Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NIM. A01109161, HUSNUL KHATIMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Based on the background described previously, the problem that will be discussed is how to implement the Legislative function of the Kubu Raya Regency DPRD in the Formation of Regional Regulations for the 2015-2016 Period. More specifically, this research explains what factors hinder the implementation of the DPRD's functions in forming regional regulations. This research aims to determine the implementation of the Legislative function of the Kubu Raya Regency DPRD in the Formation of Regional Regulations and to find out the factors that hinder the effectiveness of the implementation of the Legislative function of the Kubu Raya Regency DPRD in making Regional Regulations. To discuss this, this research uses qualitative methods with interview instruments with one one member of the Kubu Raya Regency DPRD and document study for data collection in the form of an attachment to the Kubu Raya Regency DPRD work program for the 2015-2016 period, an attachment to the 2015-2016 regional regulation formation program. The findings in this research are that the performance of the Kubu Raya Regency DPRD for the 2015-2016 period in implementing legislative functions is still not optimal. This can be seen from the implementation of the legislative function in the preparation/drafting and discussion of the Draft Regional Regulation.Based on the results of research and discussion, the implementation of the Legislative function of the Kubu Raya Regency DPRD 2015-2016, there are several factors inhibiting the implementation of the Legislative function of the Kubu Raya Regency DPRD in Making Regional Regulations, namely Time Limitations in discussing the Draft Regional Regulation, Infrastructure, namely insufficient expert staff to formulate the draft Regional Regulation and mechanisms. coordination, communication and cooperation between government agencies in the process and procedures stages of drafting the Draft Regional Regulation.Keywords: Legislation, Function, Regional Regulationsi Abstrak Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2015-2016. Lebih khusus penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam pembuatan Peraturan Daerah.Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dan studi dokumen untuk pengumpulan data berupa lampiran program kerja DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2015-2016, lampiran program pembentukan peraturan daerah 2015-2016. Temuan dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2015-2016 dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam penyiapan/penyusuan dan pembahasan Raperda.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya 2015-2016 terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya Dalam Pembuatan Perda yaitu Keterbatasan Waktu dalam pembahasan Raperda, Sarana Prasaran yaitu tenaga ahli yang kurang untuk merumuskan naskah raperda serta mekanisme koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan Raperda.Kata Kunci: Legislasi, Fungsi ,Peraturan Daerah

TENAGA KESEHATAN MAUPUN RUMAH SAKIT ( STUDI RSUD SOEDARSO PONTIANAK) NIM. A1011181054, HASAN BASRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe hospital is an integrated organization from the social and medical fields that functions as a center for providing health services, both preventive healing and a center for social-biological training and research. Complaining is the process of delivering information or actions containing complaints and/or dissatisfaction submitted by the public as users of good health services. The patient is a consumer because he is a service user, namely the services of a doctor.Patient satisfaction is a patient's expectation that arises from the actions of health workers and hospitals as a result of the performance of health services during the process of interacting in an effort to provide services. Efforts to provide the best service for patients are the demands of health service providers. Therefore, the authors are interested in researching with the formulation of the problem, namely what causes complaints made by patients to the Soedarso Pontianak hospital and how the efforts of the Soedarso Pontianak hospital in handling complaints given by patients. The method used is the empirical legal method and normative law, which is a legal method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community and finds the truth based on scientific logic from the normative side. The data analysis used in this research is descriptive analysis.Factors that influence complaints made by patients against health workers and hospitals include: customer or patient dissatisfaction with services, long waiting times, limited room facilities for BPJS patients and other supporting facilities such as broken toilets. or clogged, Doctors who are late or even do not come, service operational schedules have changed, and patients who have died. In addition to the legal protection provided by the Legislation that applies to Health Workers and Hospitals by regulation in the organization of hospitals at RSUD Soedarso Pontiaak, there is an internal regulation called Hospital By Law, which is used as a means of legal protection and as a reference for conflict resolution, So for health workers who workaccording to the SOP, it means that in this case protection is given by the Director of the Hospital. Then if there is an adverse complaint such as hitting and damaging hospital facilities, the hospital reports to the authorities if the elements of the action have been fulfilled. Keywords: Hospital, Complaints, Legal Protection ABSTRAKRumah Sakit adalah organisasi terpadu dari bidang sosial dan medis yang berfungsi sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan penyembuhan dan pusat latihan dan penelitian biologi-sosial. Komplain adalah proses penyampaian informasi atau tindakan yang berisi keluhan dan/ atau ketidakpuasan disampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan baik. Pasien adalah seorang konsumen karena ia merupakan seorang pemakai jasa, yaitu jasa seorang dokter.Kepuasan pasien merupakan harapan pasien yang timbul atas tindakan tenaga kesehatan maupun rumah sakit sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan selama proses berinteraksi dalam upaya memberikan pelayanan. Upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan tuntutan penyedia jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah yaitu Apa yang menyebabkan adanya komplain yang dilakukan oleh pasien terhadap rumah sakit Soedarso Pontianak dan bagaimana upaya dari pihak rumah sakit Soedarso Pontianak dalam menangani komplain yang diberikan oleh pasien. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dan hukum normatif yaitu suatu metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya komplain yang dilakukan oleh pasien terhadap tenaga kesehatan maupun rumah sakit antara lain : tidak puasnya pelanggan atau pasien terhadap pelayanan, waktu tunggu yang cukup lama, fasilitas ruangan untuk pasien BPJS yang masih terbatas serta fasilitas penunjang lainnya seperti toilet yang rusak atau mampet , Dokter yang telat bahkan hingga tidak datang, jadwal operasional pelayanan yang berubah, serta pasien yang meninggal dunia. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Tenaga Kesehatan dan Rumah sakit secara regulasi dalam penyelenggaran rumah sakit di RSUD Dokter Soedarso Pontiaak terdapat regulasi internal yang dinamakan Hospital By Law, yang djadikan sebagai sarana perlindungan hukum dan sebagai acuan penyelesain konflik, jadi buat para nakes yang bekerja sesuai SOP artinya dalam hal ini diberikan perlindungan oleh Direktur Rumah Sakit Kemudian jika terjadi komplain yang merugikan seperti memukul dan merusak fasilitas rumah sakit, pihak rumah sakit melaporkan kepada pihak yang berwajib jika unsur tindakan tersebut sudah terpenuhi. Kata Kunci: Rumah Sakit, Komplain , Perlindungan Hukum.

WANPRESTASI PENGUSAHA CV.MITRA MULTI INDAH LESTARI ATAS KETERLAMBATAN PENGERJAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KARYAWAN PT. TINTIN SAWIT BOYOK MAKMUR DI KABUPATEN SEKADAU NIM. A1012181103, KHETTY ARIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This research raises the title of Default Entrepreneur CV. Mitra Multi Indah Lestari for the Delay in Work on Housing Construction for Employees of PT. Tintin Boyok Sawit Makmur in a Cooperation Agreement in Sekadau Regency. The formulation of the problem is what factors cause CV. Mitra Multi Indah Lestari (Contractor) Default In Carrying Out Work on Construction of Employee Housing for PT. Tintin Boyok Sawit Prosperous in Sekadau Regency? With the aim of research to obtain data, information about the agreement of both parties, reveal the causal factors, legal consequences and legal remedies. The agreement made between PT Tintin Boyok Sawit Makmur and CV, Mitra Multi Indah Lestari (work contractor) resulted in a binding legal relationship and at the same time created rights and obligations for the parties. In the contract of work on the construction of employee housing, a written agreement is made that must be applied by both parties and does not deny the provisions that have been made and must carry out the achievements with a full sense of responsibility.In this paper, the author uses an empirical method with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the circumstances or facts that were actually obtained in the field at the time the research was held. In the implementation of the contracting agreement for housing work for employees located in Dusun Belandung, Tintin Boyok Village, Sekadau Hulu District, Sekadau Regency between PT Tintin Boyok Sawit Makmur and CV. Mitra Multi Indah Lestari as job contractors, it has been clearly regulated regarding the work implementation procedures, limits time of completion of work, materials used and procedures for payment of work contracts.The factors that cause contractors to default are due to weather constraints that are less supportive for construction and employees are on holiday. The legal consequences for the contractors have not been given strict sanctions, only in the form of verbal and written warning sanctions in order to fulfill their obligations, namely continuing to complete construction.The settlement effort made by PT. TBSM against CV, MMIL as a contractor who cannot carry out its obligations is through a process of mediation and deliberation only, because the weather constraints are not the will of the contractor.Keywords: Default, contractor, Contracting Work Agreement. Abstrak Penelitian ini mengangkat judul Wanprestasi Pengusaha CV.Mitra Multi Indah Lestari Atas Keterlambatan Pengerjaan Pembangunan Perumahan Karyawan PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dalam Perjanjian Kerjasama Di Kabupaten Sekadau. Adapun rumusan masalah yaitu Faktor Apa Yang Menyebabkan CV. Mitra Multi Indah Lestari (Kontraktor) Wanprestasi Dalam Melakukan Pengerjaan Pembangunan Perumahan Karyawan PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Di Kabupaten Sekadau ? Dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data, informasi tentang perjanjian kedua belah pihak, mengungkapkan faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum. Perjanjian yang dilakukan antara pihak PT.Tintin Boyok Sawit Makmur dan CV,Mitra Multi Indah Lestari (pemborong kerja) mengakibatkan hubungan hukum yang mengikat dan sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada pembangunan perumahan karyawan dibuatlah suatu perjanjian tertulis yang harus di terapkan oleh kedua belah pihak dan tidak mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan harus melaksanakan prestasi dengan penuh rasa tanggung jawab.Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deakriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perumahan karyawan yang berlokasi di Dusun Belandung, Desa Tintin Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau antara PT.Tintin Boyok Sawit Makmur dan CV.Mitra Multi Indah Lestari selaku pemborong kerja, telah jelas diatur mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan, batas waktu penyelesaian pekerjaan, material yang digunakan serta tata cara pembayaran kontrak kerja.Adapun faktor penyebab pemborong kerja wanprestasi dikarenakan kendala cuaca yang kurang mendukung untuk dilakukannya pembangunan dan karyawan libur hari raya. Akibat hukum bagi pihak pemborong kerja belum diberikan sanksi yang tegas, hanya berupa sanksi peringatan secara lisan dan tertulis agar melakukan pemenuhan kewajiban yaitu melanjutkan menyelesaikan pembangunan.Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak PT.TBSM terhadap CV,MMIL selaku pemborong kerja yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah dengan melalui proses mediasi dan musyawarah saja, dikarenakan kendala cuaca ini bukanlah kehendak pihak pemborong kerja .Kata Kunci : Wanprestasi, kontraktor, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

WANPRESTASI PANITIA EVENT JUSTITIA 3X3 BASKETBALL DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN SECARA PESANAN PAKAIAN PANITIA DI TOKO THEMIS KONVEKSI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171194, FITRAH AKBARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Implementation of the agreement between the Themis Konveksi Shop business owner and the Justitia 3x3 Baskeball Event committee as the service orderer which in civil law is included in the type of agreement to carry out a sale and purchase. The agreement between the Themis Konveksi Shop business owner and the Justitia 3x3 Baskeball Event committee is made in writing. The agreement gives rise to rights and obligations for the parties, because the agreement meets the requirements for the validity of an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of those who bind themselves, the ability to make or say an agreement, a certain thing and a lawful reasons.This thesis is based on the problem statement: "What caused the Justitia 3x3 Baskeball Event Committee to default with the Themis Konveksi Store in the Sales and Purchase Agreement by Order". The aim of this research is to obtain information, the factors causing default, legal consequences, and also the efforts taken in clothing ordering service agreements. In this research method the author uses an empirical legal research method with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the conditions or facts obtained from the field at the time the research was carried out.From the research results, it can be seen that the agreement made between the Justitia 3x3 Baskeball Event committee who were the orderers of the clothing ordering services was made in writing. And the factor that caused the Justitia 3x3 Baskeball event committee to default in terms of paying the settlement money was because individual members of the Justitia 3x3 Baskeball event committee used the money for their personal purposes. , namely by giving a warning, as well as providing an opportunity to extend the time for payment of the settlement money and to resolve it amicably, never to be resolved through court.Keywords: Default, Purchase and Purchase Agreement by Order Abstrak Pelaksanaan perjanjian antara Pemilik usaha Toko Themis Konveksi dengan panitia Event Justitia 3x3 Baskeball sebagai pemesan jasa yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan Jual Beli. Perjanjian antara Pemilik usaha Toko Themis Konveksi dengan panitia Event Justitia 3x3 Baskeball dilakukan secara tertulis. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang "“ undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengatakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini menurut rumusan masalahnya : "Apa yang menyebabkan Event Panitia Justitia 3x3 Baskeball wanprestasi dengan pihak Toko Themis Konveksi dalam perjanjian Jual Beli Secara Pesanan". Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum, dan juga upaya yang di tempuh dalam perjanjian jasa Pemesanan Baju. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara panitia Event Justitia 3x3 Basketball yang sebagai pemesan Jasa Pemesanan baju dilakukan secara tertulis. Dan faktor yang menyebabkan panitia event justitia 3x3 baskeball wanprestasi dalam hal pembayaran uang pelunasan di karena kan oknum panitia event justitia 3x3 Baskeball menggunanaka uang untuk kepentian pribadinya, Akibat hukum yang timbul kepada panitia Event Justitia 3x3 Baskeball sebagai pemesan jasa yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran uang pelunasan, adalah dengan cara, diberiakannya teguran, serta memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran uang pelunasan dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual beli Secara Pesanan

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERFORMING RIGHTS PADA PENGGUNAAN APLIKASI STREAMING MUSIK NIM. A1011181139, IKHWAN ABIL ALFARIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIntellectual Property Rights are something that cannot be separated from music, especially within the scope of copyright. Copyright is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Of course, by protecting creations through copyright, musicians can guarantee their rights to their creations, including moral rights, economic rights and other related rights. However, even though there is copyright protection, this does not mean that music is free from misuse. Based on data from the Directorate General of Intellectual Property, copyright objects that are often pirated on the internet include music, films, software, databases, literary works, books, science and images or photography. However, of the objects mentioned above, the ones with the highest rates of piracy are music and films. Apart from piracy, of course there are many other abuses of rights in music, one of which is performing rights. Performing rights, which are exclusive rights to broadcast, perform, show, play compositions or songs that have been created to a wide audience. Performing rights can be interpreted as one of a group of rights obtained from ownership of rights. copyright, which gives the copyright holder the power to control the public performance of a song. Many music streaming users think that they are entitled to all rights to the songs in the application, including performing rights, but every public performance should require users to pay a fee or royalty to the copyright holder and songwriter. According to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright article 1 number 11, what is meant by "announcement" is the reading of the broadcast of a work's exhibition using any device, whether electronic or non-electronic or in any way so that a work can be read, heard. or seen by others. The right to publish as described is known as performing rights.Keyword : intellectual Property Right; Performing Rights; Copyright AbstrakHak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari musik, terutama dalam ruang lingkup hak cipta. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tentunya dengan adanya perlindungan ciptaan melalui hak cipta ini dapat menjamin hak para musisi atas ciptaannya baik hak moral, hak ekonomi dan hak terkait lainnya. Namun, meskipun dengan adanya perlindungan hak cipta ini tidak membuat musik lepas dari penyalahgunaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual obyek hak cipta yang sering dibajak di internet antara lain, musik, film, software, database, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan dan gambar atau fotografi. Namun dari obyek-obyek tersebut di atas, yang memiliki angka tertinggi untuk dibajak adalah musik dan film. Selain pembajakan tentu banyak penyalahgunaan hak lainnya dalam musik salah satunya performing rights. Performing rights berarti hak menampilkan merupakan hak eksklusif untuk menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutarkan komposisi atau karya lagu yang sudah dibuat kepada khalayak luas. Performing rights dapat diartikan sebagai satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Banyak dari pengguna streaming musik beranggapan bahwa mereka berhak atas segala hak dari lagu yang ada pada aplikasi tersebut termasuk performing rights, namun seharusnya setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 angka 11 bahwa yang dimaksud dengan "pengumuman" adalah pembacaan penyiaran pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan yang dijelaskan tersebut dikenal dengan istilah performing rights.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Performing Rights, Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KABUPATEN SINTANG DALAM REGULASI HUKUM PERSAINGAN USAHA NIM. A1011221193, DEA NATALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional Masuka Kabupaten Sintang dalam menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan utama yang diteliti adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar antara pedagang pengecer dengan agen penyalur ikan dan daging yang melanggar kesepakatan bisnis. Agen yang seharusnya beroperasi hingga pukul 06.00 WIB justru melayani konsumen hingga pukul 09.00 WIB dan melayani pembelian eceran di bawah 3 kilogram, yang merupakan bagian waktu penjual pedagang pengecer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pedagang pasar tradisional Masuka Kabupaten Sintang? (2) Bagaimana upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pedagang pengecer di pasar tradisional Masuka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, pedagang pengecer, dan agen di Pasar Masuka. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap pedagang pengecer di Pasar Tradisional Masuka Kabupaten Sintang telah diatur melalui UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2017, yang membatasi operasional agen hingga pukul 06.00 WIB dan melarang agen melayani penjualan eceran di bawah 3 kilogram. Perda tersebut juga mengatur sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar. Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut hampir tidak pernah diterapkan, sehingga agen tetap beroperasi melampaui batas waktu dan bagian waktu penjual yang ditentukan, mengakibatkan pedagang pengecer kehilangan omzet dan terancam gulung tikar. Kedua, ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, praktik agen tersebut melanggar Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 terkait penyalahgunaan posisi dominan. Perda No. 12 Tahun 2017 dinilai belum cukup operasional karena tidak mendefinisikan secara spesifik batasan grosir dan eceran, tidak memuat mekanisme pengaduan dan pengawasan yang terperinci, serta tidak mengatur forum mediasi maupun prosedur penerapan sanksi yang jelas. Kata Kunci: Agen Penyalur, Pasar Tradisional, Pedagang Pengecer, Peraturan Daerah, Perlindungan Hukum, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Posisi Dominan, UMKM ABSTRACT This study analyzes the legal protection of traders in the Masuka traditional market in Sintang Regency in the face of unfair business competition practices. The main problem studied is the imbalance of market power between retailers and fish and meat distribution agents who violate business agreements. Agents who should operate until 6:00 a.m. WIB instead serve consumers until 9:00 a.m. WIB and handle retail purchases under 3 kilograms, which is part of the retailer's sales time. The research questions are formulated as follows: (1) What is the form of legal protection for traders in the Masuka traditional market in Sintang Regency? (2) What efforts are being made to create healthy business competition from a competition law perspective? The purpose of this study is to identify and analyze the forms of legal protection and efforts to create healthy business competition for retailers in the Masuka traditional market. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical nature. Primary data was obtained through interviews with the Sintang Regency Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs, retailers, and agents at Masuka Market. Secondary data comes from laws and regulations, including Law No. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, and Sintang Regency Regulation No. 12 of 2017 concerning the Management of Traditional Markets. The research findings indicate two things. First, legal protection for retailers at the Masuka Traditional Market in Sintang Regency is regulated by Law No. 5 of 1999, Law No. 20 of 2008, and Sintang Regency Regulation No. 12 of 2017, which limits agent operations to 6:00 a.m. Western Indonesian Time and prohibits agents from selling retail items under 3 kilograms. The regulation also stipulates administrative sanctions ranging from warnings to revocation of business licenses for violators. However, in practice, these sanctions are almost never enforced, resulting in agents continuing to operate beyond the stipulated sales hours and time limits, resulting in retail traders losing revenue and facing bankruptcy. Second, from a competition law perspective, these agents' practices violate Article 25 of Law No. 5 of 1999 concerning the abuse of a dominant position. Regional Regulation No. 12 of 2017 is deemed insufficiently operational because it does not specifically define the boundaries between wholesale and retail, does not include detailed complaint and oversight mechanisms, and does not regulate mediation forums or clear procedures for imposing sanctions. Keywords: Distribution Agents, Traditional Markets, Retailers, Regional Regulations, Legal Protection, Unfair Business Competition, Dominant Position, MSMEs

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201198, GIONALDO HUTAGAOL
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Criminology is a discipline that studies crime as a social phenomenon, including its causes, impacts, and methods of prevention. From the criminological perspective, the phenomenon of recidivism, particularly the repetition of motorcycle theft, becomes an important issue as it reflects the failure of rehabilitation processes and the weak social reintegration of former inmates. In Pontianak City, cases of motorcycle theft recidivists continue to occur even after offenders have served their sentences, indicating that punishment alone does not provide sufficient deterrence. Data from the Pontianak Police Department and Class II A Correctional Facility reveal a trend of repeated motorcycle theft by the same offenders, raising criminological concerns that require further analysis. The research problems in this study include: what criminological factors contribute to motorcycle theft recidivism? how do recidivists operate their modus operandi? and what effective and efficient strategies can be applied for countermeasures? Based on these questions, this research aims to identify the causes of motorcycle theft recidivism, analyze the crime patterns carried out by offenders, and formulate relevant countermeasures through the perspective of Edwin H. Sutherland’s Differential Association Theory. The research method used is empirical legal research with a descriptive-explanatory approach. Primary data were collected through interviews with police officers, correctional officers, and recidivist inmates, while secondary data were obtained from literature studies. The analysis was conducted qualitatively, emphasizing causal relationships between social and environmental factors and repeated criminal behavior. The findings indicate that motorcycle theft recidivism is influenced by weak social reintegration, limited access to employment, peer group influence, the circulation of black markets for stolen vehicles, and the normalization of deviant behavior within certain communities. The modus operandi commonly employed by recidivists includes the use of T-keys, disguising themselves as parking attendants, and collaborating with fencing networks. Countermeasures cannot rely solely on repressive approaches but require comprehensive strategies involving enhanced correctional rehabilitation programs, stricter supervision of black markets, economic empowerment initiatives, and post-release social assistance. Keywords: Criminology, Recidivism Motorcycle Theft, Differential Association Theory Abstrak Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk penyebab, dampak, serta cara penanggulangannya. Dalam perspektif kriminologi, fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana pencurian sepeda motor menjadi salah satu isu penting karena menunjukkan adanya kegagalan proses rehabilitasi dan lemahnya integrasi sosial mantan narapidana. Di Kota Pontianak, kasus residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih terjadi meskipun pelaku telah menjalani hukuman, yang berarti hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera. Data dari Polresta Pontianak dan Lapas Kelas II A memperlihatkan adanya tren pengulangan tindak pidana curanmor oleh pelaku yang sama, sehingga memunculkan persoalan kriminologis yang perlu dianalisis lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: faktor-faktor kriminologi apa yang menyebabkan terjadinya residivisme curanmor?, bagaimana modus operandi yang digunakan residivis dalam menjalankan aksinya?, serta bagaimana strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dapat diterapkan?. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab residivisme curanmor, menganalisis pola kejahatan yang dilakukan pelaku, serta merumuskan upaya penanggulangan yang relevan melalui perspektif Teori Diferensial Asosiasi Edwin H. Sutherland. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif eksplanatoris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, petugas lembaga pemasyarakatan, serta narapidana residivis. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan sebab-akibat antara faktor sosial, lingkungan, dan perilaku kriminal berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme curanmor dipengaruhi oleh lemahnya reintegrasi sosial, keterbatasan akses pekerjaan, pengaruh kelompok sebaya, peredaran kendaraan bermotor, serta normalisasi perilaku menyimpang dalam komunitas tertentu. Modus operandi residivis umumnya meliputi penggunaan kunci T, penyamaran sebagai juru parkir, dan kerja sama dengan jaringan penadah. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga menuntut strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan pembinaan di lapas, pengawasan, program pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial pasca-bebas. Kata kunci: Kriminologi, Residivisme Curanmor, Teori Diferensial Asosiasi

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221025, IVAN HALIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Wages constitute a normative right of workers that employers are obligated to fulfill as a consequence of an employment relationship. The government has established a minimum protection standard through the Provincial Minimum Wage (UMP) policy, which for West Kalimantan in 2026 was set at IDR 3,205,220 pursuant to the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1355/NAKERTRAN/2025. However, in practice, some business owners have not fully complied with this regulation, one of which is the Kopi Peng Restaurant in Pontianak City. This study aims to analyze the accountability of the Kopi Peng Restaurant owner regarding employee wages, and to examine the forms of legal responsibility that arise if the business owner is proven to have failed to pay wages in accordance with the UMP provisions. This research employs a normative-empirical legal research method (socio-legal research) with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews with 1 (one) restaurant manager and 5 (five) employees of Kopi Peng Ayani Pontianak, supported by direct observation. Secondary data were obtained from primary legal sources in the form of legislation, as well as secondary legal materials including books, journals, and relevant legal literature. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The research results reveal two main findings. First, the wages received by Kopi Peng Restaurant employees ranged from IDR 1,300,000 to IDR 2,912,000 per month, which is IDR 293,220 to IDR 1,905,220 below the West Kalimantan UMP for 2026. Contributing factors include the company's financial constraints, the absence of written employment agreements, employees' limited legal awareness, and weak supervision by labor authorities. This situation indicates that preventive legal protection has not been effectively implemented. Second, business owners who are proven not to have paid wages in accordance with the UMP may be subject to three forms of legal responsibility: (a) administrative responsibility in the form of written warnings up to suspension of business activities; (b) civil responsibility in the form of an obligation to pay wage shortfalls, which can be pursued through bipartite mechanisms, mediation, or the Industrial Relations Court; and (c) criminal responsibility under Article 185 in conjunction with Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 on Manpower, with a threat of imprisonment of 1 to 4 years and/or a fine of IDR 100,000,000 to IDR 400,000,000. Keywords: Legal Responsibility, Business Owner, Provincial Minimum Wage, Legal Protection, Labor Law. Upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja. Negara telah menetapkan standar perlindungan minimum melalui kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang untuk Kalimantan Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.205.220 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, salah satunya Restoran Kopi Peng di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha Restoran Kopi Peng terhadap upah karyawannya, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila pelaku usaha terbukti tidak membayar upah sesuai ketentuan UMP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (socio-legal research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang pimpinan dan 5 (lima) orang karyawan Restoran Kopi Peng Ayani Pontianak, didukung dengan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, upah yang diterima karyawan Restoran Kopi Peng berkisar antara Rp1.300.000 hingga Rp2.912.000 per bulan, atau lebih rendah Rp293.220 hingga Rp1.905.220 di bawah ketentuan UMP Kalimantan Barat tahun 2026. Penyebabnya meliputi keterbatasan finansial perusahaan, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, rendahnya pemahaman hukum karyawan, dan lemahnya pengawasan instansi ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif. Kedua, pelaku usaha yang terbukti tidak membayar upah sesuai UMP dapat dikenai tiga bentuk tanggung jawab hukum: (a) tanggung jawab administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian kegiatan usaha; (b) tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar kekurangan upah yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial; dan (c) tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 185 juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda Rp100.000.000 hingga Rp400.000.000. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Upah Minimum Provinsi, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan.

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR NIM: A1011221117, ALMA DEVITA RIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Harapan Makmur Village, Meliau District, Sanggau Regency, is a multicultural community consisting of various ethnicities and cultures. Until now, when land disputes arise, the resolution effort is carried out through Dayak customary law. Due to the presence of non-Dayak immigrant communities, when disputes arise, especially land disputes, the immigrant community objects to using Dayak customary law. Such an incident occurred once, starting with the sale and purchase of a palm oil plantation. Although initially reluctant to use customary law as a method of dispute resolution, ultimately customary law was used. The research method used is an empirical legal research method that observes real-life phenomena in the form of speech, writing, and behavior, which can be observed by individuals. The nature of this research is descriptive, which is a research method that aims to explain and provide an overview of the facts that occur. The data sources used in this study are library research and field research. Data collection in this study was conducted using direct communication techniques in the form of interviews with Tumenggung Adat, Village Heads, and buyers of the disputed oil palm plantation. The data analysis used is qualitative data analysis. The research results show that the resolution of disputes over the sale and purchase of oil palm plantations through customary law is carried out in stages and tiers, starting with the Traditional Chief, then continuing with the Traditional Tumenggung, and finally with the Village Head. The reason why communities choose customary law is because they believe it is a faster method for resolving disputes. The result of this choice of customary law is the creation of social finality in the resulting decision, as long as it is accepted by all parties. Customary decisions are socially binding because they are based on community recognition and compliance. The steps taken by customary administrators in the event of a dispute include deliberation with the disputing residents to resolve the conflict. Keywords: Dispute resolution, sale and purchase, oil palm plantations, customary law. Abstrak Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau merupakan wilayah yang masyarakatnya multikultural, terdiri dari berbagai suku dan budaya, sampai saat ini apabila terjadi sengketa terkait pertanahan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah upaya secara hukum Adat Dayak. Sehubungan dengan adanya masyarakat pendatang non suku Dayak, ketika terjadi sengketa khususnya sengketa pertanahan masyarakat pendatang merasa keberatan untuk menggunakan penyelesaian secara adat Dayak. Hal seperti ini pernah terjadi bermula karena jual beli kebun sawit. Meskipun awalnya keberatan menggunakan hukum adat sebagai metode penyelesaian sengketanya namun akhirnya penyelesaian melalui hukum adatlah yang di gunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang mengamati gejala dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan dan perilaku, yang dapat di amati oleh individu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan dan memberikan gambaran terkait fakta yang terjadi. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik komunikasi langsung berupa wawancara kepada Tumenggung Adat, Kepala Desa, dan Pembeli kebun sawit yang bersengketa. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli kebun sawit melalui hukum adat di lakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari penyelesaian melalui Kepala Adat, di lanjutkan ke Tumenggung Adat dan Terakhir pada Kepala Desa. Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menggunakan hukum adat adalah karena masyarakat menilai bahwa metode hukum adat lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa. Akibat dari pemilihan metode hukum adat ini adalah terciptanya finalitas sosial terhadap putusan yang dihasilkan, sepanjang putusan tersebut diterima oleh para pihak. Putusan adat memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena didasarkan pada pengakuan dan kepatuhan komunitas. Langkah yang di ambil pengurus adat apabila terjadi sengketa adalah melakukan musyawarah dengan warga yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, jual beli, kebun sawit, hukum adat.

KEWAJIBAN ANGGOTA MEMBAYAR CICILAN PINJAMAN PADA KREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI DALAM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PINJAM MEMINJAM DI PAHAUMAN KABUPATEN LANDAK. NIM. A1012191045, METODEUS KARETO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Borrowing and lending at Credit Union (CU) is one of the conventional businesses that has been widely utilized by community members who need the necessary funds as done by some communities in Pahauman, Landak Regency. Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti is a microfinance institution in the form of a legal cooperative based in West Kalimantan, founded on May 12, 1985. In the activity of providing loans to its members with relatively cheap interest of around 1.25% decreasing per month for educational loans and 2% decreasing interest per month for loans such as business capital and agriculture. The amount of the loan is usually limited according to the ability to return interest and installments to members of the Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti. Which is of course for certain purposes, according to the economic conditions and capabilities of the community in Pahauman District who have jobs such as farmers, planters, fishermen, entrepreneurs, and civil servants, where their purpose for borrowing from the Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti is to be used as appropriate. Therefore, the research question is, "Have members fulfilled their obligation to pay loan installments at the Khatulistiwa Bakti Credit Union (CU) in the loan agreement in Pahauman, Landak Regency?" The author's objective in this research is to obtain data and information, rights and obligations, legal consequences, and legal remedies regarding members' obligations to pay loan installments at the Credit Union (CU). The research method used by the author in this study is an empirical research method. Therefore, it can be concluded that the loan agreement entered into by the Credit Union (CU) is made in writing in accordance with the agreement agreed to by both parties. However, in implementing the agreement between the two parties, the Second Party did not fulfill its obligation to repay the loan in full each month no later than the 25th of the relevant month. This factor caused Credit Union (CU) members to neglect their obligations due to urgent needs and borrowing elsewhere. Therefore, even though they initially made deposits according to the agreed agreement, the legal consequences for Credit Union (CU) members who do not fulfill their obligations are sanctions, which in the future, if they have already Those who have repaid their loans can borrow again, but the amount granted will be smaller than the previous loan. The Credit Union (CU)'s efforts to address members in default include issuing a collection letter and then summoning them for a meeting. Keywords: Agreement, Default, Credit Union (CU, Cooperative Pinjam meminjam di Credit Union (CU) merupakan salah satu usaha konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana yang dibutuhkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Pahauman Kabupaten Landak. Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti adalah lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi berbadan hukum yang berbasis di Kalimantan Barat, didirikan pada 12 Mei 1985. Dalam kegiatan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 1,25% menurun perbulan untuk pinjaman pendidikan dan bunga 2% menurun perbulan untuk pinjaman seperti modal usaha dan pertanian. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sesuai kemampuan pengembalian bunga dan cicilan kepada anggota Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti. yang tentunya untuk keperluan-keperluan tertentu, sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat di Kecamatan Pahauman yang memiliki pekerjaan seperti petani, pekebun, nelayan, pengusaha, dan PNS, di mana tujuan mereka untuk meminjam kepada pihak Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti yaitu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah anggota telah melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjaman pada Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Pahauman Kabupaten Landak?”. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, hak dan kewajiban, akibat hukum dan upaya hukum tentang kewajiban anggota membayar cicilan pinjaman pada Credit Union (CU). Metode penelitian yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Credit Union (CU) dilakukan secara tertulis sesuai dengan akad perjanjian yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak, Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman secara penuh setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan, faktor yang menyebabkan Anggota Credit Union (CU) melalaikan kewajibannya karena adanya keperluan mendesak dan melakukan peminjaman di tempat lain sehingga walaupun pada awalnya melakukan jumlah penyetoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, akibat hukum bagi anggota Credit Union (CU) yang tidak memenuhi kewajibannya adalah mendapatkan sanksi, yaitu kedepannya jika sudah melunasi injaman bisa melakukan pinjaman lagi, tapi pinjaman yang diberikan jumlahnya lebih sedikit dari pinjaman sebelumnya dan Upaya yang dilakukan pihak Credit Union (CU) terhadap anggota Credit Union (CU) yang Wanprestasi adalah dengan memberikan surat penagihan kemudian diberikan surat pemanggilan untuk musyawarah. Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Credit Union (CU, Koperasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA