cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asia Pacific Studies
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 25806378     EISSN : 25807048     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Asia Pasific Studies (JAPS) is published by International Relations Department of Universitas Kristen Indonesia (UKI). It is a bi-annual journal publishing articles on International Relations and Asia Pacific issues. The journal focused on multidisciplinary and pluralistic perspectives and approaches regarding International Relations theories, research methodologies, and International Political Economy as well as Security Sudies within the scope of Asia Pacific.
Arjuna Subject : -
Articles 87 Documents
 1   2   3   4   5 
A REVIEW ON THE GOVERNANCE OF PROTECTION SYSTEM FOR INDONESIAN CITIZENS ABROAD Affabile Rifawan; Ivan Darmawan; Riki Relaksana
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.825 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.618

Abstract

The protection of Indonesian citizens is the main agenda of Indonesia's current foreign policy. With the spread of Indonesian citizens all over the world, the protection of Indonesian citizens abroad is very important for Indonesia. This study aims to know in depth about the governance of protection systems towards Indonesian citizens in facing transnational crime threats. The method used qualitative by conducting interviews to the stakeholders of Indonesian citizen protection and is enriched through an analysis of international political economy. The results showed that prevention sector is the weakest link in the protection system of Indonesia citizens abroad while other sectors are affected with intriguing problems in prevention sector. Key words: Citizen Protection, Transnational Crime, Governance, Human Security Abstrak Perlindungan warga negara Indonesia merupakan agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Dengan penyebaran warganya di seluruh dunia, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sangat penting bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang tata kelola sistem proteksi terhadap warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan perlindungan warga negara Indonesia dan diperkaya melalui analisis ekonomi politik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pencegahan merupakan mata rantai terlemah dalam sistem perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sementara sektor lainnya terpengaruh oleh masalah yang ada di sektor pencegahan. Kata Kunci: Perlindungan Warga Negara, Kejahatan Transnasional, Tata Kelola, Keamanan Manusia
THE ROOT CAUSES AND NEXUS OF MILITANT ISLAMIC MOVEMENTS IN INDONESIA: CASE STUDIES OF DARUL ISLAM AND JEMAAH ISLAMIYAH Sri Yunanto; Angel Damayanti
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.74 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.499

Abstract

Many scholars believe that every religion has its peaceful interpretation as well as violent practices. Yet, this article elaborates more on the Islamic radical movements in Indonesia, particularly on the questions of what factors have triggered them to conduct such violence, how they linked each other and what action should be taken by the Indonesian government to counter-terrorism. To answer the question, the paper will focus on the ideology part and organization network of Darul Islam (DI) and Jemaah Islamiyah (JI), which shared similar ideology, network and methods of recruitment. Authors argue that ideology and organization become vital elements for DI and JI, in which the government, coupled with all stakeholders, should pay more attention if they want to eradicate violence in the name of religion. Although there is “no prescription fits all” in eradicating terrorism, the ability to understand the root causes and organization network of terrorism in Indonesia will help the government and all stakeholders to establish a proper strategy. Key words: Counter-terrorism, salafi jihadism, Darul Islam, Jemaah Islamiyah Abstrak Banyak pengamat percaya bahwa setiap agama mengandung interpretasi damai sekaligus juga tindak kekerasan. Namun, artikel ini akan mengulas lebih banyak tentang gerakan radikal Islam di Indonesia, terutama yang terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka melakukan aksi kekerasan, bagaimana kelompok-kelompok tersebut saling memiliki keterkaitan dan tindakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kontra-terorisme. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paper ini akan menjelaskan ideologi dan jaringan organisasi dari Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah (JI), di mana keduanya memiliki kemiripan termasuk juga dalam metode rekrutmen. Penulis berpendapat bahwa ideologi dan organisasi merupakan elemen penting bagi DI dan JI. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan hal ini jika ingin memberantas kekerasan atas nama agama. Walaupun tidak ada “resep ampuh” yang dapat mengatasi terorisme, kemampuan untuk memahami akar permasalahan dan jaringan organisasi kelompok terorisme di Indonesia akan membantu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun strategi yang tepat. Kata Kunci: Counter-terrorism, salafi jihadisme, Darul Islam, Jemaah Islamiyah
BABAK BARU REJIM KEAMANAN SIBER DI ASIA TENGGARA MENYONGSONG ASEAN CONNECTIVITY 2025 Indah Novitasari
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.823 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.624

Abstract

This article discusses the relevance phenomenon of the world community's dependence on the use of cyber space, and the form of cyber security cooperation in Southeast Asia after ASEAN Community 2015. The use of cyber as an implication of information and communication technology progresses not only gives positive impact by shortening the distance, space and time, but in fact negatively impacted by the emergence a new generation of non-traditional threats which called cybercrime. This non-traditional threat appears latent, but has a massive impact on countries in Southeast Asia that have relatively high cyber consumptive levels with low cyber security. This spectrum of non-traditional threats needs to be addressed by efforts to implement a regional cooperation in order to strengthen the civic resilience actively within the global and regional framework. After ASEAN Community 2015, the integration of the region in various fields has also opened the vulnerability of various countries in the region against cybercrime. In facing this threat, ASEAN needs to create a more comprehensive cyber security cooperation framework through cyber security regime in Southeast Asia as an implementation of ASEAN values ​​and norms in realizing the stability of the region. The cyber security regime in Southeast Asia is considered to be a rational choice especially in achieving ASEAN Connectivity in 2025 as an agenda in realizing integration in Southeast Asia Keywords: Cyber, Cyber Security Cooperation in South East Asia, Cyber Security Regime in South East Asia, ASEAN Connectivity 2025. Abstrak Artikel ini merupakan kajian yang membahas keterkaitan fenomena ketergantungan masyarakat dunia terhadap penggunaan ruang Siber, dan bentuk kerjasama Keamanan Siber di kawasan Asia Tenggara pasca berjalannya ASEAN Community tahun 2015. Penggunaan siber sebagai implikasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memberikan dampak positif dengan mempersingkat jarak, ruang dan waktu, namun nyatanya memberikan dampak negative dengan munculnya ancaman non-tradisional generasi baru yaitu kejahatan siber. Ancaman non-tradisional ini muncul secara laten, namun berdampak massif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat konsumtif siber relatif tinggi dengan keamanan siber yang rendah. Spektrum ancaman non-tradisional ini kemudian perlu disikapi dengan upaya melaksanakan sebuah kerjasama regional guna memperkuat ketahanan siber yang dilakukan secara aktif dalam kerangka global dan regional. Pasca Komunitas ASEAN 2015, integrasi kawasan dalam berbagai bidang nyatanya juga telah membuka kerentanan berbagai Negara di kawasan terhadap serangan kejahatan siber. Dalam menghadapi ancaman ini, maka ASEAN perlu membuat sebuah kerangka kerjasama keamanan siber yang lebih komprehensif melalui rejim keamanan siber di Asia Tenggara sebagai sebuah implementasi nilai dan norma ASEAN dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara dinilai menjadi sebuah pilihan rasional terlebih dalam mencapai konektivitas ASEAN tahun 2025 sebagai sebuah agenda dalam mewujudkan integrasi di kawasan Asia Tenggara. Kata Kunci: Siber, Kerjasama Keamanan Siber di Asia Tenggara, Rejim Keamanan Siber di Asia Tenggara, ASEAN Connectivity 2025
THE VICTORY OF SOLIDARISM IN GLOBAL GOVERNANCE CASE STUDY OF FOREST FIRES AND TRANSBOUNDARY HAZE IN INDONESIA Yanyan Mochammad Yani
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.483 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.503

Abstract

Solidarism and pluralism are key concepts of English School theory. Solidarism have many differences with pluralism which sometimes contradicting each other. Solidarism has inspired many international projects in dealing with many international problems including Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) in the context of forest fires and transboundary haze in Indonesia. Solidarists perceived that RSPO is an effective solution in combatting forest fires and transboundary haze in Indonesia. This article would like to question the hegemony of solidarism in global governance with the case study of RSPO in mitigating forest fires and transboundary haze in Indonesia. This articles has three findings. Firstly, RSPO as solidarism projects has its advantages and weaknesses that need for constant reform and revision. Secondly, pluralism is not neglecting the global governance as there is ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution that combined global governance with sustainable development and legitimacy. Thirdly, the rivalry of solidarism and pluralism can be neatly put under the heading of global governance. Keywords: pluralism, solidarism, English School, forest fires, transboundary haze Abstrak Solidarisme dan pluralisme adalah konsep penting dalam teori English School. Solidarisme memiliki banyak perbedaan yang bertolak belakang dengan pluralisme. Solidarisme telah mendorong pelaksanaan berbagai inisiatif sebagai solusi dari berbagai masalah internasional termasuk Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam konteks mitigasi kebakaran hutan dan pencemaran udara di Indonesia. Solidarisme mengajukan hegemoni global governance yang ditunjukkan dalam dukungan penuh terhadap RSPO di dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan pencemaran udara di Indonesia. Artikel ini hendak mengkritisi hegemoni solidarisme dalam global governance melalui studi kasus RSPO dalam mitigasi kebakaran hutan dan pencemaran udara di Indonesia. Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. Pertama, RSPO sebagai salah satu inisiatif solidarisme memiliki kelebihan dan kelemahan yang memerlukan reformasi dan revisi konstan. Kedua, pluralisme memiliki analisis yang mendalam terkait global governance dengan studi ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution oleh Indonesia pada tahun 2014. Ketiga, rivalitas antara pluralisme dan solidarisme dapat dipersatukan dalam sebuah konsep global governance. Kata kunci: pluralisme, solidarisme, English School, kebakaran hutan, pencemaran udara.
IMPROVING FREE TRADE AGREEMENT (FTA) BETWEEN INDONESIA-EUROPEAN UNION (EU) THROUGH COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (CEPA) Hendra Manurung
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.417 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i1.667

Abstract

This study aims to elaborate potential effects of a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) on the trading of goods and services between the European Union (EU) and Indonesia addressing issues considered to be impeding the conclusion of CEPA negotiations. Suppose the agreement between the EU and Indonesia improve economic relations while creating benefits for both. Indonesia and the EU began negotiation on the CEPA preparation in 2012. The CEPA has been presented as having the ability to help both parties take full advantage of unexploited economic relations. The CEPA is expected to be a comprehensive agreement discussing various aspects of economic relations and moved beyond being a simple agreement for removing trade barriers. The liberalization of international trade in goods remains to be an important aspect of the CEPA, investment promotion and facilitation, the improvement of trade in services, and the creation of improved competition policy practices would promote greater economic relations. Indonesia expects three major contributions from the CEPA, i.e.: First, the most obvious one relates to promotion of increased trade between Indonesia and the EU. The agreement’s focus on trade liberalization will increase the intensity of trade relations by lowering trade barriers, and by facilitating trade; Second, expected contribution concerns the impact of liberalization on trade and investments in services; Third, enhanced technological advance and skills transfer in the goods, services and investment. A free trade agreement between the EU and Indonesia provides a more stable, balanced, and long-term framework to enhance trade and investment. Keywords: the EU, Indonesia, CEPA, liberalization, free trade Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi efek dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) mengenai perdagangan barang dan jasa antara Uni Eropa dan Indonesia, dan dalam penanganan isu-isu utama yang dianggap dapat menghambat perundingan CEPA. Seharusnya kesepakatan antara Uni Eropa dan Indonesia akan memperbaiki dinamika hubungan ekonomi yang ada, sekaligus menciptakan berbagai manfaat bagi keduanya. Indonesia dan Uni Eropa mulai melakukan negosiasi persiapan CEPA di tahun 2012. CEPA digambarkan memampukan kedua belah pihak memanfaatkan sepenuhnya hubungan ekonomi yang tidak saling mengeksploitasi hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Indonesia. CEPA diharapkan menjadi kesepakatan komprehensif dalam membahas berbagai aspek hubungan ekonomi tersebut, dan karenanya telah melampaui kesepakatan sederhana untuk penghapusan hambatan perdagangan. Sementara liberalisasi perdagangan internasional barang tetap sebagai aspek penting CEPA, promosi investasi dan fasilitasi, peningkatan perdagangan jasa, dan penciptaan praktik kebijakan persaingan yang lebih baik dalam promosi hubungan ekonomi yang lebih luas. Indonesia berharap adanya tiga kontribusi utama dari CEPA, yaitu: Pertama, yang paling nyata berkaitan dengan promosi peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Fokus kesepakatan pada liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dengan menurunkan berbagai hambatan dagang, dan dengan memfasilitasi perdagangan; Kedua, kontribusi CEPA diharapkan berdampak pada liberalisasi perdagangan dan investasi jasa; Ketiga, peningkatan kemajuan teknologi dan keterampilan di sektor barang, jasa dan investasi. Adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Uni Eropa dan Indonesia akan memberikan kerangka kerjasama yang lebih stabil, seimbang, dan berjangka panjang dalam peningkatan hubungan perdagangan dan investasi antar kawasan. Kata kunci: Uni Eropa, Indonesia, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), liberalisasi, pasar bebas
PROYEKSI INDONESIA BERGABUNG DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP Arthuur Jeverson Maya
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.545 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.619

Abstract

This article discusses the projection high standard free trade cooperation of the Trans-Pacific Partnership (TPP) which attracts Indonesia to join under President Joko Widodo (Jokowi). It is analyzed predictively calculation of the situation that occurred if Indonesia was determined to join TPP in the future. This is analyzed using the concept of political communication, the concept of neoliberalism, and the critical theory of neomarxism, supported by qualitative research methods and data collection from secondary sources. Found evidence indicating the inability of Indonesia's competitiveness against majority member states of TPP. As a result, they have the potential to engage in exploitative, dependent, and monopoly relationships with Indonesia's economic and social if join TPP at this time. Therefore, it is recommended to reject TPP until Indonesia has the optimal competitiveness ability to refer to the effectiveness, efficiency, and productivity of the population, low poverty, high gross national income percapita, high value human development index, high value global competitive advantage, anti-corruption business bureaucracy, and adequate infrastructure. Keywords: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalism, Neomarxism Abstrak Artikel ini membahas proyeksi kerja sama perdagangan bebas berstandar tinggi Trans-Pacific Partnership (TPP) yang menarik minat Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung di dalamnya. Ia dianalisis prediktif mengenai kalkulasi situasi yang terjadi apabila Indonesia nekat bergabung dalam TPP di masa depan. Ini dianalisa menggunakan konsep komunikasi politik, konsep neo-liberalisme, dan teori kritis neo-marxisme, didukung metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari sumber sekunder. Ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakmampuan Indonesia bersaing dengan mayoritas negara-negara anggota TPP. Akibatnya, mereka berpotensi melakukan hubungan eksploitatif, ketergantungan, dan monopoli ekonomi dan sosial indonesia jika memutuskan bergabung dalam TPP saat ini. Oleh sebab itu, direkomendasikan untuk menolak TPP sampai Indonesia memiliki kemampuan daya saing optimal mengacu efektivitas, efisiensi, dan produktifitas populasi, kemiskinan rendah, pendapatan nasional perkapita tinggi, indeks pembangunan manusia tinggi, keunggulan nilai dalam menghadapi persaingan global, birokrasi bisnis anti-korupsi, dan infrastruktur yang memadai. Kata Kunci: Trans-Pacific Partnership (TPP), Indonesia, Neoliberalisme, Neomarxisme
THE CRISIS OF INTERNATIONAL LAW IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY: CASE STUDY OF SOUTH CHINA SEA DISPUTE Obsatar Sinaga; Verdinand Robertua
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1148.721 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.500

Abstract

This research discussed the impact of Permanent Court of Arbitration’s decision on the dynamic of South China Sea dispute. Court’s decision in July 2016 to give South China Sea based on UNCLOS’s regulation has provoked China’s objection. This research question is on How to understand the crisis of international law in the international political economy using English School Theory in the case of South China Sea dispute? To answer the research question, this research is using English School Theory (ES) with its two pillars namely pluralism and solidarism. This research shows two findings. First, the PCA decision has been used by the Philippines to be bargaining tool to obtain economic cooperation and appeased the failure of PCA ruling. Secondly, the PCA decision has provided momentum for China to transform their policy related to the South China Sea dispute with its role as the great power. Thirdly, the structure of international law as the primary institution would be consists of great power politics, ASEAN and economic diplomacy. Key words: South China Sea, English School, Permanent Court of Arbitration, international political economy, international law Abstrak Penelitian ini membahas dampak keputusan Pengadilan Arbitrase mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Keputusan pengadilan pada bulan Juli 2016 untuk memberi Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peraturan UNCLOS telah memancing keberatan Tiongkok. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana memahami krisis hukum internasional dalam ekonomi politik internasional dengan menggunakan Teori English School dalam kasus perselisihan Laut Tiongkok Selatan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan Teori English School (ES) dengan dua pilarnya yaitu pluralisme dan solidarisme. Penelitian ini menunjukkan tiga temuan. Pertama, keputusan PCA telah digunakan oleh Filipina untuk menjadi alat tawar menawar untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari China dan meredakan ketegangan akibat keputusan PCA. Kedua, keputusan PCA telah memberi momentum bagi Tiongkok untuk mengubah kebijakan mereka terkait dengan perselisihan Laut Cina Selatan dengan memainkan perannya sebagai negara adikuasa. Ketiga, struktur hukum internasional sebagai institusi primer terdiri atas politik negara adikuasa, ASEAN dan diplomasi ekonomi. Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, English School, Permanent Court of Arbitration, Ekonomi Politik Internasional, hukum internasional
PENGARUH PERBEDAAN BUDAYA DAN POLITIK TERHADAP DINAMIKA PERSAINGAN KEKUATAN EKONOMI AUSTRALIA DAN CHINA DI KAWASAN ASIA PASIFIK Zet Saradewa; Sunarti Sunarti; Ireng Maulana
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.923 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i1.672

Abstract

Australia dan China adalah dua negara di Asia Pasifik yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi di dunia, dengan atmosfer ekonomi kapitalis yang sangat berpengaruh terhadap siklus perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Perbedaan nilai-nilai budaya dan sosial antara dua negara ini memberikan corak yang berbeda dalam kekuatan ekonomi masing-masing negara, yaitu Australia yang barat dan China yang timur. Perbedaan tersebut ditambah dengan kekuatan dua ideologi yang berbeda yang ada di belakang keduanya, yaitu Australia yang liberal dan China yang komunis. Tulisan ini ingin menjawab bagaimana perbandingan kekuatan antara Australia dan China yang berbeda budaya dan sosial dalam bidang ekonomi di Asia Pasifik. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori rivalitas dalam interdepensi. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari buku, jurnal, dan data dari situs website tepercaya yang mendukung penjelasan akhir dari artikel ini. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Australia ditopang oleh layanan keuangan dan asuransi, yang merupakan imbas dari kesadaran masyarakat yang cukup tinggi yang terdapat di negara maju. Sedangkan pertumbuhan ekonomi China ditopang oleh investasi infrastruktur, yang merupakan bagian dari proses industrialisasi di negara berkembang. Dalam rangka menggerakkan kawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi, China dan Australia melakukan kerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik dengan masuk dalam keangotaan Asia-Pacific Economic Community (APEC) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
JEJARING ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA Yosua Jaya Edy; Sunyoto Usman; Moh. Najib Azca
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1181.619 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.504

Abstract

Illegal fishing, known as IUU (illegal, unreported, unregulated) fisheries has long been happening throughout the territorial waters of the Republic of Indonesia. Talaud waters as border regions of Indonesia-Philippines also have the same problem. This study uses a network analysis approach with intensive field research for three years from 2014 to 2016, this research aims to determine the range of networks developed by actors involved in illegal fishing. The research found that illegal fishing activities in the area occurred at three levels, namely illegal fishing in communal networks, illegal fishing in associational networks and illegal fishing in industrial networks. The pattern of illegal fishing that occurs in communal networks is done by small fishermen (peasant fisher) with the characteristics of the use of traditional fishing gear, small scale, limited area and relatively subsistence. In an associational network the pattern of illegal fishing takes place on a wider scale, carried out by a post-peasant fisher with a more modern fishing gear, and involving local apparatus and officials. Meanwhile, illegal fishing in industrial networks is conducted by corporations involving high-ranking officials of policy-making countries at the central level, as well as by industry-scale entrepreneurs and fishermen. The strength of the illegal fishing network in the Indonesia-Philippines border region cannot be separated from the role of brokers or intermediaries that exist in every network. Brokers have an important role to connect actors involved in illegal fishing. One of the interesting findings of this research is that the role of brokers can also be carried out by state apparatus or parties related to the state apparatus. Keywords: illegal fishing, social network, broker, border area. Abstrak Illegal fishing atau yang dikenal dengan praktik perikanan IUU (illegal, unreported, unregulated) sudah lama terjadi di seluruh wilayah perairan Republik Indonesia. Perairan Talaud sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Filipina juga memiliki persoalan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan dengan riset lapangan secara intensif selama tiga tahun sejak 2014 hingga 2016, riset ini bertujuan untuk mengetahui ragam jejaring yang dikembangkan oleh aktor yang terlibat dalam illegal fishing. Riset ini menemukan, kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayah tersebut terjadi pada tiga level yaitu illegal fishing dalam jejaring komunal, illegal fishing dalam jejaring asosiasional dan illegal fishing dalam jejaring industrial. Pola illegal fishing yang terjadi dalam jejaring komunal dilakukan oleh nelayan kecil (peasant fisher) dengan ciri penggunaan alat tangkap tradisional, berskala kecil, area terbatas dan relatif bersifat subsisten. Dalam jejaring asosiasional pola illegal fishing terjadi dalam skala yang lebih luas, dilakukan oleh nelayan skala menengah (post-peasant fisher) dengan alat tangkap yang lebih modern, serta melibatkan aparat dan pejabat lokal. Sedangkan illegal fishing dalam jejaring industrial dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan oknum pejabat tinggi negara pembuat kebijakan di tingkat pusat, serta dilakukan oleh pengusaha dan nelayan skala industri. Kuatnya jejaring illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini tidak dapat dilepaskan dari peranan broker atau perantara yang ada di dalam setiap ragam jejaring. Broker memiliki peran penting menyambungkan aktor-aktor yang terlibat dalam illegal fishing. Salah satu temuan menarik riset ini adalah peranan broker dapat juga dilakukan oleh aparat negara atau pihak yang terkait dengan aparat negara. Kata kunci: illegal fishing, jaringan sosial, broker, wilayah perbatasan.
(TIDAK) MENYOAL DEWAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Ian Montratama; Yanyan Mochammad Yani
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.351 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i1.671

Abstract

That approach requires a interagencies coordinating forum to break any strategic bureucratic blockades. Such forum is known as National Security Council (NCS). In Indonesia, NCS is not created. This paper tries to analyze the creation of NCS that currently being hampered due to the absence of National Security Law. Keywords: interagencies, coordination forum, National Secuirty Council (NCS) Abstrak Hampir seluruh isu Keamanan Nasional bersifat multi dimensi yang hanya bisa ditangani secara lintas kementerian/lembaga. Hal tersebut menuntut adanya forum koordinasi lintas kementerian/lembaga agar hambatan terkait birokrasi yang bersifat strategis dapat diterabas. Forum seperti itu dikenal dengan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Di Indonesia, DKN belum terbentuk. Naskah ini berusaha mengkaji pembentukan DKN yang saat ini terkendala dengan absennya UU Keamanan Nasional. Kata Kunci: lintas kementerian/lembaga, forum koordinasi, Dewan Keamanan Nasional (DKN)

Page 2 of 9 | Total Record : 87

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Juli - Desember 2024 Vol 7 No 1 (2023): Januari - Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 4 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020 Vol 3 No 2 (2019): July - December 2019 Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019 Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 More Issue