Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

40 41 42 43 44

URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERATURAN DAERAH DI KOTA SALATIGA FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Salatiga Regional Government has been facing “extraordinary condition” due to alcohol circulation problem. Some people has been victims for drinking “mixture drink” during 5 years. The government can't uphold the law because of no validity of it. The Regional Government Regulation No. 15 of 1998 can't not be legal basis. The Law was based on Presidential Decree Number 3 of 1997 which was then annulted by the Supreme Court Decision No. 42 P/HUM/2012 dated June 18, 2013. It is, therefore, necessary to issue Government Regulation of controlling and supervising alcohol drink to prevent and punish illegal alcohol drink circulation

ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Oksep Adhayanto; Irman Irman; Nurhasanah Nurhasanah
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.

KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Imelda F.K. Bureni
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana, belum terakomodir dalam regulasi tindak pidana korupsi Indonesia. Mengakomodir keadaan-keadaan tersebut ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadopsian nilai-nilai UNCAC 2003.

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PESISIR TINJAUAN HUKUM KEHUTANAN Hertha Frederika Septory
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research find that mangrove forest are the forest and coastal resourcesso beregulated in Law Number 41 on 1999 and Law Number27 on 2007. According to the principle of lexspecialis derogatlegi lex generalis and lexpos teriori derogatlegi lex priorithat management authority forest owned by the Ministryof Forestry should be interpreted back out side coastal areas which becomes its authority the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN Udin Silalahi; Claudia Claudia
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menangguhkan hak eksekutorial tersebut. Adanya ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 59 ayat (2) dapat merugikan kreditor separatis, karena jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dikuasainya dalam waktu 2 (dua) bulan, maka kurator dapat mengeksekusi dan menggunakan benda tidak bergerak atau menjual harta pailit benda bergerak untuk kelangsungan usaha debitor. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa walapun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya.

INTERAKSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN TINGKAT KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA SEMARANG Muhammad Shoim
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Including the judiciary of the 5 most corrupt institutions and institutions that have a public service of the worst that can be synthesized that there is a relauonship between public service corruption in public institutions. The results showed (1) the performance of public services is a good judiciary, however, differences occur in the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower the level of corruption, and vice versa.

KONSEP “EFISIENSI-BERKEADILAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL Bustamin Nongtji
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Prohibition or restriction is necessary for large enterprises as legal safeguards for small businesses. It has been defined in the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is also set out in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in which the state holds a national economy based on economic democracy. Article 33 paragraph (4) NRI 1945 Constitution states that: "The national economy shall be conducted in accordance with the principles of economic democracy, efficiency, justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing the economic progress and national unity". Keywords : legal protection, small business, economic democracy Abstrak Larangan atau pembatasan bagi usaha besar diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha kecil. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana juga ditetapkan dalam konstitusi Pasal 33 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara memegang perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kata Kunci : Perlindungan hukum, usaha kecil, demokrasi ekonomi

TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA Tri Budiyono Budiyono; Christina Maya Indah
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya dipumpunkan pada upaya untuk mensejahterakan anggota. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan juridis sosiologis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merefleksi penatakelolaan koperasi di Kota Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR George Dieter Nakmofa
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims is to study about the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency. The research method uses empirical juridical. The data consist of primary and secondary data. Data are analysed by using qualitative analysis. The research results conclude that the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency are repressive, preventive and curative efforts. The most law enforcement is the repressive effort. The obstacles in this law enforcement are limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure. Keywords : Law Enforcement, Fishermen, Bombs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum bagi pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kendala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Nelayan, Bom

Index dan Ucapan Terimakasih Masalah Masalah Hukum
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indeks PenulisIndeks SubjekUcapan Terima KasihVOL 44, NO 1-4 (2016)

Page 42 of 75 | Total Record : 747

40 41 42 43 44

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA