cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id
Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ius Constituendum
Published by Universitas Semarang
ISSN : 25412345     EISSN : 25808842     DOI : 10.26623
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 219 Documents
 13   14   15   16   17 
Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung Muhammad Aziz; Nelvitia Purba; Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara; Eka Syafrina Monica; Dedi Kiswanto
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.6128

Abstract

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan  mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.
Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dian Septiandani; Ani Triwati; Efi Yulistyowati
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7236

Abstract

The purpose of this study is to find the benefits of polygamous marriage in Islamic law which will be associated with legal protection of women. In principle, Indonesian marriage law allows a husband to have more than one wife (polygamy) but the rules regarding the wife's consent are not strictly regulated in Islamic law. However, the state through legislation regulates that the wife's consent is a condition that must exist, this is a guarantee of protection for women. The difference between this research and previous research is that this research will focus on explaining the benefits of polygamy in Islamic law, providing a critical analysis of the problem of polygamy itself, discussing the impact of polygamy from a social, psychological, or economic perspective on women and children. This research method is normative legal research with a legislative approach. The result of this research is that polygamy is allowed with certain exceptions and conditions. It is not easy to be polygamous because justice is an absolute requirement and most importantly must be with the consent of the wife. The Compilation of Islamic Law also regulates the provisions and conditions for polygamy for Muslims. The provisions contained in the Marriage Law are in principle in line with the provisions of Islamic law. The purpose of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law provides provisions and requirements for polygamy.Tujuan penelitian ini untuk menemukan kemaslahatan perkawinan poligami dalam syariat islam yang akan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tetapi aturan mengenai persetujuan istri tidak diatur secara tegas dalam hukum islam. Namun, negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur bahwa persetujuan isteri merupakan syarat yang harus ada, hal ini sebagai jaminan perlindungan terhadap perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan fokus menjelaskan mengenai kemaslahatan poligami dalam syariat Islam, memberikan analisis kritis tentang masalah poligami itu senditi, membahas dampak poligami dari sisi sosial, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan maupun anak-anak. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa poligami diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi suami, terutama bagi isteri ketika dilakukannya perkawinan poligami.    
Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale Dinda Pratiwi; Rianda Dirkareshza
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7344

Abstract

 This research aims to examine legal protection for consumers and the legal consequences resulting from deceptive price information in flash sale practices in e-commerce. Information fraud carried out by business actors is contrary to consumer protection, so legal certainty is needed for consumers in buying and selling activities on e-commerce. The research method used is normative research which is equipped with interviews with BPSK, as well as a statutory and regulatory approach which focuses on the object of research on norms. Information was collected using interview techniques to obtain additional data. The results of this research confirm that it can actually enforce consumer protection in trading via electronic systems as contained in the UUPK, Trade Law, ITE Law and PP PMSE. However, there are no regulations regarding flash sales specifically so that the rights and obligations between business actors and consumers have not yet achieved harmony in online buying and selling activities. Consumers' lack of knowledge regarding legal certainty in shopping on e-commerce is still low so that the objectives of legislation in imposing sanctions on business actors have not been achieved. Therefore, the novelty in this research is explaining the procedures for completing settlements, especially by BPSK, which gives rise to legal consequences for business actors. Legislation is needed that specifically regulates flash sales and E-commerce obligations in supervising business actors in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengelabuan informasi harga dalam praktik flash sale di E-commerce. Pengelabuan informasi yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan perlindungan konsumen sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli di E-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilengkapi wawancara dengan BPSK, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada objek penelitian norma. Pengumpulan informasi dengan teknik wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data tambahan. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya dapat menegakkan perlindungan konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam UUPK, UU Perdagangan, UU ITE dan PP PMSE. Namun, belum terdapat peraturan mengenai flash sale secara khusus sehingga hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen masih belum mencapai keselarasan dalam kegiatan jual beli online. Minimnya pengetahuan konsumen terkait kepastian hukum dalam berbelanja di E-commerce pun masih rendah sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha belum tercapai. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini menjelaskan prosedur dalam penyelesaian sengketa, terutama oleh BPSK sehingga menimbulkan akibat hukum kepada pelaku usaha. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur flash sale secara khusus dan kewajiban E-commerce dalam mengawasi pelaku usaha di Indonesia.
Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan Dave David Tedjokusumo
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7193

Abstract

The purpose of this study is to analyze, and find out the nature of the tender conspiracy, and the impact arising from the KPPU Decision. This research must be reviewed immediately in order to minimize cases of tender conspiracy practices, considering that these cases are the most handled by KPPU today. The research method used in this study is normative juridical, using statutory approach, conceptual, case, and comparative, so that the research to be studied is not vague, systematic, and clear. This study will be described in full related to the conflict of norms, especially the incompleted norm in PP Number 44 of 2021. The conflict of norms can arise because the rules related to the procedures for stopping the practice of tender conspiracy are not clear and complete, so that their implementation cannot realize justice, expediency, and legal certainty. Therefore, in this study, a solution was given specifically to the government to immediately review PP Number 44 of 2021, so that the perpetrators of the tender conspiracy get a loot effect, and do not repeat their actions. KPPU should also set additional administrative fines, which can be in the form of fines for goods and services won by bidders unreasonably.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, serta menemukan hakikat dari persekongkolan tender, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU. Penelitian ini harus segera dikaji agar dapat meminimalisir perkara praktik persekongkolan tender, mengingat perkara tersebut yang paling banyak ditangani oleh KPPU saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, agar penelitian yang akan dikaji tidak kabur, sistematis, dan jelas. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara lengkap terkait dengan adanya konflik norma, khususnya incompleted norm pada PP Nomor 44 Tahun 2021. Konflik Norma tersebut dapat timbul karena aturan terkait tata cara penghentian praktik persekongkolan tender tidak jelas, dan lengkap, sehingga pada implementasinya tidak dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, dalam penelitian ini diberikan solusi yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah untuk segera mengkaji ulang PP Nomor 44 Tahun 2021, agar para pelaku persekongkolan tender mendapatkan efek jerah, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. KPPU pun sebaiknya juga menetapkan denda administratif tambahan, yang dapat berupa denda atas barang, dan jasa yang dimenangkan peserta tender secara tidak wajar.  
Implementation of Financial Aid for Local Political Parties in Banda Aceh City Al Fathir, Muhammad Alif; Hasba, Irham Bashori
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9163

Abstract

This study examined the allocation of financial aid funds from the Banda Aceh Regional Government Budget (APBK) to Local Political Parties X and Y in Banda Aceh. This study conducted empirical juridical research and presented the findings of field research using two analytical frameworks: Legal Effectiveness theory and Siyasah Maliyah Fiqh theory. It focused on local political parties since they represent a unique kind of democracy in the Aceh region. From the standpoint of legal effectiveness theory, the findings of this study suggest that the supporting facilities in the form of financial aid and legal factors are adequate and suitable. Nevertheless, barriers remain present within law enforcement, society, and culture. From the accumulated results of the components of the theory of legal effectiveness, a fiqh siyasah maliyah perspective is obtained. Thus, it can be concluded that the principles of ownership and management are still hampered by transparency, accountability, and openness of information to the community. The principle of abuse and corruption is already working well, but the accuracy of targeting financial funds must be improved The people's benefit has not been completely realized as a result of the aid use not being targeted.. The principle of amar ma'ruf nahyi mungkar has also not been fully implemented because it is hampered by a crisis of public trust, the party's understanding of regulations, and the infrastructure supporting transparency and accountability.
Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.8820

Abstract

This research aims to dig deeper into the relationship between mood, emotions, and societal legal compliance. The urgency of research lies in understanding the role of individual moods and emotions in legal compliance in society. Stability, security, and justice in society depend primarily on the level of compliance with the law, and this research highlights that an individual's mood and emotions can be a crucial factor in such compliance behavior. The focus of this research lies in the approach taken in analyzing the relationship between mood, emotions, and legal compliance, in contrast to previous research, which focused more on external factors such as law enforcement or socio-economic characteristics. This research approach method is sociological juridical and focuses on qualitative data. This research provides new insights into how these psychological factors influence legal compliance behavior in society. The finding is that positive moods, such as happiness and peace, promote higher legal compliance, while negative moods, such as anxiety or anger, can reduce legal compliance. The conclusions of this research emphasize the importance of considering psychological aspects in designing effective law enforcement policies and strategies. Understanding how mood and emotions influence legal compliance behavior can improve legal compliance and create a safer and more stable environment.
Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory Taufik, Muhammad
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8284

Abstract

The purpose of this research is to examine the risks of utilizing nuclear power in terms of emission, footprint, ecosystem, and waste, examine the utilization of nuclear power in supporting the green economy, and examine the format of new and renewable energy law reform in the utilization of nuclear power as new energy in the paradigm of progressive legal theory. The research is motivated by the negative perception of nuclear energy without detailing the potential and advantages of nuclear energy through the application of nuclear power plants. Then, highlighting doubts about the use of nuclear energy in the green economy development agenda, as well as highlighting legal challenges in the framework of nuclear energy regulatory reform in Indonesia contained in the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT), By using normative and comparative juridical approaches, this research finds positive impacts of nuclear energy on the environment and green economic development by taking France as a successful example. To overcome legal problems in RUU EBT, this study recommends the application of a progressive legal approach in the formation of a legal policy model, as has been applied by the People's Republic of China (PRC) and Norway.
Legal Protection for Debtors in the Pre-Project System of Sale of Credit Agreements Ownership of Apartments Disty, Nafsi Khotimah; Surahmad, Surahmad
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9016

Abstract

This research aims to find out the validity of the apartment ownership credit agreement (KPA) with PPJB as collateral and legal protection for debtors if the developer of the pre-project selling system defaults. This research is motivated by cases of developers of pre-project selling systems that default and cause losses to consumers who have been bound in KPA with the bank. This research is needed because there are no regulations governing PPJB as collateral and there is an imbalance of power between the debtor and the creditor because of a standard agreement. The discussion on this topic has not been comprehensively explained in previous studies. This research uses normative legal research with a statutory approach with data collection techniques in the form of a literature study. The results show that PPJB as collateral is not ideal, but it does not affect the validity of the KPA agreement. Then, in terms of legal protection for debtors who are harmed by developers, they can refer to Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection because the position of debtors is equated with consumers.
Legal Protection for Ownership of Land Rights in Housing Profit Sharing Agreements Yunaitis, Yunaitis; Arlina, Sri
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8267

Abstract

This study aims to provide solutions and knowledge to legal protection, especially in ownership of land rights in performing housing benefit sharing agreements in Pekanbaru City, in addition, this study also aims to find out the application of such legal protection to land ownership rights by sharing the proceeds of such housing. It is expected that there will be no more intersections of legal certainty about housing sharing agreements among communitiesThe type of research used by the authors is the Normative Law method, As for the result of this study, the legal protection related to ownership of land rights in the housing sharing agreement specifically in the city of Pekanbaru can refer to Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, which says that the agreement must be executed in good faith, Where the deed of construction agreement containing the rights and obligations of the parties is a deed made in front of a notary that is authentic so that in the presence of such an agreement it becomes a law among them, whereas in its specific application in Kota Pekanbaru Land division cooperation is carried out according to the principle for units, the share of land owners in the form of ownership of house units with a certain percentage, as well as the developer also gets a share of the number of units according to the agreement. The size of each party's share depends on the price of the house unit. Where the higher the price of the house, the greater the share of the owner of the land, so that the parameters of its division correspond to the agreement promised in advance.
Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka Iwan Permadi; Irsyadul Muttaqin
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7464

Abstract

This research aims to examine and analyse the concept and implementation model of fulfilling women's rights to inherited land in the Bagi Rusa inheritance system of the Bangka community and compare it with the concept of Islamic inheritance which distinguishes the inheritance rights of men and women. The study of the fulfilment of women's inheritance rights is always interesting, because there are issues of inequality and debate over their inheritance rights. This research is important to find out the basis of consideration for the fulfilment of women's inheritance rights in Bangka society. The method used in this research is normative juridical. The results show that in Bangka society, land as inherited property is often the object of inheritance. The fulfilment of women's rights related to the acquisition of inherited land is determined by the roles and responsibilities of women in their families. The greater the responsibilities and sacrifices made by women, the greater and more special the inherited land rights obtained. This concept is based on the principles of kinship, justice, and equality between men and women without distinguishing gender. Unlike the concept of Islamic inheritance, which does not give special rights to women for any reason, because men are considered more responsible for the sustainability and welfare of their families and this responsibility is not given to women. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep dan model penerapan pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris Bagi Rusa masyarakat Bangka dan dibandingkan dengan konsep waris Islam yang membedakan hak waris laki-laki dan perempuan. Kajian terhadap pemenuhan hak waris perempuan selalu menjadi hal yang menarik, sebab terdapat persoalan ketidaksetaraan dan perdebatan atas hak warisnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemenuhan hak waris perempaun dalam masyarakat Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bangka, tanah sebagai harta warisan sering menjadi objek warisan. Pemenuhan hak perempuan terkait perolehan tanah warisan ditentukan oleh peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarganya. Lebih besar tanggung jawab dan pengorbanan yang diberikan perempuan, semakin besar dan istimewa hak tanah warisan yang diperoleh. Konsep ini didasarkan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender. Berbeda dengan konsep waris Islam yang tidak memberikan hak istimewa terhadap perempuan dengan alasan apapun, sebab laki-laki dianggap lebih bertanggungjawab atas keberlangsungan dan kesejahteraan keluarganya dan tanggung jawab tersebut tidak diberikan kepada perempuan.   

Page 15 of 22 | Total Record : 219

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue