulis berharap pejabat pemerintahan di Pontianak dapat memfasilitasi persidangan daring peradilan pidana agar hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisasi. Kata Kunci : Persidangan daring, peradilan pidana, barang bukti, keabsahan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK FEDRICK ROBEN HARDT NAINGGOLAN NIM. A1011161076
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCases of forest and land fires in Indonesia continue to occur every year, this shows that efforts to control forest and land fires in Indonesia have not been fully maximized. Various laws and regulations were issued by the government as a form of solving the problem of forest and land fires. Forest and land fires can be caused by natural factors and/or human activities. In Pontianak City, the issue of forest and land fires is also on the agenda for discussion every year. Apart from the dry weather factor, the lack of public or corporate legal awareness of the dangers of clearing land by burning is also a supporting factor for this case to occur every year. The presence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as an answer to the problem of law enforcement against perpetrators of forest and/or land burning.Formulation of the problem Based on the explanation on the background, the writer can formulate the problem as follows: "Why is law enforcement against perpetrators of forest and land burning not maximized?, and what are the factors that hinder enforcement against perpetrators of forest and land burning at the investigation stage in Pontianak city? While the aims of this research are: To find out data on enforcement of forest and land burning and also to find out what are the constraining factors in law enforcement against perpetrators of forest and land burning in Pontianak City at the investigation stage.The results obtained from this study are that criminal law enforcement against perpetrators of forest and land burning in Pontiank City has not been maximized due to the difficulty of investigators in finding perpetrators and the lack of public awareness of the law is a factor in cases of forest fires continuing to occur.Keywords: Law Enforcement, Forest and Land Fires, Investigators. Abstrak Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setiap tahunnya terus terjadi hal ini menunjukan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum seutuhnya maksimal. Berbagai peraturan perundang-undang di keluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk dari penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan da lahan bisa disebabkan oleh faktor alam dan/atau ulah manusia. Di Kota Pontianak, permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi anggenda pembahasan setiap tahunnya.. Selain karna faktor cuaca kemarau, kurangnya kesadaran hukum masyarakat ataupun korporasi akan bahaya dari membuka lahan dengan cara dibakar juga menjadi faktor pendukung kasus ini terjadi setiap tahunnya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jawaban dari permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan.Rumusan masalah Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan belum maksimal ?, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghalang penegakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan pada tahap penyidikan di kota Pontianak?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui data penegakan terhadap pembakaran hutan dan lahan dan juga Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaaran hutan dan lahan di Kota Pontianak pada tahap penyidikan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kota Pontiank belum maksimal dikarenakan sulitnya pnyidik dalam mencari pelaku dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum menjadi faktor kasus kebakaran hutan tetap terjadi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Penyidik.

PELAKSANAAN PERMOHONAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUAL TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW) PATUMONA FEBRIYANTY SIMATUPANG NIM. A1011191109
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Ownership of land rights through underhand sale and purchase must still be registered with a certificate in the name of the new owner. However, problems arise when the buyer wants to carry out the transfer of the name of the certificate of title, namely the seller's whereabouts are no longer known. In this thesis research using empirical juridical research methods conducted by conducting interviews with several respondents, namely the Kubu Raya Regency Land Agency Office, Land Deed Officials (PPAT) with working areas in Kubu Raya Regency and buyers in the Kubu Raya Regency area. Based on the legal research that has been carried out using the research method above, it can be concluded that the implementation of the transfer of the name of the certificate of ownership rights which is constrained by the unknown whereabouts of the seller must file a lawsuit with the Mempawah District Court. The results of the lawsuit in the form of a decision by the Mempawah District Court No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW which instructs the Land Agency Office to carry out the name transfer process at the Land Agency Office. The unknown whereabouts of the seller as the defendant resulted in the decision being a Verstek Decision. The registration of the transfer of land rights will be based on the use of a court decision as a substitute for a PPAT Deed in accordance with the provisions of Article 55 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This Verstek verdict will be the basis for the buyer in carrying out the transfer of his land title certificate. Keywords: Under Hand Buying, Transfer of Name, Certificate of Land Ownership Abstrak Kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli dibawah tangan harus tetap dilakukan balik nama dengan dibuatnya sertifikat atas nama pemilik yang baru. Namun, muncul permasalahan pada saat pembeli ingin dilakukannya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik yaitu penjual tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa responden yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwilayah kerja di Kabupaten Kubu Raya dan pihak pembeli di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik yang terkendala tidak diketahui penjualnya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Hasil dari gugatan yang berupa putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW yang memerintahkan Kantor Badan Pertanahan agar yang melaksanakan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan. Penjual yang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat mengakibatkan putusan yang dihasilkan merupakan putusan verstek. Pelaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah akan didasarkan dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai pengganti Akta PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Putusan verstek ini yang akan menjadi dasar pembeli untuk melaksanakan balik nama sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya. Kata Kunci: Jual Beli Dibawah Tangan, Balik Nama, Sertifikat Milik Hak Atas Tanah

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191248, MUHAMMAD NABIL KAUTSAR PRIYANTANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCredit has a very significant role today, because the business world is growing. Whether the trade, industry, agriculture, housing, services and others sectors, credit is a driving factor in that regard. With the credit provided by the bank, it must cause risk. Because not all debtors are good in practice. Therefore, that is what causes the need for guarantees in every provision of credit. Land rights are one type of guarantee. In Law Number 4 of 1996 concerning Dependent Rights along with objects related to land, it is determined that Property Rights, Building Use Rights, Business Use Rights can be used as debt security by being burdened with Dependent Rights. The purpose of this study is to discuss the implementation of credit agreements with guaranteed Rights of Dependents and the imposition of Rights of Dependents in credit agreements. The method used in this thesis research is a normative problem approach and is supported by field studies. The data source used is a secondary data source (legislation). Data collection method with literature study and interview. The implementation of the credit agreement is preceded by a credit application by the prospective debtor to the financial institution or bank. Then the financial institution analyzes the credit application file and the results are given to a notary. If there is a certificate that has not returned the name, it will not be accepted by the notary, and it is necessary to use a power of attorney. The legal consequences that will occur if the certificate has not been rebranded are bad debts, defaults and other legal consequences. The effort in that case is before applying for a dependent right, the new owner or debtor should consult with the competent authorities and also with the bank that will provide credit and the financial institution or bank needs to be more careful in analyzing the file. The imposition of dependent rights is preceded by the granting of dependent rights by making a Deed of Granting Dependent Rights (APHT) in PPAT. Then registration of dependent rights is carried out at the Land Office by making a land book of Dependent Rights. Proof of Right of Dependency the Land Office issues a certificate of right of dependents containing irah-irah with the words "FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON THE ONE AND ONLY GOD". Thus, the certificate of liability has executory power that has legal force. Keywords: Rights of Dependents, Power of Attorney, Land Rights Guarantees, Credit Guarantees. AbstrakKredit memiliki peranan yang sangat signifikan saat ini, karena dunia usaha yang semakin berkembang. Baik sektor perdagangan, industry, pertanian, perumahan, jasa dan lain-lain, kredit menjadi faktor pendorong dalam hal itu. Dengan adanya kredit yang diberikan bank, pasti menimbulkan resiko. Karena tidak semua debitur baik dalam prakteknya. Oleh karena itulah yang menyebabkan perlunya jaminan dalam setiap pemberian kredit. Hak atas tanah menjadi salah satu jenis jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menentukan bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini ialah membahas pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit.Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan masalah secara normatif dan didukung dengan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder (perundang undangan). Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara.Pelaksanaan perjanjian kredit didahului dengan permohonan kredit oleh calon debitur ke pihak lembaga keuangan atau bank. Kemudian pihak lembaga keuangan menganalisis berkas permohonan kredit dan hasilnya diberikan ke notaris. Jika terjadinya sertifikat yang belum balik nama maka tidak akan diterima oleh notaris, dan perlu menggunakan surat kuasa. Akibat hukum yang akan terjadi jika sertifikat belum balik nama ialah kredit macet, wanprestasi dan akibat hukum lainnya. Upaya dalam hal itu adalah sebelum mengajukan hak tanggungan, pemilik baru atau debitur sebaiknya melakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang dan juga dengan bank yang akan memberikan kredit dan pihak lembaga keuangan atau bank perlu lebih teliti dalam menganalisa berkas. Pembebanan hak tanggungan didahului pemberian hak tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di PPAT. Kemudian dilakukan pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan dengan dibuatkan buku tanah Hak Tanggungan. Bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Surat Kuasa, Jaminan Hak Atas Tanah, Jaminan Kredit.

PROBLEMATIKA PERIZINAN KEGIATAN USAHA SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PADA HABITAT BUATAN (STUDI DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU) NIM. A1011191077, PUJI ASTUTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The swallow's nest business activity is a form of business that takes advantage of the surrounding nature with the existence of swallows that fly freely and live wildly, so that cultivators only need to create an artificial habitat for breeding in the form of a building or buildings andother equipment to attract swallows to breed and build nests in this artificial habitat. .Currently, many swallow nest business activities have been developed in artificial habitats by people in Indonesia, including in North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency.The formulation of the problem in this thesis is "Why Is The Permit For Swiftlet Nest Business Activities In North Putussibau Sub-District Kapuas Hulu District Not Yet Effective In Accordance With The Provisions In Regional Regulation Number 15 Of 2018 Concerning Permits For The Management And Exploitation Of Swiftlet Nests In Artificial Habitats?". So the aim of writing this thesis is to find out and explain the problems of licensing swallow nest business activities based on Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Permits for the Management and Business of Swallow Nests in Artificial Habitats in Districts North Putussibau, Kapuas Hulu Regency.The research method used in this research is the empirical method. The nature of this research is descriptive analysis. The sampling method used is Total Sampling. The author took samples from the One Stop Investment and Integrated Services Service, the Civil Service Police Unit and Swallow's Nest Entrepreneurs. The results of the research show that licensing of swallow nest business activities in North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency has not been effective in accordance with the provisions of Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Permits for the Management and Business of Swallow Bird Nests in Artificial Habitats because the Regional Regulations that were made do not have strict sanctions for violators, so there are still many swallow nest entrepreneurs in Pala Island Village, Sibau Hilir Village and Sibau Hulu Village, North Putussibau District who do not yet have permits after 5 (five) years of implementation this regional regulation is due to the weak sanctions given and the lack of socialization regarding the importance of licensing for the management and exploitation of swallow's nests to the public.Keywords: Licensing, Swallow's Nest Business Activities. Abstrak Kegiatan usaha sarang burung walet merupakan salah satu bentuk usaha yang memanfaaatkan alam sekitar dengan keberadan burung walet yang terbang bebas dan hidup secara liar, sehingga pembudidaya hanya cukup membuat sebuah tempat penangkaran habitat buatan yang berupa bangunan atau gedung dan perlengkapan lainnya agar burung walet tertarik untuk berkembang biak dan membuat sarang di habitat buatan tersebut. Pada saat ini, kegiatan usaha sarang burung walet sudah banyak dikembangkan pada habitat buatan oleh masyarakat di Indonesia termasuk di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Mengapa Perizinan Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Belum Berjalan Efektif Sesuai Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pada Habitat Buatan?”. Sehingga yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan problematika perizinan kegiatan usaha sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pada Habitat Buatan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Total Sampling. Penulis mengambil sampel pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Para Pengusaha Sarang Burung Walet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perizinan kegiatan usaha sarang burung walet di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pada Habitat Buatan dikarenakan Peraturan Daerah yang dibuat tidak memiliki sanksi yang tegas kepada pelanggar sehingga masih banyaknya pengusaha sarang burung walet di Desa Palapulau, Desa Sibau Hilir dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara yang belum memiliki izin setelah 5 (lima) tahun diberlakukannya Peraturan Daerah ini karena lemahnya sanksi yang diberikan dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada masyarakat. Kata Kunci: Perizinan, Kegiatan Usaha Sarang burung Walet.

EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG JAMES EBEN LEWINTON NIM. A1011151117
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses the effectiveness of successful mediation in resolving civil disputes at the Singkawang District Court. Civil cases are civil disputes between one party and another party that are private, so that in the settlement of civil disputes the parties to the dispute will usually resolve themselves. However, if the parties cannot resolve the dispute, they will generally be brought to court to be decided as fairly as possible. Settlement of civil case disputes can be done through 2 (two) processes. The oldest dispute resolution process is through a litigation process in court, then the dispute resolution process develops through cooperation outside the court. As is well known, the litigation process means bringing disputes to legal channels, while the non-litigation process is based on the good faith of the disputing parties. Each party can choose how to resolve disputes through court or out of court according to what has been agreed by both parties. In this writing, the author discusses the settlement of disputes through the litigation process. Efforts made by humans to maintain social harmony are by accelerating the settlement of disputes through methods that are simpler, more accurate, and more focused, such as mediation, which can be carried out in the District Court. In this study, the research problem is: is the implementation of mediation effective in resolving civil disputes at the Singkawang District Court.The purposes of this study are: To obtain data and information on the success of mediation in resolving civil disputes, to find out the factors that cause mediation to beineffective, to find out the legal consequences of implementing mediation in not being effective in resolving civil disputes and to find out that legal remedies for implementing mediation have not been effective in resolving civil disputes in the District Court Singkawang. The research method used in this study uses empirical juridical research methods. Keywords: Effectiveness of Mediation Success, Civil Dispute Resolution, Court..State..Singkawang Abstrak Skripsi ini membahas mengenai efektivitas keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri singkawang. Perkara perdata merupakan sengketa perdata antara satu pihak dengan pihak lain yang bersifat privat, sehingga dalam penyelesaian sengketa perdata biasanya akan diselesaikan sendiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berperkara umumnya akan dibawa ke pengadilan untuk dapat diputus dengan seadiladilnya. Penyelesaian sengketa perkara perdata dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan. Seperti yang diketahui proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak dapat memilih cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah Pihak. Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Upaya- upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah seperti mediasi yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Pada penelitian ini yang menjadi masalah penelitian adalah: apakah pelaksanaa mediasi sudah efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri singkawang.Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan data dan informasi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, mengetahui faktor penyebab mediasi kurang efektif, mengetahui akibat hukum pelaksanaan mediasi belum efektif dalam penyelesaian sengketa perdata serta mengetahui upaya hukum pelaksanaan mediasi belum efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Singkawang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Singkawang, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif dari segi hasil. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh pada tahun 2020-2021 dari 77 kasus sengketa perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Singkawang hanya 1 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 76 kasus sengketa perdata tidak berhasil dimediasi dan pada tahun 2021 dari 99 kasus sengketa perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Singkawang hanya 1 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 98 kasus sengketa perdata tidak berhasil dimediasi. Kata kunci : Efektivitas Keberhasilan Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perdata, Pengadilan..Negeri..Singkawang

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PERNERBANGAN ATAS PERUBAHAN NOMOR KURSI YANG TELAH DI BELI MELALUI TRAVEL AGENT DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191095, UNTUNG DWI RAHARJO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research on "Juridical Analysis of Airline Responsibility for Changes in Seat Numbers That Have Been Purchased Through Travel Agents in Pontianak City", aims to obtain data and information on the implementation of airline responsibility for changes in seat numbers that have been purchased through Travel Agents in Pontianak City. To reveal the factors that have not been carried out the airline's responsibility for changing seat numbers that have been purchased through Travel Agents in Pontianak City. To express the efforts that can be made by passengers for changing seat numbers that have been purchased through Travel Agents in Pontianak City.This research was conducted using empirical empirical legal methods with a discriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at the final conclusion.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: The implementation of airline responsibility for changing seat numbers that have been purchased through Travel Agents in Pontianak City has not been felt by consumers, this can be seen from the case of inconvenience experienced by consumers who use airplane services then at the same time buy seat numbers that Suddenly experienced a change in departure schedule resulting in disappointment by consumers because then their seats were moved without notice by the airline and this was not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 of the Law which states that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods or services. That the factor causing the airline's responsibility for changing the seat number that has been purchased through a Travel Agent in Pontianak City consists of the factor of the airline moving the passenger's schedule suddenly and followed by changing the seat number without imforming first with the passenger who has purchased the seat number with the travel agent. Being a matter for consumers with travel agents is not the responsibility of the airline so the airline only tries to replace new seats that can be given in accordance with the agreement with consumers or passengers. That efforts that can be made by passengers for changes in seat numbers that have been purchased through Travel Agents in Pontianak City are to make efforts to ask for clarity information about seat changes and ask for compensation if it turns out that the change issue has consequences for passengers having to change seat numbers that have been booked in advance by negotiation with the airline. Keywords : Responsibility, Airline, Travel Agent Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Maskapai Pernerbangan Atas Perubahan Nomor Kursi Yang Telah Di Beli Melalui Travel Agent Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab maskapai penerbangan atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab maskapai penerbangan atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab maskapai penerbangan atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari adanya kasus ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen yang menggunakan jasa pesawat terbang kemudian sekaligus membeli nomor kursi tempat duduk yang tiba-tiba mengalami perubahan jadwal keberangkatan sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen karena kemudian tempat duduknya dipindah dengan tanpa pemberitahuan oleh pihak maskapai penerbangan dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab maskapai penerbangan atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor pihak maskapai yang memindahkan jadwal penumpang dengan mendadak dan diikuti dengan merubah nomor kursi tempat duduk tanpa mengimformasikan terlebih dahulu dengan penumpang yang telah membeli nomor kursi seat dengan pihak travel agent hal tersebut menjadi urusan konsumen dengan travel agent bukan tanggung jawab maskapai sehingga maskapai hanya berusaha mengganti tempat duduk yang baru yang bisa diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen atau penumpang. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang atas perubahan nomor kursi yang telah di beli melalui Travel Agent di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta informasi kejelasan tentang perubahan kursi tempat duduk serta meminta ganti kerugian jika ternyata persoalan perubahan tersebut membawa konsekuensi penumpang harus berganti nomor tempat duduk yang telah dipesan terlebih dahulu dengan cara negosiasi dengan pihak maskapai penerbangan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Maskapai Penerbangan, Travel Agent

LEGALITAS KEPEMILIKAN LAHAN DI SEPANJANG SEMPADAN PANTAI (STUDI DI DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS) NIM. A1011181017, NAJARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The phenomenon of land ownership disputes along the coast that occurred in the village of Mata Danau, Paloh sub-district, Sambas district, has started to be raised as a problem since 2020. Namely, it started to become a dispute since the border land which was originally eroded by abrasion caused by sea waves, but in 2020 after the handling process by the district government in the form of installing sea dams or concrete breakwaters and land that had previously been eroded by abrasion became present or reappears due to the construction of a breakwater dam so that the land returns to appear like it was reclaimed. This is what is the source of the problem. In the end, the people who previously owned the land have not taken care of the land since the abrasion, but after the abrasion, they claim that the land they feel is still their land. Meanwhile, on the other hand, the government through the village government also claims the land because they feel that the land has been handled or saved using state funds. The title registration of the land with coastal borders has been in accordance with the general procedures so that the facts are valid. However, the land ownership is not in accordance with the land width and its borders should have been marked after the abrasion so that the piling up can be done to be compliant with the original width or the UUPA (Land Act). The ownership legality of the abraded land according to the law is legally valid; however, the land value has been decreased due to its width and resale value. The analysis of land which value has changed shows that the land requires to be measured again.Keywords: With Coastal Borders, Ownership, Land Abstrak Fenomena sengketa kepemilikan lahan sempadan Pantai yang terjadi di desa matang danau kecamatan paloh, kabupaten sambas ini mulai terangkat sebagai sebuah permasalahan semenjak tahun 2020 lalu. Yaitu mulai menjadi sengketa semenjak tanah sempadan tersebut yang awalnya sudah habis terkikis abrasi yang di ssebabkan gelombbang laut, namun pada tahun 2020 lalu setelah proses penangan oleh pemerintah kabupaten berupa pemasangan bendungan laut atau beton pemecah ombak dan lahan yang sebelumnya sudah habis terkikis abrasi menjadi hadir atau muncul Kembali karena Pembangunan bendungan pemecah ombak sehingga lahan Kembali muncul seperti di reklamasi. Ini lsh ysng menjadi sumber masalah yang pada akhirnya Masyarakat yang sebelumnya memeiliki lahan tersebut yang semenjak abrasi sudah tidak mengurusi lahan itu lagi, namun setelah abrasi meraka Kembali mengklaim bahwa lahan tersebut meereka merasa masih lahan mereka. Sementara di sisi lain pemerintah melalui pemerintah desa juga mengklaim lahan tersebut karena merasa lahan tersebut telah ditangani atau diselamatkan menggunakan uang negara. Posedur pendaftaran tanah sepadan pantai sesuai dengan yang umum sehingga fakta mengikuti akan tetapi tanah kepemilikan tidak sesuai dengan luasnya atas tanah dan kepemilikan harusnya dapat di patok atas kejadian penelitian yang tanah abrasi sehingga dapat melakukan penimbunan untuk memulihkan tanah seperti semula atau dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Legalitas kepemilikan tanah yang abrasi secara hukumnya adalah sah secara hukum akan tetapi nilai objek tanah tersebut berkurang dari luasnya dan nilai jualnya. Analisis tentang objek tanah yang nilai objek tanah telah berubah dalam hal ini diperlukannya pengukuran ulang objek tanah.Kata Kunci : Sempadan Pantai, Kepemilikan, Tanah

PERGESERAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU TIOCIU PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK NIM. A1011191274, MARIA VIONITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe traditional marriage ceremony is one of the customs of the Chinese community in Pontianak City. The stages of the traditional wedding ceremony of the Chinese TioCiu tribe are proposal, determining the date and auspicious days, sangjit, decorating the bridal room and the procession of putting on bed linen, tea pie, wedding reception, returning home on the third day to the parents' house. The stages that shift are not determining an auspicious date and day, not returning to your parents' house on the third day after the wedding not decorating the bridal room, and not putting up bed linen. Formulation of the research problem "Is the TioCiu Tribe Traditional Marriage Ceremony in the Chinese Community in Parit Tokaya Village, South Pontianak District, Pontianak City Still Executed According to the Original Customs?". The purpose of this study was to obtain data and information regarding the implementation of traditional ceremonies, the causes and consequences of cultural shifts, and the traditional procedures for traditional TioCiu tribal marriage ceremonies. revealing the efforts of the Pontianak City Chinese Cultural Customs Council to the TioCiu ethnic Chinese community towards cultural preservation. The method used in this research is an empirical legal research method with a descriptive approach and qualitative analysis. The shift in the implementation of the traditional TioCiu wedding ceremony, namely the conditions used were not complete, did not choose an auspicious date and day, did not take part in the procession of installing bed linen, was not allowed to leave the house for three days and returned to the parent's house on the third day after the wedding. The implementation of the traditional wedding ceremony is still being carried out but has experienced a shift caused by economic factors, religious factors, educational factors, and modernization factors caused by technological advances. Legal consequences if customary violations occur, resulting in disruption of the magical balance. Efforts made by the Pontianak City Chinese Cultural Customary Council by providing directions and input so that they continue to carry out and preserve the culture and customs that have been passed down from generation to generation from their ancestors.Keywords: Ceremonies, Customs, Marriage, Chinese, TioCiu Abstrak Upacara adat perkawinan adalah salah satu adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak. Tahapan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa suku TioCiu adalah lamaran, menentukan tanggal dan hari baik, sangjit, menghias kamar pengantin dan prosesi pemasangan sprei, tea pai, resepsi perkawinan, pulang pada hari ketiga kerumah orang tua. Adapun tahapan-tahapan yang bergeser adalah tidak menentukan tanggal dan hari baik, tidak pulang kerumah orang tua pada hari ketiga setelah perkawinan dan tidak menghias kamar pengantin dan tidak memasang sprei. Rumusan masalah penelitian “Apakah Upacara Adat Perkawinan Suku TioCiu Pada Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Masih Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan upacara adat, faktor penyebab dan akibat dari pergesaran budaya dan tata cara adat upacara adat perkawinan suku TioCiu. mengungkap upaya Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Pontianak kepada Masyarakat Tionghoa suku TioCiu terhadap pelestarian budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif. Pergesaran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku TioCiu yaitu syarat yang digunakan tidak lengkap, tidak memilih tanggal dan hari baik, tidak mengikuti prosesi pemasangan sprei, tidak boleh keluar rumah selama tiga hari dan pulang kerumah orang tua pada hari ketiga setelah perkawinan. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dilaksanakan namun mengalami pergeseran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor agama, faktor Pendidikan dan faktor modernisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Akibat hukum jika terjadinya pelanggaran adat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan magis. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Pontianak dengan memberikan arahan serta masukan agar tetap melaksanakan dan melestarikan budaya dan adat istiadat warisan turun temurun dari para leluhur.Kata Kunci : Upacara, Adat, Perkawinan, Tionghoa, TioCiu

WANPRESTASI PANITIA DALAM KONTRAK PEMBAYARAN WASIT PADA EVENT JUSTITIA FUTSAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161173, WAN GEHARDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Implementation of the agreement between Referee Services and the Justitia Futsal Event committee as a service user which in civil law is included in the type of agreement to perform certain services. The agreement between the Referee Services and the Justitia Futsal Event committee is made in writing. The agreement creates rights and obligations for the parties, because the agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement set forth in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of those who bind themselves, the ability to make or say an agreement, a certain thing and a certain thing. lawful reason.This thesis is according to the formulation of the problem: "What factors caused the Justitia Futsal Committee to default on the referee's payment contract in the Justitia Futsal event". The purpose of this study is to obtain information, factors causing default, legal consequences, and also the efforts taken in the Referee service agreement. In this research method the author uses the type of empirical legal research method research with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the circumstances or facts obtained from the field at the time the research was conducted.From the research results it can be seen that the agreement made between the Justitia Futsal Event committee who as a Referee Service user is made in writing. And the factor that caused the justitia futsal event committee to fail in terms of payment of redemption money was because the justitia futsal event committee lacked discipline in making money, and there were also constraints on the small number of spectators resulting in a drastic decrease in financial income. The legal consequences that arise for the Justitia Futsal Event committee as a service user who defaults in making payment of settlement money, is by giving a warning, as well as providing an opportunity to extend the time for payment of settlement money and be resolved amicably, never being resolved through the courts..Keywords: Wanprestasi, Service Agreement Abstrak Pelaksanaan perjanjian antara Jasa Wasit dengan panitia Event Justitia Futsal sebagai pengguna jasa yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara Jasa Wasit dengan panitia Event Justitia Futsal dilakukan secara tertulis. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengatakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini menurut rumusan masalahnya : “Faktor apa yang menyebabkan Panitia Justitia Futsal wanprestasi terhadap kontrak pembayaran wasit dalam event Justitia Futsal”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum, dan juga upaya yang di tempuh dalam perjanjian jasa Wasit. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara panitia Event Justitia Futsal yang sebagai pengguna Jasa Wasit dilakukan secara tertulis. Dan faktor yang menyebabkan panitia event justitia futsal wanprestasi dalam hal pembayaran uang pelunasan di karena kan panitia event justitia futsal kurang disiplin dalam mencari uang, dan ada pula kendala di penonton yang sedikit sehingga pemasukan keuangan menurun drastis. Akibat hukum yang timbul kepada panitia Event Justitia Futsal sebagai pengguna jasa yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran uang pelunasan, adalah dengan cara, diberiakannya teguran, serta memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran uang pelunasan dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jasa.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA