Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat) Muhammad Ali; Erwin Asidah; Husmiati Husmiati
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa. Peran Dinas Sosial yang dilakukan terhadap korban bencana gempa yaitu, melaksanakan bantuan sosial (dengan fokus untuk dampak bencana temporer), melakukan rehabilitasi sosial (dengan fokus untuk dampak bencana permanen) dan melakukan pemberdayaan sosial (berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan). Faktor penghambat Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat yaitu akses jalan yang rusak dan sempit yang berada di perbukitan menjadi kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik, dan kurangnya kesadaran masayarakat yang melakukan penggalangan dana untu meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas Sosial, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja terjerat hukum karena dianggap pungutan liar. Abstract Geographically Indonesia is an archipelago located at the confluence of four tectonic plates, namely the Continent of Asia, the Continent of Australia, the plate of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. In the south and east of Indonesia there is a volcanic arc that extends from the island of Sumatra-Java-Nusa Tenggara-Sulawesi, whose sides are old volcanic mountains and lowlands which are partly dominated by swamps. These conditions are very potential and prone to disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. The research method used is a qualitative descriptive approach. The method used is the method of interview, observation and documentation. The results showed that the role of the Regional Government in solving the earthquake victims 'problems in the West Lombok District Social Service went well, although there were still obstacles that occurred in solving the earthquake victims' problems. The role of the Social Service carried out on earthquake victims is to implement social assistance (with a focus on the impact of temporary disasters), carry out social rehabilitation (focusing on the impact of permanent disasters) and carry out social empowerment (in the form of strengthening and development with a focus on the impact of sustainable disasters) . The Social Agency's inhibiting factor for resolving earthquake disaster victims in West Lombok Regency, namely access to damaged and narrow roads in the hills is an obstacle faced in the distribution of logistics, and a lack of awareness of the people who raise funds to seek prior permission from the Office of Social Affairs. because if raising funds without permission, the Social Service could be caught in a law because it is considered a illegal levy.

Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima) Rahmad Hidayat; M. Rahmatul Burhan; Al Ma’ruf Al Ma’ruf
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. Dalam pelaksanaan dana BOS, ini dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS yaitu: Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidikdan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 44 Mande Kota Bima, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu: (a) Data primer atau data utama, dan (b) Data sekunder atau data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) SDN 44 Mande Kota Bima dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (JUKNIS BOS), (2) Faktor Pendukung, Adapun factor pendukung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut: (a) Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, (b) Terjalinnya bentuk kerjasama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bima), (c) Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, (d) Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sedangkan, Faktor penghambat, Adapun factor penghambat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu: (a) Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, (b) Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, (c) Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan (d) Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh. Abstract School Operational Assistance (BOS) is a government program that is basically to provide funding for non-personnel operating costs for education units, targeting all SD / SDLB and SMP / SMPLB / SMPT schools, including One-Roof SD-SMP (SATAP) and Independent Learning Activities Sites (TKB Mandiri) organized by the public, both public and private in all provinces in Indonesia, BOS funds are issued in four quarters for one year (one period), based on existing procedures BOS funds need to be managed in a relevant and effective way. In the implementation of BOS funds , this is divided into 8 standards for the use or flow of BOS funds, namely: Development of Graduation Competencies, Development of Content Standards, Development of Process Standards, Development of Teachers and Education Personnel, Development of School Facilities and Infrastructure, Development of Management Standards, Development of Funding Standards, Development and Implementation of Assessment Systems This type of research uses a descriptive type of quality atif. The location of this study was conducted at SDN 44 Mande Kota Bima, Mande Village, Mpunda District, Bima City. data sources in this study consisted of two, namely: (a) Primary data or primary data, and (b) secondary data or supporting data. Based on the results of research and discussion, this study can be concluded as follows: (1) SDN 44 MandeBima City in the management of school operational assistance funds (BOS) has run according to the technical guidelines for managing school operational assistance funds (JUKNIS BOS), (2) Supporting Factors, The supporting factors in managing school operational assistance funds (BOS) are as follows: (a) Support The government by providing technical guidelines on the management of BOS funds and dissemination of procedures for managing school operational assistance funds from the Education Office, (b) Establishing good forms of cooperation from the BOS fund managers, School Committees and Teachers, Government (Education and Culture Office of the City of Bima ), (c) High motivation and maximum performance to develop the quality of education, (d) Support from pa The teacher is good with the contribution of thought and with the support of staff. Meanwhile, the inhibiting factors, the inhibiting factors in the management of school operational assistance funds (BOS), namely: (a) Time of disbursement of funds often experience delays, (b) The budget obtained is not proportional to the needs of the school, (c) Schools are limited in making heavy repairs so that schools still lack space, and (d) School operational assistance funds have not been able to fund all school programs equally / thoroughly.

Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Amil Amil; Lalu Hendra Maniza; Rio Wahyudi
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa poto tano terhadap pengembangan Objek wisata pulau kenawa dalam membangun ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriftif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan library research. Hasil penelitian peran pemerintah Desa Poto Tano terhadap pengembangan objek wisata pulau kenawa dalam membangun ekonomi masyarakat. Bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata sumbawa barat dan instansi lain dalam mengadakan event acara Wild West Sumbawa Cruise untuk mempromosikan pulau kenawa. Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat Desa Poto Tano menjadi lebih baik dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Faktor penghambat menurut pemerintah karena belum adanya ijin dari kementerian lingkugan hidup dan kehutanan melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten sumbawa barat. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata bagi wisatawan. Faktor pendukungnya adanya kesadaran dari masyarakat desa poto tano untuk mengelola dan menjaga pulau kenawa sebagai aset yang menguntungkan di wilayah mereka. Abstract This study aims to determine the role of the village of Poto Tano government towards the development of Kenawa Island attractions in developing the community's economy. In this study the method used is qualitative descriptive. There are two sources of data in this study, namely using primary data and secular. The data collection technique used is using the method of interview, observation, questionnaire, documentation, and researc library. The results of the research are the role of the village of Poto Tano on the development of Kenawa Island tourism objects in developing the community's economy. Collaborate with the Sumbawa West Culture and Tourism Office and agencies to hold the Wild West Sumbawa Cruise event to promote the island of Kenawa. Increasing the economic level of the people of Poto Tano village has become better and able to create new jobs. The inhibiting factor according to the government is because there is no permit from the environment and forestry ministry through the environmental and forestry services of Sumbawa Barat District. The incomplete facilities and infrastructure supporting tourism for tourists. The supporting factor is the awareness of the people of Poto Tano village to manage and maintain the island of Kenawa as a profitable asset in their area.

Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram) Mustamin H. Idris; M. Ulfatul Akbar; Fauzy As Syafiq
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan transportasi perkotaan yang diakibatkan tingginya jumlah kendaraan dari para pengguna alat transportasi itu sendiri. Menanggapi permasalahan tersebut Kementerian Perhubungan mencanangkan program pengembangan angkutan umum berbasis jalan salah satunya pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. BRT Kota Mataram yang disebut juga Bus Trans Mataram merupakan salah satu jenis model angkutan umum yang efisien, aman, nyaman dan terjangkau dengan daya beli masyarakat. Bus Trans Mataram ini mulai beroperasi pada tanggal 21 November 2016 yang memiliki 4 rute. Pertama, di dalam kota, kedua dari pinggiran timur kota, ketiga dari pinggiran utara kota dan keempat, sayang-sayang hingga jalan Lingkar Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peneliti menggunakan Triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengoperasian bus Trans Mataram Metro di Kota Mataram belum berjalan secara efektif. Hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah, tidak tersedianya anggaran operasional yang memadai dalam mengimplementasikan program, dibutuhkannya kontribusi dari Dishub Kota Mataram di bidang angkutan. Sedangkan untuk indikator, besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pemenuhan biaya operasional, terjadi penurunan jumlah penumpang, dan masih terdapat ketidaksesuaian kualitaas pelayanan pada bus Trans Mataram Metro. Oleh karena harus adanya pembenahan dari lembaga-lembaga terkait mengenai pengoperasian Bus Trans Mataram Metro sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Abstract This research is motivated by the problem of urban transportation congestion caused by the high number of vehicles of the users of the transportation itself. Responding to the problem, the Ministry of Transportation has launched a road-based public transportation development program, one of which is the provision of Bus Rapid Transit (BRT) for the City of Mataram and surrounding areas. The Mataram City BRT, also called the Trans Mataram Bus, is one of the types of public transportation models that is efficient, safe, comfortable and affordable with people's purchasing power. The Trans Mataram Bus starts operating on November 21, 2016 which has 4 routes. First, in the city, second from the eastern suburbs, third from the northern suburbs of the city and fourth, unfortunately to the South Ring Road. This study uses a qualitative method. Qualitative research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about facts or phenomena that occur in the field. Data collection is done by Observation, Interview, and Documentation Techniques. Researchers use source triangulation to check the validity of research data. Data analysis in this study used three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of Trans Mataram Metro bus operating policies in Mataram City has not been effective. This is based on the lack of socialization, the inconsistency of the implementor, the lack of firmness of the local government, the unavailability of an adequate operational budget in implementing the program, the need for contributions from the Transportation Department of Mataram in the field of transportation. As for the indicators, the amount of costs needed to meet operational costs, a decrease in the number of passengers, and there are still mismatches of service quality on the Trans Mataram Metro bus. Therefore there must be improvements from relevant institutions regarding the operation of the Trans Mataram Metro Bus so that it runs according to the plan that has been set.

Peran Wanita Pedagang Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur Di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat) Selva Selva; Nidya Putri Syahida; Anita Anita
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wanita pedagang dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan narasumber para wanita pedagang sayur yang ada di Desa Midang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kegiatan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran wanita pedagang dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Midang bertujuan untuk membantu menambah penghasilan suami dan memberikan dampak yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan, biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun dampak lainnya yang dirasakan oleh para pedagang, yaitu beban psikologis seperti perasaan lelah dan jenuh. Upaya wanita dalam manjalankan peran sebagai istri, ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita bekerja, para pedagang sayur tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap perannya dalam keluarga. Kegiatan bekerja sebagai pedagang dilakukan setelah mereka menyelesaikan aktifitas rumah tangganya. Abstract This study aims to determine how the role of femaleworkers on increasing family income in the Midang Village, Gunungsari District, West Lombok Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method with resource persons from the vegetable workers in the Midang Village. Data collection is done by the method of observation, interviews and documentation. Technical data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation and then drawing conclusions. Based on the results of the research and discussion in this research activity, it can be concluded that the role of femaleworkers in increasing family income in the Midang Village aims to help increase husband's income and have a large impact on fulfilling daily needs, such as food needs, education costs and needs other households. But other impacts felt by traders, namely psychological burden such as feeling tired and saturated. The efforts of female on carrying out their roles as wives, housewives and also as working female, vegetable workers do not give up their responsibility for their role in the family. The activity of working as a trader is done after they complete their household activities.

Strategi Pelestarian Uma Lengge (Rumah Adat Bima) Sebagai Objek Daya Tarik Wisata Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Mardiah Mardiah; M. Awaluddin; Dede Yusuf
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Kabupaten Bima memiliki ragam budaya, adat, dan tradisi yang beraneka ragam.Salah satu ciri khas dari Kota Bima adalah adanya “Uma Lengge” yang merupakan Rumah adat bagi masyarakat suku Mbojo.“Uma Lengge” tersebut berada tepatnya di Desa Maria, Kecamatan Wawo, dan Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa.kurangnya kesadaran masyarakat yang menyadari adanya Rumah Adat Bima, sehingga banyak sekali orang yang belum mengetahui keberadaan Rumah Adat Bima (Uma Lengge) ini, tidak banyak yang tahu keberadaannya bahkan masyarakat sekitar Kec. Wawopun banyak yang belum mengetahui keberadaan Uma Lengge.Ini diakibatkan kurangnya pemerintah dalam memilih strategi pelestarian untuk memperluaskan keberadaan Uma Lengge.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pelestarian wisata Budaya, serta untuk menjelaskan kemanfaatan daya tarik wisata Budaya dengan gambaran strategi pelestarianUma Lengge (Rumah Adat Bima) Sebagai Objek Daya Tarik Wisata yang berbasis masyarakat atau komunitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan cara mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data hasil penelitian ini menemukan bahwa Strategi pelestarian Uma Lengge (Rumah Adat Bima) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah: (a) Perencanaan yang dimana perencanaan dalam pelestarian Uma Lengge (Rumah Adat Bima), (b) Pelaksanaan kebijakan yang dimana pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata, (c) Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur, meningkatkan citra pariwisata didalam dan luar negeri, menciptakan produk pariwisata khas bima yang komparatif dan kompetitif, (d) Sarana dan Prasarana yang ada di kawasan Wisata Uma Lengge (Rumah Adat Bima) diantaranya: akses jalan menuju Uma Lengge (Rumah Adat Bima), tempat parkir di kawasan Uma Lengge (Rumah Adat Bima), listrik dan air. Promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Abstract Bima Regency has a diverse variety of cultures, customs and traditions. One distinctive feature of Bima City is the existence of "Uma Lengge" which is a traditional house for the Mbojo tribe. "Uma Lengge" is located precisely in Maria Village, Wawo District, and Sambori Village, Lambitu District, Bima Regency, Sumbawa Island. there is a lack of public awareness that is aware of the Bima Traditional House, so many people do not know about the existence of the Bima Traditional House (Uma Lengge), not many know of its existence even the people around the district. Wawopun many do not know about the existence of Uma Lengge. This is due to the lack of the government in choosing a conservation strategy to expand the existence of Uma Lengge. Bima Traditional House) As a tourist attraction based on community or community. In this study, the author uses a type of descriptive research with a qualitative approach. By way of processing and analyzing data using qualitative analysis. Based on the results of interviews and data analysis the results of this study found that the preservation strategy of Uma Lengge (Bima Traditional House) carried out by the Bima District government was: (a) Planning where Uma Lengge (Bima Traditional House) was planned for conservation, (b) Implementation of policy where the implementation of activities to increase the participation of the community in the development of culture and tourism, (c) the increased capacity of resources and infrastructure facilities of the apparatus, increasing the image of tourism inside and outside the country, creating comparative and competitive typical tourism products, (d) Infrastructure in the Tourism Area of Uma Lengge (Bima Traditional House) including: access roads to Uma Lengge (Bima Traditional House), parking lots in the area of Uma Lengge (Bima Traditional House), electricity and water. Promotion carried out by the Bima Regency government has had a good impact on the community

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu) Baiq Reinelda Tri Yunarni; Mintasrihardi Mintasrihardi; Yeni Setiawati
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Masalah kemiskinan sampai saat ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat. Program keluarga harapan diharapkan mampu mengatasi kemiskinan pada masyarakat. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dlam Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu” dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana tingkat efektivitas program keluarga harapan dan faktor pendukung maupun faktor penghambat dari program PKH di Desa Daha. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Tekhnik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Desa Daha sudah dijalankan dengan baik dan efektif, dilihat dari jumlah penduduk miskin setiap tahunnya semakin berkurang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Program keluarga harapan dijalankan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan SOP yang digunakan pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Dompu. Sosialisasi awal sudah dilakukan dengan baik, pemuktahirn data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja fasilitas untuk pendamping PKH masih kurang. Abstract The problem of poverty to date has been a prolonged problem. One of the poverty reduction programs is the family hope program. Hope family program is a program of providing social assistance in the form of cash to poor people who fulfill the requirements. In this study the researcher deskibed how the level of effectiveness of family programs is hope and supporting factors and inhibiting factor in implementing family planning programs. Hope family program are expected to be able to overcome poverty in society. This study entitled “the effectiveness of family programs in reducing poverty in Daha sub-District of Hu’u District Dompu”in this study the researcher describet how the effectiveness of family programs is hope and supporting factors as well as inhibiting factors of the PKH program in the village of Daha. This type of reseach is qualitative descriptive research. Data obtained throught interviews, observation and documentation. Sources of research data are primary and secondary data. Data analisys techniques include data reduction, data presentation, and conclusions and verification. The result of the study showed that the socialization of family planning programs in the village of Daha had been carried out well and effectively, judging from the number of poor people every year decreasing with the increasing population. The family program is carried out in accordance with he duties and authority of the SOP used in the guidelines from the central and regency of Dompu, the intial outhreach has been done well, updating the data is always carried out by assistansts et each meeting, ferivication of education and health has been carried out properly, only PKH facilitsting facilities still not enough.

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Abdurrahman Abdurrahman; M. Taufik Rachman; Dara Puspita Ayu
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknyamemiliki peraturan yang menekan jumlah angka kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol. Masih tingginya tingkat pertumbuhanpenduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan. Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama menggumpulkan data hingga penelitian ini berakhir dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Selanjutnya penafsiran data dilakukan sesuai dengan tujuan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan. Strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu 1. Analisis The Growth Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembentukan dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana, 2.Analisis The Welfare Strategy, Program yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pengerakan keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB, 3. Analisis The Responsitive Strategy, Program yang dilakukanyaitu sosialisasi penggerakan masyarakat peduli KB berkualitas, 4. Analisis The Integranted and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram. Dari 4 strategi diatas maka yang sangat relevan untuk laju pertumbuhan penduduk yaitu analisis the Growth Strategy. Faktor pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu dengan adanya undang-undang dan peraturan walikota Mataram yang bisa menjadi pendorong dalam berjalannya setiap program yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dengan banyaknya masalah dan hal-hal yang bisa menghambat kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Kota Mataram. Abstract In the era of globalization marked by the rate of population growth in developing countries greatly affects the increase in population growth rates which are very rapid and lead to high risk of poverty, countries with population growth have regulations that reduce the number of births, this regulation is expected to slow birth rates controlled. The still high level of population growth and the imbalance in the age structure of the population in some regions are the main problems faced in the field of population and family planning growth rates. The research method uses a descriptive approach with a qualitative approach. With the method of observation, interviews and documentation. First, collect data until this research ends and do a question and answer directly with the informant. Furthermore, the interpretation of data is carried out in accordance with the theoretical objectives related to the research problems and according to the research objectives. The results of the study show that the implementation of the Office of Population and Family Planning Control strategy in the implementation of controlling the rate of population growth in the city of Mataram has been running quite effectively even though there are still obstacles that occur in the implementation of strategies or programs implemented. The strategy carried out by the Population and Family Planning Control Office is 1. Analysis of The Growth Strategy, the program that is carried out is the Formation and Inauguration of Family Planning Villages, 2. Analysis of The Welfare Strategy, the program that is carried out is to grow and increase community awareness in the context of counseling and family planning and service using family planning services, 3. Analysis of the Responsitive Strategy, the program that was carried out was the socialization of community mobilization to care about quality FP, 4. Analysis of the Integranted and Holistic Strategy, the program carried out was the KB Cadre Development activities in Mataram City. From the 4 strategies above, it is very relevant for the population growth rate, namely the analysis of the Growth Strategy. The driving factor of the Population and Family Planning Control Office in the Implementation of Population Growth Control in the City of Mataram is the existence of the mayor's laws and regulations which can be a driving force in the course of every program that has been made by the Population and Family Planning Control Agency, while the inhibiting factors are with a lot of problems and things that can hinder the policies or strategies carried out by the Population and Family Planning Control Agency that can affect the growth of the population of Mataram city.

Efektivitas Program Lokasi Sementara (Loksem) Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Ciracas Jakarta Timur Susilawati Susilawati
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v7i2.14888

The Province of the Special Capital Region of Jakarta has been running the Temporary Location Program (LOKSEM) based on Governor Regulation Number 10 of 2015 for approximately three years. Temporary location (LOKSEM) is a place created by the government to accommodate and organize street vendors and to make it look orderly and neat. The street vendors who have occupied the Temporary Location Area (LOKSEM) will be fostered by the government so that they become more developed. The government also provides the necessary trading facilities and other additional facilities. The street vendors who were originally selling on the sides of the road are now neat and orderly due to the Temporary Location Program (LOKSEM). From the three years running, the results of this program have begun to be quite effective. The Temporary Location Program (LOKSEM), which has shown sufficiently effective results, is of course the driving and inhibiting factors faced. So that in the future the results achieved will be effective or not even effective. This research uses descriptive qualitative method with an inductive approach with data collection techniques using interview techniques, documentation, observation and triangulation and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rahmad Hidayat

Contact Email
rahmad_dayat22@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jiappublik.ummat@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rahmad Hidayat

Contact Email rahmad_dayat22@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jiappublik.ummat@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rahmad Hidayat

Contact Email
rahmad_dayat22@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jiappublik.ummat@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA