Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2021/PN.PTK TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BPR UNIVERSAL KALBAR NIM. A1012191051, VATICA CHRISSAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Whereas the submission of Defendant I, was approved by the Plaintiff in the amount of IDR 375,000,000 (three hundred and seventy five million rupiah), with a term of 60 (sixty months), commencing on September 21, 2020, until September 21, 2025, with an interest rate of 1.6% (one comma six percent) per month, monthly installments of Rp. 12,250,000, - (two twelve million two hundred fifty thousand rupiah) per month (principal payment system) and interest) and the payment due date every month on the 21st (twenty one), for a late fee of 0.5% (zero point five percent) per calendar day or 15% (fifteen percent) per month calculated from the outstanding credit obligations, as stated and signed by the Defendants in the Letter of Credit Agreement Number: 246/KA/2020, dated September 21, 2020, which has been legalized by Co-Defendant I, with Number: Leg.15/2020, dated September 21, 2020. Regarding this default that occurred in case No. 108/PDT.G/2021/PN.PTK., is a breach of contract lawsuit filed by PT. BPR Universal West Kalimantan acting as the plaintiff filed a lawsuit against Mr. Daniel Pardamean Manalu as Defendant I, Agus Jumanto Manalu as Defendant II, Emilia Nita as Defendant III.So the basic problem of this research is whether the implementation of Decision Number 108/PDT.G/2021/PN.PTK concerning Default in Credit Agreements with Banking Parties PT. BPR UNIVERSAL KALBAR Has Been Implemented by the Defendant?. The purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the provision of credit for business capital provided by PT. BPR Universal West Kalimantan to its customers regarding the implementation of decision Number 108/PDT.G/2021/PN.PTK. This study uses qualitative research methods, with an empirical legal research approach.From the descriptions of Chapter III, it can be concluded that in the implementation of the business capital credit agreement (productive credit) which is tied to the mortgage, it is based on the applicable procedures by checking the physical collateral for the certificate and the location of the guarantee through the State Land Agency and the Notary carries out the binding which is charged. with the guarantee; that the factors causing the debtor to be late in paying installments are due to the decline in his business, poor management, and misuse of loans that are not in accordance with their designation; that the legal consequences for debtors who default in the credit agreement against PT. BPR Universal West Kalimantan is imposed a fine, given a warning letter, until the sale of collateral by way of auction; and that the efforts made by PT. BPR Universal West Kalimantan against debtors who default in the business capital credit agreement (productive credit) which is bound by Mortgage Rights is to execute the collateral through the Parate public auction. Keywords: Decision, Credit, Default AbstrakBahwa terhadap pengajuan Tergugat I, disetujui oleh Penggugat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan ), terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 21 September 2025, dengan suku bunga 1,6 % (satu koma enam persen) perbulan, angsuran per bulan sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan (sistem bayar pokok dan bunga) dan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya di tanggal 21 (dua puluh satu), untuk denda keterlambatan 0,5 % (nol koma lima persen) perhari kalender atau 15 % (limabelas persen) perbulan dihitung dari kewajiban kredit yang tertunggak, sebagaimana yang tertuang dan ditandatangani oleh para Tergugat didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 246/KA/2020, tanggal 21 September 2020, yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat I, dengan Nomor : Leg.15/2020, tanggal 21 September 2020. Mengenai perbuatan wanprestasi ini yang terjadi dalam perkara No. 108/PDT.G/2021/PN.PTK., merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukam oleh PT. BPR Universal Kalbar yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Daniel Pardamean Manalu sebagai Tergugat I, Agus Jumanto Manalu sebagai Tergugat II, Emilia Nita sebagai Tergugat III.Maka yang menjadi dasar permasalahan penelitian ini adalah Apakah Implementasi Putusan Nomor 108/PDT.G/2021/PN.PTK Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pihak Perbankan PT. BPR UNIVERSAL KALBAR Sudah Dilaksanakan Oleh Tergugat ?. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pemberian kredit untuk modal usaha yang diberikan oleh PT. BPR Universal Kalbar terhadap nasabahnya tentang implementasi putusan Nomor 108/PDT.G/2021/PN.PTK. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris.Hasil penelitian yang di capai bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha (kredit produktif) yang diikat dengan hak tanggungan sudah berdasarkan prosedur yang berlaku dengan pengecekan fisik barang jaminan sertifikat dan lokasi jaminan melalui Badan Pertanahan Negara dan Notaris melakukan pengikatan yang dibebankan dengan jaminan tersebut; bahwa faktor penyebab pihak debitur terlambat membayar angsuran adalah karena usahanya mengalami kemunduran, manajemen yang kurang baik, dan penyalah gunaan pinjaman yang tidak sesuai peruntukannya; bahwa akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit terhadap PT. BPR Universal Kalbar adalah dikenakannya denda, diberi surat peringatan, hingga penjualan jaminan dengan cara di lelang; dan bahwa upaya yang dilakukan PT. BPR Universal Kalbar terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha (kredit produktif) yang diikat dengan Hak Tanggungan adalah melakukan eksekusi agunan melalui pelelangan umum Parate. Kata Kunci : Putusan, Kredit, Wanprestasi

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA DI DALAM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA PLATFORM OPENSEA NIM. A1011191080, APRILLIO PASYA MAHENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The invention of digital transformation has allowed various types of new forms of Intellectual Property Rights to be created in it. One of the Intellectual Property Rights is Non-Fungible Token (NFT) in the form of digital assets and OpenSea as one of the places to buy and sell NFT. The technology that OpenSea uses in recording NFT transactions on its platform is Blockchain. Even though there is already Blockchain technology in OpenSea, it is undeniable that there are still copyright-related violations in OpenSea. The method used in this research was normative juridical. This research was a legal descriptive analysis. The data sources of this research were secondary and tertiary data. Meanwhile, the legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature study and interviews with expert informants. The analysis of this research was carried out using qualitative techniques. Basically, the authentic work of a creator who markets his work in the form of NFT does not relinquish his rights as a Copyright holder, but there is a user policy in OpenSea that can actually limit the protection of the rights he gets. Legal action that can be taken is very limited because it depends on the prevailing situation and conditions; if the holder and the offender is an Indonesian citizen or currently residing in Indonesia, the copyright holder can report it to the police, but if the offender is in the jurisdiction of another country, the copyright holder can only report the crime to the OpenSea authorities so that NFT content that violates the rights of the copyright holder can be withdrawn from circulation or disputed at the discretion of OpenSea itself. NFT copyright protection in OpenSea, especially in Indonesia, is still quite unnerving because it is related to the jurisdiction of the platform which causes a concern over the jurisdiction of the copyright protection of the NFT should an event of a dispute occurs at any time. Keywords: Copyright, Protection, Action, Non-Fungible Token (NFT), OpenSea ABSTRAK Transformasi digital yang terjadi memungkinkan berbagai jenis bentuk Hak Kekayaan Intelektual baru tercipta di dalamnya. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah Non-Fungible Token (NFT) yang berbentuk aset digital dan OpenSea sebagai salah satu tempat jual-beli NFT tersebut. Teknologi yang digunakan OpeinSea dalam pencatatan transaksi NFT di platformnya adalah Blockchain. Meskipun sudah ada teknologi Blockchain didalam OpenSea tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran terkait hak cipta di dalam OpenSea. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat hukum deskriptif analitik. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara informan ahli. Analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik kualitatif. Pada hakikatnya karya otentik seorang pencipta yang memasarkan karya nya kedalam bentuk NFT tidak melepas hak nya sebagai pemegang Hak Cipta, namun terdapat kebijakan pengguna di dalam OpenSea yang malah bisa membatasi perlindungan hak yang diperolehnya. Tindakan hukum yang bisa diambil sangat terbatas karena tergantung dari situasi dan kondisi yang berlaku, jika pemegang dan pelanggar merupakan orang Indonesia atau sedang bermukim di Indonesia maka pemegang hak cipta tersebut dapat melaporkannya ke pihak kepolisian, namun jika pelanggar tersebut berada di luar Yurisdiksi Negara lain, pemegang hak cipta hanya bisa melaporkan kejahatan tersebut ke otoritas OpenSea agar konten NFT yang melanggar hak yang dipunyai pemegang hak cipta dapat ditarik dari peredaran atau disengketakan berdasarkan kebijakan dari OpenSea itu sendiri. Perlindungan hak cipta NFT dalam OpenSea khususnya di Indonesia masih cukup meresahkan dikarenakan terikat dengan yurisdiksi dari platform tersebut menyebabkan adanya kekhawatiran atas yurisdiksi perlindungan hak cipta NFT tersebut jika terjadi sengketa sewaktu-waktu.Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Tindakan, Non-Fungible Token (NFT), OpenSea

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OBJEK DALAM METAVERSE DI INDONESIA NIM. A1011191007, SUCI INTAN FADJRIATY IRAWAN CHANIAGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Metaverse is a three dimensional virtual world that allows its users to do activities as in the real world. The wide scope that can be achieved in this Metaverse raises the potential for violations of the law, one of which is the protection of intellectual property rights regarding the objects contained in this metaverse, especially in Indonesia. The method used in this study is normative legal research and the type of research approach is a statutory approach. This study is explanatory research. The sources of data used were secondary data containing primary and secondary legal materials as well as tertiary data as a support to explain primary and secondary legal materials. In this study, the data were collected through the library research technique and interviews with expert informants, and then analyzed using the qualitative technique. In general, the objects in Metaverse can be protected by copyright, trademark, and/or industrial design. However, until now there have been no specific regulations made comprehensively to protect intellectual property in it. The Metaverse company has the responsibility for the protection of intellectual property rights in its Metaverse platform in the form of paying royalties to the intellectual property rights (IPR) holder who is used and has a license for the IPR. The company should also make User Terms and Conditions with IPR violations prohibited on its platform. The government can terminate access if the Metaverse company misuses the object in accordance with the provisions of the legislation. Although metaverse is not a real world, it does not eliminate the legal protection in it. The Intellectual property rights of a virtual object should be protected in Metaverse in the way the IPR protection is applied in the real world. The same thing also applies to the liability for intellectual property rights by the company and users of Metaverse. Keywords: Intellectual Property Rights, Metaverse, Protection, Liability ABSTRAK Metaverse yang merupakan dunia virtual 3 (tiga) dimensi yang memungkinkan penggunanya untuk beraktivitas selayaknya di dunia nyata. Luasnya lingkupan yang dapat dicapai dalam metaverse ini menimbulkan adanya potensi pelanggaran hukum yang salah satunya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atas objek-objek yang terdapat dalam metaverse ini khususnya di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat eksplanatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan sekunder juga data tersier sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara informan ahli serta dianalisis dengan teknik kualitatif, Secara umum objek di dalam metaverse dapat dilindungi dengan hak cipta, merek, dan/atau desain industri. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat secara komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual di dalamnya. Perusahaan metaverse memiliki tanggung jawab atas perlindungan hak kekayaan intelektual dalam platform metaverse miliknya dalam bentuk membayar royalti kepada Pemegang HAKI yang digunakan dan memiliki lisensi atas HAKI tersebut. Perusahaan juga membuat Syarat dan Ketentuan Pengguna dengan pelanggaran HAKI sebagai hal yang dilarang di dalam platformnya. Pemerintah dapat melakukan pemutusan akses jika perusahaan metaverse menyalahgunakan objek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun metaverse bukan merupakan dunia nyata, namun tidak menghilangkan perlindungan hukum didalamnya. HAKI suatu objek virtual dilindungi di dalam metaverse sebagaimana penerapan perlindungan HAKI di dunia nyata. Begitu pula dengan pertanggungjawaban atas HAKI oleh perusahaan maupun pengguna dari metaverse tersebut. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Metaverse, Perlindungan, Pertanggungjawaban

AKIBAT HUKUM DARI KETIADAAN AKTA KELAHIRAN DI DESA DOMET PERMAI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI NIM. A1012191006, BAITI NINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC The absence of a birth certificate is considered more of an orderly matter of population administration. As a result, children do not get their rights as citizens. If today many Indonesian children who are born do not have a birth certificate as proof of their citizenship. For population administration officers and civil registration this is related to population identity, even though a birth certificate does not only function as a population identity, but also functions as a citizenship identity. Provisions in Law Number 23 of 2006 amendment to Law Number 24 of 2013 concerning population administration which states that every citizen is required to register his birth at the Office of Population and Civil Registry as the authorized party with the time allotted is 1 to 60 days, after the specified time, you must pay a fine according to what is stated in the provisions of the Law.So the problem in this study can be formulated, namely, what factors caused the absence of birth certificates in Domet Permai Village, Ella Hilir District in Melawi Regency? The research objective in writing this thesis is to obtain data and information, uncover causal factors, legal consequences and legal remedies for the absence of a birth certificate in Domet Permai Village, Ella Hilir District in Melawi Regency. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.The results of the research that have been achieved are that birth certificates are very important because every human being must have an authentic proof of identity, because this birth certificate is a supporting document to carry out all kinds of administration for children. If the child does not have a birth certificate, it will be difficult to take care of the administration because there is no identity; the factors that cause parents to be late in registering their children's births are lack of knowledge about birth registration procedures and do not have free time to take care of delays in child birth registration so that children do not have birth certificates; the legal consequence of a child who does not have a birth certificate is to get a sanction/fine and if the delay exceeds the specified time limit, the parents must attend a trial in the district court to obtain a certificate as a condition for issuing a birth certificate that is late in registering; and the efforts made by the Department of Population and Civil Registration for children whose births are registered late are to socialize the birth registration procedure and provide an understanding that birth certificates are very important because they are authentic documents that are legal and used for all administrative matters. / fines in accordance with applicable regulations. Keywords: Birth Certificate, Population Administration, Civil Registry ABSTRAK Ketiadaan Akta Kelahiran lebih banyak dianggap sebagai urusan tertib administrasi kependudukan semata. Akibatnya anak belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Jika hari ini banyak anak-anak Indonesia yang lahir tidak mempunyai akta kelahiraan sebagai bukti kewarganegaraannya. Bagi petugas administrasi kependudukan dan catatan sipil ini terkait dengan identitas kependudukan, padahal akta kelahiran bukan hanya berfungsi sebagai identitas kependudukan, tetapi juga berfungsi sebagai identitas kewarganegaraan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perubahan Undang "“ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib melakukan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang berwenang dengan waktu yang diberikan yaitu 1 sampai 60 hari, lewat dari waktu yang telah ditentukan maka harus membayar denda sesuai dengan yang tertera dalam ketentuan Undang "“ Undang tersebut.Maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor apa yang menyebabkan Ketiadaan Akta Kelahiran Di Desa Domet Permai Kecamatan Ella Hilir Di Kabupaten Melawi?. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk Memperoleh Data Dan Informasi, mengungkap faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum Ketiadaan Akta Kelahiran Di Desa Domet Permai Kecamatan Ella Hilir Di Kabupaten Melawi. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif.Hasil penelitian yang dicapai bahwa akta kelahiran sangatlah penting karena setiap manusia harus memiliki suatu bukti otentik identitas, karena akta kelahiran ini sebagai dokumen penunjang untuk melakukan segala jenis administrasi bagi anak. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan susah untuk mengurus administrasi karena tidak adanya identitas diri, Faktor penyebab ketiadaan mencatatkan kelahiran anaknya adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur pencatatan kelahiran dan tidak memiliki waktu yang luang untuk mengurus Ketiadaan pencatatan kelahiran anak sehingga anak tidak memiliki akta kelahiran, Akibat hukum dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah mendapatkan sanksi/denda dan jika Ketiadaan melampaui dari batas waktu yang di tentukan maka orang tua harus mengikuti persidangan di pengadilan negeri untuk mendapatkan surat keterangan sebagai syarat untuk menerbitkan akta kelahiran yang terlambat di daftarkan dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada anak yang terlambat dicatatkan kelahirannya adalah mensosialisasikan tentang prosedur pendaftaran kelahiran dan memberi pengertian bahwa akta kelahiran sangatlah penting karena sebagai dokumen autentik yang sah dan dipergunakan untuk segala urusan administrasi, apabila terlambat mendaftarkan maka akan dikenakan sanksi/denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Akta Kelahiran, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil

PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (2) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS (Studi Di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas) NIM. A1012191028, HARIS SUBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACThe road is a means of transportation that concerns the lives of many people because it is used by the whole community. In improving the guidance and implementation of road traffic and transportation effectively and efficiently to fulfill a sense of security and order for road users, the Government regulates the utilization of road sections and the use of roads by members of the public. However, in reality, there are still many community members who use public roads by closing roads for personal purposes such as holding weddings using roads as parking lots, setting up tents and so on.Road closures carried out by community members for the benefit of wedding activities also occurred in Selakau District, Sambas Regency. The closure of public roads carried out by community members for the benefit of wedding activities in Selakau District, Sambas Regency occurred on district roads, namely Jalan Raya Selakau, Jalan Raya Semelagi Besar, Jalan Raya Sungai Daun, Jalan Raya Sungai Deer, Jalan Raya Sungai Nyirih and village roads, namely Jalan Ampera, Jalan Kuala, Jalan Parit Baru, Jalan Pangkalan Kongsi, Jalan Gayung Bersambut and Jalan Bentunai. Whereas road closures for the benefit of private activities such as weddings must obtain permission from the National Police. However, in fact, the closure of public roads by community members for the benefit of wedding activities in Selakau District, Sambas Regency, apparently never asked for permission from the Selakau Police. This of course violates the provisions of Article 17 of the Chief of Police Regulation Number 10 of 2012 Concerning Traffic Regulations Under Certain Circumstances and Road Use Other than Traffic Activities.The number of community members who closed roads for the benefit of wedding activities in Selakau District, Sambas Regency was 14 people. The factors that caused community members to close roads for the benefit of wedding activities in Selakau District, Sambas Regency did not implement the provisions of Article 15 Paragraph (2) of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2012 Concerning Traffic Management in Certain Circumstances and Road Use Other Than Traffic Activities because community members are not aware of the obligation to apply for a road closure permit for the benefit of wedding activities. The community members consider road closures for the benefit of wedding activities to be something that is usually done by community members. In addition, community members have never received socialization from the Police Chief Regulation No. 10 of 2012 concerning Traffic Management in Certain Circumstances and Road Use Other Than Traffic Activities from the Selakau Sector Police (Polsek).Legal efforts taken by the Selakau Police in implementing Article 15 Paragraph (2) of the Chief of Police Regulation Number 10 of 2012 Concerning Traffic Management in Certain Circumstances and Road Use Other than Traffic Activities against community members who closed roads for the benefit of wedding activities in Selakau District Sambas Regency is only limited to notifications to community members who are closing roads for the benefit of wedding activities so that if later they want to close roads for personal gain they must apply for a permit to the National Police. While legal action through action has never been taken, bearing in mind that the Chief of Police Regulation Number 10 of 2012 concerning Traffic Regulations in Certain Circumstances and Road Use Other Than Traffic Activities does not stipulate the issue of sanctions for members of the public who close roads for personal gain. Keywords: Permit, Closure, Road, Personal Interest. ABSTRAK Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat. Dalam meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi rasa aman dan tertib bagi pengguna jalan, maka Pemerintah melakukan pengaturan pemanfaatan ruas jalan dan penggunaan jalan oleh warga masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak warga masyarakat yang menggunakan jalan umum dengan melakukan penutupan ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pernikahan yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir, pendirian tenda dan lain sebagainya.Penutupan jalan yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kepentingan kegiatan pernikahan juga terjadi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Penutupan jalan umum yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kepentingan kegiatan pernikahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas terjadi di jalan kabupaten, yaitu Jalan Raya Selakau, Jalan Raya Semelagi Besar, Jalan Raya Sungai Daun, Jalan Raya Sungai Rusa, Jalan Raya Sungai Nyirih dan jalan desa, yaitu Jalan Ampera, Jalan Kuala, Jalan Parit Baru, Jalan Pangkalan Kongsi, Jalan Gayung Bersambut dan Jalan Bentunai. Padahal penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pribadi seperti pernikahan harus mendapatkan izin dari Polri. Akan tetapi faktanya, penutupan jalan umum yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kepentingan kegiatan pernikahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ternyata tidak pernah meminta izin dari pihak Polsek Selakau. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.Jumlah warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sebanyak 14 orang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas karena warga masyarakat tidak mengetahui adanya kewajiban mengajukan permohonan izin penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan. Para warga masyarakat menganggap penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, warga masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dari pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Selakau.Upaya hukum yang dilakukan oleh Polsek Selakau dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas terhadap warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas hanya sebatas pemberitahuan saja kepada warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan kegiatan pernikahan agar apabila nanti ingin melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi harus mengajukan permohonan izin kepada Polri. Sedangkan upaya hukum melalui tindakan belum pernah dilakukan, mengingat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas tidak mengatur masalah sanksi bagi warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Kata Kunci: Izin, Penutupan, Jalan, Kepentingan Pribadi.

Efektifitas Pengawasan Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Yang Digunakan Untuk Angkutan Umum Taxi Travel Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelanggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Di Kota Pontianak) NIM. A1012191227, ASTI NABILLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Di Kota Pontianak, masih banyak terdapat kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum penumpang yakni taxi travel. Keberadaan kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untukangkutan umum ini dimiliki oleh perusahaan transport seperti Surya Transport, Dhafin Transport dan Palapa Taxi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat terhadap kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum taxi travel di Kota Pontianak memang jarang dilakukan, sehingga dapat dikatakan pengawasannya belum efektif.faktor penyebab belum efektifnya pengawasan terhadap kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum taxi travel di Kota Pontianak karena kurangnya personil aparat yang melakukan pengawasan dan tidak adanya laporan dari pihak-pihak yang dirugikan. Minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum taxi travel dan belum adanya kesadaran dari pemilik taxi travel yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat milik pribadi untuk angkutan umum untuk mengurus Izin Trayek dan Izin Operasi kendaraan bermotor roda empat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengefektifkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum taxi travel di Kota Pontianak adalah dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat dalam menertibkan taxi travel dengan plat hitam yang digunakan untuk angkutan umum di Kota Pontianak, melakukan razia terhadap kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang digunakan untuk angkutan umum taxi travel di Kota Pontianak yang sedang beroperasi di jalan, dan Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik taxi travel yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat milik pribadi untuk angkutan umum taxi travel di Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan, Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi, Angkutan Umum, Taxi Travel.abstractIn Pontianak City, there are still many privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public passenger transportation, namely travel taxis. The existence of privately owned four-wheeled motorized vehicles that are used for This public transport is owned by transport companies such as Surya Transport, Dhafin Transport and Palapa Taxi. Supervision carried out by the West Kalimantan Provincial Transportation Service on privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public taxi travel in Pontianak City is rarely carried out, so it can be said that the supervision has not been effective.Factors causing the ineffectiveness of supervision of privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public taxi travel in Pontianak City are due to the lack of apparatus personnel who carry out the supervision and the absence of reports from the aggrieved parties. The lack of budget for supervising privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public taxi travel and the lack of awareness from taxi travel owners who use privately owned four-wheeled motorized vehicles for public transportation to apply for Route Permits and Operating Permits for four-wheeled motorized vehicles. Efforts that can be made by the West Kalimantan Province Transportation Service to streamline supervision of privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public taxi travel in Pontianak City are by coordinating with the Directorate of Traffic of the West Kalimantan Regional Police in controlling travel taxis with black plates being used. for public transportation in Pontianak City, conduct raids on privately owned four-wheeled motorized vehicles used for public taxi travel in Pontianak City that are operating on the road, and Give strict sanctions to taxi travel owners who use privately owned four-wheeled motorized vehicles to taxi travel public transportation in Pontianak City in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of traffic and road transportation. Keywords: Effectiveness, Supervision, Four-Wheeled Motorized Vehicles Priva Property, Public Transport, Taxi Travel.

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL TERHADAP KURS MATA UANG RUPIAH NIM. A1011191037, RICKY GARCIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Cryptocurrency is digital currency. Cryptocurrency is not available in physical form such as coins or cash, but uses current digital technology. In its development, the presence of Cryptocurrency as an option in doing economic transactions which is one of the investment instruments actually creates a problem that must be resolved immediately, in maintaining economic stability, especially in Indonesia. In addition, there are problems regarding its legality in Indonesia especially in terms of the use of Cryptocurrency itself. The method used in this research is the Normative Legal Research method, namely legal research that examines positive legal norms as the object of research. Therefore, this type of approach used in this research is the statutory approach. Based on the research and discussion, the following results were found: The development of Cryptocurrency in Indonesia regarding its legality as a legal means of payment in Indonesia, is in fact still not legal and its use and circulation is prohibited. However, Cryptocurrency can be used as an investment instrument with licensing, and it shall be supervised by the state agency BAPPEBTI. Regarding the impact on the Rupiah Currency Exchange, the positive impact is the smooth movement of investment in the economy for investors or the government itself, such as increasing per capita income, reducing the unemployment rate, and making life more prosperous, as well as improving the country's economy. While the negative impact is that it can cause the Rupiah Currency Exchange to decrease and can cause inflation, especially if the exchange from Cryptocurrency to Rupiah is too large and imbalanced. So, the efforts that can be made to produce a positive impact are to regulate, supervise, grant licensing, and test the distribution of types of Cryptocurrencies in Indonesia by BAPPEBTI and the Government. Thus, there is a need for legality, namely the creation of a special law regarding Cryptocurrency itself, which regulates circulation as a digital investment tool and also protects Cryptocurrency investors in Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Investment, Digital, Rupiah Currency Exchange ABSTRAK Cryptocurrency ialah sebuah mata uang digital. Cryptocurrency tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai, namun menggunakan teknologi digital pada masa kini. Dalam perkembangannya, hadirnya Cryptocurrency sebagai pilihan dalam melakukan transaksi ekonomi termasuk menjadi salah satu dalam instrumen investasi justru membuat suatu permasalahan yang harus segera diatasi, dalam menjaga kestabilan perekonomian terkhusus di Indonesia itu sendiri. Selain itu, terdapat masalah mengenai legalitas hukumnya di Indonesia mengenai penggunaan Cryptocurrency itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya, maka jenis pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia mengenai legalitas hukumnya sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, memang masih belum sah dan dilarang penggunaan dan peredarannya. Namun, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat instrumen investasi dengan perizinan dan diawasi oleh lembaga negara BAPPEBTI. Mengenai dampaknya bagi Kurs Mata Uang Rupiah, maka dampak positifnya adalah lancarnya pergerakan investasi di perekonomian bagi investor ataupun pemerintah sendiri, seperti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi tingkat pengangguran, dan kehidupan lebih sejahtera, serta memajukan perekonomian negara. Sedangkan negatifnya adalah dapat menyebabkan Kurs Mata Uang Rupiah menurun dan dapat menyebabkan inflasi, jika pertukaran dari Cryptocurrency ke Rupiah terlalu besar dan tidak seimbang. Maka, upaya yang dapat dilakukan agar menghasilkan dampak yang positif adalah dengan mengatur, mengawasi, memberikan perizinan, dan menguji terhadap peredaran jenis-jenis Cryptocurrency di Indonesia oleh BAPPEBTI dan Pemerintah. Maka, perlu adanya legalitas hukum yang lebih tinggi, yakni pembuatan undang-undang khusus tentang Cryptocurrency itu sendiri, yang mengatur peredaran sebagai alat investasi digital dan juga perlindungan terhadap investor Cryptocurrency di Indonesia.Kata Kunci : Cryptocurrency, Investasi, Digital, Kurs Mata Uang Rupiah

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 56/Pdt.G/2018/PN Skw NIM. A1011151225, BIMA HIDAYATULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe court is an institution formed by the state to handle cases submitted by the community to obtain justice. However, there are justice seekers who feel that their rights have not been fulfilled, they do not get legal certainty for the rights they are demanding resulting in justice seekers experiencing material losses in the form of substantial costs, the time for completing cases is long because the court's decision was seeking justice cannot accommodate the fulfillment rights of justice seekers.The writing of this law was examined based on the formulation of the problem "What are the Legal Considerations of the Singkawang District Court in Deciding Case Number 56/Pdt.G/2018/PN Skw". The purpose of this study was to analyze the legal considerations of the Singkawang District Court in the civil case Number 56/Pdt.G/2018/PN Skw and to analyze the legal consequences of Decision Number 56/Pdt.G/2018/PN Skw. In this research method, writing uses a type of normative legal research and is descriptive-analytical. The main data source used in this study is secondary data with primary legal materials such as; laws and regulations, court decisions, and case studies.The results of this study indicate that the Plaintiff's argument in case Number 56/Pdt.G/2018/PN Skw is essentially about ownership disputes over the object of the case, but the object of the disputed case is still attached to problems of inheritance and wills/endowments that have not been resolved/do not yet exist legal certainty. The various unlawful acts argued against the Defendants are various and according to the author, the unlawful acts stand independently and are not related to one another. Furthermore, regarding the legal subject, the Plaintiffs and Defendants are both Muslim. Judging from the subject and object of the lawsuit, the Plaintiffs' lawsuit fulfills the element of authority to try the Religious Courts as stated in Articles 49 and 50 paragraph (2) of Law Number 3 of 2006 which has been amended by Law Number 50 of 2009 Concerning Religious Courts.Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it at the Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak. Keywords : Unlawful Acts, Inheritance, Will/Waqf, and Court.ABSTRAKPengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menangani perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk memperoleh keadilan. Namun, pencari keadilan ada yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi, tidak mendapatkan kepastian hukum atas hak yang dituntutnya mengakibatkan pencari keadilan mengalami kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan cukup besar, waktu penyelesaian pekara yang panjang karena putusan pengadilan tempat mencari keadilan tidak bisa mengakamodir untuk memenuhi hak-hak pencari keadilan.Penulisan hukum ini diteliti berdasarkan rumusan masalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Singkawang Dalam Memutuskan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singkawang pada perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw. Dalam metode penelitian ini penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer seperti; peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi kasus (case study).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw pada intinya adalah tentang sengketa kepemilikan atas objek perkara, namun pada objek perkara yang disengketa masih melekat masalah warisan dan wasiat/wakaf yang belum terselesaikan/belum ada kepastian hukumnya. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Para Tergugat bermacam-macam yang menurut penulis perbuatan melawan hukum tersebut berdiri sendiri-sendiri yang tidak berkaitan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya tentang subjek hukumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama beragama Islam. Dilihat dari subjek dan objek gugatan, gugatan Para Penggugat memenuhi unsur kewenangan mengadili Pengadilan Agama yang tercantum dalam Pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Waris, Wasiat/Wakaf, dan Pengadilan.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK BAKATI DI DESA BANI AMAS KELURAHAN SEBALO KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012191031, BHERNAT KEMBAYAU
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Dayak Bakati people still adhere to and apply their customary principles. Provisions of customary law and customs that take place in the area as a guide in behaving and behaving on a daily basis. Marriage according to the Dayak Bakati community is a very important event in the life of the community, because it does not only concern the couple who will carry out the marriage but also concerns the family and community and the spirits of the ancestors. The community in Bani Amas Village, Sebalo Sub-District, Bengkayang District, Bengkayang Regency, especially the Dayak Bakati community, still carry out traditional wedding ceremonies as before, although there have been several shifts at that time. At that time, religion was not yet known by the people in Bani Amas village. The meaning of the Dayak Bakati ceremony itself is the traditional marriage of the Dayak Bakati community using free-range chicken blood.So the main problem formulation in this study is: Is the Dayak Bakati Traditional Marriage Ceremony in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency, Still Implemented As It Should? The research objectives to be achieved from this study are to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the traditional wedding ceremony of the Dayak Bakati community in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency, legal consequences and efforts made by the chairman customs for couples who do not carry out traditional marriage ceremonies. This study used empirical legal research methods, with the nature of the research being descriptive and the data analysis qualitative.The results of the research were that the implementation of the traditional wedding ceremony for the Dayak Bakati community for the Dayak Bakati community in Bani Amas Village, Sebalo Village, Bengkayang District, Bengkayang Regency was still being carried out despite experiencing several shifts such as the tradition of peeking was eliminated, giving advice until late at night was also removed; that the factors causing the shift in the implementation of the Dayak Bakati traditional wedding ceremony to the Dayak Bakati community are economic constraints, the difficulty in finding a set of traditional tools as a condition for traditional marriage ceremonies and religious factors believed by the people of Bani Amas Village; that the legal consequences for those who do not carry out the traditional wedding ceremony of the Dayak Bakati Community are subject to customary sanctions in the form of paying fines and preparing objects as a condition for paying customary fines; and that the efforts made by the traditional leader in preserving the culture that has been carried out since the time of their ancestors is to appeal to the community to protect this heritage together, especially the young people not to forget the tradition even though times have developed like now. Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Bakati Dayak Community Abstrak Masyarakat Dayak Bakati tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip adatnya. Ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Perkawinan menurut masyarakat Dayak Bakati adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya, karena tidak hanya menyangkut pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat dan roh-roh para leluhur. Masyarakat di Desa Bani Amas Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang khususnya masyarakat Dayak Bakati masih melaksanakan upacara adat perkawinan seperti sedia kala walaupun mengalami beberapa pergeseran pada saat itu agama belum dikenal oleh masyarakat di desa Bani Amas. Makna dari Upacara adat dayak Bakati itu sendiri adalah perkawinan adat masyarakat Dayak Bakati yang menggunakan darah ayam kampung.Maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Upacara Adat Perkawinan Dayak Bakati Di Desa Bani Amas Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Masih Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Bakati di Desa Bani Amas Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, akibat hukum dan upaya yang dilakukan ketua adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Bakati pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Bani Amas Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang masih tetap dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran seperti tradisi mengintip dihilangkan, memberi nasehat sampai larut malam juga dihilangkan; bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Bakati pada masyarakat Dayak Bakati adalah kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat adat sebagai syarat upacara adat perkawinan dan faktor agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Bani Amas; bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat Perkawinan Masyarakat Dayak Bakati dikenakan sanksi adat berupa membayar denda dan menyiapkan benda-benda sebagai syarat untuk membayar denda adat; dan bahwa upaya yang dilakukan oleh ketua adat dalam melestarikan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut, terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang. Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Masyarakat Dayak Bakati

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK ( STUDI KASUS DI KOTA SINGKAWANG ) NIM. A1011191042, SULFA WARNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Criminology contributes in outlining crime causes, and in time it creates preventive measures. Sexual abuse of children falls under the category of crimes in which perpetrators engage in sexual violence in order to indulge their cravings forcibly along with the threat or helplessness of a child in sexual activity. The study discussed the issue of child sexual abuse (a case study in the singkawang city). In the study, researchers employed a qualitative method of study using the analytical descriptive approach of describing and describing data that are acquired, data that are then systematically compiled, and then qualitative analysis to achieve clarity in the matter by analyzing the actual facts or circumstances of the study. The result of this study may be concluded that the causes of sexual abuse in children (case studies in the city of singkawang) are due to coercion and persuasion of the perpetrators and lack of parental control and awareness in their anticipation of sexual crimes in the child. Keywords: criminology, sexual abuse, child Abstrak Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Kekerasan seksual pada anak masuk dalam kategori tindak kriminal yang mana pelaku melakukan kekerasan seksual untuk memuaskan nafsunya secara paksa disertai dengan ancaman atau ketidakberdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Penelitian ini membahas masalah terkait faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak (Studi Kasus di Kota Singkawang). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menjabarkan data-data yang diperoleh, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan menganalisis fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya saat dilakukannya penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak (Studi Kasus di Kota Singkawang) dikarenakan adanya paksaan dan bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku serta rendahnya kontrol dan kesadaran pihak orang tua dalam mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan seksual pada anak. Kata Kunci : Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA