cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Al Himayah
ISSN : 26148765     EISSN : 26148803     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Al Himayah adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSE Fakultas Syariah. Jurnal AL Himayah fokus pada pengabdian Hukum dan Keadilan. Terbit setiap bulan Maret dan Oktober ISSN 2614-8803 (media online) dan 2614-8765 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
FENOMENA WAKALAH WALI NIKAH DI KEC. DUMBO RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Putra, Abdur Rahman Adi Saputera; Maulana, Ahmad; Jaya M, Umar
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman masyarakat muslim di Kec.Dumbo Raya tentang wakalah nikah dan bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap penerapannya di kecamatan tersebut. Jenis penelitian adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan yuridis empiris. Sumber data penelitna berasal dari sumber data primer berupa informan tertentu yang dianggap kapabel dengan term objek penelitian, tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan tehnik pengolahan dan analisis data melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis model miles dan huberman, penyajian data, kesimpulan /verifikasi. Hasil penelitian bahwa sebagian besar mayoritas pemahaman masyarakat setempat terhadap persoalan Wakalah wali dalam akad nikah ternyata tidak didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman tersebut didasarkan pada bagaimana praktek Wakalah wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat tidak memahami akan adanya tertib wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun terkait dengan pemahaman masyarakat yang cukup menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat berasumsi bahwa yang wajib untuk menikahkan anaknya adalah pihak KUA sedangkan orang tua hanya bertugas untuk mendampingi saja. Pada prinsipnya penerapan praktik Wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat lain sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.
PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS RUMAH TANGGA YANG DIAKIBATKAN OLEH JUDI ONLINE T. Yasin, Dikson; Sumanto, Dedi
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji peran hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh judi online. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur terkait fiqh keluarga, fatwa-fatwa ulama, dan dampak judi online terhadap keluarga. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi atas dampak negatif judi online, yang merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keharmonisan keluarga, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan agama, mediasi, dan konseling keluarga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, lembaga-lembaga agama seperti KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pelindung keluarga dari kerusakan akibat judi online.  
Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah Serta Formulasi Kebijakan Publik Yasin, Hendra
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji pemikiran Jasser Auda mengenai rekonstruksi visi politik hukum Islam dalam dialektika Maqasid Syariah serta implikasinya terhadap formulasi kebijakan publik. Auda menawarkan pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan Maqasid Syariah dalam kebijakan hukum, Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan publik, serta perlindungan hak asasi manusia. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan analisis terhadap karya-karya Auda serta pemikiran akademisi lain yang mendukung pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Auda dapat menjadi landasan dalam reformasi hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, teori Maqasid Syariah Auda berkontribusi dalam merancang kebijakan publik berbasis syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Abstract This study examines Jasser Auda's thoughts on reconstructing the vision of Islamic legal politics within the dialectics of Maqasid Shariah and its implications for public policy formulation. Auda offers a systemic approach to understanding Islamic law that is more flexible, contextual, and based on the public good. By integrating Maqasid Shariah into legal policies, Auda emphasizes that Islamic law should be oriented toward social justice, public welfare, and the protection of human rights. This study employs a library research method by analyzing Auda's works and the perspectives of other scholars who support his approach. The findings indicate that Auda's thoughts can serve as a foundation for a more inclusive and adaptive reform of Islamic law in response to contemporary changes. Thus, Auda's Maqasid Shariah theory contributes to designing Shariah-based public policies that are more responsive to the needs of modern society.

Page 12 of 12 | Total Record : 113