Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

39 40 41 42 43

MEMBANGUN SISTEM HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The protection of children’s citizenship rights are arranged so that children may not be a stateless person. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of a child born from intermarriage. Therefore we should be more aware of the synchronization and harmonization in the regulation of protection of children’s right of citizenship. Key words : legal citizenship, children’s protection, intermarriage Abstrak Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak dalam Undang Undang Kewarganegaaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kewarganegaraan anak perlu lebih diperhatikan. Kata kunci : hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, perkawinan campuran

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA Dachran Busthami
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Karya ilmiah ini membahas negara hukum sebagai pilihan terbaik dalam menata kehidupan bernegara yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi atau UUD yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa serta jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum serta kesejahtraan bagi masyarakat. Metode penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Analisis data penelitian yuridis normatif adalah kegiatan pengolahan data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pada konsep bernegara hukum, kekuasaan kehakiman dapat mandiri dalam menjalankan fungsi judisialnya, sehingga memungkinlan pelaksana kekuasaan kehakiman berlaku fair dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan.

POTENSI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Etty Susilowati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Traditional cultural heritage has the potential to constantly evolve , so should receive legal protection, particularly in developing countries that have an interest in protecting the cultural heritage of his people . All of them need serious attention to avoid the use by other parties who are not responsible. For the traditional cultural heritage have time to have a formal legal instrument , since the rules currently owned is still very low and have not been able to provide optimal protectionWarisan budaya tradisional berpotensi untuk selalu berkembang, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum,terutama pada negara-negara berkembang yang mempunyai kepentingan melindungi kekayaan warisan budaya bangsanya. Kesemuanya perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk menghindari dari pemanfaatan oleh fihak lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu warisan budaya tradisional telah saatnya memiliki instrumen hukum secara formal, berhubungaturan yang dimiliki saat ini masih sangat minim dan belum mampu memberikan perlindungan secara optimal.

PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL Karolus Kopong Medan
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world.Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society.

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH) Ratna Herawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Natural Resources represent the element from environment. Environmental crisis as its uneven effect of natural resources exploiting bear the opinion to do the conservation. The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia as representative institute fighting for area aspiration have the rule of related to natural resources conservation. The role is pursuant to article 220 paragraph (1 ), (2) and (3) Constitution of State of Republik Indonesia of 1945 that covering legislation and oversight functions and also considerations function. Therefore this research is conducted to findout the role of The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia and solution for the problems relating to the management of natural resources, specially in Middle Java.

PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Bambang Widjojanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract In Law no. 30 In 2012, noted that the eradication of Corruption is defined as a series of measures to prevent and combat TPK through the coordination, supervision, monitoring, investigation and prosecution-investigation-examination in court with public participation. It also mentioned the involvement of the community in limitatif in Law. 31 of 1999 which states the public has rights and responsibilities in the prevention and eradication of corruption. The description shows and confirms, there is no basis of legitimacy for the college as a part of the community to be involved in the process of combating corruption. Furthermore, this paper will explain the strategic role of universities in the accelerated eradication of corruption, corruption in the perspective of the media, and also the facts and impact of corruption. Keywords : strategic role, universities, eradication of corruption. Abstrak Dalam UU No. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Lebih jauh, tulisan ini akan mengetengahkan peran strategis Perguruan Tinggi dalam percepatan pemberantasan korupsi, korupsi dalam perspektif media, juga mengenai fakta dan dampak korupsi. Kata Kunci : peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi.

KONTRIBUSI PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Nur Rochaeti; Rahmi Dwi Sutanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keadilan menurut masyarakat adat dimaknai sebagai suatu konsep yang bersifat kompleks, karena tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal, namun juga dapat diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian sosio-legal (socio-legal study).Hasil penelitian menunjukkan peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia telah dilakukan melalui partisipasi anggota masyarakat dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama dalam rangka memecahkan masalah melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama.

STATUS PENYELENGGARAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA BERBASIS HUKUM INTERNASIONAL Nurul Huda
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The era of respect for Human Rights (HAM) in Indonesia was marked by the issuance of regulatory/legal instruments both in the state constitutional amendment after amendment and legislation in the form of legislation include Act No. 26 of 2000 on Human Rights Court which is substantially oriented the Rome Statute. Apparently, Act No. 26 of 2000 is a product of the criminal policy "compromise models" because on one hand there is a setting which adopted the Rome Statute and on the other hand found a variety of different conditions deviate and with the statute. Though International legal instruments is one of the sources of law are important to the national legal systemEra penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ditandai oleh disyahkannya regulasi / instrument hukum baik di dalam amandemen konstitusi negara maupun perundangan dalam bentuk undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang substansinya berkiblat pada Statuta Roma. Nampaknya UU nomor 26 tahun 2000 merupakan produk kebijakan criminal “model kompromi” sebab di satu sisi terdapat pengaturan yang mengadopsi pada Statuta Roma dan pada sisi lain ditemukan berbagai ketentuan yang menyimpang dan berbeda dengan statute tersebut. Padahal instrument hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi system hukum nasional

GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN PADA MATAHARI MALL DAN BANDARA AHMAD YANI SEMARANG Achmad Busro
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Motorcycles entrust entered in the entrust agreement which the provisions in The third book of The Book of Civil Law (Civil Code) Chapter XI of the Baggage. Motorcycle entrust is not only on the Mall, but also at the airport, as do the studies that researchers at the Matahari Mall and Ahmad Yani Airport, Semarang. The method used purposive sampling, where the results showed in the provision of compensation reached by way of succumbing to win the family over the market price. Keywords: Entrust Agreement, Motorcycles. Abstrak Penitipan sepeda motor masuk dalam perjanjian penitipan yang ketentuannya ada dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab XI tentang Penitipan Barang. Penitipan sepeda motor tidak hanya di Mall tetapi juga di Bandara, seperti penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana hasil penelitian menunjukan dalam pemberian ganti kerugian ditempuh dengan cara mengalah untuk menang secara kekeluargaan di atas harga pasaran. Kata Kunci : Perjanjian Penitipan, Sepeda Motor.

OPTIMALISASI KONSEP REWARD TERHADAP WHISTLE BLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Edi As'adi
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Mencermati rumusan Pasal 10 ayat (2) ada dua kesimpulan yang menarik, yaitu (1) Whistle blower tetap dipidana bila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan asas legalitas. Whistle blower hanya mendapatkan reward berupa keringanan pidana bukan berupa restorative justice. Hal ini belum mencerminkan azas-azas yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yakni azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, azas keadilan dan azas kepastian hukum. Seharusnya kesaksian dari Whistle blower bukan lagi hanya dipertimbangkan oleh hakim namun harus menjadi pertimbangan pemberian reward yang sepadan dengan keterangan yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

Page 41 of 75 | Total Record : 747

39 40 41 42 43

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA