Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

45 46 47 48 49

PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature) Martitah Martitah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Under Article 56 and Article 57 of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court, the position of the Constitutional Court in testing the law merely as a negative legislator. But from some of the existing ruling, the Constitutional Court made several decisions that sometimes are not just cancel the norm, but also make decisions that are set (positive Legislature). In the juridical-normative perspective, the actions of the judicial activism that led to the positive position of the Legislature is a violation of boundary signs. However, if the study, some of the Constitutional Court ruling that the Legislature containing positive showing a progressive law enforcement side. Therefore, the next question is, why the judge in the Constitutional Court Act makes testing positive verdict Legislature. To answer these questions, is used qualitative research methods with the paradigms of constructivism and hermeneutic approach to the socio-legal research. From this research can be concluded that positive legislature decisions made are based on legal considerations, philosophical and sociological considerations which can not be separated from interpretation of the law. Law is not only seen from the perspective of law texts, but in context to realize the benefits and justice. In this context, the law enforcement of the Constitutional Court can be categorized as a form of progressive law enforcement. Key words: progression, decision, Positive Legislature abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator. Namun dari beberapa putusan yang ada, Mahkamah Konstitusi terkadang membuat beberapa putusan yang tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (positive legislature). Dalam perspektif yuridis-normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan positive legislature tersebut adalah sebuah pelanggaran rambu pembatas. Namun demikian, apabila telaah, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung positive legislature tersebut menampakkan segi penegakan hukum yang progresif. Karena itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa hakim MK dalam pengujian UU membuat putusan positive legislature. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan hermeneutik pada penelitian socio-legal. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkanlah kesimpulan bahwasanya dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka, melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontektualitasnya. Dalam kontek ini penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum yang progresif. Kata kunci : Progresifitas, Putusan , Positive Legislature

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK Sri Kusriyah
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45 ber agama Islam, fakir miskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN S. Tri Herlianto
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The study aims to determine the concept of restorative justice in the implementation of penal mediation perspective of current legislation and also examines the implementation and construction legislasia policy in criminal law reform that will come. The research found that the concept of restorative justice, the presence and position of the victim as a patient admitted. Families of patients involved in the settlement of his case poses. Penal mediation is one form of implementation of restorative justice, namely the rehabilitation, resocialization, restitution, reparation and compensation to complete a criminal case of medical practice

PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sejarah ketatanegaraan menunjukkan sebelum adanya amandemen UUD 1945 ada ketidaktegasan sistem pemerintahan yang dianut. Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia disepakati dipertegas dengan memilih sistem pemerintahan presidensiil. Meskipun dalam perubahan UUD 1945 sampai perubahan keempat terlihat adanya upaya kesungguhan menuju purifakasi sistem presidensial tetapi masih ada beberapa hal yang tertinggal dan dianggap masih belum mendukung pelaksanaan sistem presidensial dan hal demikian tentunya mempunyai implikasi dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini terlihat dalam mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2,3) UUD NRI tahun 1945. Hal lain yang masih belum sesuai dengan sitem presidensiil adalah terkait dengan sistem multi partai yang dianut. Sistem multi partai dapat menimbulkan praktik kenegaraan yang tidak sehat baik dalam penyusunan kabinet, legislasi, implementasi kebijakan pemerintah.

KEDUDUKAN BENDA SETELAH PUTUSNYA PERJANJIAN FINANCIAL LEASE ANTARA LESSOR DAN LESSEE Supriyadi Supriyadi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Leasing business, nowadays, has a rapid growth. However, there are so many wrong opinions about leasing business. Some lessee still consider that leasing is ordinary rental agreement in which the agreement can be cancelled any time if they don’t like the goods anymore or cannot give profit for them. It causes, frequently, the lease financial contract breaks up in the mid of term. Certainly, it will cause different legal consepuences if the leasing financial contract breaks up according to the term of leasing contract. The purpose of this research is to provide correct perspective about leasing according to the law that prevails. This research is a juridical normative research by qualitative approach. The conclusion shows that status of the object of the lease agreement is belong to lessor and can not be transferred to third party during the agreement. There fare, unilateral action of lessee by transferring the object to third party will remain obligation to pay installment under the agreement. Lessor can sue the third party if the third party has a bad will. Key word : Agreement, default Abstrak Usaha leasing sekarang mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi masih banyak pandangan yang keliru tentang usaha leasing, banyak para lessee yang masih beranggapan bahwa leasing adalah perjanjian biasa dimana perjanjian itu dapat dibatalkan setiap saat jika dirasa barang tersebut sudah tidak lagi disukai atau tidak lagi memberikan keuntaungan kepadanya. Hal inilah sering kali putusnya kontrak financial lease di tengah jalan. Hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda apabila kontrak financial leasing putus sesuai dengan akhir kontrak leasing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai leasing sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kedudukan benda yang menjadi objek dalam perjanjian leasing adalah milik lessor dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung, sehingga apabila terjadi pemutusan sepihak oleh lessee atau lessee telah mengalihkan benda yang menjadi objek leasing kepada pihak ketiga, maka lessee masih berkewajiban untuk membayar angsuran sewa sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee. Lessor dapat menuntut pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut beritikat buruk. Kata kunci: perjanjian, pemutusan

PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN Anwar Sadat Harahap; Ahmad Laut Hasibuan
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

There are indigenous peoples who have their own traditional value in passing the prevention of forest destruction. Before the establishment of legislation on Preventing Forest Destruction in Indonesia, the indigenous people of Dalihan na Tolu have their own rules in preventing forest destruction. The customary law of Dalihan na Tolu has governed: the model of settlement of forest degradation disputes, the universal rules of indigenous peoples of Dalihan na Tolu on the prevention of forest destruction, the form of sanctions imposed on forest destruction parties, and the form of oversight in the implementation of the prevention of forest destruction.

In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to econom Firman Muntaqo
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Until now, regulation and land law policy on plantation not to realize the aim of UUPA yet. Even, the plantation farmer be marginalized to labors on the plantation, and be the landless. Economically, The farmer is very depending on the Plantation Corporation (state, national private corporation, joint venture although foreign corporation that have facilitated by the government) that have land widespread. The New Order Regime implemented capitalistic politic with classical capitalist paradigm, and authoritarian for reach high economic growth fastly. It's caused be injustice for the people. Land deconstruction on plantation is a way to bring justice for the people, especially for the farmer plantation by giving access to be land plantation owner. Kata kunci: Dekonstruksi Hukum Pertanahan, Perkebunan

PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN Wien Sukarmini; Norman Syahdar Idrus
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perlindungan KI identik dengan komersialisasi KI, karena KI adalah hak yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan KI adalah kebijakan pembuat undang-undang yang menentukan penegakan norma-normanya dengan hukum pidana yang bersanksi negatif. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan penerapan pidana KI dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui, bahwa terdapat penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, karena perundang-undangan KI hanya mengenal batas pidana maksimum, tidak mengenal batas minimum pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dan tidak ada standar pemidanaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN MENUJU REFORMASI HUKUM DI INDONESIA C.Maya Indah S.
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

"Judicial Mafia" is the same as with judicial corruption, and vis a vis with The Equality Before The Law principle. So, the access to Justice and fair treatment especially for marginal/poor society is only a myth . In realizing legal refonn, the public face of justice has role to eliminate it ,and concerns with Controlliability and responsiveness of law institutions, assault On Legal Exclusivism. Beside that, the Legal system isn't taken for granted, and research is aimed to study on how law are fonnulated, enforced, and administrated, and finally needs External Judicial control as a bottom up view's of law. Legal structure, legal substance , and legal culture refonn is reflected to realize the populis, moralis , transparent, and accountable in upholding of law.

HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan) Zulkarnain Ibrahim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Social Happiness that we called”justice”, we can find it from society. Justice means in the pay theory , we know that justice isn’t happen in the real life. Because payment salary depend on unilateral from the keeper without bargain with the employment that in fact could’nt covering for they worthy life. At the same time, the keeper still life with extra excessive. In the real life, the others theories such us theory of moral pay, theory of social pay, and theory of figure pay, must be applied in our system government about payment and labour. Right now, The theory of Figure Pay in the relationship with labour its very complete each other between employee and their undertaking, because this theory based on humanism. Keywords : Undertaking, labour, figure pay. Abstrak Kebagiaan sosial yang kita sebut sebagai keadilan dapat kita temukan di dalam masyarakat. Keadilan berarti dalam teori pengupahan, kita tahu bahwa keadilan tidak terjadi dalam dunia nyata. Karena pengupahan tergantung secara sepihak oleh pengusaha tanpa tawar-menawar dengan pekerja yang mana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kecukupan hidup mereka. Pada saat yang bersamaan, pengusaha hidup berlebihan. Di dalam kehidupan nyata, teori-teori lainnya seperti teori upah etika, teori upah sosial, dan teori upah teladan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mengenai pengupahan dan tenaga kerja. Saat ini, teori upah teladan dalam hubungannya dengan tenaga kerja sangat melengkapi setiap pihak antara pekerja dan perusahaan mereka, karena teori ini didasarkan atas kemanusiaan. Kata Kunci : pengusaha, tenaga kerja, upah teladan.

Page 47 of 75 | Total Record : 747

45 46 47 48 49

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA