Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

32 33 34 35 36

PERWAKAFAN TANAH DAN PENDAFTARANNYA PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG Afif Noor
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improve surety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created as the center of the regulation of Wakaf in Indonesia. In connection with land wakaf, based on the research, it is found that the regulation of land wakaf after the legalization of wakaf Act is clearer and stricter also more detailed in regulating various matters related to wakaf compared to the previous regulation. In relation to the area of land wakaf, the total area of land wakaf that has been registered in the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 56, 457. 4 m2, scattered at 104 locations in Semarang City region. Meanwhile, the area of land that has not been registered at the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 6, 015 m2, scattered at 29 locations in 7 districts. There are several factors hindering the implementation of Wakaf Act demanding to perform the registration of land wakaf after the legalization of Wakaf Act, which are, lack of socialization from the related institutions about the importance of performing registration of land wakaf, legal awareness of the caretakers of land wakaf that is still relatively low, and unavailability of fund used for performing registration of land wakaf.

CLASS ACTION TERHADAP UTANG SWASTA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA MENJADI UTANG NEGARA Ikomatussuniah Ikomatussuniah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Liquidation of Bank Indonesia Case Assistance in 1998, is still a mess. Ambiguity completion BLBI indicated since been spreading the cronies culture and corruption in Indonesia as well as the less of a forceful and law enforcement. The researcher examines that the transfer of BLBI debt private bankers turning to the country's debt. It is caused BLBI debt charged to the state. The debt principal and interest of the debt rogue bankers, is paid from the state budget that comes from the tax. This is detrimental to people and the state, people can do a class action. Keywords: bank, corruption, class action. Abstrak Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia tahun 1998, sampai sekarang masih menjadi kemelut. Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI diindikasikan karena sudah menjalarnya budaya kroni dan korupsi di negara Indonesia serta ketidaktegasan aparat hukum dalam penegakan hukum. Dengan penelitian literatur, penulis menelaah tentang kasus BLBI yang mengalihkan utang para bankir swasta beralih menjadi utang negara. Hal ini menyebakan pembayaran utang BLBI dibebankan kepada negara, yaitu pada APBN. Utang para bankir berupa pokok dan bunganya, dibayarkan dari APBN yang berasal dari uang pajak. Ini merugikan rakyat dan negara, rakyat dapat melakukan class action. Kata kunci: bank, korupsi, class action.

OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH Ajik Sujoko
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penggunaan alih daya jasa kebersihan oleh intansi pemerintah merupakan pilihan. Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang berbadan hukum. Instansi pemerintah belum dapat disebut sebagai perusahaan. Jadi, penggunaan outsourcing oleh instansi pemerintah belum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kendati demikian, instansi pemerintah memiliki kewenangan menggunakan outsourcing. Instansi pemerintah yang menggunakan outsourcing, harus tunduk peraturan ketenagakerjaan. Memilih perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak ) Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms ofjuridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance.Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalampenagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak.Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM Muzakir Salat
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Illegal logging regulated in some positive rules, in the meanwhile act number 41/1995, act number 5/1985, The government regulation number 28/1985 and The Penal Regulation. In the those regulations not always can be solve the case of illegal loging. Traditional People with their custom law have a role to defand natural resource. Some example case were prove about that. They have local wisdom to defand riches that from their forefather. They realize that the forest give them a lot of contribution for their live resoluteness.The damage of forest that caused illegal logging will be suffered them. The traditional people have the custom law and sanction themselves that will be exictence by them for a long life natural resources. So, the pluralism with combination of the positive law and custom law is needed to solve the illegal logging.Key word : Illegal logging, custom law,pluralisme

PENTINGNYA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LINTAS TRANSIT DI SELAT MALAKA BAGI INDONESIA DAN MALAYSIA Muhammad Nasir
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia and Malaysia are bordering contries the Malacca Strait which has been ratified by UNCLOS in 1982. Found in the UNCLOS 1982 transit Passage in the Malacca Stra;t not including the te"itorial sea, while there are parts of the territorial sea in the Malacca Strait. so that, Indonesia and Malaysia did not receive the full rights of sovereignty as the territorial sea. Transit passage only regulates passage on the high seas and EEZ. Domestic laws may not discriminate to the user states and should comply based on international law. Indonesia and Malaysia need to establish domestic laws regarding transit passage and fight back rights and responsibilities of the strait states to international community.

TELAAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Zahari
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Polygamy, to the Indonesian Muslims, still has polemic, both the institution and the arrangement. The interpretation of polygamy is still explicit and partial, the positive side being supressed and the negative being exposed or otherwise. Consequently, polygamy has excessively and irresponsibly been practiced, deviating from the regulations, and to some people it is something frightening and should be abolished or avoided. This research discusses polygamy from a wider, comprehensive, objective, responsible and rational perspective in accordance with its main purpose. Hopefully, polygamy can contribute significantly to the lives of the individual, family, community, nation and state

TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL Yunanto Yunanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Realitas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai dan melakukan pembagian harta kekayaan perkawinan akibat adanya keragaman aturan khususnya dalam perkawinan serial. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait titik singgung kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta perkawinan; dan penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan dalam praktik di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta yang diperoleh karena warisan dan hibah; dan dalam perkawinan serial terbentuk masing-masing kelompok harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.

DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT Candra Perbawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal politic national land affairs law in exixtence already have HAM perspective, but in implementation wasn't have HAM perspective yet, which encourage the writer to revealed both background and reconstructed property right of tradition law society land. Why property right law politic concerning tradition law society land of Mesuji wasn't have HAM perspective yet, whether legal politic of property right concerning land which wasn't based on HAM perpective concerning property right protection on Mesuji tradition law society land, was two problematic within this article. This research was aimed to found argumentation of how property right of tradition society land which wasn't based on HAM perspective yet, revealed social reality related to the effect presence related to legal politic of land property right that wasn't have HAM perspective yet. Research result was expected could give contribution concerning protection understanding of property right on tradition law society land that have HAM perspectivePolitik hukum pertanahan nasional dalam eksistensinya sudah berperspektif HAM, namun dalam implementasinya belum berperspektif HAM, sehingga masyarakat hukum adat (Mesuji) terabaikan.Mengapa politik hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji belum berperspektif HAM, apakah dampak politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM terhadap perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji, adalah dua problematik dalam penulisan artikel ini. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat belum berperspektif HAM, mengungkap realitas sosial terkait dengan dampak yang timbul berkaitan dengan politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang berperspektif HAM

Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Maroni Maroni
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Laws that benefit a community should reflect the moral and legal values of the society in which a law enforced. Likewise with the Indonesian national legal system should reflect the moral and legal values contained in Pancasila. The low legal authority in to day's society due to national legal systems have not fully reflect the value of moral and legal values based on Pancasila. Problems in this paper is why the moral and legal values of Pancasila has not been fully reflected in the current National Legal Systems. The results of the study that cause: (1) Pancasila translated in accordance with the interests of the ruler, (2) national legal reform is deadlocked due to, among others: the struggle of political interests, target orientation, ego-sectoral, bond romanticism of the past, dealing with inferiority superiority. Advice to immediately reorient and reevaluation national legal system based on Pancasila. Keywords: Moral, Legal, the National Legal System Abstrak Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu hukum diberlakukan. Begitu juga dengan sistem hukum nasional Indonesia harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum yang terdapat dalam Pancasila. Rendahnya wibawa hukum di masyarakat saat ini dikarenakan sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum berdasarkan Pancasila. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengapa nilai moral dan nilai hukum Pancasila belum sepenuhnya tercermin pada Sistem Hukum Nasional saat ini. Hasil kajian bahwa penyebabnya: (1) Pancasila diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa; (2) reformasi hukum nasional mengalami kebuntuan dikarenakan antara lain: adanya pertarungan kepentingan politik, orientasi target, ego sektoral, ikatan romantisme masa lalu, superioritas berhadapan dengan inferioritas. Saran agar segera melakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Kata Kunci: Moral, Hukum, Sistem Hukum Nasional

Page 34 of 75 | Total Record : 747

32 33 34 35 36

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA