Garuda - Garba Rujukan Digital

REFORMULASI PERBUATAN CONTEMPT OF COURT DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA NIM. A1011171073, DANIEL ALFREDO TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research is a study of the reformulation of contempt of court acts in the Indonesian criminal justice system, where the object under study is contempt of court acts regulated in positive law and future law, positive law, namely the Criminal Code (KUHP) and various other laws and regulations, while the future law is the Draft Criminal Code (RKUHP) chapter VI regarding criminal acts against the process Judicial. Contempt of court is defined as acts, behaviors, attitudes and/or speech that can demean and undermine the authority, dignity, and honor of the judiciary. The author focuses on research on the scope and limits of acts regulated in the Indonesian criminal justice system and also some actions that are considered necessary to be regulated in future laws.The writing method used is a normative research method with an analytical descriptive approach, the type of data used is secondary data, and data analysis is carried out by qualitative juridical methods. The author conducts an assessment using the theory of the division of contempt of court acts, including the behavior of despicable and inappropriate behavior in court (misbehaving on court), not obeying court orders, attacking integrity and impartiality of the court (scandalizing the court), obstructing justice, contempt of court is done by way of publication (sub judice rule).The results of the research that has been carried out have found that the regulations regarding the conduct of contempt of court in positive law are scattered in various regulations and are regulated randomly, but the regulated acts have been quite diverse in regulating from each stage in the criminal justice system, while in the RKUHP there has been clarity about the actions that are regulated because they are specifically regulated in a chapter. The deeds regulated in both have many similarities, in other words, there are actions that are regulated in the positive law adopted into the law being drafted. In addition to the similarities, there are also differences in the two, there are actions that are regulated in the designed law while not regulated in positive law, there are also actions that are regulated in positive law but not regulated in the designed law. The author also provides several views on the classifications studied either in the form of actions that the author considers necessary to be added or actions that are considered necessary to be further refined.Based on the results of the author's analysis, the author draws several conclusions, namely that the contempt of court acts regulates every act in all stages of the criminal justice system, the acts in this criminal act can also be done by anyone, be it the public or law enforcement. Keyword: Contempt of Court; Criminal Code Bill; Criminal Justice System Abstrak Penelitian ini merupakan kajian mengenai reformulasi perbuatan contempt of court dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dimana objek yang dikaji adalah perbuatan-perbuatan contempt of court yang diatur dalam hukum positif dan hukum yang akan datang, hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sementara hukum yang akan datang adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bab VI mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Contempt of court diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Penulis menitik beratkan penelitian pada cakupan dan batasan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan juga beberapa perbuatan yang dianggap perlu diatur dalam hukum yang akan datang.Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Penulis melakukan pengkajian menggunaka teori pembagian perbuatan contempt of court, antara lain berprilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (misbehaving on court), tidak menaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders), menyerang intergritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the court), menghalang-halangi penyelenggaraan pengadilan (obstructing justice), penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara publikasi (sub judice rule).Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa peraturan mengenai perbuatan contempt of court dalam hukum positif tersebar didalam berbagai peraturan dan diatur secara acak, akan tetapi perbuatan yang diatur sudah cukup beragam mengatur dari setiap tahap dalam sistem peradilan pidana, sementara itu dalam RKUHP telah terdapat kejelasan mengenai perbuatan yang diatur karena diatur secara khusus dalam suatu bab. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam keduanya memiliki banyak persamaan, dengan kata lain terdapat perbuatan-perbuatan yang diatur didalam hukum positif yang diadopsi kedalam hukum yang sedang dirancangkan. Selain terapat persamaan juga terapat perbedaan didalam keduanya, terdapat perbuatan yang diatur didalam hukum yang dirancangkan sedangkan tidak diatur dalam hukum positif, terdapat juga perbuatan yang diatur dalam hukum positif tetapi tidak diatur dalam hukum yang dirancangkan. Penulis juga memberikan beberapa pandangan terhadap klasifikasi-klasifikasi yang dikaji baik berupa perbuatan-perbuatan yang penulis anggap perlu ditambahkan ataupun perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu untuk lebih disempurnakan.Berdasarkan hasil analisis penulis maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu perbuatan contempt of court mengatur setiap perbuatan dalam semua tahap sistem peradilan pidana, perbuatan dalam tindak pidana ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu masyarakat maupun penegak hukum. Kata Kunci: Contempt of Court; RUU KUHP; Sistem Peradilan Pidana

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG KARTU DEBIT ATAS BIAYA TAMBAHAN (SURCHARGE) YANG DIBEBANKAN OLEH PEDAGANG (MERCHANT) (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1012191167, DEA REGINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThe banking world is experiencing rapid development and has strategic value for economic growth, especially in Indonesia. Alat payment is no longer only in the form of cash but there is already a Card-Based Payment Instrument (APMK) that can replace the function of cash as a means of payment, and can be used for various purposes that function as a non-cash means of payment. One form of payment instrument using a card (APMK) is a debit card. However, the development of the debit card business, followed by various problems. The imposition of surcharges is one of the problems often experienced by consumers holding debit cards in Pontianak City but there are still many who do not report this to related parties. That way efforts to provide protection for the interests of consumers are important and urgent to find solutions immediately.In this study, the method used by the author is the Empirical Law research method which is an approach in researching law as the object of research is not only seen as a mere prescriptive and applied discipline, but also empirical or legal reality. The nature of the research used is descriptive analysis, namely by describing the situation as it is that has occurred at the time the research was carried out or by revealing all the problems based on real facts.Based on the results of the research conducted, the surcharge made by merchants to consumers is prohibited, as stipulated in the explanation of Article 8 paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation Number 14/02/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. So there is a violation of consumer rights due to the surcharge action, which should be the merchant's own responsibility to bear additional costs in every transaction of using a debit card through an EDC machine. The legal protection for consumers holding debit cards for surcharges charged by merchants in its implementation has not been implemented properly, which is caused by several factors, namely merchants who do not want profits to be reduced due to MDR fees, and consumers' ignorance of the prohibition of (surcharge). Therefore, the settlement efforts or solutions that can be provided to consumers who use debit cards who are harmed by the surcharge are reported through the bank issuing the EDC machine provided by the merchant who made the surcharge, m reported through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), and reported through Bank Indonesia.Keywords : Consumer Protection, Debit Card, Surcharge. AbstrakDunia perbankan mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Alat pembayaran tidak lagi hanya dalam bentuk uang tunai tapi sudah ada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat menggantikan fungsi uang tunai sebagai alat pembayaran, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai. Salah satu bentuk alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) adalah kartu debit. Namun seiring berkembangnya usaha kartu debit, diikuti dengan berbagai permasalahan. Pengenaan biaya tambahan (surcharge) merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh konsumen pemegang kartu debit di Kota Pontianak tetapi masih banyak yang tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait. Dengan begitu upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Empiris yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pembebanan biaya tambahan (surcharge) yang dilakukan oleh pedagang (merchant) kepada konsumen merupakan hal yang dilarang, sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 8 ayatPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Sehingga terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen akibat tindakan surcharge tersebut, yang seharusnya merupakan tanggung jawab pedagang sendiri untuk menanggung biaya tambahan dalam setiap transaksi penggunaan kartu debit melalui mesin EDC. Perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu debit atas biaya tambahan (surcharge) yang dibebankan oleh pedagang (merchant) dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pedagang yang tidak mau keuntungan berkurang akibat adanya biaya MDR, dan ketidaktahuan konsumen tentang larangan pembebanan biaya tambahan (surcharge). Maka upaya penyelesaian atau solusi yang dapat diberikan kepada konsumen pengguna kartu debit yang dirugikan atas biaya tambahan (surcharge) tersebut adalah melapor melalui pihak bank penerbit mesin EDC yang disediakan oleh merchant yang melakukan surcharge, melapor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan melapor melalui Bank Indonesia.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Kartu Debit, Surcharge.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191002, BEHRIYEH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The traditional wedding ceremony has existed from ancient times which was passed down by the ancestors, in Madurese society the traditional wedding ceremony consists of 15 series, namely before the Kabul consent, which consists of tan-pentan mar-lamar, les-bhales, kon-lakon/lalakon, terop/ tatarok, teppongan, lek-mellek, bhubuwan and after Kabul's consent, namely consisting of kabinan, mantan, ngereng mantan, onjhang mantoh, ontalan, gha'-nanggha, and ghun-tengghun, because the times are growing and then affect social change in society so that in the implementation of the Madurese Community Traditional Marriage Ceremony in Sungai Raya Dalam Village, Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency, there was a shift, namely in the traditional ceremony before the Kabul consent, namely terop or tatarok, lek-mellek and after the Kabul consent, namely ontalan.The formulation of the problem in this study "Has the Traditional Marriage Ceremony of the Madurese Community in Sungai Raya Dalam Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency Been Implemented Accordingly?" Furthermore, for research purposes, namely: To obtain data and information about procedures for carrying out marriages for indigenous peoples of Madura before and after the Kabul consent, reveal the factors that cause shifts in traditional marriage ceremonies, the consequences that arise if the implementation is not in accordance with the original and the efforts made by traditional leaders in preserving the traditional marriage ceremony according to the original. The research method used by the author in writing this thesis is an empirical research method and the nature of the research is descriptive and by using qualitative data analysis.The results of the study obtained that the implementation of the traditional marriage ceremony for the Madurese community in Sungai Raya Dalam Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency was still being carried out even though there had been several shifts in the series in the implementation of the traditional wedding ceremony for the Madurese community. The factor that causes a shift in the implementation of the traditional marriage ceremony of the Madurese community is the factor of the times. The legal consequences for couples who do not carry out traditional marriage ceremonies are not in accordance with the original, namely in the form of imposing sanctions, in the form of ridicule and being considered uncivilized society. Legal efforts made by traditional leaders in preserving traditional marriage ceremonies are by conducting outreach to the community regarding customs, especially regarding marriage customs, besides that efforts are also being made by traditional leaders, namely by imposing sanctions so that people know the importance of continuing to carry out traditional customs. there is.Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Madurese Society Abstrak Upacara adat perkawinan sudah ada dari zaman dahulu yang diwariskan oleh para leluhur, dalam masyarakat madura upacara adat perkawinan terdiri dari 15 rangkaian yaitu sebelum ijab Kabul yaitu terdiri dari tan-pentan mar-lamar, les-bhales, kon-lakon/lalakon, terop/tatarok, teppongan, lek-mellek, bhubuwan dan sesudah ijab Kabul yaitu terdiri dari kabinan, mantan, ngereng mantan, onjhang mantoh, ontalan, gha"™-nanggha, dan ghun-tengghun, karena zaman yang semakin berkembang kemudian berpengaruh terhadap perubahan sosial pada masyarakat sehingga dalam Pelaksanan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Madura Di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengalami pergeseran yaitu pada upacara adat sebelum ijab Kabul yaitu terop atau tatarok, lek-mellek dan setelah ijab Kabul yaitu ontalan .Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini "Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Madura Di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telah Dilaksanakan Sesuai Aslinya ?" selanjutnya untuk Tujuan Penelitian yaitu : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat adat madura sebelum dan sesudah ijab Kabul, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran pada upacara adat perkawinan, akibat yang timbul apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai aslinya serta upaya yang dilakukan pemuka adat dalam melestarikan upacara adat perkawinan sesuai aslinya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitiam empiris dan sifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan analisis data kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat madura di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya masih dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran pada rangkaian dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat madura. Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat madura yaitu faktor perkembangan zaman. Akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan tidak sesuai aslinya yaitu dalam bentuk pemberian sanksi, berupa cemoohan dan dianggap masyarakat yang tidak beradat. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemuka adat dalam melestarikan upacara adat perkawinan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adat istiadat terutama mengenai adat istiadat perkawinan, selain itu juga upaya yang dilakukan oleh pemuka adat yaitu dengan memberikan sanksi agar masyarakat tau pentingnya untuk tetap melaksanakan adat istiadat yang ada.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Masyarakat Madura

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1012191004, DIMAS ANGGRA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The implementation of the Malay Community Traditional Marriage Ceremony in Kapuas Raya Village, Bunut Hilir District, Kapuas Hulu Regency is a manifestation of the Malay Indigenous People and their belief in their ancestors and ancestors. In the social life of the Malay Indigenous People in Kapuas Raya Village, they adhere to the provisions of customary law as a guideline for attitude and behavior that covers the whole of life, meaning that it includes marriage. Marriage has an important meaning for the Malay Indigenous People in Kapuas Raya Village, not only to get offspring but also as an important thing to do. The procedure for carrying out the traditional Malay marriage ceremony in Kapuas Raya Village is divided into two, namely before the Marriage Agreement and after the Marriage Agreement which includes: Mission (Introduction Period), Bepintak (Asking), Besurung (Engaged), Mutual Cooperation, Berzanzi ( Reading of the Holy Qur'an verses Bestep (Dance), Beaci (Besolek), after the Marriage Agreement includes: Marriage Agreement (Ijab Qabul), Fresh Flour (Congratulations Prayer), Safe Bathing (Bathing for Safety), and Amik Main (Visiting Husband's House). In its implementation, it underwent several shifts from its original form, which underwent a shift, namely the implementation of Bestep or Dancing and Besurung or Engagement.The formulation of the problem in this research is "Is the Traditional Marriage Ceremony of the Malay Community in Kapuas Raya Village, Bunut Hilir District, Kapuas Hulu Regency Has Been Implemented Accordingly?" to reveal what factors caused the shift in the stages of the traditional Malay wedding ceremony, to reveal the consequences that arise when the traditional wedding ceremony is not fully carried out by the Malay Indigenous People in Kapuas Raya Village, and finally to reveal the efforts of the traditional leader (penggawa) in preserving the customary the traditional way as a whole. The research method used is the Empirical Research Method with descriptive research characteristics.The results of the study obtained that the Malay Community's Traditional Marriage Ceremony in Kapuas Raya Village, Bunut Hilir District, Kapuas Hulu District that experienced a shift was the implementation of the traditional ceremony before the marriage contract or Kabul consent, namely a series of bestep or dancing events and a series of besurung or engagement events, the factors that led to the occurrence shift is the development of modern times. The legal consequences that arise in customary law are moral sanctions in the form of ridicule from the community and are considered by the community to not preserve adat. The legal action taken is to obtain data and information as well as an overview of the implementation of the traditional Malay marriage ceremony, reveal what factors cause the shift, then look for the consequences that arise if the traditional marriage ceremony is not carried out fully, and carry out the efforts of the traditional leader in preserving the procedures the traditional way as a whole.Keywords: Traditional Ceremony, Marriage, Malay Society Abstrak Pelaksanan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perwujudan dari Masyarakat Adat Melayu dan kepercayaan terhadap para leluhur dan nenek moyang. Dalam kehidupan sosial Masyarakat Adat Melayu di Desa Kapuas Raya ini berpegang teguh pada ketentuan hukum adat sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku yang mencangkup seluruh kehidupan, bermaksud didalamnya perkawinan. Perkawinan mempunyai arti penting bagi Masyarakat Adat Melayu di Desa Kapuas Raya, tidak hanya untuk memperoleh keturunan tetapi juga sebagai hal penting harus dilakukan. Adapun tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat adat Melayu di Desa Kapuas Raya dibagi menjadi dua, yaitu sebelum Akad Nikah dan Sesusah Akad Nikah yang meliputi : Misi (Masa Perkenalan), Bepintak (Bertanya), Besurung (Bertunangan), Gotong Royong, Berzanzi (Pembacaan Ayat Suci Al-Qur"™an) Belangkah (Menari), Beaci (Besolek), sesudah Akad Nikah meliputi: Akad Nikah(Ijab Qabul), Tepung Tawar (Doa Selamat), Mandi Selamat (Mandi-Mandi Untuk Keselamatan), Dan Amik Main (Berkunjung Kerumah Suami). Dalam pelaksanaanya mengalami beberapa pergeseran dari bentuk aslinya, yang mengalami pergeseran ialah pelaksanaan Belangkah atau Menari dan Besurung atau Bertunangan.Adapun Rumusan masalah dalam peneltian ini "Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Telah Dilaksanakan Sesuai Aslinya ?", selanjutnya untuk tujuan penelitian yaitu: untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan, Untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran tahapan upacara adat perkawinan Masyarakat Adat Melayu, Untuk mengungkapkan akibat yang timbul apabila upacara adat perkawinan tidak sepenuhnya dilakasanakan oleh Masyarakat Adat Melayu di Desa Kapuas Raya, dan terakhir ialah untuk mengungkapkan upaya ketua adat (penggawa) dalam melestarikan tata cara adat secara utuh. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang mengalami pergeseran adalah pelaksanaan upacara adat sebelum akad nikah atau ijab Kabul yaitu rangkaian acara belangkah atau menari dan rangkain acara besurung atau bertunangan, faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran adalah perkembangan zaman yang sudah modern. Akibat hukum yang timbul dalam dalam hukum adat ialah sanksi moral berupa cemoohan dari masyarakat dan dianggap oleh masyarakat tidak melestarikan adat. Upaya Hukum yang dilakukan ialah dengan mendapatkan data dan informasi serta gambaran tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat adat melayu, mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran,selanjutnya mencari akibat yang timbul apabila upacara adat perkawinan tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan melaksanakan upaya ketua adat dalam melestarikan tata cara adat secara utuh.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Masyarakat Melayu

PENERAPAN SANKSI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEPUPU SEKALI MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN PENAWAR DESA SEKILAP KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK NIM. A1011191041, KAROLINA KURARAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMarriage custom is an important event for the life of the Dayak Kanayatn indigenous people. Marriage is a holy and sacred thing to establish a life and death relationship until death is separated so that there are customary prohibitions when carrying out marriages which are seen in the family tree. The prohibition of first cousin marriage is a marriage that is still related by blood, this is considered taboo because it does not respect the ancestors and hurts the hearts of indigenous peoples. The problem in this study is how the application of sanctions to couples who carry out first-cousin marriages has not been fully implemented in acc ordance with customary provisions, this is because there are several factors that trigger the occurrence of first-cousin marriages in that place.In this study the authors formulated the problem of "How to Apply Sanctions Against the Prohibition of Single Cousin Marriage in the Dayak Kanayatn Community in Penawar Hamlet, Sekilap Village, Mandor District, Landak Regency?". This study aims to get an overview regarding the implementation of the ban on first cousin marriages, to reveal the factors that cause first cousin marriages to occur, to explain and reveal the legal consequences for couples in imposing sanctions on first cousin marriages, to reveal the efforts of traditional Dayak Kanayatn functionaries related to the implementation of customary sanctions against the ban on first-cousin marriages. This study uses empirical research methods that are conceptualized as real behavior as social phenomena that are not written in social life relationships. The nature of this research is descriptive which gives a careful description of certain individuals or groups regarding the circumstances or symptoms that occur. Qualitative data analysis techniques systematize what is being researched and then arrange the results of the interviews to be able to present them back to others.Based on the results of the study, it can be concluded that the application of sanctions against first-cousin marriages in Penawar Hamlet, Sekilap Village, Foreman District, Landak Regency will be subject to sanctions against couples, but the application has not been fully implemented because they cannot fulfill the specified customary regulations. Factors causing the occurrence of first cousin marriages are factors of mutual love, education, economy, technology. The legal consequences for couples who perform cousin marriages are subject to traditional Pangarumpang'k sanctions, namely in the form of customary fines that have been determined by customary functionaries. Efforts made by customary functionaries for customary settlements through outreach to the community, especially the younger generation in Penawar Hamlet, Sekilap Village, Mandor District, Landak Regency.Keywords: Marriage Customary Prohibition/Customary Sanctions/ first-cousin AbstrakAdat Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Perkawinan hal yang suci dan sakral untuk menjalin hubungan sehidup semati sampai maut memisahkan sehingga ada larangan-larangan adat ketika akan melaksanakan perkawinan yang dilihat dalam silsilah keluarga. Larangan perkawinan sepupu sekali merupakan perkawinan yang masih satu ikatan darah hal ini dianggap tabu karena tidak menghormati leluhur nenek moyang dan mencederai hati masyarakat adat. Adapun masalah dalam penelitian ini bagaimana penerapan sanksi kepada pasangan yang melakukan perkawinan sepupu sekali belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat hal ini karena ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan sepupu sekali di tempat tersebut.Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang "Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Larangan Perkawinan Sepupu Sekali Masyarakat Dayak Kanayatn Di Dusun Penawar Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak?". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan terhadap larangan perkawinan sepupu sekali, untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadi perkawinan sepupu sekali, untuk menjelaskan dan mengungkapkan akibat hukum bagi pasangan dalam penerapan sanksi terhadap perkawinan sepupu sekali, untuk mengungkapkan upaya fungsionaris adat Dayak Kanayatn terkait dengan pelaksanaan penerapan sanksi adat terhadap larangan perkawinan sepupu sekali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan atau gejala yang terjadi. Teknik analisis data secara kualitatif mensistematika apa yang sedang diteliti dan kemudian mengatur hasil wawancara untuk dapat menyajikan kembali pada orang lain.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi terhadap perkawinan sepupu sekali di Dusun Penawar Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak akan dikenakan sanksi kepada pasangan namun penerapannya masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan tidak dapat memenuhi perada adat yang ditentukan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan sepupu sekali adalah faktor saling cinta, pendidikan, Ekonomi, Teknologi. Akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan sepupu sekali dikenakan sanksi adat Pangarumpang"™k yaitu berupa denda adat yang sudah ditentukan oleh fungsionaris adat. Upaya yang dilakukan Fungsionaris adat untuk melestarikan adat melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda di Dusun Penawar Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.Kata kunci : Larangan Adat Perkawinan/Sanksi Adat/Sepupu Sekali

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL (STUDI PADA PEGAWAI COFFEE SHOP DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN) NIM. A1011181229, IMMANUEL M.R. SIAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis is entitled "Implementation of Employers' Obligations in Providing Social Security Based on Presidential Regulation No. 109 of 2013 concerning the Stages of Participation in Social Security Programs (Study on Coffee Shop Employees in South Pontianak District". The formulation of the problem in this study is "Why Coffee Shop Owners in South Pontianak district does not register its workers in the Social Security Program in accordance with Presidential Regulation No. 109 of 2013?" In writing, this thesis uses empirical research methods conducted by conducting interviews with several Coffee Shop shop ownersFrom the legal research that has been carried out using the research method above, it can be concluded that the provision of social security to employees who work at the Coffee Shop has not been implemented properly. This is due to the rapid flow of employee transfers so that it is inconvenient for the owner to register his employees if there are always changes. In addition, the risk of work accidents which tend to be small and also uncertain income every month are also the main factors for the absence of social security for Coffee Shop employees.In the future, it is necessary to have clearer regulations regarding the provision of social security because it turns out that there are still many business fields, especially Coffee Shops, which have not carried out their obligations to provide social security. In addition, socialization related to the importance of social security must also be carried out so that every entrepreneur will understand more about the importance of social security for workers.Keywords: Social Security, Workers, Coffee Shop AbstrakSkripsi ini berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Pemberi Kerja Dalam Memberikan Jaminan Sosial Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Studi Pada Pegawai Coffee Shop Di Kecamatan Pontianak Selatan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Pemilik Coffee Shop Di Kecamatan Pontianak Selatan Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Dalam Program Jaminan Sosial Sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2013?". Pada penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa pemilik kedai Coffee Shop.Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan sosial kepada pegawai yang bekerja di kedai Coffee Shop belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh arus perpindahan pegawai yang cepat sehingga dirasa merepotkan bagi owner apabila mendaftarkan pegawai nya tersebut apabila selalu ada pergantian. Selain itu resiko kecelakaan kerja yang cenderung kecil dan juga pendapatan yang tidak menentu tiap bulannya juga menjadi faktor utama tidak adanya jaminan sosial bagi pegawai Coffee Shop.Kedepan, perlu adanya regulasi yang lebih jelas terkait pemberian jaminan sosial ini karena masih banyak ternyata bidang-bidang usaha, secara khusus Coffee Shop, yang belum menjalankan kewajiban memberikan jaminan sosial. Selain itu sosialisasi terkait pentingnya jaminan sosial juga harus dilakukan agar tiap pengusaha makin paham akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja, Coffee Shop

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 748 K/PDT/2022 TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN NIM. A1011191088, HADY PRIBADI FITRIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractRegarding movable and immovable objects, the problem lies in the status of ownership in the event of a divorce. Another problem is related to which law is used in the distribution of the marital property. Supreme Court Decision No. 748 K/PDT/2022 is a decision at the cassation level made by the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention, where the lawsuit is tried and examined by the Panel of Judges of the Supreme Court. Previously, this lawsuit was at the first level, namely at the Dumai District Court, because feeling defeated and dissatisfied with the judge's decision at the first level, the Convention Plaintiff / Reconvention Defendant filed an appeal regarding this case. After that, finally several arguments stated at the appeal level made the Plaintiffs win the case. Because they felt that there was an irregularity in the decision made by the Court of Appeal, which caused controversy for both parties to the litigation, so that the lawsuit was filed again by the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention, the Panel of Judges also accepted the claim of the Plaintiff of Convention / Defendant of the Convention in its entirety and strengthened the decision at the first instance because it saw there is a lack of decision making at the appeal level. The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations and the legal consequences of the Supreme Court's decision No. 748 K/PDT/2022. This research is a descriptive normative legal research with a statutory approach and a normative approach. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a literature study and the data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the research submitted by the author regarding the decisions studied are that the Supreme Court Judges are right in giving decisions that have permanent legal force because they have adhered to the regulations governing marital property after divorce. So that it can be said that the Supreme Court Judges have carried out their main duties and functions as they should. So the authors are interested in conducting research on the decision.Key Words : Divorce, Marital Property ABSTRAKMengenai benda bergerak dan tidak bergerak permasalahan ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Putusan Mahkamah Agung No. 748 K/PDT/2022 adalah suatu putusan di tingkat kasasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana atas gugatan tersebut diadili dan diperiksa Majelis Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya gugatan ini berada pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Dumai, karena merasa kalah dan tidak puas terhadap amar putusan hakim di tingkat pertama membuat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan banding mengenai perkara ini. Setelah itu, akhirnya beberapa dalil yang dinyatakan di tingkat banding membuat Pengguggat memenangkan perkara tersebut. Karena merasa adanya kejanggalan terhadap amar putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat banding menimbulkan kontroversi bagi kedua pihak yang berperkara sehingga gugatan kembali diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim pun menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya dan memperkuat putusan di tingkat pertama karena melihat ada kekurangan dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbanagn hukum hakim dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No 748 K/PDT/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan normatif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaaan dan Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis tentang putusan yang diteliti yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sudah berpegang teguh kepada regulasi yang mengatur tentang harta bersama setelah perceraian. Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut. Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIPUBLIKASIKAN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA YANG TERJADI DI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012161166, VANCA VERLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Photographic copyrights are one of the protected works under Article 40 letter k of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights because photographic copyrights are the result of creative activities, a thinking ability or human brain processing which is then expressed in the form of photos that have benefits. and has economic value. If someone uses a photograph for a particular interest without first asking permission from the creator, then it violates the Copyright Law, as stated in Article 2 paragraph (1) of the Copyright Law. An example of this is when MSZ, a photographer in Sanggau City, did a photo shoot for the bride and groom who were getting married. Photos of the bride and groom will be used for advertisements or promotions that the photographer has created. However, the wedding photos were later published by VE, another photographer, without MSZ's approval and permission. Based on the case above, it is clear that MSZ does not get legal protection for the photographic works it creates, even though photographic works are one of the copyrights.The formulation of the problem in this study is: "What are the factors that cause photographic works published without the permission of the creator to not get legal protection under the copyright law?". Meanwhile, the purpose of the study is to reveal the factors that cause photographic copyrighted works published without permission from the creator to not receive legal protection under the Copyright Act, the legal consequences for other photographers who publish photos of the author's work without permission, and the efforts that can be taken. by the Author against other photographers who publish photos of the Creator's work without permission. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature. Based on the results of the study, it was found that MSZ's photographic copyrighted works published without permission do not receive legal protection under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The factors that cause MSZ's photographic copyrights to not get legal protection under the Copyright Act so that they are published by VE without MSZ's permission are due to MSZ not registering their copyrighted works and MSZ's lack of understanding of Copyright. The legal consequences for VE who publish photos of MSZ's work without permission is to pay compensation because VE gains profits by publishing photos of the bride and groom that are created by MSZ. Efforts that can be done by MSZ against VE who publish photos of the bride and groom created by MSZ without permission is to hold a discussion by asking for compensation and prohibiting VE from repeating his actions of publishing photos of MSZ's work without permission. Keywords: Legal Protection, Copyright, Publication, Without Permission, Copyright. Abstrak Karya cipta fotografi menjadi salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena karya cipta fotografi merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau olah otak manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk foto yang memiliki manfaat serta mempunyai nilai ekonomi. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Contoh kasusnya adalah ketika MSZ seorang fotografer di Kota Sanggau melakukan pemotretan untuk mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan. Foto dari mempelai tersebut akan dipergunakan untuk iklan atau promosi yang telah fotografer ciptakan. Namun, hasil foto pernikahan tersebut kemudian dipublikasikan oleh VE seorang fotografer lain tanpa persetujuan dan izin dari MSZ. Berdasarkan kasus di atas, jelas MSZ tidak mendapatkan perlindungan hukum atas karya fotografi yang diciptakannya, padahal karya fotografi merupakan salah satu hak cipta.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Faktor Apa Yang Menyebabkan Karya Cipta Fotografi Yang Dipublikasikan Tanpa Izin Penciptanya Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan karya cipta fotografi yang dipublikasikan tanpa izin dari penciptanya tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, akibat hukum bagi fotografer lain yang mempublikasikan foto hasil karya Pencipta tanpa izin, dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta terhadap fotografer lain yang mempublikasikan foto hasil karya Pencipta tanpa izin. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwa karya cipta fotografi milik MSZ yang dipublikasikan tanpa izin tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Faktor-faktor yang menyebabkan karya cipta fotografi milik MSZ tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sehingga dipublikasikan oleh VE tanpa izin dari MSZ dikarenakan MSZ tidak mendaftarkan hasil karya ciptanya dan kurangnya pemahaman MSZ mengenai Hak Cipta. Akibat hukum bagi VE yang mempublikasikan foto hasil karya MSZ tanpa izin adalah membayar ganti rugi karena VE memperoleh keuntungan dengan mempublikasikan foto mempelai pengantin hasil karya cipta MSZ. Upaya yang dapat dilakukan oleh MSZ terhadap VE yang mempublikasikan foto mempelai pengantin hasil karya MSZ tanpa izin adalah melakukan musyawarah dengan meminta ganti rugi dan melarang VE untuk mengulangi perbuatannya mempublikasikan foto hasil karya MSZ tanpa izin. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Publikasi, Tanpa Izin, Hak Cipta.

ANALISIS LARANGAN PENCALONAN ANGGOTA DPD RI DARI KALANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK NIM. A1011181092, MUHAMMAD ALIF ANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In 2018, Election Act submitted to a judicial review to Constitutional Court. Constitutional Court granted the judicial review, therefore functionaries of political party cannot be elected as the member of The Regional Representative Council (DPD RI) starting from 2019 General Election.The method that used in this research is normative method by using statue approach, fact approach, and comparative approach. The method that used to collect the datas is document studies method.At the conclusion, the prohibition of functionaries of political party to be elected as the member of The Regional Representatice Council (DPD RI) cannot be justified. It is because functionaries of political party cannot be called work or profession. Functionaries are not paid as any work or profession generally. Despite The Regional Representative Counce (DPD RI) is an independent institution, yet it is still be called a political institution because the members are elected by the people in general election as same as the member of The House of Representatives Council (DPR RI) Keywords: The Regional Representative Council, The Constitutional Court, The Functionaries of Political Party Abstrak Pada tahun 2018, Undang-Undang Pemilu diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan uji materil tersebut yang pada intinya pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sejak Pemilu 2019.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.Pada kesimpulan terakhir bahwa tidak bisa dikatakan benar mengenai pengurus partai politik yang dianggap sebagai sebuah pekerjaan, padahal pengurus partai politik tidak digaji seperti pekerjaan atau profesi pada umumnya. Selain itu, walaupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen karena berisikan anggota dari perseorangan, tetapi lembaga tersebut tetap dikatakan sebagai lembaga politik karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum layaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Pengurus Partai Politik

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK NIM. A1011151176, BIANDRA BELVA PIRAMDANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKUpah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif analisis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kompenen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang implementasi penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 2. Untuk mengungkapkan faktor implementasi penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 3. Untuk mengungkapkan kendala dalam mengimplementasikan penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 4. Untuk mengungkapkan upaya dalam mengatasi kendala mengimplementasikan penetapan upah minimum kota (UMK) Kota PontianakBerdasarkan analisis data : Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1312/Disnakertrans/2020 Tanggal 23 Oktober 2019, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 2.399.699,- mendapatkan kenaikan sebesar 8,51 % dari UMP tahun 2019 sebesar Rp. 2.211.266,-. Menyusul penetapan UMP maka sesuai ketentuan, Kepala Pemerintah daerah/kota mengajukan usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) kepada Gubernur untuk ditetapkan. UMK ini juga mencakup upah sektoral minimum kab/kota (UMSK) bila ada. UMK dan upah sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMP. UMK Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.515.000,-. Faktor implementasi UMK adalah : a) nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survey; b) produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; dan c) pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB. Kata Kunci : Implementasi, Upah Minimum Kota (UMK),Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ABSTRACTThe minimum wage according to the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration (Permenakertrans) No. 7/2013 concerning Minimum Wages is the lowest monthly wage consisting of wages including fixed allowances that are determined by the governor as a safety net. This study uses an empirical legal research type and a descriptive analysis approach. The problem in this study is the implementation of the determination of the Pontianak City Minimum Wage (UMK) based on the Regulation of the Minister of Work and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning Compensation and Implementation of the Stages of Achieving Decent Living Needs.This study aims: 1. To obtain data and information on the implementation of the determination of the city minimum wage (UMK) in Pontianak City. 2. To reveal the implementation factors of city minimum determination (UMK) for Pontianak City. 3. To implement the determination of the city minimum wage (UMK) in Pontianak City. 4. To express efforts in the effort to maintain the implementation of the city minimum (UMK) of Pontianak CityBased on data analysis: Based on the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1312 / Disnakertrans / 2020 dated 23 October 2019, the West Kalimantan Provincial Minimum Wage (UMP) in 2020 is set at Rp. 2,399,699, - getting an increase of 8.51% from the 2019 UMP of Rp. 2,211,266, -. Following the determination of the UMP, according to the provisions, the Head of the regional / city government submits a district / city minimum application (UMK) to the Governor to be determined. This UMK also includes the district / city minimum sectoral wage (UMSK) if any. UMK and sectoral wages should not be lower than the UMP. The UMK for Pontianak City in 2020 is Rp. 2,515,000, -. The MSE implementation factors are: a) the KHL value obtained and determined from the survey results; b) macro productivity which is the result of a comparison between the amount of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the number of workers in the same period; and c) economic growth, growth in the value of GRDP.Keywords: Implementation, City Minimum Wage (UMK), Decent Living Needs (KHL).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA