Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

35 36 37 38 39

PERGULATAN HUKUM POSITIVISTIK MENUJU PARADIGMA HUKUM PROGRESIF Gde Made Swardhana
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The legal reform is not only reform the legal substance but also to reform the legal structure and the legal culture including legal ethic and legal science. The impact of legal formalistic positivistic can not success to solve the legal problem in reality, therefore we need the progressive law to solve those problems. The chrematistic of Progressive Law consist of: (1). the paradigm of progressive law is law for human being; (2) the progressive law refuses the rigid of positivism; (3). If we recognize the rigid of positivism, we need space for freedom from formal law (positivism); (4). The progressive law pays attention and focus for human behavior regarding the existence of laws. Through some characteristics of progressive law, the law enforcement in Indonesia ideally is not only focus to the legal positivistic, but we should jump, reach, and come to the paradigm of progressive law

PENELITIAN BUDAYA HUKUM:KONSEP DAN METODOLOGI Teddy Asmara
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This paper discusses the coherence between the concepts and methods of the legal culture study according to the ideational approach of anthropological perspective, and operational examples presented through techniques to formulate the problem in qualitative research. By using the emergent design, research problems in the proposal is still tentative and / or open it will be enhanced inductively in the field, through the process of intensification of theoretical sensitivity of the phenomenon. Change research problems and themes as well as the diversity of research methods is as a consequence of the strategy to explore the phenomenon being studied. Techniques so as one of the main ways to obtain the coherence of concepts and methods as well as a definitive study design were further narrated in the research report.

KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA Wahyu Nugroho
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA La Sina
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Speaking of corruption is being aggressively reviled by various circles of society , people no longer trust law enforcement corruption . With a variety of reasons escape corruption charges. Is this making people more amused components against corruption . Born as a result of the impact of corruption is very dangerous , one of which the decline of the national economy . Anti-corruption efforts solely through the prosecution of corruption , whereas the present moment awareness need everyone to obey the law of corruption .The perpetrators of corruption in Samarinda always hide behind the policies and provisions contained in the legislation governing the authority of an agency or official , so as though everything is a discretionary authority .This type of research used in this paper is an empirical legal research methods with qualitative approach to analyze the data that refers to the rules and regulations perudang . So as to obtain an overview of the impact of corruption in public life , analyze and formulate on law enforcement corruption , and to analyze the factors that affect the law enforcement corruption in the city of Samarinda

PENATAAN HUKUM MENUJU HUKUM IDEAL DALAM PENGATURAN PEMILUKADA Wendy Melfa
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The election of Head of region as the democracy mechanism to the head of region that the application is based on the Law Number 23 2004 about Regional Government is still found some problems, such as the application of the head of region election gives the burden the government finance plan so that it’s not really efficient and effective, and also the head of region election results the unharmonious head and the vice head of the region (about 93.84% all over Indonesia). So that for the consequence as the lawful country, Indonesia has to revise that problem that needs to administer the law to become the ideal law in regulating the head of region election. The ideal law regulation will become the basic to the application of the head of region election with the better result as the effort to accomplish the purpose of autonomy region in boosting the society welfare of the autonomy region’s people as the implementation of people’s sovereignty through the process of political decentralization to the autonomy region. Keywords: Ideal Law, People’s welfare, People’s Sovereignty. Abstrak Pemilukada sebagai suatu mekanisme demokrasi untuk pengisian jabatan kepala daerah yang penyelenggaraannya didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penerapannya masih dijumpai berbagai persoalan, diantaranya; pelaksanaan pemilukada cukup membebani anggaran pemerintah sehingga dirasa tidak efisen dan efektif, juga pemilukada justru menghasilkan pasangan kepala daerah yang tidak harmonis (93,84 % se Indonesia). Oleh karena itu sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum, maka untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut, perlu dilakukan penataan hukum menuju hukum ideal dalam pengaturan pemilukada. Pengaturan hukum ideal akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemilukada dengan hasil yang lebih baik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses desentralisasi politik kepada daerah otonom. Kata kunci: Hukum ideal, Kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA Henry Dianto Pardamean Sinaga
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penghindaran pajak yang terjadi dalam suatu lingkungan usaha yang umumnya menguntungkan prinsipal tidak dapat terlepas dari adanya kerjasama dengan agennya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif – komparatif – preskriptif dalam menjawab permasalahan yang ada. Agar dapat menanggulangi dan atau memulihkan kerugian pendapatan negara dari pajak, diharapkan adanya pengaturan secara tegas pertanggungjawaban pengganti dan kriterianya serta adanya perluasan pengertian “setiap orang” yang mencakup manusia dan korporasi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kedepan di Indonesia.

PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI CARA MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Lintje Anna Marpaung
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The local government together with community leaders consisting of traditional leaders, religious leaders, and NGOs need to work together in building the region so that it can thrive again and be able to strengthen the character of Indonesian society, in a society that increasingly modern and multicultural. With the cooperation, areas that initially the potential for conflict, it can be prevented by approaches are persuasive by the community leaders, to be more tolerant and try to take advantage or learn from the conflict. The principles of cooperation between local government and community leaders in strengthening regional autonomy in general that good governance principles that can be used as a guide in conducting cooperation between community leaders with local. Keyword: Empowerment, Government, Leaders, Society, Autonomy. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan LSM perlu bersinergi dalam membangun daerahnya sehingga bisa berkembang lagi dan dapat menguatkan karakter masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat yang semakin modern dan multikultural. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula berpotensi untuk terjadinya konflik, dapat dicegah dengan pendekatan-pendekatan secara persuasif oleh para tokoh masyarakat, bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Prinsip-prinsip kerjasama antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah secara umum yaitu prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintahan, Pemimpin, Masyarakat, Otonomi.

POLITIK HOKUM PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK-HAK TRADISIONALNYA Sukirno Sukirno
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Legal policy of state recognition to the indigenous people during Guided Democracy period, New Order period ( Orde Baru ), until reformation period, carried out carefully by giving four terms as regulated in UUPA, UUD NRJ 1945 and The Act of Fore sty and Plantation Act. So that, the character of the product of the Jaw is not still responsive, because they have not base on to Pancasila ( as a fundamental norm) dan they have not accomodate the aspirations of indigenous peopleand also the International Law instrument. The legal policy of state recognitions to indigenous people in the future need to accomadate indigeneous people's aspirations, International Law instrument which it regulated the indigineous people, and state interest, which it still refferring to Pancasila as 9Jiding principle.

KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Barda Nawawi Arief
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Corruption in Indonesia systematically in all sectors of public life, has threatened the efforts of sustainable development and the achievement of social welfare in Indonesia. Society demanded that the death sentence meted out to the criminals, so that corruption can be prevented and eradicated systematically. However, until now there has been no single criminals sentenced to death. This happens because of the legal weaknesses in the formulation death sentence for corruption. Some disadvantages juridical include: the death penalty only for offenses threatened enrich themselves / others / corporate corruption, death penalty only for corruption perpetrated under certain circumstances, the law does not formulate terms / limitations repetition acts criminal (recidive) for corruption, crime repeated terms and repetition period in terms of providing capital punishment for repeat offenses (recidive) for corruption. Reformulation of capital punishment for corruption should be threatened by the principal alternative to other types of criminal offense-specific corruption offenses considered very disgraceful and extremely harmful and damaging the wider society (nation / state). In addition, given the threat of the death penalty is a last resort in combating corruption should also formulated an alternative capital punishment or other forms of death penalty mitigation. Keywords : policy, reformulation, death penalty, and corruption. Abstrak Korupsi yang terjadi di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat, telah mengancam upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat menuntut agar hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor, supaya korupsi dapat dicegah dan diberantas secara sistematis. Namun, sampai saat ini belum ada satupun koruptor yang dihukum mati. Hal ini terjadi karena berbagai kelemahan yuridis dalam formulasi ancaman pidana mati bagi koruptor. Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja, undang-undang tidak merumuskan pengertian/ batasan pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi, syarat tindak pidana yang diulangi dan tenggang waktu pengulangannya dalam hal memberikan ancaman pidana mati untuk pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi. Reformulasi ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/ bernegara). Selain itu, mengingat ancaman pidana mati merupakan upaya terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya juga dirumuskan alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati. Kata Kunci : kebijakan, reformulasi, pidana mati, dan korupsi.

FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU La Ode Angga
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Perarturan Daerh Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat.

Page 37 of 75 | Total Record : 747

35 36 37 38 39

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA