Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

37 38 39 40 41

PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) Kholis Roisah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Prismatika law as the law paradigm of the development IPR law based on Pancasila, IPR regulations that should be in balance IPR moral doctrines such as the value of respect for the work of others and the value of honesty with moral values rooted in Indonesian society that is communality and spirituality value as part of the local wisdom. Local wisdom can be regarded as a reflection of the living law and respect for other people's work is expected to take to encourage peoples to be more creative and innovative could be used as a tool for change . Keyword: Prismatika , IPR law, Pancasila Abstrak Prismatika hukum sebagai paradigma hukum pembangunan hukum HKI berdasarkan Pancasila, seharusnyan peraturan hukum HKI menyeimbangkan doktrin moral HKI seperti nilai penghargaan terhadap karya orang lain dan nilai kejujuran dengan nilai-nilai moral yang berakar dalam masyarakat Indonesia bahwa nilai komunalitas dan spiritualitas sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai refleksi dari hukum yang hidup dan menghormati karya orang lain diharapkan untuk mampu mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat Key word : Prismatik, Hukum, HKI dan Pancasila

PERUSAHAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: THE RIGHT TO TOURISM vs SUSTAINABLE TOURISM Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Sarjana; Putu Aras Samshitawrati
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keanekaragam hayati laut dikembangkan sebagai salah satu produk dalam kegiatan kepariwisataan serta akses the right to tourism bagi wisatawan. Namun, pemenuhan hak tersebut jangan sampai mengorbankan sustainable tourism bagi generasi mendatang, khususnya akses lingkungan sehat mata rantai ekosistem keanekaragaman hayati biota laut. Oleh karenanya, penting mengkaji tanggungjawab perusahaan dalam usaha perlindungan dan konservasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Convention on Biological Diversity, UNWTO, UDHR, the GPs for Business and Human Rights, U.U. No. 5 Tahun 1990, U.U. No. 32 Tahun 2009, maupun U.U. No. 10 Tahun 2009. Perusahaan bersama dengan stakeholders lainnya bertanggungjawab mewujudkan perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman biota laut. Model Action Plans on Business and Human Rights relevan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

IMPLENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Tjip Ismail
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The enactment of The act Number 2211999, about The Local Government and The Act Number 2511999, about The Balancing Financial between Central and Local Government, they have changed the centralization system to the decentraiization in form of giving the regional autonomy, which it's real, broad and responsible. One of the impacts of that policy is The Local Government's fiscal decentralization (financing the regional autonomy), which it is authorities to coiiect the local tax and local retribution in order to financing public services in local region. Based on the argument, they important reviewed, such as: (a) how the basic concept of the local tax and retribution tax; (b j What is the legal basis of the local tax and retribution tax; and (c) how the implementation of local tax and local retribution. The basics concepts of local tax and local retribution, its essentially, should be able to provide local revenue in accordance with the degree of fiscal autonomy period and clearly had an impact on the fiscal responsibility of owned the relevant owned. The legal basics of tax collecting, such as The Article Number 23A ofUndang- UndangDasar1945; The Article Number 7, Paragraph 4 of The Act Number 1012004, about The Establishment, Regional Regulation; The implementation of the tax collecting have to based on the principles or system, which it is called "closed list". Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pungutan Pajak Daerah, "Closed List"

KEGIATAN - KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IZIN DI KOTA SEMARANG Dwi Poernomo
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Licensing is one of tools of policy to drive the development. Then it can be used to set permissions for permits contain restrictions and conditions. Viewed from the applicant perspective,licensing should be able to provide protection.

PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA) So Woong Kim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract “Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”. Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve “Justice”, both Silaism and sanction standardization are vital. Keywords: Justice, Silaisme, Criminal Standards (Compilation Criminal Pattern) Abstrak Kesalahan pemaknaan sila pada Pancasila membuat Pancasila sulit diaktualisasikan. Pandangan mengenai pemaknaan yang tepat yaitu Sila sebagai ajaran / precept dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai “Silaisme”. Silaisme perlu didukung dengan adanya standarisasi pidana. Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas. Untuk itu perlu adanya standar pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana baru. Silaisme dan standarisasi pidana merupakan upaya pendekatan terhadap keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Riza Alifianto Kurniawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khususmembutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIK SEBAGAI DUA SISI PENDEKATAN YANG SALING MENGISI Krismiyarsi Krismiyarsi
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Law is a social phenomenon that has various aspects and dimensions of the broad and diverse. Therefore, scientifically, we can study law from several points of view. Based on the purpose and characters, the science of law can be divided into two types, namely the Normative Jurisprudence and Empirical Jurisprudence. These two approaches to do dichotomy and opposed to each other, but rather complement each other as a connecting line.Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk., karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan lainnya, melainkan saling mengisi sebagai suatu garis menyambung

POTRET REFORMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998 Umbu Lily Pekuwaly
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Reformation of law as mainly agenda prominent limited at substancial of law with for times amandemen constitution 1945 and than establishment the institution of law enforcer for to support law enforcement like Yudicial commission and Court of Constitution. However, law enforcement that just and without discrimination as reformation ideally in law aspect untill now not perfect. Law enforcement tend discriminative beside that in law enforcement practice still has happened judicature mafiaKeywords : Reformation of law, law enforcement and Justice

KONSEKUENSI PENETAPAN AWAL KEHIDUPAN MANUSIA TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA Hanafiah Hanafiah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Determination of early human life in the womb of a woman is an urgent as it relates to criminal action (Jarimah) one does. The Indonesian Criminal Code {Their Code) does not discuss when a fetus in the womb of a woman staring to be called as a living man. The issues of when the spirit breathed by God to the human being and human esxistance by the natural processes (medical) are two concepts faced by the Islamic scholars to establish a foothold of the early human life. The Islamic scholars agreed that if the soul has been breathed against aborting fetuses is unlawful and the subject must pay "kaffarat". While the fetus is not yet breathed the spirit, there is a different of opinion; some consider "makruh" and some allow it.

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH TENTANG PEMILUKADA Eko Sabar Prihatin
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal policy as the direction of the national legal system should provide guidance on how policies on particular issues of regional autonomy election conducted by the organizers of the central government to lower governmental units. The need for the role of local government is strengthened by an understanding of the welfare state paradigm, requiring the intervention of the state in all areas of public life.

Page 39 of 75 | Total Record : 747

37 38 39 40 41

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA