Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
212 Documents
<![CDATA[DILEMATIKA KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yusuf Rachmat Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2306
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity]]>
<![CDATA[KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Yuherawan, Deni Setya Bagus]]>;
<![CDATA[Rosdiana, Baiq Salimatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2207
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Rini Heryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3190
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>;
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.1938
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan humanistik pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL BASIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Elisabeth Liu]]>;
<![CDATA[Retno Mawarini Sukmariningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3191
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut cepat untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kebijakan terkait pengembangan UMKM. Model transaksi dan pola pikir pelaku UMKM yang masih tradisional membuat UMKM semakin sulit bertahan dalam pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi digital harus dikembangkan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19? (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, akses internet dan literasi digital menjadi suatu keharusan. Kolaborasi antara individu, komunitas dan pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi infrastruktur, akses internet dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.]]>
<![CDATA[PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Ani Triwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2092
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c, merupakan kewenangan jaksa agung. Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016. Permasalahan difokuskan pada bagaimana pengenyampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan dan bagaimana pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan, memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak dilakukan penuntutan. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut Penjelasannya hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, dapat dilakukan jaksa agung setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (perkara yang ditangani) dilaksanakan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI ]]>
<![CDATA[Ng, Paulus Jimmytheja]]>;
<![CDATA[Rumengan, Jemmy]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2308
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan sangat besar, namun dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaainan nasabah polis asuransi Bakri Life terutama produk asuransi diamond fiesta karena OJK tidak dapat bertindak secara tegas. OJK tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[POTRET KEADILAN DALAM POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Anwar Tanjung]]>;
<![CDATA[Faizal Faizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2739
<![CDATA[Tujuan penelitan ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut di analisis berdasarkan putusan MKNo.33/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa politik dinasti sebagai realitas empiris dan yuridis merupakan konsekwensi negara hukumyang harus menciptakan keadilan. Realitas sebagai sesuatu yang bisa diterima sekaligus juga dapat dipersoalkan sehingga perlu ada sebuah resultante sebagai solusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan Pertama, politik dinasti sebagai realitas pemilihan kepala daerah bersifat konstitusional. Kedua, sebagai novelty, keadilan dalam sebuah realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip e-information serta penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN TATA RUANG ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA, DENMARK DAN SELANDIA BARU ]]>
<![CDATA[Budiman, Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2398
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kebijakan penataan ruang antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Selandia Baru. Hal ini karena penataan ruang di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh dan pencemaran lingkungan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sulit terwujud. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dicomparasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah harus merekontruksi Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kemudian pemerintah juga perlu membentuk lembaga yang bersifat tetap dan independen untuk mengkoordinasikan kebijakan tata ruang di tingkat pusat dan daerah, serta perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Hadi Purnomo]]>;
<![CDATA[Andre Yosua]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3176
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia. Akhir-akhir ini dunia media sosial terus dibanjiri kritikan terhadap pola penegakan hukum di era presiden Jokowi. Satu tahun pasca menjabat di periode kedua ini perjalanan penegakan hukum dipandang lamban, tebang pilih dan masih terus menuai polemik. Polemik yang menjadi penyebab adalah hukum dijalankan masih dengan cara-cara lama, tebang pilih terhadap pelaku tindak pidana dan penerapan pasal yang terkesan dipaksakan. Salah satu upaya penegakan hukum yang terus menuai kontra adalah penanganan tindak pidana hoaks yang masih tebang pilih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hoaks dalam KUHP dan UU ITE jelas telah tercantum dan secara normatif hoaks tidak sama dengan kritikan. Kritik adalah bagian dari corak kehidupan demokrasi, mematikan demokrasi sama dengan menghilangkan kebiasan kritik. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks adalah bahwa unsur politk yang menguasai sistem kenegaraan di Indonesia menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara normal. Unsur kepentingan dan lobi-lobi di elit politik menyebabkan asas legalitas yang didengung-dengunkan negara ini hanya sebuah kehidupan yang formalitas.]]>
