cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,385 Documents
 335   336   337   338   339 
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN PEMBAYARAN YANG MERUGIKAN DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER NIM. A1012221119, JESSLYN ERNESIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for consumers and parties listed as emergency contacts in harmful debt collection practices in Shopee PayLater services. Furthermore, this study seeks to identify the legal remedies available to both consumers and emergency contact parties in addressing collection practices that do not comply with the provisions of applicable laws and regulations. This study employs an empirical juridical research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through library research and field research in the form of questionnaire distribution to Shopee PayLater users. The data collected consist of primary and secondary data, which were subsequently analyzed qualitatively to provide an overview of the implementation of legal protection for consumers in Shopee PayLater collection practices. The findings indicate that the implementation of legal protection for consumers in Shopee PayLater collection practices has not been functioning optimally. Disruptive and repetitive collection practices were still identified, including practices involving parties listed as emergency contacts despite such parties having no legal relationship under the financing agreement. These practices are in violation of the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 62 of Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.. Legal remedies that may be pursued include filing complaints with the business operator, the Financial Services Authority, the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector, as well as civil lawsuits in the event of damages. Therefore, strengthened oversight and enhanced legal protection are necessary to safeguard the rights of consumers and emergency contact parties. Keywords: Consumer Protection, Shopee PayLater, Debt Collection Practices, Emergency contact, Legal Remedies.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen serta pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat dalam praktik penagihan pembayaran yang merugikan pada layanan Shopee PayLater. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen maupun pihak kontak darurat dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa penyebaran kuesioner kepada pengguna Shopee PayLater. Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penagihan layanan Shopee PayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penagihan Shopee PayLater belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan praktik penagihan yang bersifat mengganggu, dilakukan secara berulang, bahkan melibatkan pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat meskipun pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain melalui pengaduan kepada pelaku usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta gugatan perdata apabila timbul kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak konsumen dan pihak kontak darurat. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Shopee PayLater, Praktik Penagihan, Kontak Darurat, Upaya Hukum.
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENELANTARAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221135, ANGEL NATALIA FRISKILA MANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the factors causing child neglect in Pontianak City from a criminological perspective. This phenomenon indicates that parents are no longer a safe haven for children, but can also act as perpetrators of crimes against children, which contradicts Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which affirms parents' obligation to care for, maintain, and protect children. This study used an empirical method with a descriptive qualitative approach through primary and secondary data supported by strain theory and social control theory. Data were analyzed qualitatively to understand the factors causing child neglect. The results indicate that child neglect is influenced by internal and external factors. Internal factors are explained through strain theory, which includes economic pressure, family conflict, divorce, low parental responsibility, lack of parenting awareness, immature mindsets, and early marriage, which leads to unpreparedness for parenting. External factors are explained through social control theory, which includes minimal social support and weak supervision from the surrounding environment. Thus, child neglect occurs due to pressure on parents and weak social control in the family and environment. Keywords: Criminology, Neglect, Parents, Children, Strain, Social Control Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Kota Pontianak dalam perspektif kriminologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa orang tua tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku kejahatan terhadap anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui data primer dan data sekunder yang didukung oleh teori strain dan teori kontrol sosial. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami faktor penyebab terjadinya penelantaran anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dijelaskan melalui teori strain yang meliputi tekanan ekonomi, konflik keluarga, perceraian, rendahnya rasa tanggung jawab orang tua, kurangnya kesadaran pengasuhan, pola pikir yang belum matang, serta pernikahan dini yang menyebabkan ketidaksiapan menjalankan peran sebagai orang tua. Faktor eksternal dijelaskan melalui teori kontrol sosial yang meliputi minimnya dukungan sosial, serta lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, penelantaran anak terjadi akibat tekanan dalam diri orang tua dan lemahnya kontrol sosial dalam keluarga maupun lingkungan. Kata Kunci : Kriminologi, Penelantaran, Orang tua, Anak, Strain, Kontrol sosial
KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT NIM. A1012221200, IRMANSAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak yang menimbulkan reaksi dari masyarakat adat karena dianggap mencederai kehormatan, martabat, dan identitas kolektif masyarakat adat Dayak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus penghinaan tersebut, menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum adat Dayak, mengidentifikasi sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta menganalisis perbandingan penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Temenggung Adat Pontianak Timur dan Ketua Umum Ormas Mangkok Merah sebagai responden yang memahami penerapan hukum adat Dayak dalam penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian dan sanksi adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena dianggap mengganggu kehormatan, martabat, serta keseimbangan sosial masyarakat adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan laporan dari masyarakat, pemeriksaan saksi, musyawarah adat, dan penetapan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam struktur adat. Sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah capa molot yang bertujuan memulihkan kehormatan masyarakat adat, menciptakan perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan sosial. Penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Hukum Adat Dayak, Penghinaan, Delik Adat, Capa Molot, Penyelesaian Adat. This research was motivated by the case of insult committed by Rizky Kabah against the Dayak indigenous community, which triggered strong reactions from the community as it was considered to have harmed the honor, dignity, and collective identity of the Dayak people. The research problem addressed in this study is how the settlement and sanctions for Rizky Kabah’s insulting act against the Dayak indigenous community are viewed from the perspective of Dayak customary law. This study aims to identify the form of settlement of the case, analyze the settlement mechanism under Dayak customary law, determine the customary sanctions that may be imposed on the offender, and analyze the comparison between settlements through national law and customary law. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The data were obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with the Temenggung Adat of East Pontianak Dayak Community and the Chairman of the Mangkok Merah Community Organization, who were selected as respondents due to their understanding of the implementation of Dayak customary law in resolving cases involving insults against indigenous communities. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive understanding of the settlement mechanisms and customary sanctions applied in such cases. The findings reveal that insults directed at the Dayak indigenous community can be categorized as customary offenses because they disrupt the honor, dignity, and social balance of the indigenous community. The settlement process is carried out through customary law mechanisms involving community reports, witness examination, customary deliberation, and the issuance of decisions by authorized customary leaders. The customary sanction that may be imposed on the offender is capa molot, which aims to restore the honor of the indigenous community, promote reconciliation, and reestablish social harmony and balance. Furthermore, settlements through national law and customary law possess different characteristics; however, both systems can operate simultaneously according to their respective functions and authorities in achieving justice for the community. Keywords : Dayak Customary Law, Insult, Customary Offense, Capa Molot, Customary Dispute Resolution.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HIGIENITAS MAKANAN ANAK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NO 64 SUNGAI RAYA DALAM ) NIM. A1012191020, SANTIKA FAHMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap higienitas makanan anak sekolah di sekolah dasar no 64 sungai raya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 .dengan penelitian ini, penulis juga akan mencari bagaimana pelaku usaha menjaga higienitas makanan yang khusus nya di tingkat sekolah dasar agar anak anak sekolah tetap sehat . Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap higinitas makanan ini adanya perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 sungai raya dalam. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 dalam bentuk tanggung jawab memastikan makanan yang mereka sajikan sehat, aman, dan layak dikonsumsi serta menjaga kebersihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, serta lingkungan sekolahan. Kata Kunci : Perlindungan konsumen , pelaku usaha , higinitas makanan. This study focuses on reviewing the responsibility of business actors for the food hygiene of schoolchildren at Elementary School No. 64 Sungai Raya, as stipulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9. Through this study, the author will also explore how business actors maintain food hygiene, especially at the elementary school level, to ensure the health of schoolchildren. This research is normative-empirical in nature, using qualitative research methods and presenting research results with descriptive analysis. The author will explore and review the extent of business actors' responsibility for food hygiene, including legal protection under the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9 Sungai Raya Dalam. The research results obtained that the responsibilities of business actors in Indonesia are in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9 in the form of responsibility to ensure that the food they serve is healthy, safe, and suitable for consumption as well as maintaining the cleanliness of raw materials, processing, serving, and the school environment. Keywords : Consumer Protection, Business Actors, HYGIENE FOOD
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH HACKER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NIM. A1011211030, SITI AULIA FATTIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan data pribadi oleh lembaga negara. Namun, di balik kemajuan ini, ancaman terhadap keamanan data pribadi juga semakin meningkat, seperti yang terjadi pada kasus kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak tidak bertanggung jawab (hacker). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak terkait dalam insiden kebocoran data tersebut, serta meninjau peristiwa tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) serta dokumentasi terhadap kasus dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Lokasi penelitian difokuskan pada kajian terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menimbulkan dampak nyata di lapangan berupa potensi penyalahgunaan data untuk penipuan dan pemalsuan identitas, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data pribadi, sehingga kebocoran yang terjadi mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data. Berdasarkan ketentuan UU PDP, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 57, serta sanksi pidana berupa denda paling banyak hingga Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan data menjadi langkah penting guna mencegah terulangnya pelanggaran serta menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat di masa mendatang. Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban hukum, keamanan informasi. The rapid advancement of information technology has significantly impacted various sectors, including the management of personal data by government institutions. However, alongside these developments, threats to data security have become increasingly prevalent, as exemplified by the data breach of BPJS Ketenagakerjaan caused by hackers. This study aims to analyze the legal responsibilities that arise from such incidents and to examine the breach from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). This research uses a normative legal method with a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through literature review and documentation of relevant laws and case studies. The study focuses on BPJS Ketenagakerjaan and other authorized institutions involved in supervising and enforcing data protection regulations. he results of the study indicate that the leakage of personal data of BPJS Ketenagakerjaan participants not only causes real impacts in the field, such as the potential misuse of data for fraud and identity forgery, but also gives rise to legal consequences under the Personal Data Protection Law (UU PDP). BPJS Ketenagakerjaan, as a data controller, is legally obligated to ensure the security, confidentiality, and integrity of personal data; therefore, any data breach reflects a violation of personal data protection principles. Based on the provisions of the UU PDP, such violations may result in administrative sanctions in the form of fines of up to 2% of annual revenue as stipulated in Article 57, as well as criminal fines of up to IDR 4,000,000,000 (four billion rupiah) to IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah) pursuant to Articles 67, 68, and 69. Therefore, strengthening data security systems is an essential measure to prevent similar violations and to avoid more severe legal consequences in the future. Keywords: Personal data protection, legal accountability, information security

Page 339 of 339 | Total Record : 3385

 335   336   337   338   339 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue