Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 96/Pdt.G/2017/PN.PTK TENTANG OBJEK GUGATAN HAK PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN HAK ASUH ANAK NIM. A1011161155, LANNA LEONNY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Divorce is the last resort taken when a husband and wife can no longer align their views on marriage within a marriage bond. Divorce that occurs often creates new problems when there are rights and obligations that are not fulfilled by one of the parties, given the responsibility for the children as a result of the marriage. Problems that arise are usually in the form of mutual property and child custody. Usually matters regarding rights, obligations, joint assets and child custody have been determined in a divorce decision in the Religious Courts. The formulation of the problem in this research is to find out what are the basic legal considerations of District Court judges in trying Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk and then rejecting the lawsuit. The purpose of this study is to find out and analyze the basic legal considerations of District Court judges in rejecting Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk and to find out and analyze the legal remedies taken by ex-wives against ex-husbands for arbitrary assets and child custody after divorce. The research results achieved were that the legal considerations of the District Court Judge in rejecting the lawsuit in Decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk only referred to unlawful acts without regard to their authority to adjudicate the case. It is not the competence of the District Court in adjudicating the case, even though the District Court has considered the unlawful act to be the case in the lawsuit, but the authority of the Religious Court which is competent because the parties to the dispute in the case have previously been awarded a divorce at the Religious Court. Legal efforts made by the ex-wife against her ex-husband after the divorce should not have filed a lawsuit with the District Court but the Religious Court because the Religious Court has the authority to adjudicate because it has previously issued its divorce decision along with the rights and obligations of the parties after the divorce. Keywords: Decision, Rights, Children, Assets, Joint Property AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika sepasang suami dan isteri tidak dapat lagi menyelaraskan pandangannya terhadap pernikahan di dalam sebuah ikatan perkawinan. Perceraian yang terjadi sering kali menimbulkan permasalahan baru ketika ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dari salah satu pihak mengingat adanya tanggung jawab terhadap buah hati hasil dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang timbul biasanya berupa harta gono-gini dan hak asuh anak. Biasanya hal-hal mengenai hak-hak, kewajiban, harta gono-gini serta hak asuh anak telah ditetapkan dalam putusan cerai di Pengadilan Agama.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk dan kemudian menolak gugatan tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam menolak Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan mantan istri terhadap mantan suami atas harta gono-gini dan hak asuh anak setelah perceraian.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam menolak gugatan dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk tersebut hanya mengacu pada perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kewenangannya untuk mengadili perkara tersebut. Bukan kompetensi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tersebut walaupun Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan perbuatan melawan hukumnya yang menjadi perkara dalam gugatan tersebut melainkan kewenangan Pengadilan Agama yang berwewenang karena para pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut telah terlebih dahulu diputus bercerai di Pengadilan Agama.Upaya hukum yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suaminya setelah perceraian seharusnya bukan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama yang memiliki wewenang mengadili karena telah terlebih dahulu mengeluarkan putusan perceraiannya beserta hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Kata Kunci : Putusan, Hak, Anak, Harta, Gono-Gini

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK YULI AVRILIANA HARYATI NIM. A1011191061
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTChildren are the asset of a country since they are the generation that will inherit the ideals of the country in the future. Economic exploitation is one of the crimes that often occurs against children. This research is focused on economically exploited children on the streets. The exploitation that occurred was a crime that violated Article 76I of UU No. 35/2014 concerning the Amendments to Law No.23/2002 concerning with Child Protection.This research aims to analyze the factors of the vulnerability of children to be targeted as the victims of economic exploitation in Pontianak. The research method used is empirical research using an analytical descriptive approach to describe or give an overview of the research object through data or samples that have been collected.This research concludes that what causes children to become the most vulnerable victims of economic exploitation is due to their weak psychological and physical condition, lack of parental supervision, and poor family economic conditions. Keywords : Trawl, Children, Exploitation, Pontianak, Target, Psychology, Physical, Cause, Control, Economy. ABSTRAK Anak merupakan asset suatu negara karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan cita-cita dari negara dimasa yang akan datang. Eksploitasi secara ekonomi merupakan salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi kepada anak-anak, dimana pada penelitian ini difokuskan kepada anak-anak yang berjualan makanan ringan di jalanan. Tindakan eksploitasi yang terjadi merupakan tindak kejahatan yang melanggar Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab mengapa anak bisa menjadi target yang tepat untuk dijadikan korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Pontianak. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang menyebabkan anak bisa menjadi korban eksploitasi secara ekonomi adalah karena kondisi psikis (mental) dan fisik yang masih lemah, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Kata Kunci : Anak, Eksploitasi, Kota Pontianak, Target, Psikis, Fisik, Lemah, Penyebab, pengawasan, ekonomi.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA PONTIANAK FREDERIKA SALSABILA PUTRI NIM. A1012181145
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Taxes have provided the largest revenue for our beloved country. One of the sources of tax received by the state is the Acquisition Duty of Right on Land and Building. The legal basis for Acquisition Duty of Right on Land and Building voting is Law No. 21 of 1997 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building with the issuance of Law No. 20 of 2000 concerning amendments to Law No. 21 of 1997. The object of Acquisition Duty of Right on Land and Building tax is the acquisition of land and/or building rights. In the implementation of Acquisition Duty of Right on Land and Building collection, there are also issues related to Acquisition Duty of Right on Land and Building calculations, the latest procedures in the process of implementing land and building rights acquisition duties. This research was conducted by normative-empirical law research methods. It refers to legal norms. This research is descriptive. The data that used is primary data and secondary data. Data collection methods are data from various reading sources, such as legislation, books, scientific journals, and the internet whose value is relevant to the problems discussed.The results of this research can be concluded that in the implementation of Acquisition Duty of Right on Land and Building collection there are several stages that must be passed, namely the Stage when taxes are owed, the calculation stage of the amount of land and building rights acquisition duties that must be paid and how to calculate it. Keywords: Acquisition Duty of Right on Land and Building. AbstrakPajak telah memberikan penerimaan terbesar bagi negara Indonesia tercinta ini. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh negara adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997. Obyek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB juga terdapat masalah yang menyangkut tentang perhitungan BPHTB dan prosedur terbaru dalam proses melaksanakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu Tahap Saat Pajak Terutang, Tahap Perhitungan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar dan cara perhitungannya.Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN FOTO DAN VIDIO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PONOGRAFI DI WILAYAH POLRES KAPUAS HULU NESSA COSELLA NIM. A1011191242
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The problem of pornography can be related to many areas of life, which include education, art, entertainment and also the business world. Rapid technological advances now grace the use of tools that can be made to perform the sacrilege of pictures, text or objects and can excite one's passions by means of television media, the Internet, and the like. Present in the penal code (criminal law), as well as laws related to pornography such as the law on press 40, 2002 law no.32 on child protection, 2002 law no. 23 on child protection, and the 11th of 2008 on information and electronic transactions (ITE). Thus, the study aims to obtain data and information on the existence of criminal pornographic dissemination, to expose barriers and obstructions in law enforcement against the spread of pornographic photos and videos in the upper precinct of the sheriff's office and to expose the uprisings of the upper sheriff's law in maximizing law enforcement against the perpetrators of the pornographic distribution of photos and videos in the upper precinct. The study employed an empirical law study method of examining and analyzing the state of subject and object by describing the exact circumstances under which the study was carried out. The method of collecting data in this study is the study of literature and the field study conducted with interviews with the relevant parties. The results of the study have been found in the enforcement of barriers and barriers to the spread of pornographic photos and videos through electronic media because of the lack of essential infrastructure Suggestions supporting the activities in the process of inquiry, and the lack of understanding of law-related communities in Indonesia. As for the updating of the Keywords: law enforcement, police, crime, pornography Abstrak Masalah pornografi dapat berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan, yaitu meliputi masalah bidang pendidikan, seni, hiburan dan juga dunia usaha. Kemajuan teknologi yang pesat sekarang ini berkaiatan pada lebih mudahnya sarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan mempertunjukan gambar, tulisan atau benda-benda yang bersifat melanggar kesusilaan dan dapat menimbulkan hawa nafsu, yaitu dengan cara menyiarkan atau mempertontonkan melalui media televisi, internet dan sebagainya. Pengaturan pornografi yang sekarang ini terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), begitu juga Undang-Undang yang berkaitan dengan pornografi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindaungan Anak, Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang adanya tindak pidana penyebaran pornografi, untuk mengungkap hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran foto dan vidio pornografi di wilayah Polres Kapuas Hulu dan untuk mengungkap upayah Polres Kapuas Hulu dalam memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran foto dan vidio pornografi di wilayah Polres Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study kepustakaan dan study lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran foto dan vidio pornografi melalui media elektronik karena kurangnya saran prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun upayah pemberantasan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kapuas Hulu dengan melakukan cara preventif yang merupakan upayah pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana, Pornografi

STUDI KOMPARATIF SYARAT-SYARAT PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM LARASATI NIM. A1011161010
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Fulfilling the requirements to say a marriage is valid, by using the provisions of marriage law and religious law of the parties, contains aspects of legal protection that regulate and protect the parties. Law No. 1 of 1974 actually recognizes and regulates the religious law of the parties, which means that non-fulfillment of the formal requirements, namely the requirements for marriage procedures to fulfill their religious law, is also a violation of the provisions of marriage law based on Law No. 1 of 1974. In this law, the minimum age for marriage for women is equated with the minimum age for marriage for men, which is 19 (nineteen) years (Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning marriage). This age limit is considered to be physically and mentally mature to be able to enter into a marriage in order to realize the purpose of marriage properly so that it does not end in divorce and produce healthy and quality offspring.So what is the main problem in this writing is: "What are the Requirements for Marriage Based on the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law?". The objectives to be achieved in this research are to find out and analyze the similarities and differences regarding the conditions for marriage based on Law number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law; and to find out and analyze the advantages and disadvantages of the conditions for marriage based on Law number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. In writing this thesis, the author uses Normative Legal Research Methods.So it was concluded, that the similarities and differences regarding the concept of the marriage agreement which have been described in the literature review, and have been regulated in the marriage law Law No. 1 of 1974 on amendment No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is carried out before the marriage takes place or before the marriage contract takes place. In making a marriage agreement for a husband and wife in arranging matters as needed in the marriage agreement without going beyond legal, religious and moral boundaries and in making a marriage agreement the implementation of the agreement can be made before a notary or before a marriage registrar so that it can be bound by a third party. Meanwhile, according to Islamic law, the agreement may not conflict with Islamic law, so that Islamic marriage law applies.Keywords: Compilation of Islamic Law, Marriage, Law Abstrak Pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk dikatakan perkawinan itu sah, dengan menggunakan ketentuan hukum perkawinan dan hukum agama dari para pihak, terkandung aspek perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi para pihak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebenarnya mengakui dan mengatur hukum agama dari para pihak yang dengan demikian berarti, tidak dipenuhinya syarat formil yakni syarat tata cara perkawinan menutuh hukum agamanya, merupakan pelanggaran pula terhadap ketentuan hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana Syarat-syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam?”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan tentang syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam; dan untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan tentang syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Maka disimpulkan, bahwa persamaan dan perbedaan mengenai konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasangan suami istri dalam mengatur hal-hal sesuai kebutuhan dalam perjanjian perkawinan tanpa melampaui batasan hukum, agama dan kesusulaan dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pelaksanaan perjanjian dapat dibuat dihadapan Notaris atau dihadapan Pegawai Pencatat perkawinan agar dapat terikat oleh pihak ketiga. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Undang-Undang

PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DIDESA WAJOK HILIR KABUPATEN MEMPAWAH KRISNA YUDHA PRATAMA NIM. A1012161178
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Implementation of the Transfer of Property Rights to Land by Buyers in Buying and Selling Land in Wajok Hilir Village, Mempawah Regency" aims to obtain data and information about the transfer of ownership rights to land by buyers based on buying and selling. To reveal the factors that cause the buyer to not transfer ownership of the land that has been purchased. To find out the legal consequences for buyers who have not transferred their ownership rights to the land they have purchased. To find out the efforts of the government so that the buyer wants to transfer ownership rights to the land that has been purchased.This research was conducted using empirical legal research methods. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see law in a real sense by examining how law works in a community environment, so empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the transfer of ownership rights to land based on a sale and purchase agreement had not been carried out by all purchasers as stipulated in the regulations for the transfer of ownership rights to land stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration as one of the obligations of the buyer to provide legal certainty for the land purchased. Whereas the factors that caused the buyer to not transfer the ownership rights to the land that had been purchased were due to several factors which were the cause, among others, the buyer did not have the cost to transfer the ownership rights to the land, lack of legal awareness and the management procedure was too long so that the process of transferring land ownership rights was due to a sale and purchase agreement. Whereas legal consequences for buyers who have not transferred their ownership rights to the land they have purchased will result in legal certainty for the new owner so that if someone sues the new owner, he does not have absolute power to defend his ownership rights because the name on the certificate is still the name of the old owner. Whereas the efforts of the buyer in not yet transferring ownership of the land that has been purchased are by increasing knowledge and increasing income so that the community has the ability to immediately transfer ownership of the land that has been purchased so that the land purchased has legal certainty.Keywords: Transition, Land Ownership Rights, Buyers, Buying and SellingABSTRAKPenelitian tentang “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Wajok Hilir Kabupaten Mempawah “ bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang peralihan hak milik atas tanah oleh pembeli berdasarkan jual beli. Untuk mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab pembeli belum melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli yang belum melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli. Untuk mengetahui upaya pihak pemerintah agar pembeli mau melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian jual beli belum dilakukan oleh seluruh pihak pembeli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan peralihan hak milik atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai salah satu kewajiban pembeli untuk memeberikan kepastian hukum atas tanah yang dibeli. Bahwa faktor yang menyebabkan pembeli belum melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli adalah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain pembeli tidak memiliki biaya untuk melakukan peralihan hak milik atas tanah, Kesadaran Hukum yang kurang serta Prosedur pengurusan yang terlalu lama sehingga proses peralihan hak milik atas tanah karena perjanjian jual beli. Bahwa akibat hukum bagi pembeli yang belum melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli akan mengakibatkan kepastian hukum bagi pemilik baru sehingga jika ada yang menggugat pemilik baru tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mempertahankan hak miliknya karena nama dalam sertifikat masih nama pemilik yang lama. Bahwa upaya pihak pembeli dalam belum melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli adalah dengan meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan pendapatan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk segera melakukan peralihan hak milik atas tanah yang telah dibeli sehingga tanah yang dibeli mempunyai kepastian hukum.Kata Kunci : Peralihan, Hak Milik Atas Tanah, Pembeli, Jual Beli

TANGGUNG JAWAB PT. SAMPOERNA TERHADAP SALES PROMOTION GIRL (SPG) PADA EVENT PROMOSI ROKOK DI DESA BERINGIN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU SHELLA JUNIARTI NIM. A1012181095
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTSales promotion or what is often called Sales Promotion is a method of communication that is known in the promotion category. This woman who worked as a Sales Promotion became better known in society as a Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girls (SPG) of course receive legal protection like workers in general. Protection of Sales Promotion Girls (SPG) is intended to guarantee the basic rights of Sales Promotion Girls (SPG) and guarantee equal treatment without discrimination. Law Number 13 of 2003 concerning Employment is very significant in regulating the rights and obligations of workers and entrepreneurs in implementing a production process mechanism.Normative method, namely normative legal research or library research, is research that examines document studies. The legal protection provided by the company to workers, in this case the Sales Promotion Girl (SPG), is by issuing a cooperation agreement. The cooperation agreement letter was made between the main director who was then referred to as the first party and a daughter of SPG who in the agreement was later referred to as the second party.As for the company's responsibility towards the Sales Promotion Girl (SPG) if a work accident occurs, the agreement made between the company and the Sales Promotion Girl (SPG) includes a guarantee of work safety if while carrying out work the Sales Promotion Girl (SPG) experiences a work accident which the company provides. Compensation/facilities are usually in the form of coverage for medical costs incurred during treatment, where the amount of responsibility given by the company to the Sales Promotion Girl (SPG) is that the company will cover all medical costs for the Sales Promotion Girl (SPG) who has an accident during working hours.Keywords: Responsibility, Workers, Sales Promotion Girl (SPG). ABSTRAK Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja.Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HOTEL GRAND MAHKOTA TERHADAP TAMU ATAS HILANGNYA BARANG DI DALAM KAMAR HOTEL DI KOTA PONTIANAK MUTIA INDAH AZZAHRA NIM. A1011191303
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractResponsibility for hotel guests is an interesting thing to discuss in this study. One of them happened in one of the hotels in Pontianak, namely the Mahkota Hotel located on Jalan Sidas. Grand Mahkota Hotel is a legal entity engaged in lodging service providers in the form of rooms that are usually equipped with eating and drinking facilities and other public facilities. To disclose efforts for the hotel to be responsible for the loss of the lodger's belongings.The formulation of the problem in the study is whether the Grand Mahkota hotel business has been responsible for the loss of guest belongings in hotel rooms in Pontianak City. This study aims to obtain data and information on the implementation of hotel business actors' responsibility for the loss of guest belongings, reveal the causes and legal consequences for hotel business actors who are not responsible for guest items, and efforts made by the hotel on the loss of guest items. The research method used is an empirical legal method where researchers conduct research directly and go into the field by processing field data and conducting interviews with resource persons.The results showed that the implementation of the responsibility of Grand Mahkota Hotel business actors in providing compensation for the loss of the occupant's belongings has not been carried out as expected by the hotel because the hotel does not feel responsible because the occupants have been given information that to protect the goods they bring. The factor that causes whether or not to carry out responsibility is because hotel business actors assume that guests should be aware of the goods they carry. The legal consequences for Grand Mahkota Hotel that do not provide facilities as provided to the occupier so that the loss of the occupant's belongings is considered default while legally considered unlawful. Efforts for the occupier to ask for responsibility for the loss of goods by making a summons or reprimand and asking for compensation to the hotel by means of deliberation and consensus. Keywords: Hotel, Responsibility, Compensation Abstrak Tanggung jawaban atas tamu hotel menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas pada penelitian ini. Salah satu nya yang terjadi di salah satu hotel yang ada di Pontianak yaitu Hotel Mahkota yang terletak di Jalan Sidas. Hotel Grand Mahkota adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa penyedia layanan penginapan berupa kamar yang biasanya di lengkapi dengan fasilitas makan dan minum serta fasilitas umum yang lain. Untuk mengungkapkan upaya bagi pihak hotel terhadap tanggung jawab atas hilangnya barang milik penginap.Rumusan masalah dalam penelitian apakah pihak pelaku usaha hotel Grand Mahkota telah bertanggung jawab atas kehilangan barang milik tamu dikamar hotel di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksaanan tanggung jawab pelaku usaha hotel atas hilangnya barang milik tamu, mengungkap faktor penyebab dan akibat hukum bagi pelaku usaha hotel yang tidak betanggung jawab atas barang tamu, dan upaya yang dilakukan pihak hotel terhadap hilangnya barang tamu. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode hukum empiris dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dan terjun ke lapangan dengan mengolah data lapangan serta melakukan wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Grand Mahkota Hotel dalam memberikan ganti rugi atas kehilangan barang milik penginap belum dilakasankan seperti yang di harapkan oleh penginap dikarenakan pihak hotel tidak merasa bertanggung jawab karena para penginap telah diberikan informasi bahwa untuk menjaga barang yang mereka bawa. Faktor penyebab tidaknya dilaksanakan tanggung jawab dikarnakan pelaku usaha hotel beranggapan bahwa penginap seharusnya berwaspada atas barang yang meraka bawa. akibat hukum bagi pihak Grand Mahkota Hotel yang tidak memberikan fasilitas sebagaimana yang di berikan kepada penginap sehingga kehilangan barang milik penginap adalah dianggap wanprestasi sedangkan secara hukum dianggap telah melawan hukum. Upaya bagi penginap untuk meminta tanggung jawab atas kehilangan barang dengan melakukan somasi atau teguran serta meminta ganti rugi kepada pihak hotel dengan cara musyawarah dan mufakat. Kata Kunci : Hotel, Tanggung Jawab, Ganti Kerugian

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILLEGAL DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011191299, FASKALIS RENDY DAMELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The phenomenon of the circulation of illegal goods entering through the West Kalimantan - Sarawak (Malaysia) border is a crucial problem from a legal perspective. Illegal goods entering the Aruk Border area, Sambas Regency, include: used clothes, used electronics, cigarettes made from foreign countries that do not have Indonesian excise stamps attached, liquor and other products. These goods entered Indonesian territory through the Aruk Border, Sambas Regency illegally with the aim of avoiding the obligation to pay import duties and distribution permits from the relevant technical agencies. The formulation of the problem in this research is why law enforcement by customs and excise civil servant investigators regarding the criminal act of smuggling illegal liquor in Sambas Regency is not yet optimal. The results of the research found a criminal act of smuggling liquor from Sarawak to the Aruk border, Sambas district, from various well-known brands. The number of criminal cases of smuggling of liquor from Sarawak to the Aruk border area of Sambas Regency during 2018-2022 was 53 cases, where in 2018 there were 10 criminal cases of smuggling, in 2019 there were 8 cases, in 2020 there were 5 cases, in In 2021 there were 14 criminal cases of smuggling, and in 2022 there were 26 criminal cases of smuggling of liquor from Sarawak to the Aruk border area, Sambas district and there were 20 criminal cases that were escalated to the prosecutor's level. Efforts to overcome smuggling by PPNS Customs and Excise by providing legal education to residents in the Aruk border area of Sambas district regarding Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning customs; and tightening security in border areas, especially unofficial roads which are used as access for illegal liquor smuggling. Keywords: Smuggling, Law Enforcement, Smuggling Actors, Illegal Liquor, Law Enforcement Officials. Abstrak Fenomena beredarnya barang-barang illegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Barang illegal yang masuk ke wilayah Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas, seperti : pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras, dan produk lainnya. Barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas secara illegal bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan izin peredaran dari instansi teknis terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Minuman Keras Illegal Di Kabupaten Sambas Belum Maksimal. Hasil penelitian ditemukan tindak pidana penyeludupan minuman keras dari Sarawak ke perbatasan Aruk kabupaten Sambas dari berbagai merk terkenal. Jumlah kasus tindak pidana penyeludupan minuman keras dari Sarawak ke wilayah perbatasan aruk kabupaten sambas selama 2018-2022 sebanyak 53 kasus, dimana pada tahun 2018 telah terjadi 10 kasus tindak pidana penyeludupan, pada tahun 2019 telah terjadi 8 kasus, tahun 2020 terjadi 5 kasus, tahun 2021 terjadi 14 kasus tindak pidana penyeludupan, dan pada tahun 2022 terjadi 26 kasus tindak pidana penyeludupan minuman keras dari Sarawak ke wilayah perbatasan Aruk kabupaten Sambas dan terdapat 20 kasus tindak pidana yang naik ke tingkat kejaksaan. Upaya penanggulangan penyeludupan oleh PPNS Bea dan Cukai dengan memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di wilayah perbatasan aruk kabupaten sambas mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan; dan memperketat penjagaan di wilayah di wilayah perbatasan terutama jalan-jalan tidak resmi yang dijadikan akses terjadinya penyeludupan minuman keras illegal. Kata Kunci : Penyeludupan, Penegakan Hukum, Pelaku Penyeludupan, Minuman Keras Illegal, Aparat Penegak Hukum.

PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI DESA PENJAJAP KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS PUTRI NURUSMA NIM. A1011191149
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Marriage based on Law Number 1 of 1974 is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One God. Marriage in accordance with statutory regulations is in article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that marriage can be carried out if both parties, both male and female at least 19 years old.The object of this problem is that there are still those who marry below the minimum age for marriage, one of the bride and groom or both are under 19 years of age. This becomes the writer's attention so that the writer examines this matter. Especially in Penjajap Village, Pemangkat District, Sambas Regency, there are still underage couples who marry under the age of marriage. This study uses empirical research methods where researchers conduct research directly and go into the field by processing field data and conducting interviews with informants and even giving questionnaires.The results of this study are as follows: Whereas the application of Law Number 16 of 19 on amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has not been implemented in accordance with statutory provisions because there are still underage couples who marry under the age of marriage in Pemangkat sub-district, regency Sambas. The factor that causes this to happen is due to promiscuity which plunges teenagers into negative things so that they do things that should be done after marriage. The pillars and conditions of marriage that have been regulated in the Marriage Law. Legal Consequences of underage marriages by underage couples in Penjajap Village, Pemangkat District, Sambas Regency is a couple who marry under the age of marriage will not receive a marriage certificate/book of marriage if they do not submit a letter of dispensation of marriage which has an impact on the lives of these couples. The legal remedy that can be taken by the underage couple is to apply for a Dispensation Permit for marriage/marriage religious Courts of Sambas. Basically marriage is a holy thing with the aim of being happy so that society should be more careful in the future. The teenager should get a proper education so that they have a bright future and are ready to build their own family. Keywords: Marriage Law, Application of the age of Marriage Abstrak Perkawinan berdasarkan undang-Undnag Nomor 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin anatara seorang pria dengan seoranng wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memberntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya perkawinan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan berusia minimal 19 Tahun. Objek dari permasalahan ini adalah masih ada yang melakukan perkawinan dibawah batas minimal usia kawin tersebut salah satu dari mempelai ataupun keduanya berusia dibawah 19 tahun. Hal ini mnejadi perhatian penulis sehingga penulis meneliti hal ini. Khususnya di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas masih ditemukan pasangan dibawah umur yang melakukan perkawinan dibawah usia kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dan terjun ke lapangan dengan mengolah data lapangan serta melakukan wawancara dengan narasumber bahkan memberikan kuesioner. Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut : Bahwa Penerapan Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena masih ditemukan pasangan dibawah umur yang melakukan perkawinan dibawah usia kawin di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabuapaten Sambas. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena adanya pergaulan bebas yang mejerumuskan remaja ke dalam hal negatif sehingga mereka melakukan hal yang seharusnya dilakukan setelah menikah. Rukun dan syarat perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat Hukum dari perkawinan dibawah usia kawin oleh pasangan dibawah umur di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah pasangan yang menikah dibawah usia kawin tidak akan mendapat akta nikah/buku nikah apabila tidak melakukan pengajuan surat dispensasi nikah/kawin yang mana hal ini berdampak pada kehidupan dari pasangan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh psangan dibawah umur tersebut adalah dengan memohon Surat Izin Dispensai kawin/nikah ke Pengadilan Agama Sambas. Pada Dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang suci dengan tujuan untuk bahagia sehingga untuk masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati untuk ke depannya. Remaja tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang layak sehingga memiliki masa depan yang cerah dan siap membangun keluarganya sendiri. Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan, Penerapan Usia Kawin.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA