Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

46 47 48 49 50

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA Kadek Widiantari
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, tetapi kenyataan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang telah laksanakan putusan terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa pidana pelatihan kerja yang belum diatur tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pidana pelatihan kerja diterapkan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Namun, saat ini belum terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan pelaksananya.

PEWARISAN PADA ETNIS TIONGHOA DALAM PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA Beatrix Benni
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Inheritance law in force in Indonesia is pluralistic. Inheritance law for ethnic Chinese in Indonesia is the inheritance law Civil West . The use of inheritance law which is based on the classification of this population is not in accordance with the law of political reform era . The method used is the socio legal research with the research results , that ethnic Chinese in West Sumatera Barat wearing inheritance law Civil whereas customary inheritance can only be made during the lifetime of the testator in the form of grants and testament . Against this was not found inheritance dispute in court . Inheritance dispute settlement is done amicably and internal , and not through legal channels .Keywords: Inheritance, Tionghoa, Pluralistic, Inheritance lawHukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistis. Hukum waris bagi Etnis Tionghoa di Indonesia adalah hukum waris Perdata Barat. Pemakaian hukum waris yang berdasarkan penggolongan penduduk ini sudah tidak sesuai dengan politik hukum era reformasi. Metode yangdigunakan adalah socio legal research dengan hasil penelitian, bahwa etnis Tionghoa di Sumatera Barat memakai hukum waris Perdata Barat sedangkan pewarisan secara adat hanya dapat dilakukan semasa hidup pewaris dengan dalam bentuk hibah dan wasiat. Terhadap hal ini tidak ditemukan sengketa waris di pengadilan. Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara kekeluargaan dan intern, dan tidak melalui jalur hukum.Kata Kunci: Pewarisan, Tionghoa, Pluralitas, Hukum Waris

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL WARISAN BANGSA Endang Purwaningsih
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This article based on research is to analyze the needs for community empowerment through sustainable participation approach concerning the protection of traditional knowledge and folklore. This folklore essentially meets the requirements to be copyrighted; the fact that it is a communal heritage property which has been passed on for generations and the creator is therefore not identified, cannot fulfill the requirement of originality and individuality. The traditional knowledge that based on technology, yet it is not patentable invention, the fact that is not fulfill patentable requirement especially the novelty. Thus, traditional knowledge and folklore must be protected as 'sui generis' legal protection. Community empowerment program and community legal awareness program should be done continually as well as progressing 'promote and protect' culture. The findings of this research suggest that indigenous people makers need such supports as trainings, government's endorsement and incentives, capital provision schemes, as well as marketing and legal assistance. The findings also recommend that partnership between the traditional knowledge or folklore makers/indigenous people and the government be intensified to promote the product, not only locally, and nationally, but also internationally. This should involve the NGO, campus, the government, and related consultants to jointly protect this product and to help promote it in bigger scope.Keywords: community participation, promote and protect, traditional knowledge, folklore

KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 Kemas Arsyad Somad
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan. akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika diperbandingkan dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya. yaitu kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, semenjak reformasi kedudukan DPRD telah diperkuat, bahkan pada mulanya (berdasarkan UU No. 22 Tahun 199) menjadi dominan terhadap eksekutif. Namun demikian, da/am perkembangan mutakhir (UU No. 32 Tahun 2004) kedudukan di antara keduanya diarahkan untuk seimbang atau sederajat.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI H.M. Soerya Respationo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Corruption is an act that violates the law, harm the people and state finances. Corruption is done by way of abuse of power not only applies to government agencies, but also can occur in institutions outside the government. Efforts have been made in order to prevent and combat corruption had been still less than optimal. Therefore, it required the application of a good governance with the establishment of Integrity Zone Region Free of Corruption to minimize corruption effectively. Keywords: Good Governance, Integrity Zone, Corruption. Abstrak Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan rakyat sekaligus keuangan negara. Korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan tidak hanya berlaku pada institusi pemerintahan, akan tetapi juga dapat terjadi pada institusi di luar pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi selama ini masih kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif. Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi.

MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari; Revi Inayatillah
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015 dan merumuskan model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif.Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

HAKEKAT HUKUM PENGUPAHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA H. Zulkarnain Ibrahim
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The values of Pancasila are reflected in legal idea that showed in moral standards. The legal idea is a pattern of thought that contains sublime rules, leads the remuneration law’s direction and goal to create a prosperous life for society workers. The essence of Pancasila, law of idea, and moral become benchmark for government, enterpreneurs, and workers to execute the harmonious of Pancasila’s Industrial Relationship system in legal certainty, justice, and expedienceNilai-nilai Pancasila, tercermin pada cita hukum yang nampak pada standar moral. Cita hukum tersebut merupakan suatu pola pikir yang mengandung kaedah-kaedah luhur menentukan arah dan tujuan hukum pengupahan dalam rangka mewujudkan masyarakat pekerja yang hidup sejahtera. Hakekat Pancasila, cita hukum, dan moral tersebut, menjadi tolak ukur dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang harmonis dalam kepastian hukum, keadilan dan kehasilgunaan

MENCARI ALTERNATIF SISTEM PEMILUKADA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DEMOKRATIS Lita Tyesta ALW
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Since the prevailing of Act No. 32 of 2004 there has been a change in filling the position of head of region, which was originally made by Parliament to be a direct election by the people. In a direct local elections, there are several systems in use, the system of one round (first past the post system), system of two rounds (two round system), and mixed systems (preferential vote). Where each system has its advantages and disadvantages, because there is no one perfect system. However if desired the local elections are more effective and efficient, then the mixed system (preferential vote) is considered more appropriate, because with only one round is to ensure the legitimacy of the people, saving cost, implementation time is not long, post-election political climate quickly subsided, and the local people can quickly find out who the head region is, so that the immediate implementation of the government and the wheels of government running normally again. Keywords : effective, efiesien, and democratic election system. Abstrak Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan dalam pengisian jabatan kepala daerah, yang semula dilakukan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.Pada pemilihan kepala daerah langsung terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu sistem satu putaran (first past the post system); sistem dua putaran (two round system), dan sistem campuran (preferential vote). Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan, karena tidak ada satu system pun yang dapat berlaku sempurna. Namun demikian apabila dikehendaki adanya pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, maka sistem campuran (preferential vote) dinilai lebih sesuai, karena dengan satu putaran saja sudah menjamin legitimasi rakyat, penghematan biaya, waktu pelaksanaan tidak lama, suhu politik pasca pemilukada cepat mereda, dan rakyat daerah secara cepat dapat mengetahui siapa kepala daerahnya, sehingga pelaksanaan pemerintahan segera berjalan dan roda pemerintahan normal kembali. Kata kunci : sistem pemilukada yang efektif, efiesien dan demokratis.

GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA M. Doing
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Substansi pembaharuan hukum ekonomi nasional harus bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Idealnya dalam implementasi, hukum ekonomi nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan pasar kapitalistik dan ekonomi pasar sosial secara proporsional. Sistem ekonomi yang demikian, menekankan pentingnya kerja sama di satu pihak dan sekaligus juga persaingan di pihak lainnya. Dalam demokrasi ekonomi berarti tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif liberalisme-kapitalisme yang menciptakan survival of the ﬁttest, maupun sistem ekonomi sosialis-komunis.

REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Suparmin Suparmin
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Reorientation of Police who played the role in conflict resolution must be done. Another aim is to understand the strategies and social conflict handling mechanisms to achieve peace is in line with the demands of law, democracy , justice and truth, as well as human rights. The research found that the handling of social conflicts, Police as law enforcement responsible for maintaining security in the country are required to have expertise and skills professionally and proportionately in line with the demands of law, democracy, justice and truth, as well as human rights.

Page 48 of 75 | Total Record : 747

46 47 48 49 50

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA