cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Purnama Putra
Contact Email
governance@unismabekasi.ac.id
Phone
+6221-8808851
Journal Mail Official
governance@unismabekasi.ac.id
Editorial Address
MIP UNISMA Bekasi Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Jawa Barat 17113 Email: governance@unismabekasi.ac.id Telp. 021-8808851
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Islam 45 Bekasi
ISSN : 2087510X     EISSN : 28284968     DOI : https://doi.org/10.33558/governance.v11i1
Core Subject : Religion, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other
Governance aims to spread conceptual thinking or ideas, review and the research findings obtained in the field of Governmental Science. Governance focuses on the issues of Governmental Science involving the interaction between governance in government; bureaucracy; policy and public services; governmental politics; Islamic politics and government; government innovation; community empowerment; leadership; regional autonomy; terrorism and conflict resolution; government ethics; and E-Government.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
Evaluasi Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pengatusutamaan Gender Tahun Anggaran 2012-2014 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Zaini, Almy; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang peneliatian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak . Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya. Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.
Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara ., Waskito; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jepara; hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah Kabupaten Jepara; dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, berupa variabel: faktor komunikasi yang sebagian belum effektif; faktor sumberdaya manusia dan peralatan yang sebagian belum optimal; faktor disposisi sudah optimal; dan faktor struktur birokrasi yang sebagian belum optimal. Hambatan tersebut harus diatasi melalui manajemen dan pendelegasian yang efektif.
Efektivitas Aplikasi Ogan Opian terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta Syahbani, Azizah Nur; Nuraini, Siti
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Purwakarta terus mengembangkan sistem - sistem e-government sampai ke tingkat desa. Salah satu sistem yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta ialah Ogan Lopian. meski kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa, Kabupaten Purwakarta dalam kurang dari satu dekade telah bertransformasi menjadi kota yang memanfaatkan akses informasi dan teknologi (IT) dalam berbagai aktivitasnya. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan E-Government maka akan meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya masyarakat Purwakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: untuk mengetahui tingkat efektifitas aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-Government di kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik. Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu Penerapan Electronic Government (X) dan pelayanan publik (Y). Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari buku, jurnal, artikel dan peraturan undang – undang. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu analisis deskritif. Hasil penelitian ini ialah bahwa penggunaan aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-government dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan e-government dengan sangat baik. Sehingga masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat memanfaatkan e-government dengan sangat baik.
Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kuswandi, Aos; Purwatih, Adlin Resa; Nuraini, Siti
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teeori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyaraka. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi -, Wandiyanto; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2304

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja ).
Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ., Sudiyono
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2306

Abstract

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan-hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi: kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan. Tujuan dibentuknya UU tersebut agar Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional,yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan, Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Evaluasi Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pengatusutamaan Gender Tahun Anggaran 2012-2014 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Zaini, Almy; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2308

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang peneliatian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak . Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya. Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.
Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara ., Waskito; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2312

Abstract

Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jepara; hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah Kabupaten Jepara; dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, berupa variabel: faktor komunikasi yang sebagian belum effektif; faktor sumberdaya manusia dan peralatan yang sebagian belum optimal; faktor disposisi sudah optimal; dan faktor struktur birokrasi yang sebagian belum optimal. Hambatan tersebut harus diatasi melalui manajemen dan pendelegasian yang efektif.
Efektivitas Aplikasi Ogan Opian terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta Syahbani, Azizah Nur; Nuraini, Siti
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2313

Abstract

Kabupaten Purwakarta terus mengembangkan sistem - sistem e-government sampai ke tingkat desa. Salah satu sistem yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta ialah Ogan Lopian. meski kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa, Kabupaten Purwakarta dalam kurang dari satu dekade telah bertransformasi menjadi kota yang memanfaatkan akses informasi dan teknologi (IT) dalam berbagai aktivitasnya. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan E-Government maka akan meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya masyarakat Purwakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: untuk mengetahui tingkat efektifitas aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-Government di kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik. Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu Penerapan Electronic Government (X) dan pelayanan publik (Y). Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari buku, jurnal, artikel dan peraturan undang – undang. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu analisis deskritif. Hasil penelitian ini ialah bahwa penggunaan aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-government dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan e-government dengan sangat baik. Sehingga masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat memanfaatkan e-government dengan sangat baik.
Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kuswandi, Aos; Purwatih, Adlin Resa; Nuraini, Siti
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v8i1.2314

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teeori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyaraka. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.

Page 3 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12 No. 2 (2024): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12 No. 1 (2024): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 1 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue