Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012171055, WAHYU ADETYA ARYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTCrime and its current developments are assessed from several aspects, especially the quality which is quite apprehensive. One of the crimes that is troubling and detrimental to society is motorbike theft with violence or known as begal. this crime of theft with violence (begal) does not only occur in big cities, but also occurs in Ketapang Regency. the crime of theft with violence (stealing) motorbikes in Ketapang Regency has increased in quantity over the last 5 (five) years.Based on data from the Ketapang Police that from 2017 to 2021 there have been 33 (thirty three) cases of violent theft (stealing) motorcycles, where in 2017 there were 2 (two) cases of robbery, then in 2018 there were there were 3 (three) cases of robbery, whereas in 2019 there were 6 (six) cases of robbery, then in 2020 there were 10 (ten) cases of robbery and in 2021 there were 12 (twelve) cases of robbery in Ketapang Regency . All perpetrators of crimes of theft with violence (begal) were sentenced under the provisions of Article 365 of the Criminal Code.The modus operandi was carried out by robbers in Ketapang Regency by pressing the victim and pointing a sharp weapon. In addition, the perpetrator pretended that his motorcycle had broken down and asked the victim for help, then the perpetrator took the motorbike, wallet/bag, and the victim's cell phone and took them away. The location of the crime of theft with violence (stealing) motorcycles in Ketapang Regency occurred in the Ketapang City area, namely: Jalan K.S. Tubun, Jalan Gajah Mada, Jalan Karya Tani, Jalan P. Bandala, Jalan R.M. Sudiono, Jalan Letkol M. Tohir, and several sub-districts, such as: Pelang District, Kendawangan District, Muara Pawan District, and South Matan Hilir District. . The location of the robbery crime incident in Ketapang Regency is a quiet area at night and the residents' houses are quite far apart. While the age of the perpetrators between 20 years to 40 years.The factors causing the increase in cases of violent theft (begal) motorbikes in Ketapang Regency are due to not having a permanent job and the existence of economic pressure to make ends meet and that of their families.Countermeasures carried out by the Police against the increasing cases of motorcycle theft crimes in Ketapang Regency are through preventive measures by appealing to the public through pamphlets, billboards, banners and social media to be careful when leaving the house at night and avoiding areas -areas prone to motorcycle theft crimes in Ketapang Regency and conducting patrols in areas prone to theft of motorbikes in Ketapang Regency. Meanwhile, repressive efforts are carried out by responding quickly to every report or complaint from every member of the public who knows that there is a crime of robbery in Ketapang Regency and taking strict action against the perpetrators of motorbike robbery in Ketapang Regency, this is to provide a deterrent effect ( effect deterrent) for other actors and potential actors.ABSTRAKKejahatan dan perkembangannya dewasa ini dinilai dari beberapa segi, terutama kualitasnya cukup memprihatinkan. Salah satu kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat adalah pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah begal. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di Kabupaten Ketapang. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) sepeda motor di Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan secara kuantitas selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.Berdasarkan data dari Polres Ketapang bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi 33 (tiga puluh tiga) kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) sepeda motor, dimana pada tahun 2017 telah terjadi 2 (dua) kasus begal, selanjutnya pada tahun 2018 telah terjadi 3 (tiga) kasus begal, sedangkan pada tahun 2019 telah terjadi 6 (enam) kasus begal, kemudian pada tahun 2020 telah terjadi 10 (sepuluh) kasus begal dan pada tahun 2021 telah terjadi 12 (dua belas) kasus begal di Kabupaten Ketapang. Seluruh pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP.Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan begal di Kabupaten Ketapang dengan memepet korban dan menodongkan senjata tajam. Selain itu, pelaku berpura-pura sepeda motornya mogok dan meminta bantuan kepada korban, kemudian motor, dompet/tas, dan telepon selular (hand phone) korban pun dirampas oleh pelaku dan dibawa kabur. Lokasi kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) sepeda motor di Kabupaten Ketapang terjadi di daerah Kota Ketapang, yaitu: Jalan K.S. Tubun, Jalan Gajah Mada, Jalan Karya Tani, Jalan P. Bandala, Jalan R.M. Sudiono, Jalan Letkol M. Tohir, dan beberapa daerah kecamatan, seperti: Kecamatan Pelang, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Muara Pawan, dan Kecamatan Matan Hilir Selatan. Lokasi kejadian kejahatan begal di Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang sepi pada saat malam hari dan jarak rumah penduduk agak berjauhan. Sedangkan usia pelaku antara 20 tahun hingga 40 tahun.Faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) sepeda motor di Kabupaten Ketapang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap dan adanya tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap meningkatnya kasus kejahatan begal sepeda motor di Kabupaten Ketapang melalui upaya preventif dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pamflet, baliho, spanduk, maupun media sosial untuk berhati-hati pada saat keluar rumah di malam hari dan menghindari daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan begal sepeda motor di Kabupaten Ketapang dan melakukan patroli di daerah yang rawan terjadinya kejahatan begal di Kabupaten Ketapang. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara memberikan respons yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan begal di Kabupaten Ketapang dan mengambil tindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan begal sepeda motor di Kabupaten Ketapang, hal ini guna memberikan efek jera (effect deterrent) bagi para pelaku dan calon pelaku lainnya. Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kejahatan, Begal, Sepeda Motor

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DI ARANSEMEN ULANG DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA NIM. A1011191161, MIKHAL ABIGAEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The global technological advancements have enabled society to enjoy entertainment through electronic media like YouTube, which has both positive aspects in terms of easier access to music and negative consequences due to the misuse of technology, such as the uploading of songs without the creator's permission. This research aims to investigate the legal protection provided to songwriters when their work is uploaded on YouTube by others. Additionally, it explores the efforts that copyright holders can take and the legal consequences faced by video creators on YouTube who upload content without permission. The research methodology employed is normative legal research, with data collected from legal literature. Based on Article 9 of Law Number 28 of 2014 regarding Copyright, songwriters receive legal protection for their work uploaded on YouTube for economic purposes, regardless of the medium used. YouTube also provides protection by removing videos that infringe copyright after receiving notifications. Songwriters can take preventive measures by registering their copyright to claim royalties through links provided by the Ministry of Law and Human Rights, which is now easily accessible online. Keywords : Copyright, Youtube, Rearrangement, License, Royalty ABSTRAK Perkembangan teknologi global memungkinkan masyarakat menikmati hiburan melalui media elektronik seperti Youtube, yang memiliki dampak positif dalam hal akses musik, namun juga dampak negatif dengan penyalahgunaan teknologi, yaitu unggahan video lagu tanpa izin pencipta. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi perlindungan hukum bagi pencipta lagu ketika karya mereka diunggah di Youtube oleh pihak lain, serta upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dan konsekuensi hukum bagi pembuat video yang melanggar hak cipta di Youtube. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data dari literatur hukum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum terkait karyanya yang diunggah di Youtube untuk kepentingan ekonomi, tanpa tergantung pada media yang digunakan. Youtube juga memberikan perlindungan dengan menghapus video yang melanggar hak cipta setelah pemberitahuan. Pencipta dapat melakukan pendaftaran hak cipta untuk mengklaim royalti melalui link yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara online. Kata Kunci : Hak Cipta, Youtube, Aransemen Ulang, Lisensi, Royalti

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI PEMILIK BENGKEL NON RESMI YANG MENJUAL SUKU CADANG PALSU SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161158, REZKI MULYADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap praktik penjualan suku cadang palsu sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen. Penjualan suku cadang palsu menjadi sebuah masalah serius yang dapat membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor, oleh sebab itu terhadap pelaku penjual suku cadang palsu sepeda motor harus diambil tindakan hukum. Namun fakta dilapangan masih mudah ditemukan pelaku usaha yang masih menjual suku cadang palsu sepeda motor. Pengaturan mengenai penjualan suku cadang palsu yang dilakukan oleh Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Akan tetapi penegakan hukum yang diberikan masih tergolong belum maksimal dilihat dari data yang diperoleh penulis menunjukan pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021 hanya ada 6 temuan kasus penjualan suku cadang palsu sepeda motor Di Kota Pontianak. Sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku penjualan suku cadang palsu sepeda motor. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum belum dapat bekerja dengan maksimal dikarenakan laporan dari masyarakat yang masih minim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas penerapan berlakunya hukum positif di masyarakat. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisa teori penegakan hukum dan efektifitas hukum, kondisi lingkungan, lemahnya penegakan hukum serta ringannya ancaman hukum, mempengaruhi seseorang untuk menjual suku cadang palsu sepeda motor. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu celah alasan tidak dapat diterapkannya hukum apabila masih diberikannya toleransi oleh aparat penegak hukum maka dapat menyebabkan semakin marak pula praktik penjualan suku cadang palsu sepeda motor Di Kota Pontianak. Key Word : Penegakan Hukum, Sanksi Pidana, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Law enforcement against the practice of selling counterfeit motorcycle spare parts based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the city of Pontianak is one of the government's steps to maintain and protect consumer interests. The sale of fake spare parts has become a serious problem that can endanger the safety of motorcycle riders, therefore legal action must be taken against those who sell fake motorcycle spare parts. However, in reality, perpetrators who still sell fake spare parts for motorcycles are easily found. The regulations regarding the sale of counterfeit parts carried out by business actors who violate the provisions as intended in Article 8, Article 9, Article 10, Article 13 paragraph (2), Article 15, Article 17, paragraph (1) letters a, b, c, e , paragraph (2), and Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, law enforcement given is still relatively low, as seen from the data obtained by the author showing that in the period from 2018 to 2021, there were only 6 cases of counterfeit motorcycle spare parts sales discovered in the city of Pontianak. Thus, it cannot provide a deterrent effect on perpetrators of the sale of counterfeit motorcycle spare parts. The method used in this study is an empirical juridical method, which means that this study describes the facts that occur in the field and knows the effectiveness of the application of positive law in society. The result of this research, based on the analysis of legal enforcement theory and the effectiveness of the law, environmental conditions, weak law enforcement, and the lenient threat of legal action all affect someone to sell counterfeit motorcycle spare parts. However, this is not a basis for not being able to apply the law. If tolerance is still given by law enforcement officers, it can cause the practice of selling fake motorcycle spare parts in the city of Pontianak to become increasingly prevalent. Key Word : Law Enforcement, Criminal Sanctions, Consumer Protection.

PELAKSANAAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) NIM. A1011191058, VIRGHIE DYNAZ KOESOEMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is analytical and descriptive, using a normative juridical approach. Normative juridical is meant by research that refers to legal norms contained in the legal system in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, then processed by analysis of legal concepts (Analytical and Conceptual Approach), in which the author conducts research on legal concepts such as aspects juridical, sociological, and philosophical. The purpose of this research is to find out Indonesia's responsibility or efforts toward freedom of expression based on the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Based on the results of research and discussion, Indonesia is allowed to reduce or limit obligations in exercising the right to express an opinion with applicable laws and regulations. Meanwhile, because the Indonesian state has bound itself by law, it is obligatory to respect, protect, and fulfill the people's right to freedom of opinion. Data on cases that occurred in Indonesia can be an illustration that the government's authority is deemed necessary to increase firmness and commitment to managing, supervising, and educating about the course of freedom of expression. The basis for the legitimacy of ratification does not place the ICCPR as an international rule that has been ratified to act superior to the constitution but instead aligns the position of international law to complement the better running of the constitution in implementation practices in Indonesia. Keywords: Freedom of Opinion; Indonesia; ICCPR; Abstrak Penelitian ini merupakan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan dengan penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada tata aturan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian diolah dengan analisis konsep hukum (Analytical & Conseptual Approach) dimana penulis melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui tanggung jawab atau usaha Indonesia terhadap kebebasan berpendapat berdasarkan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Indonesia diperbolehkan mengurangi atau membatasi kewajiban dalam melaksanakan hak-hak berpendapat dengan hukum dan aturan yang berlaku. Adapun, sebab negara Indonesia telah mengikatkan diri secara aturan maka tugas wajib untuk menghormati (to respect), untuk melindungi (to protect) dan untuk memenuhi (to fulfill) hak kebebasan berpendapat rakyat. Data kasus yang terjadi di Indonesia dapat menjadi gambaran bahwa kewenangan pemerintah di rasa perlu untuk meningkatkan komitmen dalam ketegasan dan keterikatan untuk mengurus, mengawasi dan mengedukasi tentang jalannya kebebasan berpendapat. Dasar legitimasi ratifikasi tidak menempatkan ICCPR sebagai aturan internasional yang sudah diratifikasi bertindak superior terhadap konstitusi melainkan menyejajarkan posisi hukum internasional untuk melengkapi jalannya konstitusi yang lebih baik pada praktik penyelenggaraan di Indonesia. Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat; Indonesia; ICCPR

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL NIM. A1012161205, YENI MARGARETH MARPAUNG
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTTo support their lives, people need capital both to open bussinesses and to buy vehicle facilities. Seen this situation then many finance companies that provide funding to the public. A finance company is a bussiness entity that is specifically set up to lease, factoring, consumer financing and/or credit cards, as conducted by PT. BFI Finance Indonesia, Tbk banch pontianak which has two forms of financing, namely conventional financing and lease back financing, which can be said as a form of funding in the form of leasing and consumer financing. But to ensure the return of funds by the debtor. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk as a creditor asks for collateral, thereby reducing the risk of loss for creditors in the even (default) by the debtor.This study aims to determine the obstacles experienced by PT. BFI Finance Indonesia Branch Pontianak in executing executions on collateral objects that already have executive power. Problem Formulation: How are the obstacles in carrying out the execution of fiduciary guarantees that have had executive power. As for the research method, it was done descriptively analytically. The method of approach is juridical empirical with primary data and secondary data analyzed qualitatively. To strengthen this research an interview was conducted.From the results of the study t was found that many debtors who then transferred the object of collateral to a third party and took the object of bail out of town which caused the creditor to incur additional costs an take up time. To minimize such an event the creditor then uses the approach to the debtor"™s family and negotiates with the debtor but if it still does not get a meeting point then the creditor will submit an application to the court and coordinate with the police to execute the fiduciary guarantee.Keywords : Default, Execution, Fiduciary guaranteeABSTRAKUntuk menunjang kehidupannya masyarakat membutuhkan modal baik untuk membuka usaha maupun membeli fasilitas kendaraan. Melihat keadaan ini kemudian banyak perusahaan pembiayaan yang memberikan pendanaan kepada masyarakat. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Kartu kredit, seperti yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Pontianak yang memiliki dua bentuk pembiayaan, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan lease back, yang mana dapat dikatakan sebagai bentuk pendanaan berupa Sewa Guna Usaha (Leasing) dan Pembiayaan Konsumen. Namun untuk memastikan pengembalian dana oleh debitur maka pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk sebagai kreditur meminta jaminan, sehingga mengurangi resiko kerugian bagi kreditur bilamana terjadi kelalaian kewajiban (wanprestasi) oleh debitur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Pontianak dalam pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Rumusan Masalah: Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Telah Memilki Kekuatan Eksekutorial. Adapun metode penelitian dilakukan secara deskriptif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak debitur yang kemudian mengalihkan Objek jaminan kepada pihak ketiga dan membawa lari Objek Jaminan ke luar kota yang menyebabkan Kreditur harus mengeluarkan biaya tambahan serta menyita waktu. Untuk meminimalisir kejadian yang demikian kreditur kemudian menggunakan pendekatan kepada keluarga debitur serta melakukan negosiasi kepada debitur namun jika tetap tidak memperoleh titik temu maka pihak kreditur akan mengajukan permohonan ke pengadilan serta berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.Kata Kunci : Wanprestasi, Eksekusi, Jaminan Fidusia

WANPRESTASI AGEN KORAN PONTIANAK POST DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PT. AKCAYA UTAMA PRESS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191177, MUTIA RAHMASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractTo disseminate Pontianak Post to custumers, then the manager or entrepreneur PT. Akcaya Utama Press receives distributors who are tasked to distribute the daily, where before performing the duties, the prospective dealer must meet the requirements specified and then sign the partnership agreement whose contents have been mutually agreed upon. Partnership agreement between Entrepeneur PT. Akcaya Utama Press with a dealer made in writing is intended for the parties to know clearly about the rights and obligations contained in the letter of partnership agreement. If the dealer doesn"™t carry out his obligation due to negligent or intentional, then the dealer can already be said to do wanprestasi that cause not smooth income for the Entrepeneur PT. Akcaya Utama Press.The formulation of the problem: " What Factors Cause the Distributor of Pontianak Post Newspaper to be late in terms of paying customers money to PT. Akcaya Utama Press?". The research purposes is to deliver the implementation of the partnership agreement between the agent and the entrepreneur of PT. Akcaya Utama Press, the factors that cause the agent to default in depositing customer money to the entrepreneur of PT Akcaya Utama Press, the legal consequences for agents who default in depositing customer money to the entrepreneur of PT Akcaya Utama Press and the efforts made by the entrepreneur of PT Akcaya Utama Press against agents who default in depositing subscription money. The research method uses empirical research methods. The nature of the research is descriptive and qualitative data analysis.The result of the research is that the agreement between the newspaper agent and PT Akcaya Utama Press is in writing, but the newspaper agent still defaults in terms of depositing money to PT Akcaya Utama Press. That the factor causing newspaper agents to default in depositing customer money is because the money is used by agents for urgent personal needs. That the legal consequences for newspaper agents who make defaults in terms of depositing customer money are paying losses and being dismissed as agents. That the efforts made by the entrepreneur of PT Akcaya Utama Press against agents who default in depositing customer money are given warning letters 1 to 3 and dismissed but the agent is still obliged to pay off his debt to the entrepreneur of PT Akcaya Utama Press. Keywords: Partnership Agreement, Channel Dealer, Entrepeneur Abstrak Untuk menyebarluaskan Pontianak Post kepada para pelanggan, maka pihak pengelola atau Pengusaha PT. Akcaya Utama Press menerima agen-agen yang bertugas untuk mendistribusikan harian tersebut, dimana sebelum melaksanakan tugasnya maka calon agen harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian menandatangani surat perjanjian kerjasama kemitraan yang isinya telah disepakati bersama. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Pengusaha PT. Akcaya Utama Press dengan agen yang dibuat secara tertulis dimaksudkan agar para pihak dapat mengetahui secara jelas tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Apabila agen tidak melaksanakan kewajibannya karena lalai ataupun disengaja, maka agen teresbut sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi yang menyebabkan tidak lancarnya pendapatan bagi Pengusaha PT. Akcaya Utama Press.Adapun rumusan masalah: "Faktor Apa Yang Menyebabkan Agen Koran Pontianak Post Terlambat Dalam Hal Pembayaran Uang Pelanggan Kepada PT. Akcaya Utama Press?". Adapun tujuan penelitian yaitu mengungkapkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara pihak agen dengan pengusaha PT. Akcaya Press, faktor penyebab agen melakukan wanprestasi dalam menyetorkan uang pelanggan kepada pengusaha PT. Akcaya Utama Press, akibat hukum bagi agen yang wanprestasi dalam menyetorkan uang pelanggan kepada pengusaha PT. Akcaya Utama Press dan upaya yang dilakukan pengusaha PT. Akcaya Utama Press terhadap agen yang melakukan wanprestasi dalam menyetorkan uang langganan. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian adalah deskriftif dan analisis data kualitatif.Hasil penelitian yang dicapai adalah perjanjian antara agen koran dengan PT. Akcaya Utama Press dilakukan secara tertulis, namun agen koran masih melakukan wanprestasi dalam hal penyetoran uang kepada PT. Akcaya Utama Press. Bahwa faktor penyebab agen koran melakukan wanprestasi dalam menyetorkan uang pelanggan dikarenakan uang digunakan oleh agen untuk keperluan pribadi yang mendesak. Bahwa akibat hukum bagi agen koran yang melakukan wanprestasi dalam hal yang menyetorkan uang pelanggan adalah membayar kerugian dan diberhentikan sebagai agen. Bahwa upaya yang dilakukan pengusaha PT. Akcaya Utama Press terhadap agen yang wanprestasi dalam menyetorkan uang pelanggan adalah diberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3 dan diberhentikan namun agen tetap berkewajiban melunasi hutangnya kepada pengusaha PT. Akcaya Utama Press.Kata kunci: Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Agen Koran, Pengusaha.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN CD/DVD BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191140, DAENG SHAHRUL FATURRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In Indonesia, copyright issues are a problem that is often encountered and is in the public spotlight. One of the biggest problems is copyright infringement in the field of films and songs, especially piracy. Where this research focuses on violations in the form of pirated CDs/DVDs spread across Pontianak City. The act of piracy that occurred was a crime that violated Article 113 paragraphs (2), (3), and (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.This research aims to analyze the reasons why criminal law enforcement against perpetrators of selling pirated CDs/DVDs in Pontianak City has not been implemented optimally with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The type of research carried out in this research uses empirical juridical research methods using a qualitative approach, namely a method of analyzing research results that produces analytical descriptive data, data expressed in writing or orally as well as real behavior, and researched and studied as something that is intact.This research results in the conclusion that criminal law enforcement against perpetrators of selling pirated CDs/DVDs in Pontianak City has not been implemented optimally based on positive law due to the lack of frequency of raids from law enforcement officers, lack of legal socialization regarding copyright violations from law enforcers, as well as lack of awareness and compliance. community law and sellers of pirated CDs/DVDs.Keywords: Cd/Dvd, Pirated, Criminal Law Enforcement, Copyright ABSTRAK Di Indonesia permasalahan hak cipta merupakan permasalahan yang banyak dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. Salah satu permasalahan terbesar adalah pelanggaran hak cipta pada bidang film dan lagu, khususnya pembajakan. Dimana penelitian ini memfokuskan pada pelanggaran berupa Cd/ Dvd bajakan yang tersebar di Kota Pontianak. Tindakan pembajakan yang terjadi merupakan tindak kejahatan yang melanggar Pasal 113 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Cd/Dvd Bajakan Di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Secara Optimal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, serta diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjualan Cd/Dvd bajakan di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan hukum positif dikarenakan kurangnya frekuensi razia dari aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi hukum terkait pelanggaran hak cipta dari penegak hukum, serta kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat maupun penjual Cd/Dvd bajakan.Kata kunci : Cd/Dvd, Bajakan, Penegakan Hukum Pidana, Hak Cipta

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION NOMOR 2013-19 TERHADAP KLAIM ATAS TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI PERAIRAN NATUNA UTARA INDONESIA NIM. A1011171086, SYAFIQAH VYJAYANTIMALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKNine Dash Line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi Tiongkok, dengan dasar historis untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana Tiongkok tercatat sebagai negara yang ikut menandatanganinya. Menurut UNCLOS 1982 suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif . Namun Tiongkok berpendapat bahwa Nine Dash Line muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. Dalam sengketa Tiongkok dan Filipina dimana Filipina membawa sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration atas klaim yang dilakukan Tiongkok.Penulis menggunakan metode penelitian normatif berupa preskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif menggunaan telaah pustaka, analisis data dilakukan secara kualitatif. Jenis pendekatan dilakukan dengan pendekatan kasus dan sumber bahan hukum berupa asas dan kaidah hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, karya tulis hukum, internet dan ensiklopedi hukum.Permanent Court of Arbitration memutuskan bahwa Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan akhirnya klaim Tiongkok tersebut dianggap tidak berlaku. Tetapi Tiongkok menolak hasil putusan tersebut dan tetap saja melakukan Traditional Fishing Ground yang dimana tidak terdapat pada UNCLOS 1982. Perbuatan Tiongkok ini juga berdampak pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana nelayan Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga Tiongkok tidak lagi diperbolehkan menangkap ikan secara ilegal dikawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan posisi Indonesia diperkuat dengan adanya putusan dari Permanent Court of Arbitration. Kata Kunci : Nine Dash Line, Permanent Court of Arbitration, Zona Ekonomi

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (NGELAHER NLOBAR CADE) DI DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK POMPANG"™K DI DESA PENYALIMAU JAYA NIM. A1011191108, NATALIS ANGGI SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Dayak Pompang'k are an indigenous Dayak community who live in the Penyalimau Jaya Village area, Kapuas District, Sanggau Regency, West Kalimantan. During the implementation of child adoption, the Dayak Pompang'k indigenous community in Penyalimau Jaya Village also experienced a very visible shift in the child adoption ceremony, namely that as time progressed, many of the tools used in the child adoption ceremony were then replaced or eliminated. Even the traditional ceremony for adopting a child can be carried out simply according to the abilities of the person carrying out the adoption. However, in this case there was a shift in the tools and equipment in the child adoption ceremony which was caused by various factors. The aim of carrying out this research is to obtain information and data as well as a description of the traditional ceremony for adopting a child, to reveal the factors causing the shift in the culture of adopting a child, to explain the legal consequences for parents who carry out the adoption. The method used in this research is empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. This research wants to reveal the behavioral patterns of the Dayak Pompang'k traditional community in Penyalimau Jaya Village, Kapuas District, Sanggau Regency in carrying out the implementation of child adoption. This research shows that the adoption ceremony is still carried out in Penyalimau Jaya Village, Kapuas District, Sanggau Regency. The stages carried out are First, Monga, Second, the Boraum ceremony, Third, the traditional Ponga ceremony (Ngelaher Nlobar Cade). However, several aspects of this traditional ceremony experienced shifts in the tools and equipment because they were adapted to the times and abilities of the person carrying out the adoption. Several factors that caused this shift were religious, economic and technological factors. Legal consequences for parents who adopt a child from their biological parents, an adopted child has juridical rights within the framework of inheritance law, namely receiving rights and obligations as an heir, both material and immaterial, such as customary title, customary position and hereditary dignity. Efforts made to preserve the traditional ceremony of child adoption include continuing to hold the traditional ceremony of child adoption, as well as providing education to the younger generation as the next generation in the hope of maintaining customs as personal identity. Keywords: Child, Dayak, Implementation, Adoption, Pompang"™k Abstrak Dayak Pompang"™k merupakan masyarakat adat Dayak yang berdiam di wilayah Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Pada pelaksanaan pengangkatan anak masyarakat adat Dayak Pompang"™k di Desa Penyalimau Jaya turut mengalami pergeseran yang sangat tampak dalam upacara pelaksanaan pengangkatan anak adalah semakin berkembangnya zaman, alat-alat yang digunakan dalam upacara pelaksanaan pengangkatan anak banyak yang kemudian diganti atau ditiadakan. Bahkan upacara adat pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan sederhana sesuai dengan kemampuan yang melaksanakan pengangkatan anak. Akan tetapi, dalam hal ini terjadi pergeseran pada alat dan perlengkapan yang ada dalam upacara pelaksanaan pengangkatan anak yang di sebabkan berbagai faktor. tujuan dilaksanakanya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data serta gambaran upacara adat pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mengungkapkan faktor penyebab pergeseran budaya pengankatan anak, untuk memaparkan akibat hukum bagi orang tua yang melaksanakan pengangkatan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan pola perilaku masyrakat adat Dayak Pompang"™k di Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dalam melangsukan pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini menghasilkan bahwa upacara pelaksanaan pengankatan anak masih dilaksanakan di Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yakni Pertama, Monga, Kedua, upacara Boraum, Ketiga, upacara adat Ponga (Ngelaher Nlobar Cade). Akan tetapi, beberapa aspek dari upacara adat ini mengalami pergeseran pada alat dan perlengkapanya karena disesuaikan dengan zaman dan kemampuan orang yang melaksanakan pengangkatan anak. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini adalah faktor agama, ekonomi dan teknologi. Akibat Hukum bagi orang tua yang melaksanakan pengangkatan anak dari orang tua kandungnya, seorang anak angkat mempunyai hak-hak yuridis dalam rangka huum waris, yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat dan martabat keturunan. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan upacara adat pelaksanaan pengangkatan anak ini adalah terus melangsungkan upacara adat pengangkatan anak, serta melakukan edukasi kepada generasi muda sebagai generasi penerus dengan harapan dapat mempertahankan adat istiadat sebagai identitas diri. Kata Kunci: Anak, Dayak, Pelaksanaan, Pengangkatan, Pompang"™k

KEWAJIBAN PENJUAL MENYERAHKAN HEWAN KURBAN YG DIBELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN YG DIPERJANJIKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161164, FARAZETIARA FADILLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In addition, the improving economy is also a factor in increasing community participation in the sacrifice. Apart from cows, buffaloes and sheep, goats are animals that can be used as sacrificial animals during the Eid al-Adha holiday. This is because the price of goats is quite cheap and affordable compared to cows and buffalo. Goats are also classified as commercial slaughter animals, their meat is loved by almost all levels of society. Yahya Farm Farm has 150 goat kurban animals that are ready to be sold to buyers online. This indicates that goat livestock does not only play a role in the implementation of sacrificial and slaughter animals, but can also function as savings and additional income by the people of Kubu Raya Regency in running the economy. Goat livestock also has several advantages and economic potential, including relatively easy maintenance, does not require large areas of land, relatively small business capital investment, and is easy to market so that business capital rotates quickly.So the authors can formulate this research problem as follows: "Has the seller handed over the sacrificial animal to the buyer according to the order in the advertisement, in the online purchase agreement?". The objectives to be achieved in this thesis research are to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of obligations between the parties to the sale and purchase agreement of sacrificial animals and the buyer. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.The results of the study were that the Yahya Farm breeder entrepreneur was not responsible for replacing the buyer's sacrificial animal according to an order purchased online; whereas the factor causing the Yahya Farm breeder entrepreneur to not be responsible for replacing the sacrificial animals according to the buyer's order in the online sale and purchase agreement is because the stock of the sacrificial animals has run out a lot and the size of the sacrificial animals is small and thin; whereas the legal consequences for the Yahya Farm Breeder entrepreneur who defaults is the cancellation of the agreement; and that the attempt made by the buyer against the Yahya Farm breeder entrepreneur who has not been responsible for replacing the sacrificial animal according to what the buyer ordered online is by having a family discussion asking the entrepreneur to return the money that has been paid. Keywords: Agreement, Buying and Selling, Sacrificial Animals ABSTRAK Selain itu, perekonomian yang semakin membaik juga menjadi faktor meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkurban. Selain sapi, kerbau dan domba, kambing merupakan ternak yang dapat dijadikan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Hal ini dikarenakan harga kambing cukup murah dan terjangkau dibandingkan sapi dan kerbau. Ternak kambing juga tergolong hewan potong komersial, dagingnya digemari hampir seluruh lapisan masyarakat. Peternakan Yahya Farm memiliki 150 ekor hewan kurban kambing yang siap di jual kepeda pembeli secara online. Hal ini menandakan bahwa ternak kambing tidak hanya berperan dalam moment pelaksanaan hewan kurban dan potong saja, melainkan dapat juga difungsikan sebagai tabungan dan tambahan penghasilan oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan roda perekonomian. Ternak kambing juga memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomis antara lain pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, investasi modal usaha relatif kecil, dan mudah dipasarkan sehingga modal usaha cepat berputar.Maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : "Apakah penjual telah menyerahkan hewan kurban kepada pembeli sesuai dengan pesanan yang ada di dalam iklan, dalam perjanjian jual beli secara online?". Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya huum tentang pelaksanaan kewajiban antara pihak perjanjian jual beli hewan kurban dengan pihak pembeli. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif.Hasil penelitian yang dicapai bahwa pengusaha Peternak Yahya Farm belum bertanggung jawab untuk mengganti hewan kurban pembeli sesuai dengan pesanan yang dibeli secara online; bahwa faktor penyebab pengusaha Peternak Yahya Farm belum bertanggung jawab untuk mengganti hewan kurban sesuai dengan pesanan pembeli dalam perjanjian jual beli secara online adalah karena stok hewan kurban yang sudah banyak habis dan ukuran hewann kurban tersebut berbentuu kecil dan kurus; bahwa akibat hukum bagi pengusaha Peternak Yahya Farm yang melakukan wanprestasi adalah pembatalan perjanjian; dan bahwa upaya yang dilakukan oleh pembeli terhadap pengusaha Peternak Yahya Farm yang belum bertanggung jawab untuk mengganti hewan kurban sesuai dengan yang dipesan pembeli secara online adalah dengan musyawarah kekeluargaan meminta pengusaha mengembalikan uang yang telah dibayar. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Hewan Kurban

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA