Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

20 21 22 23 24

PEMBERDAY AAN HUKUM KONTRAK ALIH KETRAMPILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Emy Handayani
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Law Empowerment pass through know-how use consensual principle to foreign technology adopt which transferring from foreign side, which one contract know-how compose for technology of result product by one business as raising quality for upgrading human resource bring aboard bussiness operational, have knowledge, ability and high- skill with my innovation and creativitas, with the result innovation capable and creative until quality result product in Global Market. Chaise research of method is qualitatif research of method with research characteristic socio-legal research. lnforman election as primery database at focus of research study.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DEMOKRASI ELECTORAL H.M. Soerya Respationo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Local elections led to debate whether done directly or indirectly through the election or by the parliament. Indonesia has had the experience of regional heads directly elected by people through election and elected by parliament. Each model has a power and strength. This paper explore the local elections and argues that local elections held directly by popular vote, by reason of the election of regional heads have a strong constitutional basis and ensure the implementation of the people's sovereignty. Keywords: local election, democracy. Abstrak Pemilihan kepala daerah memunculkan perdebatan apakah dilakukan secara langsung lewat pemilu atau tidak langsung oleh DPRD. Indonesia selama ini memiliki pengalaman kepala daerah dipilih oleh DPRD maupun dipilih lewat pemilu. Masing-masing model tersebut memiliki kekuatan dan kekuatan. Tulisan ini menelusuri pemilihan kepala daerah dan mengargumentasikan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pemilu, dengan alasan pemilu kepala daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat dan lebih menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kata Kunci: , Pemilukada, Demokrasi

KONSTRUKSI YURIDIS PENGGUNAAN GIZJELING SEBAGAI ALAT PAKSA PENAGIHAN UTANG PAJAK F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Gizjeling merupakan salah satu instrumen untuk penagihan pajak. Lembaga gizjeling pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975 dan juga diikuti Dirjen Pajak dengan menerbitkan SE No. 06/PJ.04/1979. Perubahan paradigma penggunaan gizjeling terjadi saat MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2000 dan pemerintah menggunakannya juga untuk penagihan pajak saat mengalami kesulitan penerimaan pajak. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis gizjeling (sandera) sebagai instrumen penagihan utang pajak dan legitimasi historis penggunaan alat paksa sandera (gizjeling) untuk penagihan utang pajak ? Dari hasil penelitian diperoleh simpulan: 1) konstruksi yuridis dari perspektif hukum administratif, gijzeling adalah bentuk paksaan nyata pemerintah (bestuurdwang), merupakan paksaan tidak langsung untuk penagihan utang pajak; dan instrumen penagihan pajak terakhir (ultimum remedium) untuk penagihan utang pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum pajak harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada penggunakan paksaan fisik (gizjeling/paksa badan); 2) dalam setiap penegakan hukum pajak, pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan model tindakan komunikatif.

JUSTIFIKASI DOKTRIN RESPONSIBILITY TO PROTECT (RtoP) DALAM BINGKAI ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA Sasmini Sasmini
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This article explores the nature of responsibility to protect (RtoP), whether it contends with state sovereignty and non intervention principles. This article also examines the RtoP justification based on jurisprudence with Pancasila paradigm that is Indonesia special jurisprudence grounded in Pancasilavalues. The emerging of this doctrine has re-interpreted state sovereignty and non intervention principles. The concept of state sovereignty is not absolute anymore. It further argues that the jurisprudence with Pancasila paradigm gives justification for RtoP because the purposes of this doctrine are to givevirtue and substantive justice according to Pancasila values, especially inthe second principle that is justice and civilized humanity.Artikel ini mengeksplor hakikat doktrin responsibility to protect (RtoP), apakah doktrin ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non intervensi tidak. Artikel ini juga mengkaji justifikasi doktrinRtoP jika dilihat berdasarkan perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila, yaitu ilmu hukum khas Indonesia yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk memperoleh keadilan substansial.Kemunculan doktrin RtoP ini telah menginterpretasi ulang makna prinsip kedaulatan negara dan non intervensi. Prinsip kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang absolut. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan justifikasi pelaksanaan prinsip RtoP karena tujuannya untuk memberikan kebenaran dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Laila Mulasari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Related to criminal case based technology, in fact once law inanition (rechtsvacuum) occurred because difficulty in offences formulating (one of them because offences against decency in cyber space) and inability of positive penal law to seek both knowledge and technology development, therefore absence Act Number : 11, 2008 about Information and Electronic Transaction. The interesting problem was related to law enforcement in order to prevent and overcome the offences against decency especially within cyber space through those regulations. Other regulations also related by problem which will researched was Act No. 44, 2008 about Pornography. Historical report showed that, several cases of pornography assessment was failed to be punished because specialist witness within court success convincing judge that contravene morality although proved, it didn't meant pornography. Of course this case contravene with First Moral Principle of Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, considering that within Islamic law already ruled clearly. Unfortunately, in Indonesia country with majority have Islam religion, precisely Islamic penal law description not known much and learned. Should be, honestly should acknowledge that Islamic penal law also needs studied and found their role in order to Indonesia's penal law renewal. Law enforcement in order to prevent and overcome offences against decency especially within cyber space through positive law have great challenge. One of challenge should create are by transforming Islamic regulation into positive penal law in Indonesia as already occurred within positive Islamic civil law sector. Keywords : Offences Against Decency, Cyberspace, Penal Policy, Islamic Law.

TELAAH KRITIS: KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG Heni Siswanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Criminal law enforcement against the human trafficking crimes not integral and quality yet, either in abstracto or in concreto still weaknesses. Weakness due to: (1) placement some of criminal law legislation against the human trafficking crimes partially; point of view of law enforcement officer of the matter the human trafficking crimes is not same dangerously; interagency coordination of lawenforcement officer to achieve three key issues of criminal law is still weakness. (2) not qualified yet tinged foul play among law enforcement officers. (3) not optimalization yet to use of scientific approach in order to produce a quality legal product.

KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE`S ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Basarah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Amendment of Indonesia's Constitution has brought the implication to the change of Indonesia democracy's system, which can be seen in the structure of State's institutions. The State's structure had been added with newly organs which are not existed in a prior time and have been made as the subsidiary or the supporting ones. They have known as the Auxiliary State's Institutions or the Auxiliary State`s Organs which help the functions of the main organs. This paper will not analyze in legal postivism perspectives and the results are expected to provide the answers to the needs of those institutions

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS Paramita Prananingtyas
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat. Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal.

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG Rian Van Frits Kapitan
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectivAdanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA “CYBER” Sy. Hasyim Azizurrahman
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Development of information and communication technologies affect the development of crime, are not always balanced by the development of criminal law policy, reform efforts should be carried out crime prevention policy with respect to the enforcement of international conventions and arrangements cyber crime law enforcement in other countries to create the relevance of law enforcement. Key words: Advances in technology, cyber crime, criminal law policy. Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perkembangan kejahatan, tidak selalu seimbang dengan perkembangan kebijakan hukum pidana, seharusnya dilakukan upaya pembaharuan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di negara-negara lain untuk menciptakan relevansi penegakan hukum. Kata kunci: Kemajuan teknologi, kejahatan cyber, Kebijakan hukum pidana.

Page 22 of 75 | Total Record : 747

20 21 22 23 24

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA