cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 34   35   36   37   38 
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR DESA PATALAN KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN PROFESIONALISME Imam Sucahyo; Renny Chandradewi Puspitarini; Maulidatul Rohma
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.9945

Abstract

Pelayanan administrasi desa merupakan kegiatan yang berpengaruh penting dalam kegiatan penyelenggaraan bagi pemerintahan agar memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik harus terus mengupayakan menjaga kepuasan masyarakat. Jika memuaskan maka pelyanan dapat dikatakan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kantor Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Etika dan Profesionalisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tingkat kepuasaan masyarakat yang dinyatakan dalam IKM  sebagai  tolak ukur efektivitas pelayanan. Cara mengetahui pelayanan baik atau buruknya diukur melalui SKM menggunakan 2 unsur dari etika dan profesionalisme. Etika dan profesionalisme belum pernah dijadikan tolok ukur dalam mengetahui kepuasan. Etika merupakan perilaku manusia yang menyangkut pada baik/buruk. Etika pelayanan terdapat 4 aspek yang dijadikan dasar dalam upaya menumbuhkan etika yaitu equality, equity, loyalty, responsibility. Etika dalam pelayanan menjadi acuan pegawai untuk mengelola pemerintahannya secara profesional. Sedangkan profesionalisme ini merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan dengan mutu tinggi dan berprosedur. Profesionalisme terdiri dari tiga unsur yaitu, skill, knowledge dan integrity. Hasil dari penelitian ini adalah IPK lokasi penelitian yang sebesar 67,5 atau termasuk dalam kategori kurang puas dengan predikat C. Adapun unsur dengan nilai yang tertinggi adalah 2,76 sedangkan nilainya kecil yang mendapat skor 2,625.
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA SUKAMAJU DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUKIT SAMPALAN ASRI BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM Irfan Nursetiawan; Budi Supriyatno
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10386

Abstract

Pengembangan potensi dan daya tarik objek wisata di tingkat daerah merupakan salah satu langkah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Kurangnya aksesibilitas jalan dan teknologi menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan objek wisata di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pengembangan Bukit Sampalan Asri (BSA) yang berada di wilayah Desa Sukamaju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan: (1) tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pengembangan objek wisata; (2) fasilitas objek wisata cukup lengkap; (3) dukungan dari pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata cukup baik; dan (4) tingkat jumlah kunjungan wisatawan lokal cukup tinggi. Kata Kunci: pariwisata, kolaborasi pemerintah, masyarakat desa, community based tourism
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAMPAK SAMPAH DI LINGKUNGAN PESISIR MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DESA JURU SEBERANG) Agustari Agustari
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.8940

Abstract

ABSTRAKPersoalan sampah memang masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi hampir diseluruh wilayah daerah, namun yang menjadi perhatian lebih adalah daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Desa Juru Seberang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Kebiasaan dan pola perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke laut masih menjadi persoalan utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menangani dampak persoalan sampah di lingkungan pesisir, dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaannya. Penting untuk melibatkan Pemerintah Desa sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, serta masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya adalah faktor dari pemerintah desa, masyarakat, dan sarana-prasarana.Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Lingkungan Pesisir; Peraturan Daerah
STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN IZIN MINIMARKET Nurbudiwati Nurbudiwati; Jajang Suhendar; Rd. Ade Purnawan; Asep Isma A
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10367

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan izin minimarket di Kabupaten Garut memiliki banyak permasalahan antara lain dalam pelaksanaan pemberian izin jarak minimarket yang terlalu dekat, pelaksanaan pemberian izin jam operasional melebihi waktu yang ditetapkan dan kurangnya pengawasan dalam operasional pengelolaan izin minimarket. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan izin minimarket, perlu strategi yang tepat agar tercipta bahan pertimbangan bagi kantor DPMPT dalam pengelolaan izin minimarket yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder dengan Time Series Analysis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Instrumen yang digunakan adalah pedoman pengamatan dan kamera. Selanjutnya, metode AHP sebagai teknik analisis dalam menyelesaikan permasalahan dengan alat analisis Expert Choice 2011 untuk membantu pemilihan alternatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa alternatif yakni sosialisasi, kebijakan, dan kerja sama. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software expertchoice, diketahui bahwa alternatif yang terpilih sebagai strategi optimalisasi pengelolaan izin minimarket adalah alternatif kebijakan dengan jumlah nilai 0,356 dan nilai konsistensi 0,00 sehingga dapat dikatakan konsisten, karena kurang dari 0,1. Kemudian, temuan berdasarkan analisis hierarki proses dalam penelitian ini yakni: kriteria pengelolaan izin minimarket menjadi kriteria yang paling penting, alternatif yang menjadi peringkat pertama yaitu kebijakan dengan nilai paling tertinggi, alternatif kerja sama menjadi peringkat kedua, dan alternatif dengan peringkat ketiga yaitu sosialisasi.Kata kunci : Strategi Optimalisasi, Pengelolaan,  Izin Mini Market, Analisis Hirarki Proses
EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG Tesa Ariska Sari; Hanny Purnamasari; Indra Aditya
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10122

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai kinerja organisasi lembaga pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu KPU Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja organisasi berdasarkan faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Teknik analisis data, peneliti menggunakan teori dari Steers tentang empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja organisasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja KPU Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah cukup baik dan bisa dikatakan efektif sehingga tercapai tujuan organisasi yang dinilai berdasarkan dari keempat indikator teori. Namun tentunya perlu ada perbaikan untuk menciptakan kinerja organisasi yang maksimal mulai dari penguatan kinerja pegawai hingga peningkatan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki. Kata kunci: Efektivitas; Kinerja Organisasi; Sekretariat  KPU Karawang.
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI JALUR SELF DECLARE (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIAMIS) Rida Nurfarida Rahmat; Etih Henriyani; Ahmad Juliarso
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10358

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare (Studi Kasus Di Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari belum efektifnya komunikasi dan penyampaian informasi serta belum adanya kesepakatan bersama yang dilakukan antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Koordinasi antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare yang diukur dengan tujuh dimensi, belum dapat berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti belum adanya struktur kerja yang jelas sehingga berakibat pada tidak efektifnya pola komunikasi, koordinasi serta sharing informasi, terdapatnya lembaga yang memiliki egosentris terhadap tugas dan wewenangnya sehingga lembaga lain tidak dilibatkan dalam proses penetapan kesepakatan, tidak adanya sanksi dan dokumen insentif koordinasi serta masukan yang diberikan antar lembaga yang terlibat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proses sertifikasi halal belum sepenuhnya ditindak lanjuti.Kata kunci: Koordinasi antar Lembaga, Sertifikasi Halal, Self Declare.ABSTRACT The background of this research is the not optimal coordination between institutions in the process of halal certification through the self-declaration route (Case Study in Ciamis Regency). This can be seen from the ineffectiveness of communication and information delivery and the absence of collective agreements made between institutions. This study aims to determine Inter-Agency Coordination in the Halal Certification Process through the Self-Declaration Line (Case Study in Ciamis Regency). The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, literature study, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. The sample used is purposive sampling. Based on the research results, it is known that the Coordination between Institutions in the Halal Certification Process Through the Self-Declaration Line as measured by seven dimensions, has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as the absence of a clear work structure which results in ineffective patterns of communication, coordination, and sharing of information, there are institutions that are egocentric towards their duties and authorities so that other institutions are not involved in the process of establishing an agreement, not there are sanctions and coordination incentive documents as well as input provided between the institutions involved to improve the quality of the implementation of the halal certification process have not been fully followed up.Keywords: Inter-Agency Coordination, Halal Certification, Self Declare.
EFEKTIVITAS PROGRAM PELESTARIAN PAYUNG GEULIS DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA Siti Paridah Sundari; Ani Heryani; Andi Andi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.9175

Abstract

efektivitas program pelestarian payung geulis di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata”. Artikel ini bertujuan untuk Efektivitas Program Pelestarian Payung Geulis di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang belum tercapai dengan baik sesuai ketentuan, contoh sarana prasarana pentas atau galeri masih terbatas serta tidak terpeliharanya sarana prasarana yang ada dan masih kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pelaku seni dan budaya Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualutatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dalam Tangkilisan dimana efektivitas mencakup 7 (tujuh) faktor yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Analisa yang akan dilakukan menggunakan beberapa dimensi yang menjadi parameter yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dari hasil analisis ternyata dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Pelestarian Payung Geulis di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata belum tercapai Efektivitas Program yang baik dan sesuai dengan ketentuan dikarenakan belum sepenuhnya faktor-faktor Efektivitas menurut Gibson belum dilaksanakan, diantaranya dari segi sarana prasarana yang tersedia, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Sedangkan faktor Efektivitas Program Pelestarian Payung Geulis yang sudah terlaksana cukup baik hanya perlu ada peningkatan pada pelaksanaan program kerja tersebut. Jadi di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam Efektivitas Program belum tercapai dengan baik sesuai ketentuan.
PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA (DISPORA) DALAM PENYELENGGARAAN PORPROV JATIM VIII 2023 DI KABUPATEN SIDOARJO Masrucha, Adinda Nur; Choiriyah, Ilmi Usrotin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.13088

Abstract

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Salah satu contoh tugas Dispora adalah menangani dan membantu suksesnya penyelenggaraan Porprov Jatim VIII 2023 yang diadakan beberapa waktu lalu di Kabupaten Sidoarjo.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan Porprov Jatim VIII 2023 di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder melalui wawancara, survei dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dari model interaktif Miles dan Huberman yang menyangkut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menggunakan Teori Peran dari Pitana dan Gayatri (2005) yang meliputi Motivator, Fasilitator dan Dinamisator.
PENGELOLAAN WISATA PANTAI PADANG MELALUI PERDA KOTA PADANG NO. 3 TAHUN 2014: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA Nila Wahyuni
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.11060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Penelitian melibatkan 10 informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Strategi Satpol PP dalam melakukan penataan dan penertiban PKL juga menjadi faktor kunci efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa adanya pendekatan jalan tengah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Padang saat ini. Pendekatan ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan dengan PKL untuk membuka lapak pada waktu terbatas, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan PKL sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata. Untuk solusi jangka panjang, diperlukan upaya penyediaan area khusus yang memadai bagi PKL. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL untuk memastikan keberhasilannya. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dan sosialisasi yang intensif juga diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman PKL tentang pentingnya penataan PKL dalam mencapai pariwisata Pantai Padang yang berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan; Pariwisata Berkelanjutan; Penataan PKL;Pengelolaan Pariwisata, Strategi Satpol PP
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN BUKIT SIMARJARUNJUNG KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN Rico Rezky Purba; M. Ridwan Rangkuti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12471

Abstract

Salah satu industri yang mungkin mendapat manfaat besar dari melimpahnya daya tarik alam di suatu wilayah adalah pariwisata, salah satunya adalah di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara khususnya Kawasan Bukit Simarjarunjung. strategi yang digunakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kawasan Bukit Simarjarunjung masih belum cukup untuk menarik perhatian para wisatawan lokal, nasional, dan internasional dalam bidang pelayanan fasilitas – fasilitas seperti kafe yang  masih menggunakan metode warung sebagai tempat peristirahatan pengunjung. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana Strategi Pengembangan Pariwiata  di Kawasan Bukit  Simarjarunjung. Berdasarkan data, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah berhasil menerapkan Strategi Organisasi yang merinci peran dan tanggung jawab personel kunci serta evaluasi kinerja departemen SDM. Kedua, Strategi Program belum maksimal dilakukan dikarenakan masih belum rampungnya perencanaan dan pemasaran serta promosi terkait Pengembangan di Kawasan Bukit Simarjarunjung. Ketiga, Strategi Pendukung Sumber Daya belum maksimal dikarenakan berbagai permasalahan diantaranya adalah pandemi covid-19. Keempat, Strategi Kelembagaan yang telah dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Simalungun sudah sangat baik melalui adanya website disparbud sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata sebagaimana visi Disbudpar Kabupaten Simalungun.

Page 36 of 56 | Total Record : 557

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue