Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

22 23 24 25 26

A LEGAL ANALYSIS ON FOOD SECURITY UNDER INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW Amalia Zuhra
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Food security is a global issue and a concern of the international community . Food security is related to many aspects, such as economic, social , cultural , and environmental . Linkages with food security and environmental sustainability are closely inseparable . Balanced environment will help achieve sustainable food security . On the other hand , efforts to achieve food security must be environmentally sustainable . International environmental law governing food security in several instruments both " hard law" or " soft law " . Implementation of the present international environmental law can help to achieve sustainable food security. Keywords : Food Security, Agriculture, International Environmental Law. Ketahanan pangan merupakan permasalahan global dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ketahanan pangan terkait dengan banyak aspek di dalamnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keterkaitan ketahanan pangan dengan kelestarian lingkungan sangat erat dan tidak terpisahkan. Lingkungan yang seimbang akan membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari. Di lain pihak, upaya pencapaian ketahanan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hukum lingkungan internasional mengatur tentang ketahanan pangan dalam beberapa instrumen baik yang bersifat “hard law” maupun “soft law”. Pengimplementasian hukum lingkungan inetrnasional dapat membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari. Kata kunci: Ketahanan Pangan , Pertanian , Hukum Lingkungan Internasional

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Payload information is correct, clear, and honest, is a consumer right that must be given in the advertising business and tell what consumers need to know in order to determine the right choice. Most of misleading drug ads carry the message that it is incomplete and does not correspond with the content of their products. Drug ads through our pre review prior to publication, sanctions for violations to deterrent effect. Overlapping drug advertising regulations, the role of BPOM as a supervisor who makes the rules and censorship on the ad.Keyword : drug advertisement, consumer

UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY M.Fahmi Al Amruzi
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Wrong policy or arrangement of wrong law represent fundamental of damage environment beside wrong technology, culture of consumerisme and of individualistic. For that, idea create regulation of ideal law as those which encouraged by UU No. 32 year 2009 about environmental law. UU No 41 year 1999 about forestry beside other regulation which related to environment may not desist In the regulation for that Sine/ Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm. but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe.

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN) Sudhono Iswahyudi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This article presents the comments about the draft of the reform of the Act number 31 year 1999 as being changed by Act number 20 year 2001 about The Eradication of Corruption. Since 2006 Indonesia had ratificated The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 by the Act number 7 year 2006. The purpose of this article is how to harmonized between the aims for eradication corruption by refered the UNCAC 2003, and the other side how to accommodations of social justice analysing, comprehend the development of national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia, analysing national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia after the United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003 ratification. This comment also purposed how the UNCAC 2003 could be aplicated and be implemented in the regulations and statutes that become the fundamental law for law enforcement on eradicating corruption in Indonesia. Keyword : the eradication of corruption, comments. Abstrak Artikel ini menyajikan tanggapan tentang rancangan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Tujuan artikel ini adalah bagaimana mengharmonisasi tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana UNCAC 2003, dan sisi lain bagaimana mengakomodasi analisis keadilan sosial, juga memahami perkembangan kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia, menganalisis kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 diratifikasi. Tanggapan ini juga bertujuan bagaimana UNCAC 2003 dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci : pemberantasan tindak pidana korupsi, tanggapan.

FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur alokasi (earmarking tax) minimal50 persen dari hasil Pajak Rokok untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Permasalahannya, bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi reguler pajak rokok, harus berdasarkan undang-undang, penggunaan dana pajak rokok,minimal 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.

SISTEM PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA Widayati Widayati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess and analyze the parliamentary system based on the Constitution ever prevail in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with secondary data, which was analyzed by the method of normative, then presented descriptively. Based on the research that the Parliament in a modern democratic system is representative of the people who are generally in charge of making laws and oversees governance, and other functions that vary in each country. Parliamentary system which is applied differently from country to country. Typically, a country shaped unitary parliamentary system is unicameral, and the state in the form of a federal parliamentary system is bicameral. Parliamentary system implemented in Indonesia is changing with the constitution and form the country of Indonesia has changedPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem parlemen berdasarkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder, yang dianalisis dengan metode normatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Sistem parlemen yang diterapkan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Biasanya, negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya adalah unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya adalah bikameral. Sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan konstitusi dan bentuk negara Indonesia yang berubah

PENGUATAN EKSISTENSI KELEMBAGAAN KOMNAS HAM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Rommy Patra
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract: National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as a national human rights institutions in Indonesia is an independent agency whose function is to provide protection and enforcement of human rights. Institutional existence of Komnas HAM still has some weaknesses that have not been effective in carrying out its duties and functions. Hence the need for institutional strengthening of Komnas HAM in the state system of Indonesia. Keyword: National Commission on Human Rights, existence, institutional strengthening Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan Abstrak: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi nasional HAM di Indonesia adalah lembaga independen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan penegakan HAM. Eksistensi kelembagaan Komnas HAM masih mengandung sejumlah kelemahan sehingga belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dibutuhkannya penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan

TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017 Sri Wahyu Ananingsih
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang.

REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK Siti Malikhatun Badriah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Reorientation of franchise agreement becomes very urgent, because in the development of society as long as there is an imbalance of legal relationship between frinchisor with franchisee. In addition there is also a deviation from the contract law principles in the either various stages of pre contractual, contractual and post contractual

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Peni Susetyorini
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kondisi geografis yang strategis dan kaya akan sumberdaya alam, namun semuanya masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemakmuran bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari kesalahan paradigma pembangunan hingga carut marutnya upaya penegakan hukum kemaritiman. Kendala pemenuhan intrastruktur yang memadai dalam kemaritiman merupakan kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah, karena keberadaan infrastruktur akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik. Persoalan pembenahan sistem penegakan hukum melalui penguatan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang di laut akan sangat menunjang bagi terciptanya keselarasan penegakan hukum, sehingga para pelaku kemaritiman akan mendapatkan kepastian kepada siapa mereka harus menggantungkan harapannya bila mereka mendapatkan kesulitan di laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea, dan menganalisis kebijakan kelautan Indonesia dalam upaya mewujudkan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Page 24 of 75 | Total Record : 747

22 23 24 25 26

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA