cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Purnama Putra
Contact Email
governance@unismabekasi.ac.id
Phone
+6221-8808851
Journal Mail Official
governance@unismabekasi.ac.id
Editorial Address
MIP UNISMA Bekasi Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Jawa Barat 17113 Email: governance@unismabekasi.ac.id Telp. 021-8808851
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Islam 45 Bekasi
ISSN : 2087510X     EISSN : 28284968     DOI : https://doi.org/10.33558/governance.v11i1
Core Subject : Religion, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other
Governance aims to spread conceptual thinking or ideas, review and the research findings obtained in the field of Governmental Science. Governance focuses on the issues of Governmental Science involving the interaction between governance in government; bureaucracy; policy and public services; governmental politics; Islamic politics and government; government innovation; community empowerment; leadership; regional autonomy; terrorism and conflict resolution; government ethics; and E-Government.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP Haboddin, Muhtar
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.965 KB)

Abstract

Tulisan ini menfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP.
MENATA KURIKULUMILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA Kuswandi, Aos
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.361 KB)

Abstract

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program studi
MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA Suwaryo, Utang
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.246 KB)

Abstract

Bagaimana memahami kembali eksistensi desa sebagai subyek dan obyek pembangunan, sehingga perubahan dan dinamika yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Ada enam model penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan yang dapat dilakukan secara paralel atau kombinasi sesuai dengan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Keenam model tersebut adalah: 1). Model desa murni adat, 2). Model desa administratif, 3). Model integrasi antara adat dan desa administratif, 4). Model dualisme adat dan desa, 5).Model kelurahan, 6).Model desa praja.
KORUPSI DI TINGKAT DESA Rahman, Fathur
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.536 KB)

Abstract

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisim kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT Haboddin, Muhtar
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.021 KB)

Abstract

Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.
ANTARA “OTONOMI” SULTAN DAN “KEPATUHAN” PADA PUSAT DI ERA REFORMASI: STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) Ratnawati, Tri
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.185 KB)

Abstract

Pada era Reformasi tuntutan akan demokratisasi bergerak hingga ke tingkat daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ini. Statusnya sebagai daerah istimewa memberinya sejumlah ?perlakuan? khusus, salah satunya mengenai kedudukan sultan. Tulisan ini mencoba menganalisa mengenai peran Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada era Reformasi.
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kuswandi, Aos
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.059 KB)

Abstract

Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan.
PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE Rofieq, Ainur
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.073 KB)

Abstract

Political reforms that happened in Indonesia were not able to produce significant improvement, one in the public service sector. People do not receive the public services that are transparent, accountable, efficient and responsive. The result of the public services is not improved people?s welfare. This paper considers the characteristics of a form of public service that supports the establishment of the welfare state.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi -, Wandiyanto; Kuswandi, Aos
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja ).
Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ., Sudiyono
Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan-hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi: kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan. Tujuan dibentuknya UU tersebut agar Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional,yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan, Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Page 2 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12 No. 2 (2024): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12 No. 1 (2024): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 1 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue