Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

21 22 23 24 25

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Nyoman Serikat Putra Jaya
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat.

PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Sri Nur Hari Susanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Amendments (changes) of the 1945 Constitution in principle to change the constitutional system has adopted and implemented in Indonesia. Consequences of state structure system change, lead to a change of position, authority and ways of charging state agencies. The change set is governed by the Constitution, into law the existence of state institutions, raises problems of relations between state institutions, because there are powers that can be implemented independently and there is to be implemented in conjunction with other state agencies

URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.

BUDAYA HUKUM PENAMBANG TIMAH INKONVENSIONAL (TI) TERHADAP MEKANISME PERIZINAN BERDASAR PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Derita Prapti Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Legal culture as themes middlemost for the possibility to know law in a realistic manner, so that it can be known whether law it is used or not. Research using socio-legal research finds The cause of the tin miners inkonvensiinal ( ti ) did not carry out the mechanisms of permit as specified in regulations island province of Bangka Belitung on the management of public mining because mechanism that are entailed must be shaped local-state ( cv )and partnering, cause the cost and time and ignorance them with a mechanism permit. Culture law tin miners inkonvensional ( ti ) against a mechanism based perda minimarkets mining common in the province of management kepulauan bangka belitung because the knowledge and perception of public opposition to the perda, because in terms of economy, education and knowledge of the mechanisms of licensing, that is largely not aware of the bureaucracy and the licensing procedure because it their education that low. arrangements are time consuming, whereas they mine a site just for a while when it's finished they moved, the behavior "dak kawa nyusah" not necessarily because it is the location that will be mined results were obtained Keywords; Legal culture, the tin miners inkonvensional ( ti ) Abstrak Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahu hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekamisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan , yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku “dak kawa nyusah” karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan. Kata Kunci : budaya hukum, Penambang Timah Inkonvensional

ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan eurocristian.Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad.

PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG RASIONAL Tommy Hendra Purwaka
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia applys civil law system which emphasizes on written law. This is why almost ail Indonesian positive laws are written law. Implementation of written laws needs rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation in order to be able to follow development changes of Indonesian people. Results of legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation will explain why certain laws and regulations are applied for a certain fenomena, or considered as applicable laws and regulations for certain development activities, or should be formed as legal base for certain activities. Rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation should aim at enforcement of legal certainty, justice, and truth. Kata kunci: Penafsiran Hukum; Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum

ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY KILLERS” Hanako Fatimah Pertiwi
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tanggung jawab perusahaan tentang hak asasi manusia di Indonesia penting dilakukan karena perusahaan yang melanggar hak tersebut berarti melanggar hukum lingkungan yang ada. Salah satu film dokumenter di Indonesia yang berjudul “Sexy Killers” menunjukkan kurangnya sikap dan tanggung jawab salah satu perusahaan PLTU di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Film yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif tersebut bercerita mengenai eksploitasi lingkungan akibat pembangunan PLTU di Kalimantan yang mengakibatkan eksternalitas negatif mulai dari kekurangan air bersih, pencemaran lingkungan, penyakit pernapasan hingga kematian. Implementasi hukum tidak berjalan dengan baik meskipun sudah ada peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus ini dianalisis dengan konsep HAM, four faces of corporate citizenship dan sustainable development. Hasil yang ditemukan adalah bahwa perusahaan belum mencapai corporate citizenship yang baik karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa mempedulikan stakeholders lainnya.

KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Regarding the status of sandbar, for local communities arising from the village communal land controlled by the village is, on the other side the land is state land arise. Local laws that are not written during this proved not only cheaper but also much more to protect local interests. Granting land rights arise, the interests protected include individual interests, public interest and importance to protect and recognize the values upheld in the society, protection of natural resources which is a social interest.

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) Rodliyah Joko Jumadi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Diversion is a transfer juvenile settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. The model was developed with the hope of resolving cases involving children, especially as criminals can involve stakeholders in society with emphasis on the restoration or recovery of the child victims and perpetrators. The focus of the issue raised in this study is how diversion program implementation in the handling of children in conflict with the law on the island of Lombok. Implementation of the Diversion has been conducted on the island of Lombok through diskresional police authority. In this implementation, although Diversion intended to protect children from the stigma and pressure of the judicial process, but in an indiscriminate diversion and not followed by action coaching the diversion and recovery will actually be threatening to the future of children. Key words : Children in conflict with the law, Diversion Abstrak Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 adalah Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi program Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pulau lombok. Hasil penelitian menunjukan bahwa Diversi telah dilaksanakan di pulau Lombok melalui kewenangan diskresional kepolisian. Dalam implementasinya meskipun Diversi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun apabila diversi dilakukan secara serampangan dan tidak diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemulihan maka diversi malah akan menjadi pengancam bagi masa depan anak. Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi

KONFLIK TENTANG GANTI RUGI NON FISIK PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Banyak konflik antara pemerintah dan warga terkait proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan ditenggarai karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik. Metode penelitian menggunakan paradigma kontruktivisme dengan studi kasus konflik penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik pengadaan tanah. Penelitian perlu untuk membangun kembali kebijakan ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berbasis nilai keadilan sosial. Konflik ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipandang fenomena bahwa kebijakan ganti rugi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak dijalankan secara benar sehingga melanggar konstitusi UUDN RI 1945.

Page 23 of 75 | Total Record : 747

21 22 23 24 25

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA