cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id
Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ius Constituendum
Published by Universitas Semarang
ISSN : 25412345     EISSN : 25808842     DOI : 10.26623
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 212 Documents
 12   13   14   15   16 
Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Ruth Deta Louisa; Mohammad Fajri Mekka Putra
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.6722

Abstract

This paper aims to explore the existence of a new form of business entity. Small and micro enterprises in Indonesia have always supported the sectoral structure of the national economy and absorbed the majority of the wage workforce. But regulatory hurdles keep them from reaching their full potential. A new law, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Job Promotion and Employment Services, was promulgated by the Government other than the DPR in the context of encouraging the competitiveness of the national economy and maximizing existing potential. One of the provisions in the Act encourages the formation of a new legal entity called a Limited Liability Company with Micro Small Business Criteria which can only be established by one person. its position in corporate law, its organizational structure, organ responsibilities, and shareholder limitations and legal organ responsibilities in the event of bankruptcy. By conducting a literature review using legal literature, legal concepts, and referring to legal documents and laws as the main research material. One of the recommendations and conclusions of the research is that the company's liability is clearly limited, requiring oversight to ensure professional management and to prevent bankruptcy or dissolution of the company. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan bentuk baru dari badan usaha. Usaha kecil dan mikro di Indonesia selalu mendukung struktur sektor perekonomian nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja upahan. Namun hambatan regulasi membuat mereka tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Undang-undang baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Promosi Lapangan Kerja, dan Pelayanan Ketenagakerjaan, diundangkan oleh pemerintah selain DPR dalam rangka mendorong daya saing perekonomian nasional dan memaksimalkan potensi yang ada. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mendorong pembentukan badan hukum baru yang disebut perseroan terbatas dengan kriteria usaha kecil mikro yang hanya dapat didirikan oleh satu orang. kedudukannya dalam hukum perusahaan, struktur organisasinya, tanggung jawab organ, dan batasan pemegang saham dan tanggung jawab organ hukum jika terjadi kebangkrutan. Dengan melakukan kajian pustaka dengan menggunakan literatur hukum, konsep hukum, dan mengacu pada dokumen hukum dan undang-undang sebagai bahan penelitian utama. Salah satu rekomendasi dan kesimpulan penelitian adalah bahwa tanggung jawab perusahaan jelas terbatas, memerlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan untuk mencegah kebangkrutan atau pembubaran perusahaan.       
Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah Iwan Permadi
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.6951

Abstract

This research examines the crimes of the land mafia committed by certain officials who are directly related to the registration and certification of land rights and the guarantee of legal protection for victims. The research method used is normative juridical with the method of statutory approach, and conceptual approach. The results of the study show that the low level of public awareness of land documents owned and the frequent granting of power of attorney to others paves the way for the crime of the land mafia. The lack of transparency, weak supervision and law enforcement are the main problems of land crimes by the land mafia. Legal protection for victims can be done by making a complaint to the BPN, making a cancellation of the deed / fake document to the TUN court and asking for criminal responsibility for the perpetrators, especially unscrupulous officials who participate in land mafia crimes. Penelitian ini mengkaji mengenai kejatahan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu yang berhubungan langsung terhadap pendaftaran dan sertipikasi hak atas tanah dan jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dokumen tanah yang dimiliki dan kerap kali memberikan kuasa kepada orang lain membuka jalan terhadap kejahatan mafia tanah. Tidak tranparan, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menjadi problem utama akan terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan ke BPN, membuat pembatalan akte/dokumen palsu ke pengadilan TUN serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya terutama oknum pejabat yang ikut serta dalam kejahatan mafia tanah. 
Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara Muhammad Wirtsa Firdaus; Andri Yanto; Faidatul Hikmah; Sigit Nugroho
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.6972

Abstract

The purpose of this study is to elaborate the urgency of resolving the Chinese and Indonesian Nine Dash Line conflict in North Natuna waters. As a strategic area with economic resource value and important global shipping lanes, the creation of a sense of security and legal certainty is an unavoidable necessity. The method used in the research is juridical-normative, with a review of laws and regulations, international legal norms, and international arbitration jurisprudence related to China's claims to the South China Sea and North Natuna. International jurisdiction based on UNCLOS 1982 establishes North Natuna as part of Indonesia's EEZ with sovereign rights. China's claims and direct intervention against North Natuna are illegal and violate the norms of international law. In this regard, differences in views and national interests between Indonesia and China result in a number of potential conflicts in North Natuna, including the entry of fishing boats and Chinese coastal patrols. In contrast to a number of related literature, this study specifically provides strategic considerations related to the most potential approach in conflict resolution, namely through ASEAN-China collective diplomacy with the Code of Conduct. Identification of conflict resolution strategies is a fundamental and urgent aspect in this study, with comprehensive consideration related to the causes, interests, and projects of conflict resolution that occurred in North Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi urgensitas penyelesaian konflik Nine Dash Line Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna Utara. Sebagai kawasan strategis dengan nilai sumberdaya ekonomi dan jalur perlintasan pelayaran global yang penting, penciptaan rasa aman dan kepastian hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif, dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum internasional, serta yurisprudensi arbitrase internasional terkait dengan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan Natuna Utara. Yurisdiksi internasional berdasarkan UNCLOS 1982 menetapkan Natuna Utara sebagai bagian ZEE Indonesia dengan hak berdaulat. Klaim dan intervensi langsung Tiongkok terhadap Natuna Utara adalah bentuk tindakan ilegal dan menyalahi norma hukum internasional. Dalam hal ini, perbedaan cara pandang dan kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan sejumlah potensi konflik di Natuna Utara, termasuk diantaranya dengan masuknya kapal nelayan dan patroli pantai Tiongkok. Berbeda dengan sejumlah literatur terkait, penelitian ini secara spesifik memberikan pertimbangan strategis terkait pendekatan yang paling potensial dalam resolusi konflik, yakni melalui diplomasi kolektif ASEAN-Tiongkok dengan Code of Conduct. Identifikasi strategi resolusi konflik merupakan aspek yang fundamental dan urgentif dalam penelitian ini, dengan pertimbangan komprehensif terkait dengan penyebab, kepentingan, dan proyekni penyelesaian konflik yang terjadi di Natuna Utara.  
Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Rendy Airlangga; Kyagus Ramadhani; Yuvina Ariestanti; Adam Ardiansyah Ramadhan
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.7055

Abstract

This research aims to know the diversion concept related to recidivism system for a criminal that committed by underage person. This thing has been happened because there is differential meaning between recidivism concept in Juvenile Criminal Justice System and Criminal Law Code. Criminal Law Code interpreted recidivism as the crime that re-committed by person and that crime is legally binding. Whereas Juvenile Criminal Justice System  interpreted prohibition  of the application of diversion for a crime that has been committed by underage person. The urgent things about this research focused on the problem where a crime has been already committed by underage person and that crime has been finished by diversion system, does this can be categorized that it can not get diversion process again. This research is using juridical normative method which is studied prescriptively with a statutory approach and a conceptual approach. Criminalization of children as recidivist in the Juvenile Criminal Justice System currently has no provisions governing criminal sanctions against children who commit repeated crimes (recidivism), both contained in the Criminal Code and in the Law of The Juvenile Criminal Justice System. Diversion which is mandated by Law No. 11 of 2012 is implemented based on the foundation of restorative justice which is very concerned about children’s rights. Lastly this research expected can be considered in trying to determine recidivism concept in integrated criminal system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diversi berkaitan dengan sistem residivisme pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep residivisme di UU SPPA dan KUHP memiliki perbedaan makna. Di KUHP menafsirkan residivisme sebagai sebuah perbuatan tindak pidana yang dilakukan kembali oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (Inchracht). Sedangkan dalam UU SPPA mengenal konsep pelarangan penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Urgensi permasalahan ini dititikberatkan pada permasalahan dimana anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian diselesaikan secara diversi apakah kemudian dikategorikan tidak dapat menerima proses diversi lagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji secara preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive), baik yang terkandung di dalam KUHP maupun di dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan restorative justice yang sangat memperhatikan hak-hak anak. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep residivis di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU Muhammad Ihsan; Tuti Widyaningrum
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 2 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i2.7027

Abstract

The purpose of this research is to examine the implications of opening cassation legal efforts against the decision of PKPU (Suspension of Debt Payment) due to the existence of the Constitutional Court's decision regarding the mandate of the Law on PKPU. The Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 allows cassation legal efforts against PKPU decisions made by commercial courts in cases filed by creditors and where the debtor's peace offer is rejected. Not opening legal efforts, as stated in Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Law on PKPU, aims to ensure legal certainty and meet the business world's needs for fair, fast, open, and effective debt settlement. The method used in this research is normative juridical and qualitative. The research results indicate that the opening of cassation legal efforts against PKPU decisions due to the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has violated and hindered the mandate of the Law on PKPU to create legal certainty and settle debt problems quickly and effectively. The Constitutional Court's considerations in issuing Decision No. 23/PUU-XIX/2021 are based on efforts to uphold justice. However, it should also be understood that the essence of bankruptcy case settlement through PKPU is to achieve the benefit, which is the continuity of the debtor's business.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK tersebut terhadap amanat UU K-PKPU. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU oleh pengadilan niaga pada perkara yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tidak dibukanya upaya hukum menurut Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan dunia usaha atas penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 telah melanggar dan menghambat amanat UU K-PKPU untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat dan efektif. Bahwa pertimbangan MK dalam mengambil Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan, namun demikian harus pula dimengerti bahwa ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur.    
The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts Shofiatul Jannah; Roibin Roibin
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7606

Abstract

This study aims to provide legal justice for women after divorce. The determination of the period of payment of iddah income after divorce by the ex-husband to the ex-wife is very important because women who are carrying out the iddah period are not allowed to leave the house. For this reason, husbands are encouraged to provide iddah as stated in the word of Allah surah al-Thalaq:1. But, after divorce, the man disappears regardless of his ex-wife, besides that the policy on determining the period of payment of iddah income has not been regulated in the legislation or the compilation of Islamic law. So this research is important to be carried out as an effort to realize justice for women. This research is a literature research (Library research), which is a study that presents a variety of data by the research topic which includes primary data, namely the concept of iddah in the compilation of Islamic law which will be analyzed using Islamic legal theory. The results of the study that the determination of the period of payment of income is very important to be stated in the laws and regulations in Indonesia. Because the obligation to practice iddah will also be carried out if the ex-wife does not experience any deficiency Even the state can determine sanctions for ex-husbands who do not provide iddah to ex-wives. Sanctions provide a deterrent effect and encourage husbands to comply with their obligations fairly and responsibly. 
Ratio Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Muhamad Irfan Sofyana; Rocky Marbun
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang untuk pembentukan produk hukum yang progresif, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji ratio legis dan kekuatan keberlakuan sosiologis pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ratio legis kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan didasarkan pada beberapa alasan yaitu falsafah pemasyarakatan, hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang, masalah kepadatan di dalam Lapas dan kedudukan narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis (soziologische geltung) dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menolak dengan tegas kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan menginginkan adanya kebijakan khusus yang ketat terhadap persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.
Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata Fira Nurulnisa; Dwi Aryanti Ramadhani
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7803

Abstract

This study examines the legality and legal consequences of court decisions that grant handlichting to minors to receive grants. Basically, actions carried out by legal subjects are considered valid or not depending on the level of maturity or legal skills they possess. In the Civil Code, there is no special article that regulates the validity and legal consequences of giving land and buildings to minors. This research method is normative juridical. The novelty of this research is that it focuses on the validity and legal consequences of giving grants to minors through the handlichting process. The results show that the validity of the handlichting determination is based on civil law and the legal certainty of the court's decision is questionable due to the judge's inconsistency in determining the age limit for adulthood. In addition to efforts to mature (handlichting), giving gifts to minors should be done through a guardianship that has legal certainty. The legal consequence of accepting a grant in the form of a doctor's clinic is that regarding the grant deed received, the deed is not invalid, but is considered defective because it does not meet the legal competency requirements. Another legal consequence that is accepted in managing the clinic is that the child is only officially permitted to manage and be responsible for the clinic's operations after reaching the age of 21 years and completing medical education.Studi ini mengkaji keabsahan dan konsekuensi hukum dari keputusan pengadilan yang memberikan handlichting kepada anak di bawah umur untuk menerima hibah. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sah atau tidak tergantung pada tingkat kedewasaan atau kecakapan hukum yang dimilikinya. Dalam KUHPerdata, tidak ada pasal khusus yang mengatur keabsahan dan konsekuensi hukum pemberian tanah dan bangunan kepada anak yang belum dewasa.  Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada keabsahan dan akibat hukum pemberian hibah kepada anak di bawah umur melalui proses handlichting. Hasil menunjukkan bahwa keabsahan penetapan handlichting didasarkan pada hukum perdata dan penetapan pengadilan menjadi diragukan kepastian hukumnya karena ketidakselarasan hakim dalam menentukan batasan usia dewasa. Selain upaya pendewasaan (handlichting), pemberian hibah kepada anak di bawah umur sebaiknya dilakukan melalui perwalian yang memiliki kepastian hukum yang sah. Akibat hukum penerimaan hibah berupa klinik dokter yaitu mengenai akta hibah yang diterima maka akta tersebut tidak batal, namun dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat cakap hukum. Akibat hukum lainnya yang diterima dalam pengelolaan klinik dimana anak tersebut baru diizinkan secara resmi untuk mengelola dan bertanggung jawab atas operasional klinik setelah mencapai usia 21 tahun dan menyelesaikan pendidikan kedokteran.  
Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak Angelie Angelie; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.6976

Abstract

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji penggunaan modus operandi uang sirih pinang dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dengan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah acuan. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi dengan tindak pidana perdagangan orang paling tinggi serta daerah utama asal korban karena dimanfaatkan oleh para calo pekerja migran ilegal untuk merekrut masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan iming-iming kemudahan proses bekerja hingga penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan pada penelitian yakni dalam mengkaji modus operandi uang sirih pinang yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan tradisi sirih pinang sehingga perlu pembatasan antara budaya yang ada dengan hukum yang berlaku. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa maraknya penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan luar biasa ini baik dari segi peraturan yang belum mengakomodasi permasalahan yang ada, kurangnya SDM dalam pengawasan dokumen migrasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait bahaya modus operandi uang sirih pinang dan batasan budaya yang harus dilestarikan.
Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases Erly Aristo; Karen Michaelia Arifin; Shenny Rustam Moidady
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7837

Abstract

This paper is aimed to see whether the government's discourse to form a special land court is the only way to answer the problem of resolving land cases in Indonesia.The settlement of land cases in Indonesia often experiences obstacles, this has led to the government's discourse to form a special court to handle land cases that occur. Conducting this research is crucial to ensure that complicated land problems are promptly resolved without further increasing the losses that the involved parties have to endure. This research was conducted using a normative juridical method by conducting studies on legislation, expert opinions and decisions on cases that have occurred in Indonesia. This research has novel value in offering other solutions than establishing land courts, namely by strengthening existing courts so that land cases can be resolved thoroughly and maximally without the need to go through two courts. The discourse on the establishment of a land court becomes a problem that needs to be observed considering that the establishment of a special land court may not necessarily be able to completely resolve land cases. From this research, it will be shown that there are other solutions in simplifying and handling land cases other than the establishment of a special land court.

Page 14 of 22 | Total Record : 212

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue