Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
212 Documents
<![CDATA[PENINGKATAN SADAR HUKUM BERBANGSA DAN BERNEGARA DITINJAU DARI AJARAN AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin]]>;
<![CDATA[Nurul Nisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2146
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum dalam berbangsa dan bernegara ditinjau dari ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, akan tetapi masih banyak warga negara yang belum sadar akan hukum. Upaya internalisasi nilai hukum dalam diri masyarakat dapat ditanamkan melalui pendidian hukum dalam pendidikan kewarganegaraan, dalam perkembangannya ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah secara turun temurun menjadi landasan hukum dalam beribadah dan mengatur seluruh ruang lingkup kehidupan masyarakat muslim, bagi Nahdlatul Ulama’ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumusan sebagai landasan bertindak karena berisikan ketuhanan, kebangsaa serta sikap adil sesama manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Ahlusunnah Wal Jama’ah menjadikan negara sebagai sarana atau wadah untuk menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh yang ada di dalamnya, baik warga negara, keutuhan wilayah, termasuk keseluruhan harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut dan fungsi dari peningkatan kesadaran hukum adalah sebagai langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU ]]>
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2631
<![CDATA[Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan implikasi terjadinya tindak pidana Pilkada yang dilakukan secara menyeluruh menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu. Sesuai kajian yuridis Normatif, maka adanya upaya untuk review ulang kapasitas Sentra Gakkumdu sangatlah penting dilakukan, utamanya dengan mempertimbangkan kapasitas filosofis kelembagaan antara lembaga yang ada dalam Sentra Gakkumdu selama ini berangkat belajar dari pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia silam. Temuan dlam penelitian ini adalah agar peran Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi singkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Maisara Sunge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2485
<![CDATA[TTujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengkaji peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak makin hari makin meningkat, baik berupa kekerasan seksual, eksploitasi, perkosaan, penganiayaan, serta penelantaran. Ironisnya pelaku kekerasan itu memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti teman, guru bahkan keluarga anak itu sendiri.. Hal itu tentu akan sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khusunya P2TP2A Kabupaten Gorontalo sebagai unit pelayanan terpadu permberdayaan anak dan perempuan memeberikan pelayanan serta perlindungan terhadap mereka yang merupakan korban kekerasan.Metode penelitian adalah normative empiris,kemudian dianalisis secara deskripif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran P2TP2A di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yakni dalam hal pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor trauma dari anak, faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kenderaan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Dewanto, Pandu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2307
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dan bagaimana rekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Merekonstruksi norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Temuan teori hukum barunya adalah: "Penemuan Hukum yang Berkeadilan dan Bermartabat", artinya pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah keadilan, yaitu seorang hakim dalam menggali/mencari keadilan itu sendiri dengan caranya merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA ]]>
<![CDATA[Helmi Suryana Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3281
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan Batak Angkola dalam struktur adat Dalihan na Tolu dan perubahan kedudukan perempuan Batak Angkola Kontemporer. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Batak Angkola di daerah Pintu Padang. Informan yang adalah Tokoh Adat (hatobangon); Perempuan (anak perempuan, anak perempuan yang sudah nenikah, perempuan yang sudah memiliki menantu); Ulama dan Pakar adat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang menguji secara instensif terhadap suatu etnis tunggal yang dilengkapi dengan sumber dan objek yang diamati serta terbatas pada ruang dan waktu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi objek sedangkan laki-laki menjadi subjek penentu kedudukan seseorang dalam struktur Dalihan na Tolu. Kedudukan perempuan pada masyarakat Batak Angkola dalam struktur adat Dalihan na Tolu ditentukan oleh kedudukan laki-laki baik sebagai ayah maupun sebagai suami. Perubahan kedudukan perempuan pada masyarakat Batak Angkola, disebabkan adanya pergeseran kebudayaan yaitu, status sosial, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan pendidikan. Perubahan kedudukan perempuan pada masyarakat Batak Angkola bersifat positif, dimana munculnya kesadaran baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki bahwa persamaan hak dan kewajiban perempuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan kaum perempuan Batak Angkola, dan berhasil mengisi berbagai jenis pekerjaan yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syarif Nurhidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2419
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memetakan kembali pengaturan dan ruang lingkup Contempt of Court (CoC) di Indonesia. CoC adalah istilah yang belum memiliki istilah yang sama persis dalam bahasa Indonesia. CoC sering disebut sebagai tindakan merendahkan otoritas atau keadilan. CoC lebih dipahami sebagai kejahatan, meskipun cakupannya harus lebih luas dari sekedar kejahatan. Ini membuatnya menarik dan penting untuk memetakan pengaturan perbuatan yang masuk kategori CoC dan pada saat yang sama memetakan ruang lingkupnya secara komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya ada tiga peraturan yang mengatur tindakan CoC, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung, Hukum Pidana di luar KUHP, perturan persidangan, dan Kode Perilaku Hakim. Sebagai konsekuensi dari berbagai peraturan yang mengatur, ruang lingkup tindakan CoC dapat dipetakan menjadi tindakan di bidang etika, peraturan ketertiban, administrasi, dan pidana. Studi ini bermaksud memberikan gambaran besar tentang CoC sehingga diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan penyusunan peraturan maupun penegakan hukum. ]]>
<![CDATA[UPAYA NON-PENAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Pratama, Mochamad Ramdhan]]>;
<![CDATA[Januarsyah, Mas Putra Zenno]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2195
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia bukan sekedar persoalan normatif, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal. Urgensi penelitian ini berkofus pada upaya non-penal dengan strategi perubahan sosial dengan mengubah cara berpikir masyarakat di lingkungan sekitar. Metode penelitian bersifat deskriptif (descriptive research), jenis penelitian kriminologis dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini dapat dikonklusikan bahwa sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial yang mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan melalui perwujudan pendidikan anti korupsi sebagai kunci utama.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERABAIAN HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Oxys Mardi]]>;
<![CDATA[Fatmariza Fatmariza]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3282
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab penelantaran hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalah mengenai penelantaran hak-hak anak yang ditemukan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian tentang faktor keterabaian hak-hak anak pasca putusan cerai yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, yaitu: alasan orang tua menelantarkan hak-hak anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang disebabkan karena suami kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga dalam melaksanakan kewajibanya berupa pemenuhan hak-hak anak; Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelantaran hak-hak anak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga berdampak pada psikologis anak sehingga diperlukan peran optimal dari pengadilan agama, BP4, keluarga, dan masyarakat dalam mengentaskan permasalahan tersebut.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR ]]>
<![CDATA[Juandra Juandra]]>;
<![CDATA[Mohd Din]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.4235
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti merupakan kharakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tamabahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan tersebut Seringkali penuntut umum dalam menagani perkara korupsi tidak mencantumkan pasal 18 UU Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan penjatuhan pidana uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan, terjadi kesalahan pemahaman oleh hakim yang memandang bahwa penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan apabila pasal 18 UU Tipikor tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL ]]>
<![CDATA[Ibnu Sina Chandranegara]]>;
<![CDATA[Syaiful Bakhri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.2452
<![CDATA[Artikel ini disusun bertujuan untuk menilai pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perihal adanya peran negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal. Sehingga apabila merujuk kepada peran negara yang memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk penyediaan tempat tinggal menjadi suatu keharusan. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh karena kerap kali kebijakan penyediaan tinggal khususnya rumah susun milik menghadapi persoalan dalam minimnya campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang terkesan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, akibatnya kerap kali konflik kepentingan antara pihak pengembang dengan konsumen. Hal ini kerap kali terjadi di beberapa daerah dan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai upaya campur tangan pemerintah dalam hal pemenuhan Hak atas tempat Tinggal Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan persoalan hak atas tempat tinggal menurut UUD 1945 dan terhadap berbagai bentuk tindakan pemerintah (rechthandelingen) dalam menanggulangi konflik hubungan hukum yang memerlukan intervensi tindakan pemerintah. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan tindakan pembinaan pengelolaan rumah susun milik, pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tindakan pembinaan yang demikian itu kerap kali pemerintah daerah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Menteri.]]>
