cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2024): November" : 17 Documents clear
Tahlilan: Antara Kewajiban Agama dan Kearifan Lokal Afri, Wedi; Salma, Salma; Bakhtiar, Bakhtiar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, bagaimana prosesi tahlilan dilakukan  masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal dan bagaimana implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bawah tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, yakni bahwa tahlilan itu hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban dilaksanakan pada acara-acara tertentu. Kewajiban itu terletak pada acara khusus yakni setelah adanya kematian. Prosesi tahlilan dilakukan  masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan local yaitu dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat dzikir. Prosesi tersebut diadakan pada acara-acara tertentu seperti setelah adanya kematian, acara kelahiran bayi, acara perkumpulan kelompok yasinan (majelis ta’lim) dan pada waktu shalat fardhu seperti setelah selesai shalat maghrib dan shubuh. Implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan yaitu pertama berpengaruh terhadap sosial masyarakat yang menimbulkan kesolidaritasan yang tinggi dan penguat ukhuwah islamiyah antara sesama masyarakat. Kedua, memperkokoh iman masyarakat. Tahlilan ini merefleksikan bahwa dalam pelaksanaanya, sebagai bentuk sebuah ibadah yang mengingatkan masyarakat kepada Tuhannya.
Menelusuri Kepemimpin Wanita Generation 'Z': Tinjauan Kristis antara Kesetaraan Gender dan Kacamata Islam Zuhri, Syafrudin; salma, Salma; Meirison, Meirison
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8528

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan mengenai kepemimpinan wanita yang menjadi polemik berkepanjangan yang tidak pernah usai, baik dari kalangan ulama klasik dan kontemporer, kaum intelektual dan awam, serta kalangan pria maupun wanita. Terlebih lagi apabila kepemimpinan tersebut digenggam oleh Generasi Z. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di tengah kemegahan zaman yang semakin canggih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan generasi Z, bagaimana kepemimpinan perempuan, dan bagaimana pandangan dari segi kesetaraan gender serta kacamata Islam menyikapi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  mengenai kepemimpinan wanita adapun ulama yang menolak adalah dari kalangan ulama klasik dan ulama yang membolehkan adalah dari kalangan ulama kontemporer. Selain itu, dalam hal kesetaraan gender terdapat bahwa hak dan kewajiban antara pria dan wanita selalu setara di mata Islam. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan bagi siapapun tanpa melihat gender. Terlepas dari berbagai macam pendapat mengenai kepemimpinan wanita, pada era yang modern ini banyak wanita yang ikut andil dalam berbagai hal, tentu dengan mempertimbangkan skillnya bukan pada gendernya. Terlebih lagi pada generasi Z yang memiliki banyak kelebihan dan memungkinkan untuk mampu menjangkau ranah kepemimpinan. Mereka dapat memulai dari lini terkecil dalam kehidupan, maka tidak harus serta merta menjadi pimpinan tertinggi, semua bermula dari memimpin diri sendiri.     
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ekspolitasi yang mengpergunakan anak dibawah umur (Studi Kasus Anak Dilampu Merah Charitas Palembang) Noviyanti, Noviyanti; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8884

Abstract

Penelitain ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Ekspolitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang- Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintahtelah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesui dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak.
Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya) Lestari, Dewi Wahyu; Puspitosari, Hervina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9296

Abstract

Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak.  
Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang Hilarius, Kevin; Mahmudah, Siti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8572

Abstract

Hukum waris adat Tionghoa adalah salah satu dari hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adat Tionghoa masih beranggapan bahwa anak laki-laki adalah anak yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan perempuan, karena dalam adat Tionghoa yang meneruskan nama keluarga adalah laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang, 2) Apakah pembagian warisan tersebut dapat memberikan keadilan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang?Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan berinteraksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga yang diteliti dilakukan secara merata tanpa memandang gender anak laki-laki dan perempuan. Pembagian demikian berbeda dengan pembagian dalam hukum adat Tionghoa yang mengutamakan anak laki-laki. Melalui pembagian yang merata dan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan menyebabkan ahli waris perempuan dalam keluarga etnis Tionghoa yang diteliti merasa mendapatkan keadilan. Praktek ini sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender karena anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris atau kesempatan menerima ahli waris yang bagiannya sama seperti dengan anak laki-laki.Kata Kunci: Hukum waris, Adat Tionghoa, Kota Semarang, Keadilan Gender.
Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci) Agustina, Elta; Sulfinadia, Hamda
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8734

Abstract

Artikel ini akan memfokuskan kajian dan pembahasan mengenai rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kasus-kasus yang terjdi di masyarakat yang membahas bagaimana praktik dari pelaksanaan rujuk di luar KUA di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya penelitian ini juga akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Kajian penelitian ini menemukan bahwa pada salah satu desa di Kabupaten Kerinci dalam proses pelaksanaan rujuk masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab pelaksanaan rujuk yang dilakukan merupakan cara yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan tentang Perkawinan di Indonesia. Hal ini masih terjadi di masyarakat karena berlandaskan terhadap tradisi terdahulu, yakni hanya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tanpa paksaan. Namun tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi jikalau rujuk tersebut tidak dicatatkan hal ini disebabkan oleh tradisi serta ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur masalah rujuk.
Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Nuzulah, Firdausin; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan desain industri yang ada di indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama diikuti dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat supaya desain industri dapat dilindungi. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif yang tercermin pada Pasal 2, 6, 9 UU Desain Industri yang mengatur syarat, subjek dan lingkup hak yang diberikan. Sedangkan perlindungan secara represif tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketadan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): November Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue