cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asia Pacific Studies
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 25806378     EISSN : 25807048     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Asia Pasific Studies (JAPS) is published by International Relations Department of Universitas Kristen Indonesia (UKI). It is a bi-annual journal publishing articles on International Relations and Asia Pacific issues. The journal focused on multidisciplinary and pluralistic perspectives and approaches regarding International Relations theories, research methodologies, and International Political Economy as well as Security Sudies within the scope of Asia Pacific.
Arjuna Subject : -
Articles 87 Documents
 1   2   3   4   5 
CAN FEMINISM BE CONSIDERED A MAINSTREAM THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS? Mita Yesyca
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.478 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i2.620

Abstract

The growth of Feminism which has given rise to a new study in the International Relations (IR) field is worth to follow. Not only since it is able to contribute to the academic discipline of IR in theoretically challenging the traditional approach to understand the world politics, but also since it is able to contribute practically because of its nature as a socio-political movement. Nevertheless, in the IR itself there is always a question concerning the possibility of Feminism to be considered a mainstream theory. This article tries to discuss the theoretical contribution of, as well as some issues followed, the development of Feminism in the study of international relations all this time. It finally argues that Feminism can be considered a mainstream theory of international relations so long as there are conversations between traditional theories of international relations and feminists theories of international relations. Keywords: Feminism, International Relations, mainstream theory Abstrak Perkembangan Feminisme yang telah melahirkan suatu kajian baru dalam ilmu Hubungan Internasional (HI) layak untuk disimak. Tak hanya karena ia mampu menyumbang secara teoritis kepada disipilin ilmu HI dalam menantang pendekatan tradisional untuk memahami politik dunia, tetapi juga karena ia mampu menyumbang secara praktis mengingat bahwa sejatinya ia merupakan sebuah gerakan sosial-politis. Meski demikian, dalam HI sendiri selalu ada pertanyaan mengenai peluang Feminisme untuk diterima sebagai sebuah teori yang lazim. Tulisan ini mencoba mendiskusikan sumbangan teoritis dari, sekaligus perdebatan-perdebatan yang mengikuti, perkembangan Feminisme dalam kajian hubungan internasional selama ini. Argumen yang dibangun pada akhirnya ialah bahwa Feminisme dapat dianggap sebagai sebuah teori tentang hubungan internasional yang lazim sepanjang terdapat percakapan antara teori tentang hubungan internasional tradisional dan teori feminis tentang hubungan internasional. Kata kunci: Feminisme, Hubungan Internasional, teori mainstream
PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA Laode Muhamad Fathun
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.454 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.498

Abstract

This paper will explain the problem of dispute in international trade and the role of the World Trade Organization (WTO) as a mediator in the dispute. Economic globalization in the form of international trade relations through free market slogan has a positive and negative impact. That condition’s are the consequences of countries that become members of the WTO to create a competitive market. Trade protectionism is an unfair form of anti-free market policy in the international market. This policy is done to protect a country’s domestic market but on the other hand reduces the spirit of the free market. Protection is often done by taking into account administrative documents, quota counts, product certification, health aspect, labor protection as a way where the state protects its domestic market. One of the policy examples has been made by the United States in practice of importing meat from Canada where WTO as a mediator and international trade regime becomes the dominant actor in the negotiation process. As a result, the United States cannot prove the state's allegation against Canadian meat imports after a special panel was conducted in a session at the Dispute Settlement Body (DSB). Therefore the protectionist policy must be rational and accountable so that no country will be harmed by its impact either in the micro scale (consumer) or the macro scale (country). Keywords: Economic Development, Trade Globalization, Free Trade, Trade Barriers, Protectionism, WTO. Abstrak Makalah ini akan menjelaskan masalah perselisihan dalam perdagangan internasional dan peran World Trade Organization (WTO) sebagai mediator dalam perselisihan tersebut. Globalisasi ekonomi dalam bentuk hubungan perdagangan internasional melalui slogan pasar bebas telah memberikan dampak positif maupun negatif. Kondisi itu merupakan konsekuensi dari negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk menciptakan pasar yang kompetitif. Proteksionisme perdagangan merupakan bentuk kebijakan anti-pasar bebas yang tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pasar dalam negeri yang di lain pihak mengurangi semangat pasar bebas. Perlindungan sering dilakukan dengan menerapkan aturan dokumen administrasi, jumlah kuota, sertifikasi produk, aspek kesehatan, proteksi tenaga kerja sebagai cara negara melindungi pasar domestiknya. Salah satu contoh adalah kebijakan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap impor daging dari Kanada dimana WTO sebagai mediator dan rezim perdagangan internasional menjadi aktor dominan dalam proses negosiasi. Hasilnya Amerika Serikat tidak bisa membuktikan tuduhan terhadap impor daging Kanada setelah dilakukan panel khusus dalam sidang di Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Persengketaan WTO. Jadi kebijakan proteksionis harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada satu negara pun yang dirugikan oleh dampak kebijakan tersebut baik pada skala mikro (konsumen) maupun skala makro (negara). Kata kunci: Perkembangan Ekonomi, Globalisasi Perdagangan, Perdagangan Bebas, Hambatan Perdagangan, Proteksionisme, WTO
KEBIJAKAN "OPEN SKY" BAGI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENERBANGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KAJIAN: INDONESIA, MALAYSIA, DAN VIETNAM Siti Merida Hutagalung; Ruth Hanna Simatupang; Sinta Herindrasti
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.525 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i1.670

Abstract

Ruang udara nasional negara-negara anggota ASEAN telah ditetapkan menjadi langit terbuka bagi penerbangan diantara sejak tahun 2010. Penerapan kebijakan open sky tersebut tidak seluruhnya dapat dilakukan serempak karena terkait dengan masalah regulasi, penyiapan dan kesiapan infrastruktur karena terkait dengan kondisi ekonomi masing-masing negara dan teknis penerbangan. Kebijakan open sky walau sarat dengan masalah regulasi dan kerjasama internasional dalam bidang bisnis dan ekonomi tetap harus diterapkan. Hal tersebut terkait dengan globalisasi dan peningkatan kesejahteraan regional di Asia Tenggara. Saat ini masalah tersebut dilakukan melalui perjanjian bilateral dan multilateral diantara negara-diantara anggota, termasuk Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Praktik penerapan kebijakan open sky terbukti dapat mengembangkan industri penerbangan. Permasalahan ini diteliti dengan menerapkan metodologi penelitian analisis deskriptif dan yuridis normatif. Untuk membahas permasalahan diterapkan teori kedaulatan, teori kebijakan publik dan teori kerjasama internasional agar permasalahan terungkap dengan tuntas. Kata kunci: ASEAN, open sky, industri penerbangan Abstract The national air space of the countries members of ASEAN had been set to be open skies for flights between them since the year 2010. The application of the open sky policy is not entirely can be performed synchronously because of regulatory issues, related to the preparation and readiness infrastructure because economic conditions associated with each country and technical flight. The open sky policy although laden with regulatory issues and international cooperation in the field of business and economy should still be applied. It is associated with globalization and increased regional prosperity in Southeast Asia. Currently the issue is done through bilateral and multilateral agreements between the countries among the members, including Indonesia, Malaysia and Viet Nam. Practice of application of the open sky policy proved to be able to develop the aviation industry. This issue was examined by applying research methodology descriptive and normative juridical analysis. The problem is discussed by implementing the theory of sovereignty, public policy and the theory of international cooperation so that the problems unfold completely. Keywords: ASEAN, open sky, aviation industry
THE DECONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE: CASE STUDY OF PEAT RESTORATION AGENCY Verdinand Robertua
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.118 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i2.789

Abstract

Forest fires in 2015 in Indonesia has destructed severely Indonesian peat and forest. Peat Restoration Agency was established to restore degraded peat and protect the remaining intact peat. The problem is that Indonesia has complex political administration and isolated peatland. Meanwhile there is significant wave of states retreat from global environmental governance. This research would like assess the performance of global environmental governance using the case study of Peat Restoration Agency. This research is a qualitative study with the emphasis of conceptual and theoretical development. Environmental Studies of English School and global environmental governance are the theoretical and conceptual focus respectively. Primary data is collected through semi-structured interview with head of Peat Restoration Agency, environmental activists in WWF Indonesia, WALHI and Greenpeace Indonesia. There are two key finding in this research. Firstly, the absence of immutability thesis is essential for expanding pluralism in Environmental Studies of English School (ESES). Secondly, deconstruction and reconstruction of global environmental governance has implication toward the reconstruction of environmental diplomacy. Keywords: Peat Restoration Agency, Environmental Studies of English School, environmental diplomacy, Global Environmental Governance, peatland Abstrak Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 telah menghancurkan lahan gambut yang sangat luas. Merespons kerusakan tersebut, Badan Restorasi Gambut dibentuk dengan tujuan memulihkan lahan gambut yang rusak dan melindungi lahan gambut yang utuh. Inisiatif ini menghadapi masalah dimana Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan lahan gambut yang sulit diakses dari pusat pemerintahan. Tata kelola lingkungan global juga menghadapi masalah dimana negara anggotanya memilih untuk bersikap pasif. Penelitian ini mengevaluasi kinerja dari tata kelola lingkungan global melalui studi kasus Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian yaitu pengembangan konsep tata kelola lingkungan global dan teori Environmental Studies of English School. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan kepala Badan Restorasi Gambut, aktivis lingkungan WWF Indonesia, WALHI dan Greenpeace Indonesia Terdapat dua kesimpulan yang diperoleh penelitian ini. Pertama, penghapusan immutability thesis merupakan bagian dari pengembangan pluralisme dalam Environmental Studies of English School. Kedua, dekonstruksi dan rekonstruksi tata kelola lingkungan global berimplikasi terhadap rekonstruksi diplomasi lingkungan. Kata kunci: Badan Restorasi Gambut, Environmental Studies of English School, diplomasi lingkungan, tata kelola lingkungan global, lahan gambut
MENGKAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI PERSPEKTIF FEMINISME Iqbal Ramadhan; Innesia Ma’sumah
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (802.396 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i2.871

Abstract

This research discusses about the role and effectiveness of UN Women as the real implementation of the Feminist paradigm and as an International Organization that upholds women's right in solving important issues related to women's rights, like violence against women and gender inequality. To analyse the issue on this journal, authors uses gender concept and feminist securitical approach. It also gives a stand point about the two main paradigms of International Relations, Realist and Liberalist, and its relation to Feminists regarding gender inequality and violence on women. The result of this research is that UN Women is quite effective in dealing with Feminist issues although it has not experienced significant improvement. However, UN Women's efforts should be appreciated for fighting for women's rights. Keywords: UN Women, Feminist, Violence against Women, Gender Inequality Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran dan efektivitas UN Women sebagai implementasi nyata dari paradigma Feminis dan merupakan Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu penting terkait dengan perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Dalam menganalisis isu pada jurnal ini, penulis menggunakan konsep gender dan pendekatan keamanan feminis. Penelitian ini juga memberikan kritik terhadap dua paradigma utama Hubungan Internasional yaitu Realis dan Liberalis dalam keterkaitannya dengan Feminis terkait ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah UN Women cukup efektif dalam menangani isu-isu Feminis walaupun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun upaya UN Women harus diapresiasi karena telah memperjuangkan hak perempuan. Kata Kunci: UN Women, Feminis, Kekerasan terhadap Perempuan, Ketimpangan Gender
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DAN PASAR PROSPEKTIF DI KAWASAN PACIFIC ALLIANCE: STUDI KASUS MEKSIKO DAN CHILE Leonard Hutabarat
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.36 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i2.806

Abstract

This article argues that Indonesian economic diplomacy should consider Mexico and Chile as member of Pacific Alliance in Latin American region as the prospective markets for Indonesia in the future. As emerging economies, these two countries have positive economic projection, population growth and their demand for import products from other region. Based on economic diplomacy concept, Indonesian efforts to negotiate bilateral trade agreements (free trade agreement) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with Mexico and Chile will be part of longterm strategy to build these countries as two of Indonesian non traditional markets. Keywords : Economic Diplomacy, Pacific Alliance, Mexico, Chile Abstrak Artikel ini berargumen bahwa diplomasi ekonomi Indonesia perlu mempertimbangkan Meksiko dan Chile yang merupakan negara anggota Aliansi Pasifik di kawasan Amerika Latin sebagai pasar prospektif bagi Indonesia pada masa yang akan datang. Sebagai emerging economies, kedua negara ini memiliki proyeksi ekonomi yang positif, pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya terhadap produk-produk impor dari kawasan lain. Berdasarkan konsep diplomasi ekonomi, upaya-upaya Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateralnya (perjanjian perdagangan bebas) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Meksiko dan Chile akan menjadi bagian dari starategi jangka panjang untuk mengembangkan kedua negara ini sebagai dua pasar non tradisional Indonesia. Kata Kunci : Diplomasi Ekonomi, Aliansi Pasifik, Meksiko, Chile
The THE IMPACT OF SINGAPORE COASTAL RECLAMATION AGAINST MARITIME BOUNDARIES AND TERRITORIAL SOVEREIGNTY OF INDONESIA-SINGAPORE Hardi Alunaza; Arni Nur Sukma Pertiwi; Adityo Darmawan Sudagung
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.036 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i2.792

Abstract

Singapore has undertaken coastal reclamation activities since 1976 in the southwest of Singapore's main island bordering the Nipa Island, Riau Archipelago, Indonesia. In reclamation, Singapore took sand from Nipa Island Indonesia bounded by the sea with Singapore. This reclamation will have an impact on several things that is the maritime boundaries and the territorial sovereignty of both countries. This article is attempted to describe how the impact of Singapore coastal reclamation against the maritime boundary and territorial sovereignty of Indonesia-Singapore. The author is using the concept of State Sovereigntynd the International Maritime Law in UNCLOS 1982. Furthermore, this paper is using the descriptive method with the qualitative approach. The data collection technique is literature study consisting of books, journals, and including data from the reliable website in supporting the explanation of this paper. Based on the provisions of UNCLOS 1982, it can be concluded that Singapore's coastal reclamation has no effect on the maritime boundary between Indonesia and Singapore, where maritime boundaries remain at baseline before Singapore reclamates. However, Singapore's coastal reclamation could threaten Indonesia's territorial sovereignty as the mainland of Singapore approaching Nipa Island Indonesia can assume that Singapore wants to take control of Nipa Island, especially the Nipa Island region is strategically located because of its near to the Singapore Strait which is an international shipping line. Abstrak Singapura telah melakukan kegiatan reklamasi pantai sejak 1976 di barat daya pulau utama Singapura yang berbatasan dengan Pulau Nipa, Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam reklamasi, Singapura mengambil pasir dari Pulau Nipa Indonesia yang dibatasi langsung oleh laut dengan Singapura. Reklamasi ini akan berdampak pada beberapa hal, yaitu batas maritim dan kedaulatan teritorial kedua negara. Tulisan ini memaparkan bagaimana dampak reklamasi pantai Singapura terhadap batas maritim dan kedaulatan teritorial Indonesia-Singapura. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep Kedaulatan Negara dan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, data yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari studi pustaka, baik buku, jurnal, serta data dari website guna mendukung penjelasan akhir. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, dapat disimpulkan bahwa reklamasi pantai Singapura tidak berpengaruh pada batas maritim antara Indonesia dan Singapura, di mana batas-batas maritim tetap pada kesepakatan awal sebelum Singapura melakukan reklamasi. Namun, reklamasi pantai Singapura dapat mengancam kedaulatan teritorial Indonesia karena daratan Singapura yang mendekati Pulau Nipa Indonesia dapat diasumsikan bahwa Singapura ingin menguasai Pulau Nipa, terutama wilayah Pulau Nipa yang strategis karena letaknya yang dekat dengan Selat Singapura yang merupakan jalur pelayaran internasional. Kata kunci:Batas Maritim; Kedaulatan Teritorial; Reklamasi Pantai
The STATE AND GLOBAL SPORT GOVERNANCE: ANALYZING THE TRIANGULAR RELATIONSHIP AMONG THE FIFA, KEMENPORA RI, AND THE PSSI Indra Kusumawardhana; Muhammad Badaruddin
Kajian Asia Pasifik Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1056.721 KB) | DOI: 10.33541/japs.v2i2.749

Abstract

Discussion on the power interplay between global sport governance and state-level sport management in Indonesia enriches discourse on the relation between globalization and nation-state’s sovereignty. This Indonesia’s case is an exceptional, since it is representing triangular relationship among Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the Indonesian Ministry of Youth and Sport (Kemenpora RI), and the Football Association of Indonesia (PSSI) which creates protracted dispute among football stake holders in Indonesia. This paper focus on the case of the Indonesian Kemenpora’s decision to suspend the PSSI activities, which raised reaction of the FIFA by banning Indonesia’s participation in the global football agenda managed by FIFA. Departing from the abovementioned context and perspectives, the purpose of this essay is to answer the questions about the significance of a nation-state’s sovereignty to govern its domestic football issues, as well as answering the question of the global football governance’s power over the national football association. In answering these questions, this paper will draw dynamics relation among domestic political powers which contribute to the internal dispute inside the PSSI in the first part. This paper will also portray the global context by describing on how the FIFA exercises its ‘global authority’ by imposing sanction to the member which is ‘coopted’ by the domestic political power for the second part. Finally, in the third part, this paper will discover the power interplay among these three actors until the recent progress of this case which seems to prove the effective power exercised by the FIFA as a global football governor. Abstrak Diskusi mengenai interaksi kekuasaan antara tata kelola pemerintahan dunia di bidang olahraga dengan pranata manajemen olahraga pada level negara di Indonesia memperkaya diskursus terkait inter-relasi antara globalisasi dengan kedaulatan negara. Distingsi kasus Indonesia terletak pada interaksi triangular antara Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengundang sengketa berkepanjangan antara pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Artikel ini fokus pada dinamika pasca keputusan Kemenpora RI untuk melarang kegiatan PSSI, dimana keputusan tersebut memantik reaksi dari FIFA dengan membekukan hak partisipasi Indonesia di seluruh agenda sepak bola global yang dikelola oleh FIFA. Bertolak dari konteks dan cara pandang ini, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait signifikansi eksistensi kedaulatan negara dalam mengelola permasalahan sepak bola domestik, sekaligus mengungkap kekuasaan tata kelola sepak bola global terhadap asosiasi sepak bola nasional. Dalam menjawab pertanyaan ini, pada bagian pertama, artikel ini akan menelaah dinamika interaksi antara kekuatan-kekuatan politik domestik yang berkontribusi di dalam sengkarut kasus PSSI. Selain itu, artikel ini juga akan menangkap konteks global dengan mendeskripsikan kapasitas FIFA dalam mengartikulasikan otoritas global-nya dengan menjatuhkan sanksi terhadap anggota FIFA yang terkooptasi oleh kepentingan politik domestik. Sedangkan pada bagian akhir, artikel ini akan mengungkap interaksi kekuasaan antara tiga aktor di dalam kasus ini untuk membuktikan kekuasaan FIFA sebagai representasi dari “global football governor”. Kata kunci: Global Governance, Negara-Bangsa, Sepak Bola, Kemenpora RI, PSSI, FIFA.
PHILIPPINE – US DEFENSE COOPERATION: THE IMPLEMENTATION OF “THE ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT” TO RESPOND CHINA’S ASSERTIVENESS IN THE SOUTH CHINA SEA (2010 – 2016) Reynaldo Rudy Kristian Montolalu; Banyu Perwita
Kajian Asia Pasifik Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1569.704 KB) | DOI: 10.33541/japs.v3i1.1032

Abstract

China assertiveness in the South China Sea has considered as part of its national ambition to dominate most of the sea area as stated in its claim on the “nine-dashed line”. This China assertiveness could be seen in its more active policy by projected military power in area disputing. As one of the claimant states, the Philippine felt that China’s actions toward the region have harmed their territorial sovereignty over the West Philippine Sea. The disputed matter between the Philippine and China count active to flare up from 2010 to 2016 which marked with several incidents between both of the countries navies in Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal. In response to the condition in the South China Sea, the Philippine was trying to enhance their defense posture which considered weak through AFP Modernization Pact initiated by President Benigno Aquino III at the beginning of his administration. Constrained by military budget allowance and limited defense equipment, the Philippine is relying on its military alliance which is the United States that has been created since a long period of time, especially in order to enhance the Philippine external defense. In 2014, both of the countries signed the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) which is the enhancement of the previous defense cooperation agreements: the Mutual Defense Treaty 1951 and the Visiting Forces Agreement 1998. This new defense cooperation agreement considered to play a significant role in supporting Philippine’ effort on responding the internal and external threats, including the unpredictable China militarization in the South China Sea. Keywords: South China Sea, China Assertiveness, Defense Cooperation, The Philippine – US bilateral relations, Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Abstrak Keagresifan Cina di Laut Cina Selatan merupakan suatu ambisi nasionalnya untuk menguasai sebagian besar wilayah laut sebagaimana tertuang dalam “Sembilan Garis Putus-Putus”. Bentuk keagresifan Cina ini terlihat dalam kebijakannya yang lebih aktif dengan cara memproyeksikan kekuatan militer di daerah yang masih disengketakan. Sebagai salah satu negara yang bersengketa, Filipina merasa tindakkan yang dilakukan Cina dikawasan telah merugikan kedaulatan teritorinya yaitu Laut Filipina Barat. Masalah sengketa Filipina dan Cina terhitung aktif bergejolak sejak 2010 hingga 2016 yang ditandai dengan beberapa insiden antara kapal angkatan laut kedua negara di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal. Menanggapi kondisi di Laut Cina Selatan, Filipina mencoba memperkuat postur pertahanannya yang masih lemah melalui Pakta Modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina yang diinisiasi oleh Presiden Benigno Aquino III pada awal masa pemerintahannya. Terkendala masalah anggaran belanja dan keterbatasan alutsista, Filipina mengandalkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat yang sudah terbentuk sejak lama, terlebih khusus dalam upaya memperkuat pertahanan eksternal Filipina. Pada tahun 2014, kedua negara menandatangani Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan (EDCA) yang merupakan peningkatan dari perjanjian kerjasama pertahanan yang telah terbentuk, yaitu Perjanjian Pertahanan Bersama 1951 dan Perjanjian Kunjungan Pasukan 1998. Perjanjian kerjasama pertahanan yang baru ini dianggap dapat membantu Filipina dalam upaya melawan ancaman internal dan eksternal termasuk militerisasi Cina di Laut Cina Selatan yang sulit untuk diprediksi. Kata Kunci: Laut Cina Selatan, keagresifan Cina, kerjasama pertahanan, hubungan bilateral Filipina dan Amerika Serikat, Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)
BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) AND ITS IMPLICATION ON MARITIME SECURITY IN ASIA PACIFIC: CASE STUDY ON CHINA-AUSTRALIA TRADE COOPERATION Muhammad Akbar
Kajian Asia Pasifik Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.574 KB) | DOI: 10.33541/japs.v3i1.1031

Abstract

Belt and Road Initiative (BRI) or One Belt One Road (OBOR) first introduced by Xi Jinping on September 2013 in Kazakhstan, when he stated “Silk Road Economic Belt”, specifically. One month later, he stated the term “Maritime Silk Road” in Indonesia. OBOR is both a concept and a work plan that designed by China to connect towards Eurasia, Africa, and Oceania. The connections are both distance and political influence. China’s bargaining position on Australia is considered strong enough, and vice versa. Australia is important for China for its iron ore that exported to China. China will not put their position at a stake considering its 60% dependency of iron ore from Australia, based on the research by Professor Rory Medcalf from Australia National University (Medcalf 2017, 110). The complexity of the struggle for power in this region is increasing since Australia has been the ally of The United States of America (USA) to whom China is declaring Trade War. China’s expenditure and development of the Navy growing increasingly reflects the higher attention on maritime security. Political condition in Asia Pacific will be effected by this condition with the growing influence of the superpower of the South China Sea, the People’s Republic of China. This paper will explore about sea power in Asia Pacific and its relations with the growing and more advanced China-Australia relations. Keywords: OBOR (One Belt One Road), Maritime Security, Sea Power, Asia Pacific. Abstrak Istilah Belt and Road Initiative (BRI) atau dikenal juga dengan jargon One Belt One Road (OBOR) pertama kali digaungkan oleh Xi Jinping pada bulan September 2013 di Kazakhstan, ia mengucapkan “Silk Road Economic Belt”, secara spesifik. Sebulan kemudian, Ia menyinggung konsep “Maritime Silk Road” dalam kunjungannya ke Indonesia (Davies, 2016, 218). OBOR adalah sebuah konsep, sekaligus juga workplan yang dirancang sedemikian rupa oleh China untuk mendekatkannya dengan Eurasia, Afrika, dan Oceania. Dekat dalam artian keterhubungan melalui kemudahan transportasi, dan dekat secara pengaruh (political influence). Tulisan ini akan mengambil studi kasus kerja sama perdagangan yang dilakukan antara China dan Australia. Posisi tawar China terhadap Australia cukup kuat, dan begitu pula sebaliknya. Australia diunggulkan dengan komoditi biji besi yang diekspor ke China, sehingga membuat China memiliki ketergantungan terhadap Australia. Professor Rory Medcalf dari Australia National University (ANU) mengatakan bahwa China tidak akan mempertaruhkan hubungan perdagangannya dengan Australia, mengingat dependensi China terhadap impor biji besi dari Australia sebesar 60% (Medcalf 2017, 110). Australia adalah sekutu Amerika Serikat (AS) yang kini sedang dalam kondisi perang dagang dengan China, membuat hubungan diantara negara-negara ini menjadi kompleks. Anggaran belanja pertahanan dan percepatan pertumbuhan Armada Laut China cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan adanya keseriusan dalam hal peningkatan keamanan maritim (maritime security). Kondisi politik regional di kawasan Asia Pasifik akan terdampak atas kedigdayaan maritim China di kawasan. Tulisan ini akan membahas mengenai Sea Power di kawasan Asia Pasifik dan kaitannya dengan hubungan dagang China-Australia yang semakin intens. Kata kunci: OBOR (One Belt One Road), Keamanan Maritim, Sea Power, Asia Pacific

Page 3 of 9 | Total Record : 87

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Juli - Desember 2024 Vol 7 No 1 (2023): Januari - Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 4 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020 Vol 3 No 2 (2019): July - December 2019 Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019 Vol 2 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 More Issue