Garuda - Garba Rujukan Digital

Gambaran Out of Pocket pada Awal Era JKN di Indonesia Ingan Tarigan; Taty Suryati
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Pogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) salah satunya bertujuan memberikan perlindungan finansial khususnya biaya katastropik terhadap semua peserta. Penerima manfaat JKN berhak mendapatkan berbagai layanan sebagai bagian dari paket manfaat dasar tanpa mengeluarkan biaya pelayanan, dan diharapkan Out of Pocket (OOP) akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Tujuan penulisan akan membandingkan total pengeluaran untuk kesehatan dari peserta jaminan kesehatan dengan yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada awal era JKN. Dalam analisis ini, pengukuran pengeluaran perawatan kesehatan hanya mencakup biaya pengobatan langsung, seperti biaya konsultasi, pemakaian kamar di rumah sakit dan obat-obatan. Analisis dengan menggunakan data Susenas 2014 terdiri dari 274.673 individu dan 71.051 rumah tangga di 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal era JKN ada sedikit perbedaan OOP pada penduduk miskin dibandingkan dengan penduduk dimana proteksi finansial terhadap penduduk miskin untuk pengeluaran kesehatan masih rendah.Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan proteksi finansial akibat pengeluaran biaya kesehatan, khususnya pengeluaran biaya katastropik dibandingkan dengan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Kepesertaan penduduk miskin ditargetkan tahun 2019 sudah terpenuhi sehingga target pemerintah tentang Universal Health Coverage (UHC) perlindungan finansial pada penduduk miskin dan hampir miskin semakin tinggi atau OOP semakin mendekati nol. Kata kunci: OOP, Pembiayaan, Asuransi Kesehatan Abstract One of the main objectives of the JKN program is to provide financial protection, especially catastrophic costs to all members. JKN beneficiaries are entitled to various services as part of the basic benefit package without incurring service costs, and it is expected that Out of Pocket (OOP) will be lower than those who do not have health insurance. The purpose of writing will be to compare the total health expenditures of health insurance participants or beneficiaries and those without health insurance. In this analysis, the measurement of health care expenditures only includes direct medical expenses, such as consultation fees, hospital room usage and medication. Using Susenas data 2014 consists of 274,673 individuals and 71,051 households in 33 provinces in Indonesia. At the beginning of the JKN implementation, there was little difference of out of pocket in the poorest population compared to the richest population. This shows that financial protection to the poor for health expenditures are still low. The ownership of health insurance tends to provide financial protection due to health expenditures, especially catastrophic expenses compared to those without health insurance. In the Year of 2019 where the government targeted to Universal Health Coverage (UHC) expected protection financial on the poor and near poor is getting higher or out of pocket or getting closer up to zero. Keywords: OOP, Financial Protection, Health Insurance

Antimicrobial Resistance and Its Control Policy Implementation in Hospital in Indonesia Rini Sasanti Handayani; Selma Siahaan; Max Joseph Herman
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstract Antimicrobial Resistance (AMR) is a serious issue because it may reduce treatment effectiveness, increase infection transmission and health care costs. This article aims to identify the problems and the implementation of the AMR control program in hospital. Method :Data were collected by reviewing study results in journals and proceedings, books/literature on AMR at universities and hospitals in Jakarta and Bandung, regulation on the distribution and use of antimicrobials at NADFC, control policy on AMR of MoH RI, as well as data of nosocomial infections from National Survey on Health Facility (Rifaskes 2011). We also conducted consensus decision making which discusses strategic plan and policy for controlling AMR as well as how to optimize or strengthen the strategy with participants involving type A hospital AMR Control Committee as keynote speakers and Directorate of Referral Health Services, Directorate of Health Service Facility, Directorate of Pharmacy Services, Private and Public Hospital Directors in DKI Jakarta, Hospital Accreditation Commission (KARS), others researchers and academicians as stake holders.In Indonesia AMR control program has been started in some hospitals, but there are still many obstacles either from the management, facilities or infrastructures and practitioners. The policies related to AMR control in Indonesia are stated in Law No. 36 of 2009, Law No. 44 of 2009 and the Ministry of Health Decree No. 8 of 2015. There is also a guideline of the Ministry of Health for Infection Control Program in hospital. These policies should be implemented and used as a tool to increase the commitment of the hospital management. Compliance with the guidelines should be strictly implemented, besides the rational prescription of antimicrobials, completing facilities and infrastructures for controlling AMR and the establishment of surveillance of antibiotic use. Keywords: resistance, antimicrobials, hospital Abstrak Resistensi antimikroba (AMR) merupakan masalah serius karena dapat menurunkan efektivitas pengobatan, meningkatkan penularan infeksi dan biaya kesehatan. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi masalah dan penerapan program pengendalian AMR di rumah sakit. Hasil dari berbagai penelitian di rumah sakit menunjukkan adanya AMR terhadap beberapa antibiotik. Metode: data berasal dari penelitian dalam jurnal dan prosiding, buku tentang AMR di universitas dan rumah sakit di Jakarta dan Bandung, peraturan tentang AMR di badan POM, kebijakan pengendalian AMR di Kemenkes serta data infeksi nosokomial dari Rifaskes 2011. Kesepakatan keputusan disusun melalui diskusi rencana strategis dan kebijakan pengendalian AMR dan penguatan strategi dengan partisipan ARCP dari rumah sakit tipe A sebagai narasumber dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktur Pelayanan Farmasi, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta di DKI, Komisi akreditasi rumah sakit, peneliti dan akademisi sebagai pemangku kepentingan. Di Indonesia pengendalian AMR sudah dilakukan di beberapa rumah sakit, tetapi masih banyak kendala baik dari sisi manajemen, sarana, prasarana dan praktisi. Pengendalian resistensi antibiotik di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan Permenkes RI No. 8 tahun 2015. Ada juga pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit yang harus diterapkan guna meningkatkan komitmen pihak manajemen rumah sakit dalam pengendalian AMR. Kepatuhan pada pedoman program pengendalian AMR harus ditekankan, selain peresepan antimikroba yang rasional, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengendalian dan pembentukan surveilans penggunaan antibiotik. Kata kunci: resistensi, antimikroba, rumah sakit

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Sasaran Program Jaminan Tabalong Sehat di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Amir Su'udi; Harimat Hendarwan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Pemerintah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan menerapkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS) sejak tahun 2008. Peserta JTS adalah seluruh penduduk Tabalong yang tidak memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan wawancara mendalam. Sampel uji sebanyak 253 rumah tangga sasaran program JTS, diambil dari 405 sampel rumah tangga yang dipilih secara sistematik, dari klaster 15 desa/kelurahan di tiga wilayah puskesmas terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas belum optimal. Sebanyak 52% rumah tangga pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan puskesmas dalam setahun terakhir. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pengetahuan, kemauan untuk membayar/WTP, adanya penyakit tertentu, waktu tempuh, kemudahan dan biaya transportasi. Rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskemas yang sudah digratiskan disebabkan karena kurang optimalnya kegiatan puskesmas, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan sasaran masyarakat yang disubsidi kurang tepat. Kata kunci: Pemanfaatan pelayanan kesehatan, Puskesmas, Subsidi, Tabalong Abstract Government of Tabalong District have been giving free health care subsidies at public health centre (PHC) through Tabalong Health Security (Jaminan Tabalong Sehat /JTS) program since 2008. Targetting of JTS program are all of Tabalong citizens that have not covered by health insurance or other health security programs. The objective of this research was to know the factors that related with utilization of health services at PHC in Tabalong District. Approach of this research were cross sectional design and deep interview. Sampels were 253 targetting household taken form 405 household that selected by systematic random from 15 villages cluster at three selected PHC areas. The result showed that utilization of free health services subsidies were not optimize yet. Just 52% of household utilized health services at PHC in the last year. The factors that related with health services utilization at PHC are knowledge, willingness to pay (WTP), diseases avalaibility, travelling time, easiness and cost of transportation. The low rates utilization of free health care were also caused by un-optimize of PHC’s activities, lack of promotion the JTS programs, not matching of subsidies targetting. Keywords: Health services utilization, public health centre, subsidy, Tabalong

Front Matter Vol. 1 No. 2 Desember 2017 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.902 KB)

Gambaran Karakteristik dan Motivasi Tim Nusantara Sehat: Hasil Monitoring dan Evaluasi Periode 1 dan 2 Mieska Despitasari; nita prihartini; Harimat Hendarwan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Nusantara Sehat (NS) adalah salah satu program yang mendukung fokus kebijakan Kementerian Kesehatan periode 2015–2019 terkait pelayanan kesehatan (yankes) primer, termasuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diharapkan melalui program NS, dapat terjadi peningkatan akses dan kualitas yankes di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Program NS dilakukan dengan penempatan tenaga kesehatan (nakes) berbasis tim yang terdiri dari beberapa jenis nakes pada tahun 2015 yang terbagi ke dalam dua periode. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran karakteristik dan motivasi tenaga Nusantara Sehat periode 1 dan 2 sebagai salah satu komponen pemberi layanan di DTPK. Penelitian dengan studi kuantitatif yang didesain potong lintang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh 690 responden NS. Data dianalisis dengan deskriptif. Jenis nakes dengan proporsi di atas 15% adalah tenaga kesehatan lingkungan, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi dan perawat. Tenaga dokter menempati proporsi terkecil. Sebagian besar berpendidikan terakhir diploma III. Kurang dari 30% yang berjenis kelamin laki-laki. Responden terbanyak berusia 20-24 tahun. Berdasarkan perhitungan skor motivasi Alderfer, tidak ada satupun responden yang masuk ke dalam kategori motivasi rendah. Hampir 92% responden memiliki motivasi tinggi dan berbeda bermakna untuk variabel usia dengan p-value = 0,036 (p<0,05). Walaupun responden berasal dari berbagai periode keberangkatan, jenis tenaga, tingkat pendidikan terakhir, jenis kelamin dan kemiripan wilayah geografis, tidak ada perbedaan skor motivasi antar kelompok. Peningkatan penyebaran informasi pendaftaran sehingga lebih luas dapat dilakukan dengan memperpanjang tenggat waktu terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menumbuhkan minat untuk mendaftar menjadi tenaga Nusantara Sehat. Kata kunci: motivasi nakes, DTPK, nusantara sehat Abstract Nusantara Sehat (NS) is one of the programs that supports the Ministry of Health’s policy focus for the 2015-2019 period regarding primary health care, including supporting the National Health Insurance (JKN) program. It is expected that through the NS program, there will be an increase in access and quality of services in remote areas, borders and islands (DTPK). The NS program is conducted by placing team-based health workers consisting of several types of health workers in 2015 divided into two periods.This study aims to describe characteristics and motivation of Nusantara Sehat batch 1 and 2 as one of service provider component in Indonesia’s remote areas (DTPK). Data was obtained by filling out a quantitative questionnaire by 690 respondents. 555 respondents were filling out a questionnaire. The study used cross sectional design and the data is processed descriptively. Environmental health workers, midwives, public health personnel, nutritionist and nurses were types of personnel with more than 15% proportions. Doctors occupy the smallest proportion. Most recently educated diploma III. Less than 30% are male. Most respondents aged 20-24 years. Based on the calculation of Alderfer motivation score, none of the respondents were low motivated. Almost 92% of respondents have high motivation and are significantly different for age variables with p-value = 0.036 (p <0.05). Although respondents came from various periods of departure, type of staff, recent education level, gender and similarity in geographical area, there were no differences in motivation scores between groups. To increase the widespread distribution of registration information and longer deadlines so that it is affordable for all Indonesian people and foster interest in registering as a Nusantara Sehat staff. Keywords: health worker motivation, remote areas, nusantara sehat

Front Matter Vol. 2 No. 2 Agustus 2018 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.57 KB)

Back Matter Vol. 2 No. 2 Agustus 2018 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.774 KB)

Kendala Organisasi Berbasis Komunitas dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS: Studi Kasus pada Dua LSM Peduli AIDS di Jakarta Ranti Suciati; Mujiati Mujiati; Novianti Novianti
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Semakin meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia, berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan, memacu pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) untuk ikut berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pentingnya identifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh OBK memunculkan strategi atau alternatif solusi untuk mengatasi kendala, serta memberikan gambaran model intervensi yang lebih sinkron antara pemerintah dan masyarakat. Desain penelitian adalah kualitatif dengan melakukan studi kasus di dua LSM Peduli AIDS di Jakarta. Informan dipilih secara purposive sampling yaitu pengurus, anggota/petugas, dan dampingan dari dua OBK. Pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara dan diolah menggunakan metode content analysis. Kendala yang dihadapi OBK yaitu alur rujukan BPJS yang mengikuti domisili sehingga memberatkan pasien, kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antara OBK dengan Puskesmas, belum meratanya kualitas dan kapasitas SDM anggota OBK, persoalan administratif organisasi, sumber dana yang tidak selalu kontinu, adanya perbedaan kepentingan antara OBK dengan pihak kepolisian, serta masih tingginya stigma masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Solusi mengatasi kendala OBK dilakukan dengan peningkatan efektifitas pelaksanaan program pemerintah melalui OBK, antara lain dengan penerapan fleksibilitas pengelolaan dana berdasarkan kinerja OBK, peningkatan kapasitas SDM, pemantapan sistem manajerial, pemahaman alur layanan kesehatan di Puskesmas, serta social support bagi penderita HIV/AIDS. Kata kunci: organisasi berbasis komunitas, LSM, HIV/AIDS Abstract The increasing number of HIV/AIDS cases in Indonesia that impact not only on health issues, spur the Government to involve civil society in community-based organizations (OBK) to play a role in HIV/AIDS prevention program. Identification of constraints or obstacles faced by OBK do as they can generate alternative strategies or solutions to overcome these constraints, and provide a more synchronous model of intervention between the government and the community. This type of research is a case study at two AIDS Awareness NGOs in Jakarta. The informants were chosen by purposive sampling ie the board, members/officers, and assistants from the two NGOs. Information collection with by in-depth interview based on interview guideline and processed using content analysis method. Constraints faced by the OBK is the issue of referral flow pathways that follow the domicile so burdensome patients, less optimal coordination and cooperation between OBK with primary health care, uneven quality and capacity of human resources of NGO members, organizational administrative issues, sources of funds that are not always continuous, different interests between the OBK with the police department, and the stigma. Reduction of obstacles faced by OBK can be done by increasing the effectiveness of government program implementation through OBK, among others by applying flexibility of fund management based on OBK performance, human resource capacity building, managerial system strengthening, understanding of health service flow in primary health care, and social support for patient HIV/AIDS. Keywords: community-based organizations, NGOs, HIV/AIDS

Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asasi yang Patut Menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan di Indonesia Mahindria Vici Virahayu; D. Dasuki; O. Emilia; M. Hasanbasri; M. Hakimi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutus hubungan harmonis dengan bidan serta jarangnya isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan dalam pemenuhan hak kesehatan ibu hamil dan bersalin serta mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran berita online kompas.com, tribunnews.com, dan detiknews.com tahun 2016-2018 dengan kata kunci “malpraktik” dan “bidan”, tentang persoalan hak asasi manusia dalam pelayanan bidan. Kami mengikuti kasus dalam lebih dari satu media online, disertai perkembangan berita tentang kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi bidan dalam pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, berdampak pada pengabaian hak asasi perempuan dan keselamatan. Kejadian ini pada kelompok orang dengan pendapatan rendah dan kelompok yang mampu. Didapatkan praktik bidan di luar kewenangan, kemungkinan motivasi mendapatkan keuntungan, dominasi bidan, posisi sosial perempuan yang rendah dalam pelayanan kesehatan maternal, dan keterlibatan masyarakat yang rendah untuk mendukung perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam layanan kesehatan. Kepercayaan dan ketergantungan perempuan pada bidan, berdampak pengabaian hak asasi dan keselamatan ibu, tindakan di luar kewenangan, untuk pencarian keuntungan dalam praktik pribadi. Organisasi profesi dan pendidik bidan harus memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan melalui kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan berkala asosiasi profesi, serta kurikulum pendidikan, untuk mencegah dampak buruk pengabaian hak asasi ibu di masa depan. Kata kunci: pengabaian hak asasi dalam layanan bidan, kasus malpraktik bidan, penguatan pendidikan bidan Abstract The movement to respect human rights in maternal health services in various countries encourages health workers to act more humanely. Low attention to human rights issue in maternal health services due to the silent of the victims-because women do not want to break the harmonious relationship with midwives, and this issue is rarely raised in professional meetings and scientific publications. This study aims to identify failures in fulfilling the health rights of pregnant women and childbirth and explore the reasons for this. The research method is done by searching online news kompas.com, tribunnews.com, and detiknews.com in 2016-2018 with the keywords “malpractice” and “midwife”, about human rights issues in midwifery services. We followed the case in more than one online media, accompanied by the case progress report. The results of the study show that the dominance of midwives in maternal health services in Indonesia has an impact on neglecting women’s human rights and safety. This event is in the group of people with low income and groups who are able. The practice of midwive’s out of authority, possible motivations for profit, dominance of midwives, low social position of women in maternal health services, and low community involvement in supporting women who experience inequality in maternal health services. Trust and dependence of women on midwives, impact on neglecting human rights and maternal safety, actions that are beyond authority, for seeking profit in private practice. Midwife professional organizations and educators must incorporate the application of human rights in midwifery practice through cases from online news in periodic meetings of professional associations, as well as educational curricula, to prevent the adverse effects of neglecting maternal rights in the future. Keywords: neglect of human rights in midwife services, midwife malpractice case, strengthening midwifery education

Karakteristik dan Pengetahuan Pasien tentang BPJS Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Lusiana Apriani; Nanda Aula Rumana
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sejak 1 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan mulai berlaku dan ditargetkan mulai 1 Januari 2019 semua warga negara sudah terdaftar menjadi peserta BPJS yang tentu berdampak meningkatnya jumlah pasien di pelayanan kesehatan tingkat 1. Meningkatnya jumlah peserta BPJS mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat salah satunya adalah faktor pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang BPJS Kesehatan melalui beberapa indikator antara lain dari peserta jaminan kesehatan, anggota keluarga yang ditanggung, hak dan kewajiban peserta, pendaftaran menjadi peserta, perubahan data kepesertaan, iuran, denda keterlambatan, penghentian pelayanan kesehatan, fasilitas bagi peserta, manfaat akomodasi rawat inap, pelayanan kesehatan yang dijamin, alur pelayanan kesehatan, tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebanyak 85 responden dengan teknik pengumpulan data melalui angket. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan peserta BPJS masih rendah, peserta BPJS memilih rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS sesuai keinginan, keterlambatan iuran 2 bulan masih dapat digunakan untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan peserta BPJS kelas III dapat dirawat di kelas I. Disarankan kepada pihak Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk untuk mensosialisasikan tentang rujukan berjenjang dari Faskes 1 ke Faskes berikutnya, dan perlu menginformasikan agar menyelesaikan denda keterlambatan iuran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta manfaat akomodasi rawat inap berlaku pada kenaikan kelas. Kata kunci: pengetahuan, pasien, BPJS Kesehatan Abstract Based on the rules of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2011 concerning the Guarantee Organizing Agency Socially, since January 1, 2014 the Health Insurance Organizing Agency will be effective and targeted to start January 1, 2019 all citizens have been registered as BPJS participants which certainly has an increasing number of patients 1. Increasing BPJS participants influence the level of community satisfaction, one of which is the knowledge factor. Research This aims to determine the level of knowledge of patients about BPJS Health through several indicators include participants from health insurance, family members who are covered, rights and obligations participant, registration as participant, change in membership data, contributions, late fees, termination health services, facilities for participants, benefits of inpatient accommodation, guaranteed health services, health service flow, procedures for obtaining health services, and health services not guaranteed. Research uses quantitative methods with descriptive approaches. The research was conducted in the Kebon Jeruk District Health Center, West Jakarta, there were 85 respondents with collection techniques data through questionnaires. The results of the study show that the level of knowledge of BPJS participants is still low, BPJS participants choose hospitals that work with BPJS as desired, late contribution 2 months can still be used to get health services, and class III BPJS participants can be treated in class I. It is recommended to the Kebon Jeruk District Health Center to socialize about tiered referrals from Health Facilities 1 to the next Health Facilities, and need to inform them to complete late fees for obtaining health services, as well as the benefits of inpatient accommodation applies to class increases. Keywords: knowledge, patients, BPJS Health

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA